Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperluas basis PPN melalui pengurangan fasilitas PPN menjadi objek PPN yang diberikan pembebasan. Dengan adanya perubahan peraturan ini, maka jasa asuransi memiliki kewajiban administratif baru yang harus dipenuhi sebagai pelaku kebijakan. UU HPP berlaku efektif pada 1 April 2022, dan belum ada peraturan pelaksanaannya saat penelitian selesai. Kajian ini akan menganalisis perbedaan kebijakan PPN atas jasa asuransi sebelum dan sesudah UU HPP berlaku dan akan dikaitkan dengan asas kepastian dan efisiensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut terletak pada sisi administrasi dan kepastian hukum. Penerapan kebijakan ini belum memberikan kepastian bagi perusahaan asuransi karena adanya kendala dalam menentukan dasar pemungutan pajak dan waktu penerbitan faktur pajak. Karena perusahaan jasa asuransi belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka dari segi efisiensi wajib pajak, kebijakan ini tidak efisien dengan biaya material, waktu, dan psikologis yang timbul selama pelaksanaan kebijakan ini.

---

The enactment of the Tax Regulations Harmonization Law expanded the VAT base through the reduction of VAT facilities to become VAT objects that are granted exemptions. With the change in this regulation, insurance services have new administrative obligations that must be fulfilled as policy actors. the HPP Law effective date is on April 1, 2022, and there are no implementing regulations when the research is completed. This study will analyze the differences in VAT policies for insurance services before and after the HPP Law is effective and will be linked to the principles of certainty and efficiency. This research used a post-positivist approach with a descriptive research type. Primary and secondary data were obtained through library research and in-depth interviews. The result of the study concluded that the differences were on the administrative side and legal certainty. The application of this policy has not provided certainty for insurance companies due to constraints in determining the base of tax collection and time for issuing tax invoices. Because insurance service companies have not fully implemented their tax obligations, in terms of taxpayer efficiency, this policy is not efficient with material, time, and psychological costs that arise during the implementation of this policy. "

"Pada 2021, pemerintah Indonesia menetapkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur beberapa perubahan kebijakan dalam bidang perpajakan, salah satunya kebijakan pajak atas natura. Natura yang kini dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPh), dapat menimbulkan kompleksitas antara pemotongan PPN terhadap natura yang digunakan sebagai pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan pajak atas natura setelah diberlakukannya UU HPP, khususnya dampaknya terhadap pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma dari natura yang sudah menjadi objek PPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini meningkatkan beban administrasi perusahaan, risiko perpindahan lapisan tarif pajak bagi karyawan, serta kompleksitas dalam menentukan objek pajak yang tepat antara natura, pemakaian sendiri, dan pemberian cuma-cuma. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat menekankan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada Wajib Pajak untuk meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan peraturan baru. Perusahaan juga diharapkan proaktif dalam memantau informasi perpajakan terbaru dan menjaga komunikasi dengan otoritas pajak guna memastikan kepatuhan dan kelancaran implementasi kebijakan baru ini.

---

In 2021, the Indonesian government enacted the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law), which introduced several policy changes in taxation, including the taxation of benefits in kind. Benefits in kind, now subject to Income Tax (PPh), may lead to complexity regarding the application of VAT on benefits in kind used for personal consumption and gratuitous gifts. This study aims to analyze the changes in taxation policy on benefits in kind following the implementation of the HPP Law, particularly its impact on personal use and gratuitous gifts of benefits in kind already subject to VAT. This research employs a qualitative approach, collecting data through field studies involving in-depth interviews and literature reviews. The findings indicate that the policy change increases administrative burdens for companies, risks of tax bracket shifts for employees, and complexities in determining the correct tax objects among benefits in kind, personal use, and gratuitous gifts. The study recommends that the government emphasize continuous socialization and education for taxpayers to minimize errors in implementing the new regulations. Companies are also encouraged to proactively monitor the latest tax information and maintain communication with tax authorities to ensure compliance and smooth implementation of the new policy."

"Perkembangan financial technology (fintech) memiliki inovasi berupa layanan aplikasi perencanaan keuangan yang dapat menjadi alternatif pengguna jika ingin berkonsultasi mengenai rencana keuangannya secara online. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia atas penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menjabarkan regulasi perpajakan di Indonesia yang berkenaan dengan penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan berdasarkan skema/model bisnisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dipetakan dari payung hukum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, menunjukkan bahwa berdasarkan skema/model bisnis aplikasi perencanaan keuangan terdapat dua jenis perlakuan dalam pengenaan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak nya yaitu atas pemberian cuma - cuma JKP yang dikenai PPN dan atas jasa konsultasi yang dikenai PPN. Kemudian dalam mekanisme administrasi pemungutannya juga mengikuti ketentuan Faktur Pajak Digunggung yang mengacu pada PMK No 18/2021. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar otoritas pajak dapat memberikan peraturan perlakuan PPN yang lebih eksplisit atas penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak pelaku usaha serta urgensi untuk segera menerbitkan peraturan turunan PP 44/2022 yang mengatur mengenai batasan dan tata cara pengenaan PPN atas pemberian cuma – cuma untuk menghindari kekosongan hukum.

---

The development of financial technology has led to innovation in the form of financial planning application services that can be an alternative for users if they want to consult about their financial plans online. This study aims to discuss the treatment of Value-Added Tax (VAT) in Indonesia for the submission of financial planning application services. The research method was carried out using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The analysis is carried out by describing the Indonesian tax regulations pertaining to the delivery of financial planning application services based on the scheme or business model. The results of this study indicate that after mapping out the legal umbrella for Value Added Tax in Indonesia, it shows that based on the financial planning application scheme/business model, there are two types of treatment in the imposition of VAT on the delivery of its taxable services, namely for the provision of free JKP, which is subject to VAT, and for consulting services, which are also subject to VAT. Then, in the collection administration mechanism, it also follows the provisions of the tax invoice that are backed up, which refers to PMK 18/2021. This study provides recommendations so that the tax authority can provide more explicit VAT treatment regulations for the submission of financial planning application services to provide legal certainty to business taxpayers as well as the urgency to immediately issue a derivative regulation from PP 44/2022, which regulates the limits and procedures for imposition of VAT on free gifts, to avoid a legal vacuum"

"Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mengubah ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). UU HPP mengubah jasa pendidikan menjadi jasa kena pajak dengan fasilitas dibebaskan. Perubahan kebijakan ini menimbulkan beberapa permasalahan, seperti kepastian hukum dan mekanismenya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dibentuknya kebijakan PPN atas jasa pendidikan dan menganalisis kebijakan PPN atas jasa pendidikan ditinjau dengan menggunakan teori Ease of Administration. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan PPN atas jasa pendidikan ini dilatar belakangi karena 1) meningkatkan kinerja penerimaan PPN, 2) memperluas tax base ,3) Mengembalikan ke konsep dasar PPN, 4) perkembangan jasa pendidikan yang dinamis, 5) benchmark ke negara lain, dan 6) menambah penerimaan negara dimasa mendatang. Kemudian kebijakan ini belum memenuhi sepenuhnya kemudahan administrasi sesuai dengan teori Fritz Neumark. Pada implementasinya, masih terdapat jasa pendidikan yang belum pasti perlakuan pajaknya. Selain itu, belum terdapat penegasan dari otoritas pajak terkait subjek, objek, dan dasar pengenaannya pada penyelenggara jasa pendidikan. Atas penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan adalah untuk melakukan penegasan terhadap jasa pendidikan tertentu, memberikan sosialisasi mengenai kepastian hukum jasa pendidikan, dan memberikan kemudahan administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajibannya.

---

The issuance of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), changes the provisions regarding Value Added Tax (VAT). The HPP Law changes educational services to become taxable services with exempt facilities. This policy change raises several problems, such as legal certainty and mechanisms. Therefore, this study aims to determine the background of the formation of VAT policies on educational services and to analyze VAT policies on educational services in terms of using the Ease of Administration theory. The research approach used is post-positivist. Data collection techniques used were literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that the VAT policy on educational services is motivated by 1) increasing the performance of VAT revenues, 2) expanding the tax base, 3) returning to the basic concept of VAT, 4) dynamic development of educational services, 5) benchmarking to other countries, and 6) increase state revenue in the future. Then this policy has not fully fulfilled the ease of administration according to Fritz Neumark's theory. Because there are uncertaity about tax obligation for some educational services. In addition, there has been no confirmation from the tax authorities regarding the subject, object and tax basis for imposing tax on education services. For the research conducted, the recommendations given are to confirm certain educational services, provide socialization regarding legal certainty for educational services, and provide administrative convenience for taxpayers in the context of fulfilling their obligations."

"Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang ditetapkan oleh pemerintah mengubah beberapa ketentuan perpajakan, salah satu pokok materi perubahan pada UU HPP adalah disesuaikan kembalinya beberapa kebijakan PPN, diantaranya meliputi perluasan basis PPN melalui refocusing atau pengaturan kembali barang dan jasa yang dikecualikan. Salah satu jenis barang dan jasa yang mengalami pengaturan kembali ialah jasa keuangan yang didalam UU HPP dikeluarkan dari jasa yang dikecualikan PPN, jasa keuangan ini meliputi beberapa jasa salah satunya jasa pembiayaan, sehingga atas jasa tersebut menjadi objek PPN atau Jasa Kena Pajak (JKP). Hal ini menuai banyak komentar karena dianggap menambah pekerjaan administrasi bagi para pelaku jasa keuangan yang termasuk didalamnya jasa pembiayaan, padahal perlakuan PPN baik sebelum diberikan fasilitas dibebaskan maupun sesudah diberikan fasilitas dibebaskan sama saja yaitu tidak dipungut PPN. Untuk itu penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah kebijakan PPN atas jasa keuangan sudah memenuhi salah satu asas pemungutan pajak yaitu ease of administration. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan post positivist dengan jenis penelitian berdasarkan tujuannya sebagai penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa atas  kebijakan PPN atas jasa keuangan yang termasuk didalamnya jasa pembiayaan ini belum memenuhi asas efficiency dan simplicity hal ini merupakan bentuk konsekuensi dari munculnya kewajiban pemenuhan administrasi akibat perubahan status dari non JKP menjadi JKP yang dibebaskan, sehingga memunculkan pertambahan baik dari segi biaya maupun waktu dan menambah pekerjaan rumah baru bagi wajib pajak.

---

The Harmonization Tax Regulations (UU HPP) stipulated by the government changed several tax provisions, one of the main material changes in the HPP Law was the adjustment of several VAT policies, including expanding the VAT base through refocusing or rearranging exempt goods and services. One type of goods and services that has been re-arranged is financial services which in the HPP Law are excluded from VAT-exempt services, these financial services include several services, one of which is financing services, so that these services become objects of VAT or Taxable Services (JKP). This has attracted many comments because it is considered to add to administrative work for financial service actors which includes financing services, even though the treatment of VAT both before being granted exemption facilities and after being granted exemption facilities is the same, namely not collecting VAT. For this reason, this study seeks to determine whether the VAT policy on financial services has fulfilled one of the principles of tax collection, namely ease of administration. The research method used is a post positivist approach with this type of research based on its purpose as descriptive research. The types of data used are primary and secondary data with data collection techniques, namely library research and field studies with in-depth interviews. The results of this study conclude that the VAT policy on financial services, which includes financing services, has not met the principles of efficiency and simplicity, this is a consequence of the emergence of administrative compliance obligations due to the change in status from non-JKP to JKP which is exempted, resulting in a good increase in terms of cost and time and add new homework for taxpayers."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi jasa logistik yang menjadi sengketa pajak antara PT X dan Pemeriksa Pajak mengenai saat pengakuan pendapatan serta menganalisis pelaporan PPN terkait. Sengketa pajak tersebut muncul karena Pemeriksa Pajak melakukan koreksi positif atas pengakuan pendapatan transaksi jasa logistik karena teknik pemeriksaan ekualisasi di mana penjualan dalam PPN lebih besar dari peredaran usaha dalam PPh Badan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teori sengketa pajak, konsep penghasilan, pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan dan matching cost againts revenues principle. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan yang dikoreksi secara akuntansi sudah dilakukan dalam periode sebelumnya dan secara perpajakan sudah dilaporkan dalam periode sebelumnya. Secara akuntansi, pendapatan ini sudah seharusnya dilakukan pada periode sebelumnya karena telah memenuhi accrual basis, matching cost againts principle, dan PSAK 23. Secara perpajakan, pengakuan ini telah memenuhi persyaratan pembukuan dan prinsip taat asas menggunakan stelsel akrual. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan perpajakan tidak terdapat indikasi keterlambatan penerbitan faktur pajak karena terdapat opsi untuk menerbitkan faktur pajak bersamaan dengan penerbitan faktur penjualan pada periode berikutnya.

---

This study aims to analyze logistics service transactions that became a tax dispute between PT X and the tax authorities regarding the time of revenue recognition and analyze the related VAT reporting. The tax dispute arose because the Tax Auditor made a positive correction on the revenue recognition of logistics service transactions due to the equalization inspection technique where sales in VAT are greater than business circulation in Corporate Income Tax. The analysis in this study was carried out using dispute theory, the concept of income, revenue recognition, measurement of income and matching costs against revenues principles. The method in this study uses a qualitative method by in-dept interviews. The results of this study indicate that the corrected revenue has been recognized in the previous period and reported in the previous period. From accounting point of view, this income should have been made in the previous period because it has complied with the accrual basis, matching cost againts principle, and PSAK 23. In taxation, this recognition has complied with the bookkeeping requirements and the principles of compliance using accrual system. Furthermore, the results of the study indicate that based on tax regulations there is no indication of delay in the issuance of tax invoice because there is an option to issue tax invoices together with the issuance of commercial invoices in the next period."

"Indonesia dan Uni Eropa telah mengambil langkah unilateral untuk menerapkanpajak layanan digital. Skripsi ini mengkaji (i) pengaturan pajak layanan digital diIndonesia dan Uni Eropa serta (ii) apakah pengaturan pajak layanan digital tersebutmelanggar kewajiban nondiskriminasi negara anggota WTO dalam GATS. Melaluipenelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan,komparatif, dan kasus, dapat disimpulkan bahwa pertama, pajak layanan digitaldikenal di Indonesia sebagai pajak transaksi elektronik dan diatur dalam peraturanperundang-undangan yang menerapkan kriteria kehadiran ekonomi signifikan. DiUni Eropa, pajak layanan digital diatur melalui Council Directives, di manapengaturan pengenaan pajak tersebut menggunakan metode ring-fencing dankriteria significant economic presence. Kedua, kewajiban nondiskriminasi dalamGATS terdapat dalam Pasal II tentang Most-Favoured Nation dan Pasal XVIItentang National Treatment serta yurisprudensi yang relevan dari putusan WTO.Pengaturan pajak layanan digital Indonesia dan Uni Eropa tidak bersifatdiskriminatif, sebab berdasarkan indikator-indikator yang ada, tidak terbuktiadanya diskriminasi de jure maupun de facto. Saran berdasarkan kesimpulantersebut yaitu bagi Indonesia dan Uni Eropa untuk mempersiapkan bukti yangmenunjukkan tidak adanya perlakuan kurang menguntungkan terhadap negaraanggota WTO tertentu dalam praktik pengenaan pajak layanan digital olehIndonesia dan Uni Eropa apabila terdapat negara anggota yang mengajukan gugatandiskriminasi ke WTO. Selanjutnya, apabila terdapat negara anggota yangmengambil tindakan retaliasi, Indonesia dan Uni Eropa disarankan untukmengajukan gugatan diskriminasi ke WTO atas tindakan retaliasi tersebut.

---

Indonesia and the European Union (EU) have taken unilateral actions to implement

digital services tax. This thesis examines (ii) digital services tax regulation in

Indonesia and the EU and (ii) whether the digital services tax regulation violates

the non-discrimination obligation of WTO members according to the GATS.

Through conducting a judicial normative legal research whilst applying a statutory,

comparative and case-study approach, it can be concluded that firstly, digital

services tax in Indonesia is known as an electronic transaction tax and is regulated

by law, which implements significant economic presence criteria. In the European

Union, digital services tax is regulated through the Council Directives, in which the

regulation implements ring-fencing method as well as significant economic

presence criteria. Secondly, the non-discrimination obligations in GATS are

promulgated in Article II concerning Most-Favored Nation Treatment and Article

XVII concerning National Treatment as well as relevant jurisprudence of WTO

case laws. Indonesia and the EU's digital services tax regulation are not

discriminatory, because based on existing indicators, the existence of both de jure

and de facto discrimination is not proven. The suggestion would be for Indonesia

and the EU to provide evidence that shows the absence of unfavorable treatment of

certain WTO member states in digital services tax practices by Indonesia and the

EU, in the event that there are member states who decides to challenge the measures

to the WTO. Subsequently, in the event that certain member states decide to take

retaliation measures, it is suggested that Indonesia and the EU challenge said

measure to the WTO."

"Indonesia dan Uni Eropa telah mengambil langkah unilateral untuk menerapkanpajak layanan digital. Skripsi ini mengkaji (i) pengaturan pajak layanan digital diIndonesia dan Uni Eropa serta (ii) apakah pengaturan pajak layanan digital tersebutmelanggar kewajiban nondiskriminasi negara anggota WTO dalam GATS. Melaluipenelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan,komparatif, dan kasus, dapat disimpulkan bahwa pertama, pajak layanan digitaldikenal di Indonesia sebagai pajak transaksi elektronik dan diatur dalam peraturanperundang-undangan yang menerapkan kriteria kehadiran ekonomi signifikan. DiUni Eropa, pajak layanan digital diatur melalui Council Directives, di manapengaturan pengenaan pajak tersebut menggunakan metode ring-fencing dankriteria significant economic presence. Kedua, kewajiban nondiskriminasi dalamGATS terdapat dalam Pasal II tentang Most-Favoured Nation dan Pasal XVIItentang National Treatment serta yurisprudensi yang relevan dari putusan WTO.Pengaturan pajak layanan digital Indonesia dan Uni Eropa tidak bersifatdiskriminatif, sebab berdasarkan indikator-indikator yang ada, tidak terbuktiadanya diskriminasi de jure maupun de facto. Saran berdasarkan kesimpulantersebut yaitu bagi Indonesia dan Uni Eropa untuk mempersiapkan bukti yangmenunjukkan tidak adanya perlakuan kurang menguntungkan terhadap negaraanggota WTO tertentu dalam praktik pengenaan pajak layanan digital olehIndonesia dan Uni Eropa apabila terdapat negara anggota yang mengajukan gugatandiskriminasi ke WTO. Selanjutnya, apabila terdapat negara anggota yangmengambil tindakan retaliasi, Indonesia dan Uni Eropa disarankan untukmengajukan gugatan diskriminasi ke WTO atas tindakan retaliasi tersebut.

---

Indonesia and the European Union (EU) have taken unilateral actions to implement

digital services tax. This thesis examines (ii) digital services tax regulation in

Indonesia and the EU and (ii) whether the digital services tax regulation violates

the non-discrimination obligation of WTO members according to the GATS.

Through conducting a judicial normative legal research whilst applying a statutory,

comparative and case-study approach, it can be concluded that firstly, digital

services tax in Indonesia is known as an electronic transaction tax and is regulated

by law, which implements significant economic presence criteria. In the European

Union, digital services tax is regulated through the Council Directives, in which the

regulation implements ring-fencing method as well as significant economic

presence criteria. Secondly, the non-discrimination obligations in GATS are

promulgated in Article II concerning Most-Favored Nation Treatment and Article

XVII concerning National Treatment as well as relevant jurisprudence of WTO

case laws. Indonesia and the EU's digital services tax regulation are not

discriminatory, because based on existing indicators, the existence of both de jure

and de facto discrimination is not proven. The suggestion would be for Indonesia

and the EU to provide evidence that shows the absence of unfavorable treatment of

certain WTO member states in digital services tax practices by Indonesia and the

EU, in the event that there are member states who decides to challenge the measures

to the WTO. Subsequently, in the event that certain member states decide to take

retaliation measures, it is suggested that Indonesia and the EU challenge said

measure to the WTO."

"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 memberikan batasan hak bagi Kuasa Bukan Konsultan Pajak untuk mewakili Wajib Pajak skala besar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dasar penerbitan PMK Nomor 22 Tahun 2008 dan apakah dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membatasi hak Kuasa Bukan Konsultan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dasar penerbitan PMK Nomor 22 Tahun 2007 dimaksudkan agar pengaturan mengenai Kuasa Wajib Pajak dilaksanakan secara tertib hukum dan PMK Nomor 22 Tahun 2007 tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi pembatasan hak Kuasa Wajib Pajak.

---

Minister of Finance Regulation No. 22 of 2008 provides for the Authority not limit the right of Tax Consultants to represent large-scale taxpayers. The purpose of this study was to determine the basis of the issuance of PMK No. 22 of 2008 and whether it can serve as a legal basis to restrict the right of Power Not Tax Consultant. This study uses qualitative methods. The results of this study is that the basic issue of PMK No. 22 of 2007 regarding the regulation is intended to be carried out in the Taxpayer Authorization for the rule of law and PMK No 22 of 2007 can not serve as legal basis for restricting the right of the Taxpayer Authorization."

"Pengenaan PPN atas penyerahan AYDA oleh kreditur kepada pembeli agunan telah menjadi industrial taxation issue selama bertahun-tahun, yang disebabkan karena adanya multi interpretasi pada unsur-unsur dikenakannya PPN atas penyerahan barang. Tingginya angka sengketa atas isu ini yang diajukan berulang-ulang menunjukkan bahwa isu ini memerlukan kepastian hukum dari sisi regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapat hakim dalam sengketa pajak yang terdapat dualitas di tingkat Banding hingga Peninjauan Kembali dan menganalisis aspek kepastian hukum pada regulasi terkait pengenaan PPN atas penjualan AYDA. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua putusan Peninjauan Kembali yang berbeda sejak diberlakukannya SE DJP 121/2010, dan menyajikan data pendukung serta wawancara mendalam untuk menganalisis aspek asas certainty atas regulasi yang berlaku sebelum dan sesudah rezim UU HPP melalui PP 44/2022 dan PMK 41/2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan atas hasil putusan sengketa pajak ada pada level argumentasi Pemohon dan Termohon akibat adanya multi interpretasi regulasi secara horizontal pada tingkat UU. Kemudian atas pemberlakuan aturan teknis terkait pengenaan PPN atas penjualan AYDA melalui PMK 41/2023 telah memenuhi asas kepastian hukum. Namun atas implementasinya masih perlu diperhatikan lebih lanjut karena pengenaan PPN atas penjualan AYDA melalui penyelenggara lelang belum diatur dengan jelas dalam regulasi terbaru tersebut, sehingga diperlukan konfirmasi atas mekanisme pengenaan ini.

---

The imposition of VAT on the delivery of Foreclosed Collateral by the creditor to the buyer of the collateral has been an industrial taxation issue for years, which is due to the multiple interpretations of the elements of imposing VAT on the delivery of goods. The high number of disputes over this issue which have been filed repeatedly shows that this issue requires legal certainty from a regulatory standpoint. This study aims to analyze differences of opinion of judges in tax disputes where there is duality at the Appeal to Judicial Review level and to analyze aspects of legal certainty in regulations related to the imposition of VAT on the sale of Foreclosed Collateral. The research method was carried out using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The analysis was carried out using two different Judicial Review decisions since the enactment of SE DGT 121/2010, and presenting supporting data and in-depth interviews to analyze aspects of the certainty principle of the regulations that were in effect before and after the regime of the HPP Law through PP 44/2022 and PMK 41/2023. The results of this study indicate that differences in the results of tax dispute decisions exist at the level of arguments of the Petitioner and the Respondent due to the existence of multiple interpretations of regulations horizontally at the level of laws. Then the implementation of technical regulations regarding the imposition of VAT on the sale of Foreclosed Collateral through PMK 41/2023 has fulfilled the principle of legal certainty. However, its implementation still needs further attention because the imposition of VAT on Foreclosed Collateral sales through auction organizers has not been clearly regulated in the latest regulation, so confirmation of this imposition mechanism is required."