Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tekanan globalisasi yang dilihat sebagai ekspansi pasar global memberikan konsekuensi terhadap pembagian kerja internasional yang menekan negara. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki kemampuan yang berbeda dalam merespon tekanan globalisasi akibat terspesialisasi dalam peran penyokong komoditas. Penelitian ini melihat respon Indonesia terhadap tekanan globalisasi melalui rezim kesejahteraan. Pudarnya commodity boom (ledakan komoditas) membuat Indonesia melakukan penyesuaian model rezim kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan kerangka model rezim kesejahteraan dari Rudra (2008) beserta perubahannya pada negara berkembang. Argumen yang dibangun adalah tidak terjadi perubahan model rezim kesejahteraan di Indonesia walaupun terdapat perubahan institusi jaminan sosial. Pudarnya ledakan komoditas berdampak kepada cakupan masyarakat yang mendapatkan akses bantuan sosial. Kelompok missing middle merupakan kelompok yang paling terdampak dalam tekanan globalisasi di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen secara daring dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder yang bersumber dari literatur akademik, laporan, maupun media massa.

---

The pressure of globalization, seen as the expansion of global markets, has consequences for the international division of labor that puts pressure on the state. Developing countries such as Indonesia have different abilities in responding to globalization pressures due to specialization in supporting commodities. This research examines Indonesia responds to globalization pressures through the welfare regime. The fading of the commodity boom made Indonesia adjust its welfare regime. This study uses the welfare regime model framework from Rudra (2008) and its changes in developing countries. This paper argues that there has been no change in the model of the welfare regime in Indonesia, even though there have been changes in social security institutions. The fading of the commodity boom impacted the range of people accessing social security. The missing middle group is the group most affected by the pressures of globalization in Indonesia. The data collection technique used in this study was an online document study using primary and secondary data sources from academic literature, reports, and the mass media."

"Globalisasi ekonomi merupakan titik kritis bagi perkembangan ekonomi politik internasional. Makalah ini mengkaji gambaran besar globalisasi ekonomi pada kebijakan negara dalam negeri, yang dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur maritim di era Presiden Joko Widodo (2014-2019). Menggunakan konsep kapasitas negara sebagai pisau analisis, makalah ini mengeksplorasi alasan baru untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur kelautan Indonesia yang dilaksanakan secara masif di bawah pemerintahan Joko Widodo. Di dalam Dalam tulisan ini, globalisasi ekonomi dilihat melalui kemampuan negara untuk menyediakan fasilitas dasar dalam pembangunan infrastruktur maritim dengan tujuan: efisiensi dan inovasi dalam menciptakan tingkat persaingan yang berkelanjutan daya saing) bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi konteks globalisasi Perekonomian juga ditinjau melalui dinamika regional yang menghasilkan narasi kekuatan maritim dan kehadiran investasi asing sebagai penggerak pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini menggunakan tiga metode: pengumpulan dan analisis data, yaitu analisis isi, studi pustaka, dan wawancara dalam. Ketiga metode ini digunakan untuk memahami sudut pandang dalam artikel ilmiah, analisis kebijakan, dan situasi strategis kasus. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa [1] realisasi pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih banyak yang dalam tahap perencanaan sehingga menyebabkan biaya tidak turun logistik antara wilayah barat dan timur Indonesia secara signifikan, [2] ada perbedaan retorika pemerintah untuk mencapai pembangunan infrastruktur maritim dengan implementasinya, [3] pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih minim pendanaan asing.

---

Economic globalization is a critical point for the development of international political economy. This paper examines the big picture of economic globalization in domestic state policies, which in this case is the development of maritime infrastructure in the era of President Joko Widodo (2014-2019). Using the concept of state capacity as an analytical knife, this paper explores new reasons for prioritizing the massive development of Indonesia's marine infrastructure under the Joko Widodo administration. In this paper, economic globalization is seen through the ability of the state to provide basic facilities in maritime infrastructure development with the aim of: efficiency and innovation in creating a sustainable level of competition (competitiveness) for Indonesia's economic growth. Moreover, the context of economic globalization is also reviewed through regional dynamics that produce a narrative of maritime power and the presence of foreign investment as a driver of infrastructure development. Using a qualitative methodology, this research uses three methods: data collection and analysis, namely content analysis, literature study, and internal interviews. These three methods are used to understand the point of view in scientific articles, policy analysis, and case strategic situations. The findings in this study explain that [1] the realization of maritime infrastructure development in Indonesia is still in the planning stage, causing logistics costs to not decrease significantly between the western and eastern regions of Indonesia, [2] there are differences in the government's rhetoric to achieve maritime infrastructure development with its implementation. , [3] the development of maritime infrastructure in Indonesia is still minimal in foreign funding."

"Tulisan ini mengkaji tahapan strategi diplomasi ekonomi Indonesia dan Vietnam dalam menarik investasi asing periode tahun 2014 - 2019. Dalam mengkaji fenomena tersebut, studi ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi di negara berkembang (economic salesmanship, networking, image branding dan regulation management) yang ditawarkan oleh Kishan Rana (2006). Adapun metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur dan pengumpulan data sekunder. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan di dalam strategi diplomasi ekonomi Indonesia terutama dalam hal economic salesmanship, seperti penentuan fokus negara dari masing-masing aktor serta dalam hal regulation management terkait koordinasi antara pemangku kepentingan yang masih terhambat oleh adanya ego sektoral. Dari penelitian juga didapatkan rekomendasi bagi Indonesia untuk dapat mengambil pengalaman strategi Vietnam agar dapat bersaing dalam menarik investasi asing terutama di kawasan ASEAN.

---

This study analyses the stages of Indonesia and Vietnam's economic diplomacy strategy in attracting foreign investment in 2014 - 2019. In examining this phenomenon, this study uses the concept of developing country economic diplomacy (economic salesmanship, networking, image branding and regulatory management) offered by Kishan Rani ( 2006). The methodology used is a qualitative method through literature study and secondary data collection. Based on research, there are still shortcomings in Indonesia's economic diplomacy strategy, especially in the economic salesmanship, such as building the focus of each country and in terms of management regulation related to coordination between stakeholders which is still hampered by sectoral egos. From the research, we also recommend that Indonesia gain strategic experience from Vietnam so that it can compete in attracting foreign investment, especially in the ASEAN region."

"Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang menggabungkan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus kepada presiden dan wakil presiden. Karena dwi fungsi ini menyebabkan presiden dan wakil presiden tidak terlibat terlalu mendetail dalam urusan-urusan operasional pemerintahan sehari-hari. Bahkan untuk kepentingan koordinasi terbukti masih diperlukan Menteri Koordinator. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan kewenangan Kementerian Koordinator dalam sistem pemerintahan. metode penulisan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan Menteri Koordinator yang ada di Singapura, Republik Demokratik Timor Leste, dan Ekuador yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Afrika Selatan tidak memiliki Menteri Koordinator tetapi dalam konstitusinya disebutkan bahwa pemerintahan diselenggarakan dengan prinsip cooperative government. Kedudukan dan kewenangan Kementerian Koordinator dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia akan berbeda bila dilihat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Inpres No. 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Hasil tesis ini menyarankan agar kedudukan dan kewenangan Kementerian Koordinator perlu diperkuat mengingat berdasarkan faktor sejarah Kementerian Koordinator sudah ada sejak Tahun 1948 dengan nama Menteri Koordinator Keamanan Dalam Negeri bahkan dalam faktor Kebutuhan Nasional sejak tahun 1962 Kementerian Koordinator tidak pernah dihapuskan.

---

The Republic of Indonesia adheres to a presidential government system that combines the functions of the head of state and head of government as well as the president and vice president. Because this dual function has caused the president and vice president not to be too involved in the operational matters of daily government. Even for coordination purposes it is proven that a Coordinating Minister is still needed. This study discusses the position and authority of the Coordinating Ministry in the government system. the method of writing in this study is normative using an approach to legislation and a comparative approach of the Coordinating Ministers in Singapore, the Democratic Republic of East Timor, and Ecuador who have different government systems. South Africa does not have a Coordinating Minister, but in its constitution it is stated that governance is carried out with the principle of cooperative government. The position and authority of the Coordinating Ministry in the government system of the Republic of Indonesia will be different if seen from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 2008 concerning the State Ministry, and Presidential Instruction No. 7 of 2017 concerning Taking, Supervision and Control of Policy Implementation at the Level of State Ministries and Government Agencies. The results of this thesis suggest that the position and authority of the Coordinating Ministry need to be strengthened considering that based on historical factors the Coordinating Ministry has existed since 1948 with the name of the Coordinating Minister for Homeland Security even in the National Needs factor since 1962 The Coordinating Ministry was never abolished."

"BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana Sistem Jaminan Sosial di Indonesia merupakan lembaga yang memiliki fungsi strategis dan berperan penting dalammeningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi teknis Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, serta untuk mengetahui faktor faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi teknis dan output BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian dilakukan pada sebanyak325 Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia dengan periode tahun 2014 hingga 2019. Analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur efisiensiteknis ini adalah dengan fungsi produksi Stochastic Frontier. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan memiliki efisiensi teknis dengan rata-rata bervariasi antara 0,409767 – 0,979056 selama periode 2014-2019.Variabel yang berpengaruh terhadap inefisiensi teknis BPJS Ketenagakerjaan adalah jumlah peserta, dan variabel yang berpengaruh terhadap output pendapatan asuransiadalah variabel input jumlah pegawai, belanja modal, dan klasifikasi Kantor Cabang.Selain itu terdapat temuan menarik bahwa kantor cabang skala yang lebih kecil akan beroperasi lebih efisien dibandingkan Kantor Cabang yang besar. Untuk meningkatkan efisiensi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan jumlah pegawai,meningkatkan capital, lebih gencar dalam melakukan sosialisasi untuk akuisisi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

---

BPJS Ketenagakerjaan as the institution implementing Social Security System in Indonesia has a strategic function and plays a vital role in improving welfare economy of the labour in Indonesia. The performance stability of the BPJS Ketenagakerjaan is vital. This study aims to determine the technical efficiency of BPJS Ketenagakerjaan

branch offices throughout Indonesia and determine the factors that affect the technical

efficiency and output of BPJS Ketenagakerjaan. The research was conducted at 325

BPJS Ketenagakerjaan branch offices in Indonesia for the period 2014 to 2019. The

data analysis used in this study to measure technical efficiency is stochastic frontier

production analysis. The results showed that the BPJS Ketenagakerjaan branch office

during 2014-2019 was technically efficient with an average efficiency ranging between

0.609767 - 0.929056. The variables that affect the technical inefficiency of BPJS Ketenagakerjaan is the number of participants, and variables that affect the insurance income output are the input variables for the number of employees, capital expenditures, and branch classes. Interestingly, it has been observed that smaller branch

offices have been operating more efficiently than large branch offices. To increase the BPJS Ketenagakerjaan branch office’s efficiency, it is necessary to increase the number of employees, increase capital, and be more aggressive conducting socialization for acquisitions of member BPJS Ketenagakerjaan."

"Dengan meningkatnya perselisihan yang terjadi di antara Tiongkok dan Amerika Serikat, seperti konflik Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Korea-Tiongkok pada 2016 dan penerapan nasionalisme ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Trump membuat Korea Selatan sadar bahwa ketergantungan terhadap negara-negara adidaya harus segera dikurangi. Oleh karena itu, tidak lama setelah menjabat sebagai presiden, Presiden Moon Jae In akhirnya berinisiatif untuk membuat New Southern Policy (NSP), yaitu kebijakan luar negeri baru yang berfokus pada bumi bagian selatan (ASEAN dan India) untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Korea Selatan terhadap negara adidaya. ASEAN, terutama Indonesia, berperan besar atas suksesnya NSP. Hal ini memberikan dampak positif bagi iklim kerja sama dan perekonomian bagi Indonesia maupun Korea Selatan. Berdasarkan latar belakang ini, kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian berupa bagaimana respon Indonesia serta dampak yang dihasilkan dari kerja sama Korea-Indonesia melalui kebijakan NSP?. Dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan respon Indonesia dan perubahan yang dihasilkan dari kerja sama ekonomi yang dilakukan melalui kebijakan NSP. Metode penelitian deskriptif-kualitatif juga digunakan untuk menjelaskan respon dan dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan NSP membuat hubungan bilateral, terutama dalam aspek ekonomi, kedua negara menjadi semakin erat melalui peningkatan tingkat kemitraan dari level Strategic Partnership menjadi Special Strategic Partnership.

---

Amidst the increasing disputes between China and the United States, such as the Korea-China Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) conflict in 2016 and the implementation of economic protectionism during President Trump's administration, South Korea realised that their dependence on superpowers must be reduced immediately. Therefore, not long after taking office, President Moon Jae In had the initiative to create the New Southern Policy (NSP), the new foreign policy that focuses on the southern hemisphere (ASEAN and India) aimed to reduce South Korea's economic dependence on the superpowers. ASEAN, especially Indonesia, played a major role in the success of the NSP. This resulted in positive impacts on both bilateral cooperation and the economic aspect for Indonesia and South Korea. As follows, then formulates a research question of how is Indonesia's response and what are the impacts of Korea-Indonesia cooperation through the NSP? With that in mind, this study aims to explain Indonesia's response and the results from economic cooperation carried out through the NSP. Thus, the descriptive- qualitative research method is utilised to explain the response and impacts of this policy to Indonesia’s economy. The findings of this study show that the NSP improved bilateral relations, particularly in economic aspects, between the two nations by raising the level of collaboration from the Strategic Partnership level to the Special Strategic Partnership. "

"ABSTRAKDibalik tujuan pemasaran politik yang berguna untuk meningkatkan elektabilitas kandidat politik, terdapat kerekatan hubungan emosional dengan pemilih pemula. Informasi politik dari media massa yang berlimpah membuat pemilih pemula mengambil jalan pintas dengan menaruh perhatian pada kesamaan identitas. Dengan menggunakan metode eksperimen terhadap 168 responden pemilih pemula, penelitian ini mengangkat sisi Self-Identity dan Self-Brand Connection dari penggunaan strategi politik Underdog Brand Biography pada salah satu calon presiden Indonesia 2014-2019.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat pemilih pemula mempunyai persepsi yang sama dengan kandidat politik sebagai Underdog maka akan memengaruhi keputusan politiknya untuk memilih kandidat yang menggunakan strategi Underdog Brand Biography.

---

ABSTRACTBehind the marketing political purpose of increasing candidate electability , there is an emotional bond with the beginner voters. Political information from numerous mass media makes beginner voters takes it brief by putting their attention to similarities of background. This research tries to impose Self-Identity and Self-Brand Connection side of Underdog Brand Biography usage of one of the 2014-2019 Indonesian President candidate through experimental method to 168 first-voter respondent, using linear regression with mediating and moderating variables.The result of the research shows positive significance when the beginner voter feels themself as the Underdog therefore it will influence the voter?s decision to vote the president which use the Underdog Brand Biography strategy."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan dalam mekanisme penegakkan etika Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia periode 2014-2019. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai mekanisme penegakkan etika di Dewan Perwakilan Rakyat melalui Mahkamah Kehormatan Dewan yang masih memiliki banyak kekurangan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan dan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan analisis data sekunder dimana penelitian ini membahas objek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.Hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme penegakkan etika Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat memili banyak kekurangan dalam hal perlu adanya perbaikan akan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan, perlu mencontoh ketentuan tata tertib Amerika Serikat yang memisahkan antara kode etik dengan kode perilaku serta memasukan unsur masyarakat ke dalam keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam kasus pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat yang tetap.

---

This thesis discusses the problems in the mechanism of ethical enforcement of the House of Representatives in Indonesia for the period 2014-2019. The main issue discussed is regarding the mechanism of ethics enforcement in the House of Representatives through the Houses Council of Honor which still has many shortcomings. This research is a literature study and using secondary data analysis where this research discusses the object of research from the viewpoint of law and the provisions of the applicable legislation.

The results of this study are that the ethics enforcement mechanism of the House of Representatives has many shortcomings in terms of the need for improvement in the procedural law, the necessity to emulate the provisions of the United States code of conduct that separates the code of ethics from the code of conduct, and includes elements of society in the membership of the Court Honorary Council for minor violations to serious violations."