Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia didaulat menjadi Negara Kepulauan, hampir seluruh batas wilayah Indonesia dikelilingi laut yang menempatkan perairan ini sebagai jalur strategis karena dilalui jalur perdagangan internasional. Dimana Bakamla RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan di Wilayah Perairan dan Yuridksi Indonesia untuk bisa mengantisipasi berbagai mancama ancaman yang hari ini lebih bersifat non militer seperti illegal fishing, human trafficking, penyelundupan narkoba melalui laut, hingga kecelakaan dan bencana di laut. Sehingga dibutuhkan kolaborasi antar institusi yang dipimpin oleh Bakamla RI bersama institusi keamanan maritim yang ada untuk mengantisipasi berbagai macam ancaman tersebut. Mengingat lingkungan strategis yang semakin dinamis, dengan adanya PP No 13 tahun 2022 bisa menjadi formulasi khusus untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia saat ini. Menggunakan pendekatan metode kualitatif melalui wawancara dan berdasarkan buku referensi dan jurnal dengan menggunakan pendekatan seperti Intelijen, Intelijen strategis, keamanan maritim, Kolaborasi, dan ketahanan nasional. Peneliti ingin melihat bagaimana peran kerjasama Bakamla dengan institusi terkait dalam menjaga keamanan maritim untuk memperkuat ketahanan nasional.

---

Indonesia was asked to become an archipelagic country, almost all of Indonesia's territorial borders are surrounded by sea which places these waters as a strategic route because international trade routes pass through them. Where Bakamla RI as a state institution that has authority in the Indonesian Waters and Jurisdiction Territory can anticipate various threats that today are more non-military in nature such as illegal fishing, human trafficking, drug smuggling by sea, to accidents and disasters at sea. So that collaboration between institutions is needed, led by Bakamla RI with existing maritime security institutions to anticipate these various kinds of threats. Given the increasingly dynamic strategic environment, the existence of PP No. 13 of 2022 can be a special formulation to overcome various kinds of problems that exist in Indonesia's current jurisdiction. Using a qualitative method approach through interviews and based on reference books and journals using approaches such as intelligence, strategic intelligence, maritime security, collaboration, and national resilience. Researchers want to see how the role of Bakamla cooperation with related institutions is in maintaining maritime security to strengthen national resilience."

"Keamanan maritim merupakan isu keamanan krusial bagi negara kepulauan seperti Indonesia, karena negara kepulauan rentan akan berbagai potensi ancaman yang datangnya dari laut. Untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi di laut, maka penting untuk memiliki kebijakan keamanan maritim. Dalam merumuskan kebijakan keamanan maritim, salah satu lembaga yang memiliki peran penting yaitu Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DEKIN bekerjasama dengan beberapa stakeholder guna menjaga stabilitas keamanan maritim Indonesia. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya tumpang tindih dalam pengambilan keputusan kebijakan keamanan maritim. Melihat permasalahan tersebut di atas, maka menjadi penting untuk mengetahui rumusan kebijakan keamanan maritim nasional di era SBY jilid II (periode 2009-2014) dan peran Dewan Kelautan Indonesia dalam perumusan kebijakan keamanan maritim nasional serta implikasinya terhadap ketahanan nasional. Untuk menganalisis permasalahan penelitian, peneliti menggunakan beberapa pendekatan teori, yaitu teori kebijakan publik, teori analisis kebijakan, konsep negara kepulauan, konsep keamanan maritim, teori kelautan dan maritim, serta teori ketahanan nasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif.Melalui metode ini diperoleh sejumlah data dari narasumber berupa data primer melalui wawancara mendalam kepada Sekjen DEKIN Dr. Ir. Dedy H. Sutisna, MS, Ketua Pokja Kebijakan Hankam dan Keselamatan di laut DEKIN Laksdya TNI (Purn) Abu Hartono, Anggota Pokja Kebijakan Hankam dan Keselamatan di laut DEKIN Laksma (TNI) Pranyoto, serta akademisi ahli hukum laut internasional Prof. Dr. Hasjim Djalal, dan data sekunder. Ada dua rumusan kebijakan keamanan maritim era SBY Jilid II periode 2009-2014 yakni UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Kebijakan Kelautan Indonesia (ocean policy), dengan isu sentralnya yakni pembentukan suatu badan yang sifatnya one command multifunction yaitu Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Dalam merumuskan kebijakan keamanan maritim, Dewan Kelautan Indonesia melibatkan institusi-institusi terkait dengan isu yang diangkat, dari sinilah kemudian setelah dibahas kebijakan keamanan maritim akan diajukan kepada Presiden. Kebijakan keamanan maritim nasional berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional di laut erat kaitannya dengan kedaulatan negara, sementara untuk menjaga kedaulatan NKRI dibutuhkan kebijakan keamanan maritim yang tepat sasaran dan memadai, sehingga ketahanan nasional Indonesia di laut bisa terwujud."

"Forum IADSD dan 2+2 Dialogue merupakan forum dialog yang ditujukan bagi pembahasan isu pertahanan, keamanan, serta politik luar negeri secara umum. Meskipun isu pembahasan dalam IADSD dan 2+2 Dialogue bersifat umum, namun dikarenakan isu keamanan maritim menjadi salah satu isu penting bagi Indonesia maupun Australia, maka forum tersebut tidak dapat mengesampingkan pembahasan isu keamanan maritim. Penelitian ini menganalisis kerangka kerja, tingkat kesepakatan dan implementasi kerjasama di bidang keamanan maritim melalui forum IADSD serta 2+2 Dialogue, dan kontribusinya terhadap ketahanan nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan bersumber pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder. Informan pada penelitian ini terdiri dari 6 (enam) orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa terkait konsep diplomasi pertahanan, forum IADSD dan 2+2 Dialogue hanya mampu membentuk kerangka kerja pembangunan kepercayaan serta pencegahan konflik. Sedangkan dalam hal resolusi konflik, kedua forum tersebut belum dapat membentuk kerangka kerja yang mampu memberikan resolusi terhadap konflik bilateral. Di bidang keamanan maritim, forum IADSD merupakan forum yang efektif untuk membentuk kerjasama keamanan maritim bagi kedua negara karena forum IADSD memiliki kewenangan membentuk kerjasama spesifik, seperti patroli terkoordinasi, latihan bersama, pertukaran informasi, serta pendidikan dan pelatihan. Sedangkan forum 2+2 Dialogue kurang efektif untuk membentuk kerjasama keamanan maritim karena hasil dari forum tersebut hanya berupa komitmen politik, bukan membentuk kerjasama keamanan maritim spesifik di tingkat teknis. Seluruh kesepakatan dan komitmen politik di bidang keamanan maritim pada forum IADSD serta 2+2 Dialogue menunjukan diterapkannya diplomasi maritim kooperatif, sehingga hal tersebut memberikan kontribusi positif bagi ketahanan nasional, yaitu terkait pembangunan kepercayaan, pembangunan kapasitas, peningkatan peran dan citra positif negara di tingkat internasional, serta sebagai sarana untuk mendeteksi perubahan lingkungan strategis.

---

IADSD and 2+2 Dialogue are forums for dialogue that aimed at addressing general issues of defence, security, and foreign policy. Although the issues of discussion in IADSD and 2+2 Dialogue are in general basis, but because the issue of maritime security become an important issue for both Indonesia and Australia, the forums cannot overrule the discussion of maritime security issue. This research analyzes framework, level of agreement and the implementation of cooperation in the field of maritime security through IADSD as well as 2+2 Dialogue and its contribution to national resilience. This research using qualitative methods, that refers to primary data which is obtained through interviews and secondary data. Informants in this research consist of 6 peoples. The result show that related to the concept of defence diplomacy, IADSD and 2+2 Dialogue can only capable forming a framework of confidence building and conflict prevention. While in terms of conflict resolution, both forums has not been able to establish a framework that is able to provide a resolution to the bilateral conflict. In the field of maritime security, IADSD is an effective forum to establish maritime security cooperation for both countries, because IADSD forum has authority to establish specific cooperation, such as coordinated patrol, joint exercises, exchange of information, and also education and training. While the 2+2 dialogue is less effective to establish a maritime security cooperation, because the result of the forum is only form political commitment, not forming specific maritime security cooperation at the technical level. All of the result and political commitment in the field of maritime security in IADSD and 2+2 Dialogue, shows the implementation of cooperative maritime diplomacy, so it will provide positive contribution to national resilience that related to confidence building, capacity building, improving the role and positive image of the country at the international level, as well as a means to detecting strategic environment changes."

"Badan Keamanan Laut Bakamla sebagai salah satu instansi pemerintahan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang keamanan dan keselamatan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, secara umum Bakamla memiliki sistem sistem teknologi informasi dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Pada penelitian ini mencoba pemecahan kasus manajemen risiko pada sistem informasi Bakamla dengan menggunakan metode FMEA. Sekalipun sudah populer di bidang teknik industri, metode FMEA masih sangat jarang dilaporkan penelitiannya terhadap objek sistem informasi. Hal ini menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut pada sistem informasi Bakamla. Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah occurence frekuensi kejadian, severity dampak dan detection deteksi atau pencegahan dari masing-masing mode kegagalan. Data penelitian diambil terutama berdasarkan dari hasil pengamatan langsung. Penelitian ini mencakup perlindungan terhadap aset informasi di lingkungan Bakamla dengan melakukan penilaian risiko keamanan informasi. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode Failure Mode Effect Analysis FMEA. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris melalui serangkaian hasil percobaan menunjukkan bahwa metode FMEA merupakan salah upaya nyata yang dapat dilakukan untuk mengetahui keadaan tingkat kerawanan dari sistem informasi, mengidentifikasi potensial cause dari berbagai bentuk kegagalan serta mengurutkan prioritas kegagalan berdasarkan nilai RPN. Pada penelitian ini kerangka kerja ISO 27001 digunakan sebagai checklist dari untuk melengkapi daftar rekomendasi aksi penanggulangan mode kegagalan. Dengan demikian Hasil dari penelitian ini yaitu berupa dokumen manajemen risiko yang di dalamnya terdapat Risk Register, yaitu laporan hasil pengelolaan manajemen risiko yang berisikan daftar analisis risiko dan disertai pengendalian risiko sesuai dengan standar ISO 27001 yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menangani setiap permasalahan keamanan informasi yang terjadi di lingkungan Bakamla.

---

Maritime Security Agency Badan Keamanan Laut Bakamla as one of the government agencies formed under Act No. 32 of 2014 concerning marine, have duties and functions in the field of security and safety at sea jurisdiction of Indonesia. In carrying out their duties and functions, generally Bakamla has a system of information technology systems which is an effort to prevent violations. In this paper, writer try solving the case of risk management Bakamla information system using FMEA method. Although it is popular in the fields of industrial engineering, FMEA method is still very rarely reported at research on information system objects. It is interesting to be explored further in the information system Bakamla. The variables measured in this study is occurence frequency of occurrence, severity impact and detection detection issue or prevention of each failure mode. Data were taken primarily on the basis of direct observation. This study includes protection of information assets within Bakamla with information security risk assessment. The assessment is done by using Failure Mode and Effect Analysis FMEA.

This study proved empirically through a series of experimental that the results is indicating FMEA real effort that can be done to determine the condition of vulnerability of the information system, to identify the potential cause of various forms of failure and to prioritize the failure based on the RPN value. In this thesis the ISO 27001 framework is used as a checklist of actions to complete the list of recommendations prevention mode of failure. Thus the results of this research in the form of a document risk management which included a Risk Register, which reports the results of risk management that contains a list of risk analysis and with risk control in accordance with ISO 27001 can be used as a reference to deal with any issues of information security occur in the environment Bakamla "

"ABSTRAKPada tahun 2018, diketahui terjadi sebanyak 232,447,974 serangan siber ke jaringan Indonesia. Sektor yang menjadi perhatian adalah instansi pemerintah, karena menjadi target utama serangan siber. Domain .go.id (website pemerintah) menempati peringkat pertama dengan 30,75% lebih sering terkena defacement. Untuk mengatasi masalah ancaman siber, Pemerintah Indonesia membentuk BSSN, yang mempunyai unit kerja Pusopskamsinas, yang kemudian telah membentuk Secuity Operation Center (SOC). Namun SOC yang sudah dibentuk belum sesuai kebutuhan, yang ada saat ini belum cukup karena lingkup, maturitas dan kapabilitas SOC masih terbatas, sedangkan ancaman siber setiap detik selalu berkembang, dibutuhkan kemampuan kontra intelijen siber sebagai langkah dan strategi intelijen untuk memprediksi dan menanggulangi kemungkinan ancaman siber, serta membangun pola koordinasi dengan SOC lainnya untuk mewujudkan Collaborative Cyberdefense. Maka dibentuklah National Secuity Operation Center (NSOC), yaitu pengembangan dari SOC yang memerlukan upaya rencana pembangunan keamanan siber yang terukur untuk menjamin keberhasilaln tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan kemampuan kontra intelijen siber di Pusopskamsinas menggunakan langkah kerangka kerja keamanan siber berdasarkan NIST CSF, yang dipadukan dengan Penilaian maturitas dan kapabilitas pada SOC di Pusopskamsinas menggunakan SOC-CMM, serta rekomendasi rencana aksi menggunakan konsep kontra intelijen siber.

---

ABSTRACTIn 2018, there were 232,447,974 cyber attacks on the Indonesian network. The sector of concern is government agencies, because they are the main target of cyber attacks. Domain. Go.id (government website) ranks first with 30.75% more often affected by defacement. To overcome the problem of cyber threats, the Government of Indonesia formed BSSN, which has a work unit of Pusopskamsinas, which then has formed the Secuity Operation Center (SOC). However, the SOC that has been formed is not yet in accordance with the needs, which is currently not enough because the scope, maturity and capability of the SOC is still limited, while cyber threats are always developing every second, cyber counterintelligence capabilities are needed as a step and intelligence strategy to predict and cope with possible cyber threats , and build coordination patterns with other SOCs to realize Collaborative Cyberdefense. Then a National Secuity Operation Center (NSOC) was formed, which is the development of an SOC that requires measurable cyber security development plans to ensure the success of its duties and functions. Therefore, this research will develop the capacity of cyber counterintelligence in Pusopskamsinas using the steps of the cyber security framework based on NIST CSF, which is integrated with the assessment of maturity and capability in SOC in Pusopskamsinas using SOCCMM, and recommendations for action plans using cyber counter intelligence concepts cyber."

"Keamanan (security), keselamatan (safety), dan keberlanjutan (sustainability) adalah konsep-konsep yang sudah lama diperbincangkan dalam isu-isu pemanfaatan orbit Bumi untuk mecegah kerusakan. Namun, tantangan lingkungan orbit Bumi yang semakin padat dan rumit membuat skenario kehilangan fungsional maupun aset antariksa itu sendiri semakin besar dan perlu dimitigasi. Pendekatan ketahanan (resilience) kemudian banyak dikembangkan oleh sejumlah negara dalam menjawab tantangan tersebut. Indonesia pun menghadapi tantangan yang sama meskipun aset antariksanya masih relatif sedikit. Kendati demikian, berbeda dengan negara lainnya, Indonesia telah memiliki konsep ketahanan nasional yang lebih luas sehingga pengembangan dan pengejawantahan konsep ketahanan antariksa yang sesuai dengan Indonesia diperlukan. Penelitian tesis ini membahas pengembangan konsep ketahanan antariksa (space resilience) dan menggali keterkaitannya dengan kebijakan dan praktik di Indonesia dalam konteks ketahanan nasional. Metode kajian yang digunakan mencakup wawancara dengan berbagai instansi dan pakar-pakar terkait; studi literatur; telaah media; dan telaah arsip. Tesis ini menemukan pengembangan konsep ketahanan antariksa yang terpadu dengan ketahanan nasional berpotensi besar untuk dilakukan berdasarkan pengalaman pemanfaatan orbit Bumi. Pola-pola ancaman berupa gangguan, serangan, dan peristiwa merusak yang terjadi di orbit Bumi sangat berkaitan dengan ketahanan nasional Indonesia di permukaan Bumi. Secara praktis, penyegaran ulang konsep Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dapat menjadi titik fokus dalam pengenalan ketahanan antariksa di Indonesia.

---

Security, safety, and sustainability are concepts that have long been discussed in the issues of using the Earth's orbit to prevent damage. However, the challenges of the increasingly congested and complicated Earth orbit environment make the scenario of functional loss and the space asset itself getting bigger and needs to be mitigated. The resilience approach has been developed by a number of countries in response to these challenges. Indonesia also faces the same challenges even though its space assets are still relatively small. However, unlike other countries, Indonesia already has a broader concept of national resilience so that the development and implementation of the concept of space resilience that is suitable for Indonesia is needed. This thesis research discusses the development of the concept of space resilience and explores its relationship to policies and practices in Indonesia in the context of national resilience. The study methods used include interviews with various agencies and related experts; study of literature; media review; and archives review. This thesis finds that the development of the concept of space resilience that is integrated with national resilience has great potential to be carried out based on the experience of utilizing Earth's orbit. Threat patterns in the form of disturbances, attacks, and destructive events that occur in Earth's orbit are closely related to Indonesia's national security on the Earth's surface. Practically speaking, refreshing the concept of Wawasan Nusantara as Indonesian geopolitics can be a focal point in the introduction of space resilience in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang modalitas Ketahanan Aceh di era otonomi khusus dan dampak dari praktek otonomi khusus terhadap solusi penyelesaian konflik di Aceh dalam rentang waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2021 dalam perspektif ketahanan nasional. PemerintahIndonesia memberikan otonomi khusus ke provinsi Aceh agar dapat mengatur kepentingan daerah atas prakarsa sendiri dengan menjunjung tinggi hak dan aspirasi penduduk setempat. Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi dan siap dalam menghadapi dan mengatasi segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, serta kerentanan baik yang dating dari dalam maupun dari luar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitiankualitatif dengan melakukan studi kasus yaitu Aceh. Tiga teknik pengumpulan data digunakandalam penelitian ini yaitu studi literatur, pengamatan (observasi) dan wawancara. Hasilpenelitian pada tesis ini menunjukkan tentang efektifnya otonomi khusus sebagai solusi dari penyelesaian konflik di Aceh. Tesis ini juga menampilkan tentang tantangan dan ancaman dariotonomi khusus di Aceh.

---

This thesis discusses about Aceh Resilience Modality Special Autonomy and the impact of thespecial autonomy policy on conflict resolution in Aceh in the period of 2006 until 2021, in the perspective of national resilience. The Indonesian government granted special autonomy to theprovince of Aceh so that it can manage regional interests on its own initiative by upholding therights and aspirations of the local community. National resilience is a dynamic condition of a nation which includes all aspects of national life that are integrated and ready to face and overcome all strengthening, weakness, opportunity, threats, and vulnerability both either it is coming from outside and from inside. The research method used in this study is a qualitative research by conducting a case study, namely Aceh. Three data collection techniques were usedin this study, namely literature study, observation and interviews. The results of the research in this thesis show the effectiveness of special autonomy as a solution to conflict resolution inAceh. This thesis also presents the challenges and threats of special autonomy in Aceh."

"Kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik di Indonesia berpotensi melemahkan keamanan nasional Indonesia, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan sebagai deteksi dini dan peringatan dini melalui peranan intelijen sebelum merekomendasikan izin visa jurnalis asing yang masuk ke Indonesia. Dilema permasalahan muncul ketika kebijakan izin khusus bagi jurnalisme asing untuk pencegahan masuknya spionase asing tersebut dinilai oleh beberapa komunitas wartawan di Indonesia sebagai pembatasan kebebasan pers di Indonesia. Tujuan penelitian adalah (1) mengidentifikasi dan menganalisis peranan Intelijen untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam pencegahan kegiatan spionase melalui Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia, (2) mengidentifikasi dan menganalisis Aktivitas jurnalistik asing yang berpotensi melakukan kegiatan spionase serta melemahkan keamanan nasional, (3) merumuskan deteksi dini dan peringatan dini yang tepat untuk dilakukan penyelenggara intelijen negara dengan mengutamakan kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif. Obyek yang dijadikan studi untuk penelitian ini adalah penyelenggara intelijen yang mempunyai peranan melakukan pencegahan terhadap kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kontra intelijen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini (1) pelaksanaan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik asing ditentukan oleh kekuatan regulasi yang memadai, kemampuan SDM intelijen, kualitas produk intelijen, kegiatan atau operasi kontra intelijen dan kualitas koordinasi intelijen, (2) Aktivitas jurnalistik asing yang berpotensi melakukan kegiatan spionase dan melemahkan keamanan nasional adalah jurnalistik asing yang melakukan covert action dan melanggar izin jurnalistik asing di Indonesia, (3) perumusan deteksi dini dan peringatan dini yang mengutamakan kebebasan pers dengan cara memberikan kemudahan akses pengajuan aplikasi perizinan melakukan Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia.

---

Foreign espionage through journalistic activities in Indonesia have potential to weaken Indonesias national security, that prevention efforts by intelligence bodies are needed as an early detection and warning system before visa permit could be issued for those foreign journalists. The dilemma arises when such special permit policy for foreign journalists to prevent foreign espionage activities is considered as a limitation of freedom of press by some journalist communities in Indonesia.

The research objectives are (1) to identify and analyze the role of state intelligence bodies in performing early detection and warning to prevent espionage activities by foreign journalists in Indonesia, (2) to identify and analyze foreign journalistic activities that have potential to be compromised by espionage activities which may cripple national security, (3) to formulate an appropriate early detection and warning approach to be performed by the state intelligence bodies without infringing the freedom of press principles. This research used a descriptive qualitative data approach. The object of the study is the state intelligence bodies responsible to prevent foreign espionage activities by foreign journalists in Indonesia. This study used counter-intelligence theory. Data collection are performed through in-depth interviews, observation, and documentation.

The results of the study (1) implementation of early detection and warning system to prevent foreign espionage activities by foreign journalists are determined by adequate regulatory power, human resources capability, quality of intelligence products, counterintelligence activities or operations and quality of intelligence coordination, (2) Foreign journalists that have potential to carry out espionage activities and endanger national security are those who carry out covert action and violate their press permit, (3) formulation of early detection and warning system which prioritizes freedom of the press should take into account providing easy access for foreign journalists to apply for legal permit to carry out foreign journalistic activities in Indonesia."

"Isu kepemilikan dan pengembangan peluru kendali atau senjata nuklir yang selanjutnya lebih dikenal dengan WMD dimana di dalamya meliputi kepemilikan senjata kimia, senjata biologi dan senjata nuklir telah menjadi fenomena dalam politik keamanan internasional. Komunitas internasional berusaha meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh perdagangan barang-barang penggunaan ganda dan militer. Proses proliferasi senjata pemusnah massal sendiri melibatkan beragam pelaku dengan kepentingan dan motivasi yang berbeda-beda. Negara-negara yang dikenal memiliki program senjata nuklir yang kontroversial adalah Korea Utara dan Iran. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, modus pendanaan terorisme dan pendanaan senjata pemusnah massal semakin berubah. Ancaman proliferasi senjata pemusnah massal juga menjadi semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh berasal dari wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proliferasi senjata pemusnah massal, seperti nuklir, biologi, dan kimia, merupakan ancaman serius bagi Indonesia dan masyarakat internasional secara keseluruhan. Analisis intelijen strategis diperlukan untuk mengidentifikasi risiko, mengevaluasi dampak, dan menganalisis tren dalam menghadapi ancaman ini. Upaya internasional melalui traktat, protokol, diplomasi multilateral, dan dialog antar negara sangat penting untuk menangani proliferasi tersebut. Peningkatan pengawasan internasional, penerapan sanksi yang tegas, serta pertukaran informasi intelijen menjadi langkah kunci dalam menghadapi masalah ini. Rekomendasi kebijakan termasuk penegakan hukum yang efektif, peningkatan kerjasama internasional, kapasitas intelijen yang lebih baik, dan peningkatan kesadaran publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa proliferasi senjata pemusnah massal memiliki konsekuensi serius bagi Indonesia dan masyarakat internasional. Upaya kolaboratif melalui traktat, protokol, diplomasi multilateral, dan dialog antar negara sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Langkah-langkah penting meliputi peningkatan pengawasan internasional, penerapan sanksi yang efektif, serta pertukaran informasi intelijen. Rekomendasi kebijakan mencakup penegakan hukum yang kuat, peningkatan kerjasama internasional, peningkatan kapasitas intelijen, dan peningkatan kesadaran publik.

---

The issue of possession and development of ballistic missiles or nuclear weapons, commonly referred to as Weapons of Mass Destruction (WMD), has become a phenomenon in international security politics. The international community strives to minimize the risks posed by the trade of dual-use and military goods. The process of WMD proliferation involves various actors with different interests and motivations. Countries known for their controversial nuclear weapons programs include North Korea and Iran. With the advancement of time and technology, the modes of terrorism financing and funding for WMD have evolved. The threat of WMD proliferation has also become increasingly complex. This research adopts a qualitative method, gathering data through interviews and documentary studies.

In conclusion, this study asserts that the proliferation of WMD, including nuclear, biological, and chemical weapons, poses a serious threat to Indonesia and the international community as a whole. Strategic intelligence analysis is required to identify risks, evaluate impacts, and analyze trends in addressing these threats. International efforts through treaties, protocols, multilateral diplomacy, and inter-state dialogues are crucial in addressing proliferation. Key steps involve enhancing international monitoring, implementing stringent sanctions, and facilitating intelligence information exchange. Policy recommendations include effective law enforcement, increased international cooperation, improved intelligence capacity, and heightened public awareness.

Overall, this research concludes that the proliferation of WMD has significant consequences for Indonesia and the international community. Collaborative efforts through treaties, protocols, multilateral diplomacy, and inter-state dialogues are vital in addressing these challenges. Important measures include enhancing international monitoring, implementing effective sanctions, and facilitating intelligence information exchange. Policy recommendations encompass robust law enforcement, increased international cooperation, improved intelligence capacity, and heightened public awareness."