Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perang sipil di Libya dipenuhi oleh berbagai macam kontroversi dan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Adapun pemicu perang sipil di Libya ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Banyak pihak yang berkepentingan di Libya, seperti Turki yang berkomitmen untuk membantu Libya setelah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) demarkasi maritim dengan Government National Accord (GNA) dan kesepakatan untuk melakukan eksplorasi gas alam dan minyak di Timur Laut Mediterania. Perang sipil di Libya dipenuhi oleh berbagai macam kontroversi dan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Adapun pemicu perang sipil di Libya ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Banyak pihak yang berkepentingan di Libya, seperti Turki yang berkomitmen untuk membantu Libya setelah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) demarkasi maritim dengan Government National Accord (GNA) dan kesepakatan untuk melakukan eksplorasi gas alam dan minyak di Timur Laut Mediterania. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan perilaku Turki dari tidak terlibat menjadi terlibat dalam perang sipil di Libya pada tahun 2019-2020. Dalam menganalisis perubahan perilaku Turki tersebut peneliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri dari Kilic Bugra Kanat yang menjelaskan proses perubahan kebijakan luar negeri Turki pada era kontemporer. Penelitian ini memakai metode kualitatif yang berkonsentrasi untuk melakukan studi kualitas objek penelitian. Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah process tracing yang merupakan sebuah teknik untuk menganalisis suatu fenomena berdasarkan rentang waktu (timeline) tertentu. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Turki dapat diidentifikasi sebagai perubahan program, perubahan masalah/tujuan, dan perubahan orientasi internasional yang didorong oleh faktor ekonomi-politik internasional, individu pengambil kebijakan, dan ekonomi-politik domestik.

---

The civil war in Libya is full of controversies and complications, both due to internal and external factors. Different parties are involved in this civil war with their own interests. Turkey is among those parties and they committ to help Libya, the General National Accord (GNA) in particular, after the two parties sign a Memorandum of Understanding on maritime demarcation which allow for natural gas and oil exploration in the Eastern Mediterranean Sea. Prior to this agreement, Turkey has rejected any intervention efforts by foreign parties in the civil war in Libya.

This study aims to analyze the change in Turkish foreign policy from not involving to involving in the civil war in Libya in the post-Gaddafi period. In analyzing changes in Turkish behavior, this study uses the concept in foreign policy change from Kanat which explains the changing in Turkish foreign policy change in the contemporary era.

This study uses a qualitative method and to draw the conclusion relies on process tracing technique that allows this study to analyze a phenomenon based on a timeline. This study limits the timeframe of the study during the 2019-2020 period. This study finds that the change in Turkish foreign policy in civil war in Libya takes form as program change, problem/goal change, and international orientation change due to the pressure of international political-economy factors, individual decision maker factor, and domestic political-economy factors."

"Gelombang Arab Spring yang terjadi di TimurPerang Sipil di Libya yang terjadi di Timur Tengah pada tahun 2011 terasa dampaknya di Libya. Konflik yang berawal dari aksi demo berakhir pada perang sipil antara pemerintah dengan rakyat oposisi Libya. Intervensi kemanusiaan NATO atas mandat dari PBB dalam perang sipil di Libya menggunakan aturan Responsibility to Protect guna mencegah meluasnya konflik. Kehadiran NATO sebagai komunitas internasional tidak semata karena kepedulian terhadap Libya tetapi ada kepentingan sekuritisasi atas sumber daya minyak di Libya. Selama periode tahun 2011-2015 kehadiran NATO tidak berdampak signifikan pada kelanjutan Libya pasca perang sipil. Permasalahan kasus yang terjadi pada penilitian ini dibahas menggunakan metode kualitatif deskritif dengan studi pustaka menggunakan analisa teori resolusi konflik dan ekonomi minyak sebagai pemantik awal terjadinya konflik. Penulis menemukan hasil bahwa minyak punya potensi membuat negara lain terlibat dalam konflik dalam negeri. NATO perlu menjaga kelanjutan suplai minyak di Libya. Aktor regional dan internasional menentukan masa depan Libya yang rumit ditambah faksi-faksi lokal yang berebut kekuasaan.

---

The wave of the Arab Spring that occurred in the East The Civil War in Libya that occurred in the Middle East in 2011 was felt in Libya. The conflict that started as a demonstration ended in a civil war between the government and the people of the Libyan opposition. NATO's humanitarian intervention is the mandate of the United Nations in the civil war in Libya uses the Responsibility to Protect rule to prevent the conflict from spreading. The presence of NATO as an international community is not only due to concern for Libya but there is an interest in the securitization of oil resources in Libya. During the period 2011-2015, the presence of NATO did not have a significant impact on the continuation of Libya after the civil war. The case problems that occurred in this research were discussed using descriptive qualitative methods with a literature study using analysis of conflict resolution theory and the oil economy as the initial trigger for the conflict. The author finds that oil has the potential to make other countries involved in domestic conflicts. NATO needs to be a continuation of the oil supply in Libya. Regional and international actors determine Libya's complicated future with local factions who fighting for power."

"Penelitian ini menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Suriah. Analisis dalam penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang melandasi Turki mengubah kebijakan luar negerinya sejak konflik sipil terjadi tahun 2011 di Suriah. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan pada causal process tracing sebagai teknik analisis data. Dengan kerangka analisis politik luar negeri, penelitian ini menemukan adanya faktor internal dan eksternal sebagai pembentuk perubahan kebijakan luar negeri. Faktor internal terdiri dari isu politik identitas, pragmatisme ekonomi, dan peran kelompok kepentingan. Kemudian, faktor eksternal terdiri dari ancaman eksistensial, guncangan eksternal, desakan publik, dan persaingan di kawasan. Berdasarkan perangkat analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perubahan sikap Turki dilandaskan pada kepentingan nasionalisme Turki yakni mencegah terbentuknya Negara Kurdi di Suriah Utara, mengendalikan kelompok Islam Radikal di Suriah, membentuk pemerintahan baru di Suriah sesuai dengan kehendak Turki, menguasai akses sumber energi di Suriah, dan melindungi wilayah kedaulatannya dari ancaman dan efek limpahan konflik Suriah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menawarkan dua rekomendasi penting. Pertama, secara akademik yang menawarkan penyempurnaan lebih lanjut dari teori perubahan politik luar negeri dengan menggabungkan pendekatan berbasis struktur dan agen. Kedua, rekomendasi kebijakan yang menawarkan secara idealitas bahwa Turki harus mengembalikan karakteristik politik luar negeri Zero Problem with Neighbour yang cenderung mengedepankan soft power dibanding hard power.

---

This study analyzes the changes in Turkey's foreign policy towards Syria. The analysis in this study identifies the causal factors that underlie Turkey's change in its foreign policy since the civil conflict occurred in 2011 in Syria. This thesis uses a qualitative research method based on causal process tracing as a data analysis technique. With the framework of foreign policy analysis, this research finds internal and external factors as the shapers of foreign policy changes. Internal factors consist of identity politics, economic pragmatism, and the role of interest groups. Then, external factors consist of existential threats, external shocks, public pressure, and competition in the region. Based on this analysis, the authors conclude that Turkey's policy changes are based on the interests of Turkish nationalism, namely preventing the formation of a Kurdish State in Northern Syria, controlling Radical Islamic groups in Syria, forming a new government in Syria under Turkey's will, controlling access to energy sources in Syria, and protect its sovereign territory from the threats and spillover effects of the Syrian conflict. Based on the analysis results, this study offers two important recommendations. First, academically that offers a further refinement of the theory of foreign policy change by combining a structure-based and agency-based approach. Second, policy recommendations offer ideals that Turkey must restore the characteristics of a "Zero Problem with Neighbor" foreign policy, which tends to prioritize soft power over hard power."

"Penelitian ini membahas Perang Saudara Kedua di Libya khususnya mengenai peristiwa-peristiwa penting dan pihak-pihak yang terlibat pada perang ini. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori perang saudara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau studi literatur. Hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat tiga peristiwa penting yang terjadi dalam Perang Saudara Kedua yaitu Operasi Martabat yang diluncurkan pada 16 Mei 2014 oleh pasukan Tentara Nasional Libya dibawah pimpinan Khalifa Haftar, Operasi Libya Fajar yang diluncurkan pada 13 Juli 2014 oleh pasukan koalisi islamis dan Penandatanganan Perjanjian Politik Libya pada 17 Desember 2015. Perang Saudara Kedua di Libya tidak hanya melibatkan aktor politik dan militer namun juga melibatkan milisi-milisi berbasis ideologi, regional, etnis maupun suku.

---

This study discusses The Second Civil War in Libya especially on the important events and parties involved. This research uses theories about civil war theory and library research method. The result concludes that there are three important events that occurred during The Second Civil War in Libya Operation Dignity launched on 16 May 2014 by Libyan National Army under Khalifa Haftar lead, Operation Libya Dawn launched on 13 July 2014 by islamist militia coalition and The Libyan Political Agreement which was signed on 17 December 2015. The Second Civil War in Libya did not only involve political and military actors, but also ideological, regional, ethnic and tribal militias."

"Terletak di antara Asia dan Eropa, Turki memiliki implementasi politik luar negeri yang unik terhadap dunia Timur dan Barat. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1923, Turki cenderung memprioritaskan Barat sebagai kiblat politik luar negerinya. Hal ini kemudian mengalami sejumlah perubahan ketika Recep Tayyip Erdoğan bersama partai AKP memegang kekuasaan di pemerintah Turki sejak tahun 2002. Turki tidak lagi hanya berkiblat ke Barat, namun juga mulai berinteraksi serta membangun relasi baik dengan kawasan tetangganya yakni Timur Tengah. Kajian literatur ini meninjau 30 literatur berbahasa Inggris dan terakreditasi internasional yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengenai politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan. Pemetaan kemudian dilakukan berdasarkan kerangka dari tulisan Sozen (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, antara lain conceptual setting, micro setting, serta macro setting dengan dua variabel yaitu variabel domestik dan eksternal. Kajian literatur ini berupaya untuk melihat adanya konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dari kumpulan literatur tersebut. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa di antara berbagai faktor, faktor domestik menjadi salah satu pengaruh terkuat dalam implementasi politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Erdoğan. Selain itu, kajian literatur ini juga menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara aspirasi dan kapabilitas Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di kawasan tersebut. Kajian literatur ini merekomendasikan adanya penelitian lanjutan mengenai topik ini dengan turut melihat perkembangan terkini dari negara Turki saat ini.

---

Located between Asia and Europe, Turkey has a unique foreign policy implementation towards both the East and the West. Since its independence in 1923, Turkey has tended to prioritize the West as the mecca of its foreign policy. This then underwent several changes when Recep Tayyip Erdoğan with the AKP party held power in the Turkish government since 2002. Turkey is no longer only oriented to the West but has also begun to interact and build good relations with its neighboring Middle East region. This literature review analyzes 30 English-language and internationally accredited literature collected from various sources on Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Recep Tayyip Erdoğan. The mapping is then carried out based on the framework from Sozen (2010) regarding the factors that influence a country's foreign policy, including conceptual settings, micro settings, and macro settings with two variables, namely domestic and external variables. This literature review seeks to see the existence of consensus, debate, and gaps from the literature collection. Based on the studies conducted, this literature review found that among various factors, domestic factors became one of the strongest influences in the implementation of Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Erdoğan. In addition, this literature review also finds that there is a gap between Turkey's aspirations and capabilities in carrying out its foreign policy in the region. This literature review recommends further research on this topic by looking at the latest developments in the current state of Turkey"

"Recep Tayyip Erdogan merupakan Presiden Turki yang memiliki pengaruh dalam ranah politik internasional. Kebijakan luar negerinya kerap menimbulkan reaksi bagi negara maupun kelompok-kelompok tertentu. Penelitian ini akan membahas sikap politik Recep Tayyip Erdogan, khususnya kebijakan luar negerinya. Selain itu, penelitian ini juga membahas pengaruh kebijakan luar negeri Erdogan terhadap hubungan Indonesia-Turki dan organisasi masyarakat (ormas) berbasis Islam di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode mixed method (kualitatif-kuantitatif) dalam menganalisis data-data primer dan sekunder. Data diperoleh dari sumber literatur, data digital dari media massa dan media sosial, dan wawancara. Selain itu, data juga diperoleh dengan teknik survei. Kuesioner akan disebar kepada responden yang merepresentasikan ormas Islam (NU, Muhammadiyah, dan Jamaah Tarbiyah). Berdasarkan analisis tersebut, akan diketahui (1) kebijakan luar negeri Erdogan, (2) pengaruh kebijakan luar negeri Erdogan terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Turki, dan (3) pengaruh kebijakan luar negeri Erdogan terhadap ormas Islam di Indonesia.

---

Recep Tayyip Erdogan is the President of Turkey who has influence in the realm of international politics. His foreign policies often cause reactions to certain countries and groups. This study discuss Recep Tayyip Erdogan's political stance, particularly his foreign policy. In addition, this study also discuss the influence of Erdoan's foreign policy on Indonesia-Turkey relations and Islamic-based community organizations (ormas) in Indonesia. This research was conducted using a mixed method (qualitative-quantitative) in analyzing primary and secondary data. Data is obtained from literature sources, digital data from mass media and social media, and interviews. In addition, data will also be obtained by survey techniques. Questionnaires will be distributed to respondents who represent Islamic organizations (NU, Muhammadiyah, and Jamaah Tarbiyah). Based on this analysis, it is known (1) Erdogan's foreign policy, (2) the influence of Erdogan's foreign policy on Indonesia-Turkey diplomatic relations, and (3) the influence of Erdogan's foreign policy on Islamic organizations in Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan détente (peredaan ketegangan) pada masa pemerintahan Presiden Richard Nixon. Peredaan ketegangan dengan Uni Soviet ini dilatarbelakangi oleh kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dan krisis peluru kendali Kuba. Presiden Nixon bersama dengan Penasehat Keamanan Nasionalnya Henry Kissinger membentuk grand design (rencana besar) dan grand strategi (strategi besar) dengan mengubah kebijakan lebih mengarah kepada negosiasi dengan negara-negara Komunis seperti Uni Soviet dan Cina. Puncak negosiasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dilaksanakan dalam Moscow Summit yang menghasilkan perjanjian SALT 1 mengenai pembatasan senjata nuklir bagi kedua negara.

---

This study focuses on détente policy during President Richard Nixon’s era. Reducing tension towards Sovyet was caused by United States’ loss in Vietnam War and missile crisis in Cuba. President Nixon, along with the National Security Adviser Henry Kissinger, established grand design and grand strategy by changing their policy about Communist states, such as Sovyet and China. This negotiation between United States and Sovyet reached its peak when Moscow Summit was held and resulted in SALT 1 Agreement on both states’ limiting nuclear weapon."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. Amerika Serikat lebih terbuka untuk berdiplomasi dengan Iran, tetapi masih mempertahankan pendekatan koersifnya. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri oleh Jakob Gustavsson. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, pelemahan power militer Amerika Serikat dan perubahan fokus wilayah Amerika Serikat ke Asia. Kedua, polarisasi politik domestik dan penguatan perekonomian Amerika Serikat. Ketiga, keinginan Obama untuk membatasi penggunaan militer di luar negeri dan menyelesaikan isu nuklir Iran melalui diplomasi. Keempat, dinamika pengambilan keputusan di Gedung Putih. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat faktor ini berkontribusi terhadap tujuh perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. 

---

This research aims to answer how United States foreign policy towards Irans Nuclear Program change during the Obamas administration. United States is more open to diplomacy with Iran yet still maintain its coercive postures. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jakob Gustavsson. The methodology used on this research is a qualitative approach with descriptive analysis. This research shows there are seven foreign policy changes that are the results of four factors. First, United States declining military power and the shift of United States regional focus to Asia. Second, the polarized domestic politic situation and United States strengthening economic power. Third, Obamas personal preference in limiting the use of United States military power abroad and solve the Iran nuclear issue through diplomacy. Fourth, the decision-making process at the White House. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the seven changes of United States foreign policy towards Irans nuclear program. 

"

"Kampanye Closing The Gap (CTG) yang dilaksanakan melalui kebijakan National Indigenous Reform Agreement (NIRA) dipandang publik gagal mencapai tujuannya menutup kesenjangan Aborigin. Skripsi ini berfokus pada proses pembuatan kebijakan National Agreement on Closing The Gap (NACTG) yang menggantikan kebijakan NIRA untuk menggambarkan proses dan peran dinamika aktor politik dalam pembuatan kebijakan tersebut di bidang kesehatan. Teori yang digunakan adalah teori Policy Cycle yang dikembangkan oleh Michael Howlett, di mana terdapat 5 tahapan siklus pembuatan kebijakan yang terdiri dari agenda-setting, policy formulation, decision making, policy implementation, dan policy evaluation. Penelitian ini menggunakan 2 dari 5 tahap tersebut, yakni agenda-setting dan policy formulation. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan kajian dokumen resmi. Skripsi ini menemukan bahwa isu yang mendorong urgensi kebijakan NACTG adalah rendahnya keterlibatan masyarakat Aborigin dalam kebijakan NIRA yang disampaikan oleh masyarakat Aborigin dalam Redfern Statement, peristiwa ini menjadi titik awal tahap agenda-setting kebijakan NACTG. Pada tahap policy formulation, masyarakat Aborigin selalu terlibat dalam pembuatan kebijakan NACTG sehingga berperan besar dalam menentukan arah kebijakan tersebut. Dalam Parlemen, kubu Koalisi pemerintah dan Oposisi memiliki pendekatan yang berbeda dalam arah kebijakan yang diinginkan. Kubu Oposisi ingin menjadikan Aborigin sebagai Legislator kebijakannya sendiri dan memberikan penambahan dana kesehatan guna mendorong kualitas kesehatan Aborigin, sementara itu kubu Koalisi memilih menjadikan Aborigin sebagai konsultan dalam NACTG dan memilih memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat Aborigin dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan agar lebih tepat sasaran serta efektif.

---

The Closing The Gap (CTG) campaign that was implemented through the National Indigenous Reform Agreement (NIRA) policy is seen by the public as failing to achieve it’s goal of closing the Aboriginal gap. This thesis focuses on the policy-making process of the National Agreement on Closing The Gap (NACTG) which replaces the NIRA policy to describe the process and role of political actors in the policy-making of NACTG in the health sector. The theory used is the Policy Cycle theory developed by Michael Howlett, in which there are 5 stages of the policy-making cycle consisting of agenda-setting, policy formulation, decision making, policy implementation, and policy evaluation. This Thesis uses 2 of those 5 stages, namely agenda-setting and policy formulation. The research method used is qualitative with literature study techniques and official document studies. This thesis finds that the issue that drives the urgency of the NACTG policy is the low involvement of the Aboriginal community in the NIRA policy presented by the Aboriginal community in the Redfern Statement, this incident became the starting point for the agenda-setting stage of the NACTG policy. At the policy formulation stage, Aboriginal people are always involved in every step of the making of NACTG policy so that they play a major role in determining the direction of the policy. In Parliament, the government's Coalition and the Opposition have different approaches to the desired direction of NACTG policy. The Opposition wanted to make Aborigines as legislators for their own policy and provide additional health funds to promote the quality of Aboriginal health, while the Coalition chooses to make Aborigines as a consultant in NACTG and chooses to give Aboriginal people a greater role in the implementation of health programs to create policies that are effective and actually beneficial for Aborigines."

"Tinjauan pustaka ini ditujukan untuk memetakan literatur akademik yang membahas kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Sebagai salah satu negara dengan latar belakang perekonomian yang tertutup dan tidak mengalami demokratisasi dalam sistem pemerintahannya, Tiongkok menjadi studi kasus yang unik dalam perdagangan global karena negara tersebut dapat berkembang pesat dan perlahan menggeser kedudukan AS dan Jepang dalam perdagangan. Pemetaan literatur ini dilakukan secara taksonomi dengan mengelompokkan 39 literatur ke dalam tiga subtema, yakni (1) karakter kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok; (2) Tiongkok dalam perdagangan bilateral; dan (3) Tiongkok dalam perdagangan regional. Adapun temuan-temuan literatur yang ada menunjukkan bahwa strategi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dari masa ke masa tidak menggambarkan pola yang pasti. Namun, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tiongkok selalu menjadikan tujuan nasional sebagai landasan pembentukan sekaligus penentu orientasi arah kebijakan. Selain itu, penulis menemukan bahwa politik domestik senantiasa memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok di tiap periode perkembangan. Hal tersebut masih menjadi perdebatan apakah keterlibatan pemerintah justru membantu mengurangi dampak buruk liberalisasi atau justru mendistorsi progress perdagangan Tiongkok. Masih belum terdapat konsensus akan sejauh mana pemerintah dapat mengintervensi atau terlibat dalam kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Selain itu, penulis mengidentifikasikan tiga kesenjangan literatur, yakni (1) bahasan terkait aktor yang memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok terbilang masih minim; (2) dominasi kajian kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dengan mitra negara maju; dan (3) dominasi konsep-konsep Barat dalam pengkajian literatur kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok.

---

This literature review is intended on mapping the academic literature that discusses China’s foreign trade policy. As one of the countries with a closed economic background and has not experienced democratization in its government system, China is a unique case study in global trade because the country can develop rapidly and slowly shift the position of the US and Japan in trade. This literature mapping was carried out taxonomically by grouping 39 literatures into three sub-themes, namely (1) the character of China’s foreign trade policy; (2) China in bilateral trade; and (3) China in regional trade. The findings of the existing literature show that China’s foreign trade policy strategy from time to time does not describe a definite pattern. However, the author can conclude that China has always made national goals the basis for forming as well as determining the orientation of policy directions. In addition, the author finds that No. politics has always influenced China’s foreign trade policy in each period of development. It is still a debate whether the government’s involvement actually helps reduce the negative impact of liberalization or distorts China’s trade progress. There is still No. consensus on the extent to which the government can intervene or be involved in China’s foreign trade policy. In addition, the authors identify three literature gaps, namely (1) the discussion regarding actors influencing China’s foreign trade policy is still minimal; (2) domination of China’s foreign trade policy studies with developed country partners; and (3) the dominance of Western concepts in the study of China’s foreign trade policy literature"