Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktik transfer pricing di Indonesia semakin berkembang beriringan dengan perkembangan perusahaan multinasional. Berkaitan dengan hal ini, baik DJP maupun Wajib Pajak harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada praktik transfer pricing. Namun, tidak jarang bahwa baik wajib pajak maupun DJP belum dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut, yang kemudian mengarah kepada terjadinya sengketa pajak, salah satunya terjadi pada sengketa yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan harga transfer PT ABC atas pembelian dari pihak afiliasi serta koreksi yang dilakukan oleh DJP atas pembelian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT ABC belum memenuhi ketentuan perpajakan dalam praktik penetapan harga transfer dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dikarenakan pembuatan dokumentasi Transfer Pricing yang tidak lengkap. Disamping itu, penetapan koreksi dianggap keliru karena belum ada peraturan rigid terkait constructive dividend serta tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP juga masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan DJP tidak turut mempertimbangkan latar belakang dan kondisi PT ABC dalam melakukan analisis kesebandingan.

---

Transfer pricing practices in Indonesia are growing in tandem with the development of multinational companies. In this regard, both DGT and Taxpayers must comply with the prevailing laws and regulations in applying the Arm’s Length Principle in transfer pricing practices. However, it is not uncommon that both taxpayers and the DGT have not been able to implement these provisions, which then leads to disputes, one of which is the dispute discussed in this study. This study aims to determine the transfer price of PT ABC for purchases from third parties as well as correction made by the DGT for these purchases in accordance with the laws and regulations and other provisions in force in Indonesia. The research method used is an approach by conducting literature studies and field studies. The results of the study indicate that PT ABC has not complied with the tax provisions in the application of transfer pricing with related parties due to incomplete transfer price documentation. In addition, the determination of the correction is considered wrong because there are no rigid regulations regarding constructive dividends and the stages of inspection carried out by the DGT are also not in accordance with the applicable regulations because the DGT does not take into account the background and condition of PT ABC in conducting a comparability analysis.

"

"Globalisasi ekonomi, bisnis, dan Investasi mempersubur tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional. Kemajuan pesat secara serentak yang berlangsung di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi mengakibatkan arus perdagangan barang, modal, dan tenaga kerja di dunia melampaui batas-batas negara dan mendorong meningkatnya transaksi lintas batas (cross border transaction) antar negara. Peningkatan volume transaksi internasional oleh perusahaan multinasional menyebabkan transfer pricing untuk tujuan perpajakan teiab dan akan menjadi salah satu isu perpajakan yang sangat penting. Dalam era perekonomian yang teiah mendunia. transfer pricing telah menjadi isu penting baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak.Ilmu pengetahuan telah menjadi faktor kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Wujud dari keberadaan ilmu pengetahuan tersebut dalam faktor-faktor produksi adalah teknologi. Teknologi dalam konteks transfer pricing berupa pemikiran, penelitian. dan pengembangan yang berkembang dalam sebuah operasi, proses, atau produk. Output dari pemikiran, penelitian, dan pengembangan inilah yang kemudian didefinisikan sebagai "intangible property" of a company. Teknologi sebagai media transfer pricing memberikan kesempatan pada perusahaan multinasional untuk me-manage arus kas dan tarif pajak efektif.Mengingat globatisasi, aktifitas perusahaan multinasional dan Indonesia yang menganut sistem ekonomi terbuka mengakibatkan transaksi tidak hanya ditinjau sebagai hubungan antar subjek ekonomi tetapi juga interaksi antar Negara yang berkepentingan. Dalam praktik di Indonesia sehari-hari, walau diyakini penerapan transfer pricing banyak dilakukan, dipastikan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku belum memadai. Dalam kaitannya dengan transfer pricing, belum ada aturan yang bersifat khusus dalam mempertimbangkan adanya transfer intangible asset.Karya akhir inl bertujuan untuk menganalisis apakah pernturan perpajakan Indonesia mampu mengidentifikasikan dan menentukan kepemilikan atas intangible property, dampak transfer pricing of intangible property terhadap Indonesia sebagai negara berkembang dan apa kemungkinan dampak yang ditimbulkan praktik tersebut terhadap penerimaan pajak negara serta bagaimana pelaksanaan transfer pricing rule di Indonesia dafam transaksi yang melibatkantechnology intangible asset.Transfer pricing of technology merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang seksama. Di negara-negara maju misalnya Amerika Serikat maupun Kanada ataupun di beberapa negara berkembang seperti China dan Argentina, masalah ini sudah mendapatkan perhatian khusus dengan diterbitkannya beberapa kebijakan perpajakan terkait dengan masalah tersebut Sedangkan di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang transfer pricing. intangible property maupun mengenai technology intangible asset masih sangat kurang. Hal ini bukan saja melepaskan potensi pajak yang scharusnya bisa dioptimalkan tetapi juga tidak memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak karena memberikan peluang penafsiran yang sangat Juas kepada otoritas pajak berkaitan dengan regulasi tersebut.Pemerintah Indonesia dalam hat ini Direktorat Jenderal Pajak seharusnya mengambil langkah kungkret dengan melakukan penguatan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini termasuk diantaranya dengan menegaskan dan menjabarkan secara lebih rinci beberapa konsep dasar dalam transfer pricing termasuk mengenai transfer pricing of technology intangible asset sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai transfor pricing dan bisa memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta menjaga kepentingan Indonesia sendiri dari kemungkinan penghindaran atau penggelapan pajak melalui skema transfer pricing baik yang bersifat cross-border maupum domestik.

---

Economic globalization, business and lnvestment prospered the growth and development of multinational businesses. Quick simultaneous development happening at the information technology field. communication and transportation resulted in a flow of trade, capital and labor in the world, passing through countries border and pushing the increase of cross border transactions. The increase of international transactions volume by multinational companies causing transfer pricing for tax purposes. has been and will be one of a very important tax issue. In a global economy era, transfer pricing became an important issue for the taxpayer as well as for the tax authorities.

Science has become a key factor in accelerating the economy growth in a country, The substance of said science presence in production factors is techology. Technology in the context of transfer pricing is the thought, research and development in an operation, process or produce The output of thoughts, research and development is later on defined as "intangible property of a company", Technology through the medium of transfer pricing provides considerable opportunities for a multinational company to manage its cash flow and global effective tax rates.

Regarding globalization, activities of multinational companies and Indonesian, which very much practices the open economy system, causes the transaction not only to be seen as a relation between economical subjects but also as an interaction between the countries concerned. In daily practice in Indonesia, although assured that transfer pricing is often done, it is certain that obeying the valid provisions are not yet adequate. 1n its connection to transfer pricing, there are not yet special rules for taking into consideration the transfer intangible asset

This thesis is aimed at analyzing whether the Indonesian tax system will be able to identify and determine the ownership of intangible property, the lmpact of transfer pricing of intangible property towards Indonesia as a developing country and what are the possibilities of the impact resulting from said practice to the country's revenues and how will be the execution of transfer pricing rule in Indonesia in transactions involving technology intangible asset.

Transfer pricing of technology became a complicated problem, needing meticulous consideration. In developed countries, for example, the United States of America or Canada or sorae developing countries like China and Argentina, this problem has already got special attention through the establishing of a few tax policies connected to the problem.

While in Indonesia the regulations regulating transfer pricing intangible property as well as technology tangible asset is still insufficient. This fuct not only decreases the tax potentials which should be optimal. but also doesn't give judicial certainty to the taxpayer, because it gives an opportunity for a very broad interpretation to the tax authorities concerned with this regulations.

The Indonesian Government, in this case the Directorate General of Taxes should take concrete steps by strengthening the provisions valid at present, including clarifying and describing in more detail a few basic concepts in transfer pricing including the transfer pricing of technology intangible asset, so that a understanding of transfer pricing can be increased and the taxpayer obtains a judicial certainty while taking care of the well-being of Indonesia from the possibility of evasion and embezzlement of taxes through good transfer pricing schemes either cross border or domestic."

"Praktik transfer pricing di Indonesia berkembang pesat beriringan dengan perkembangan perusahaan multinasional. Berkaitan dengan hal ini, baik DJP maupun Wajib Pajak harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan PKKU pada praktik transfer pricing. Namun, tidak jarang ditemukan baik DJP maupun Wajib Pajak belum dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut, yang kemudian mengarah kepada terjadinya sengketa pajak. Salah satu isu yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada analisis koreksi biaya bunga pinjaman dan penerapan secondary adjustment dalam konteks keputusan Pengadilan Pajak atas permohonan Banding PT WBI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian putusan Pengadilan Pajak terhadap PKKU dalam koreksi yang dilakukan oleh DJP serta penerapan secondary adjustment. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi pustaka, yang menggabungkan analisis dokumen dengan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan argumen DJP dan Wajib Pajak dalam memutus sengketa dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada. Koreksi yang dilakukan oleh DJP tidak didukung oleh bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan pembatalan primary adjustment dan mempengaruhi kelayakan secondary adjustment yang diterapkan. Kesimpulannya, Majelis Hakim telah mengambil keputusan sejalan dengan PKKU, serta secondary adjustment dibatalkan karena pengaruh dari pembatalan primary adjustment. Namun demikian, penerapan secondary adjustment tetap harus diperhatikan karena tidak dapat diterapkan kepada seluruh Wajib Pajak. Kebutuhan akan kejelasan lebih lanjut bahwa penerapan secondary adjustment kepada selain pemegang saham diperlukan untuk mencegah sengketa pajak di masa mendatang.

---

The practice of transfer pricing in Indonesia has developed rapidly along with the growth of multinational companies. In this context, both the Directorate General of Taxes (DJP) and taxpayers are required to comply with applicable laws and regulations in implementing the General Provisions of Tax Procedures (PKKU) in transfer pricing practices. However, it is not uncommon to find that both the DJP and taxpayers have not yet implemented these provisions, leading to tax disputes. One issue addressed in this research focuses on the analysis of interest expense corrections and the application of secondary adjustments in the context of the Tax Court's decision on PT WBI's appeal. The objective of this study is to evaluate the consistency of the Tax Court's decision with PKKU in the corrections made by the DJP and the application of secondary adjustments. The method used is a qualitative approach with field studies and literature studies, combining document analysis with in-depth interviews with various parties involved in this case. The research findings indicate that the panel of judges considered the arguments of both the DJP and the taxpayers in resolving the dispute while still considering the existing regulations. The corrections made by the DJP were not supported by sufficient evidence, resulting in the annulment of the primary adjustment and affecting the feasibility of the secondary adjustment applied. In conclusion, the panel of judges made decisions in line with PKKU, and the secondary adjustment was canceled due to the impact of the annulment of the primary adjustment. However, the application of secondary adjustments must still be considered as they cannot be applied to all taxpayers. A further need for clarity that the application of secondary adjustments to parties other than shareholders is necessary to prevent future tax disputes."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kondisi antara perusahaan tested-party (PT A) yang sudah terdampak pandemi Covid-19 dengan perusahaan pembanding independen yang belum terdampak pandemi Covid-19 dan atas perbedaan ini perlu dilakukannya penyesuaian kesebandingan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan Break Even Point (BEP) yang dilakukan oleh PT A sebagai perusahaan multinasional yang terdampak pandemi Covid-19 pada Tahun Pajak 2020 yang ditinjau dari asas kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, bahwa pada Tahun Pajak 2020 setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP yang ditinjau dari Asas Kewajaran dan Kelaziman Usaha menunjukkan hasil yang wajar atau arm’s length. Secara spesifik, Net Cost Plus (NCP) PT A Tahun Pajak 2020 secara aktual adalah -19,51% yang disebabkan oleh rendahnya permintaan barang akibat pandemi Covid-19 dan setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP, NCP PT A yang telah disesuaikan menjadi 3,03% atau berada di dalam rentang interkuartil perusahaan pembanding eksternal untuk tahun pajak 2016-2018, yaitu sebesar 1,78% sampai dengan 3,74%, dengan median sebesar 2,41%. Penyesuaian Kesebandingan dengan pendekatan BEP ini masih belum lazim untuk ditemui, ditemukan dua pendekatan lain yang lebih lazim untuk digunakan berdasarkan rekomendasi dari OECD, yaitu dengan Penggunaan Internal Comparable dan Capacity Adjustment. Dilakukan simulasi pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas kedua pendekatan yang direkomendasikan oleh OECD dengan hasil yang wajar atau arm’s length.

---

This research is motivated by differences in conditions between tested-party company (PT A) that has been affected by the Covid-19 pandemic and independent comparison companies that have not been affected by the Covid-19 pandemic and for this difference it is necessary to make comparability adjustments. The purpose of this study is to analyze comparability adjustments with the Break Even Point (BEP) approach carried out by PT A as a multinational company affected by the Covid-19 pandemic in the Fiscal Year 2020 (FY 2020) in terms of the Arm’s Length Principle (ALP). This study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature study. The results of this study, that in the FY 2020 after adjusting the comparability with the BEP approach in terms ALP, it shows arm’s length results. Specifically, the actual Net Cost Plus (NCP) of PT A for the FY 2020 was -19.51% due to the low demand for goods due to the Covid-19 pandemic and after making a comparability adjustment with the BEP approach, the NCP of PT A which has been adjusted to 3.03% or within the interquartile range of external comparison companies for the FY 2016-2018, namely from 1.78% to 3.74%, with a median of 2.41%. Comparability Adjustment with the BEP approach is still not common to find, two other approaches are found that are more common to use based on recommendations from the OECD, namely the Use of Internal Comparable and Capacity Adjustment. A simulation of the ALP with the two approaches recommended by the OECD was carried out with arm's length results."

"Sengketa pajak terkait secondary adjustment dalam transfer pricing terus mengalami peningkatan, meskipun jumlah total sengketa yang diajukan ke Pengadilan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak mengalami penurunan. Permasalahan ini sebagian besar dipicu oleh ambiguitas dalam regulasi dan penerapan aturan yang tidak konsisten, sehingga sering menjadi pemicu utama perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab utama sengketa tersebut dan merumuskan solusi strategis untuk mencegah permasalahan serupa di masa depan. Dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA) yang didukung oleh Fishbone Diagram untuk memetakan berbagai faktor penyebab, seperti kurangnya kejelasan dalam definisi dividen terselubung, penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2020 yang menimbulkan kontroversi, serta terbatasnya pelatihan dan pemahaman teknis di kalangan pemeriksa pajak. Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif berbasis studi kasus melalui analisis 358 putusan pengadilan pajak periode 2021-2023 dan wawancara mendalam dengan hakim, konsultan pajak, serta pemeriksa pajak. Hasil penelitian menegaskan pentingnya revisi regulasi untuk memberikan kepastian hukum, pengembangan panduan teknis yang lebih rinci, dan pelaksanaan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa pajak. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti data analytics dan sistem pengelolaan dokumen digital diusulkan sebagai solusi untuk memperkuat proses audit pajak. Implementasi solusi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sengketa yang diajukan ke pengadilan, meningkatkan kualitas pengawasan pajak, serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem perpajakan diharapkan menjadi lebih transparan, efektif, dan adil dalam menghadapi tantangan di masa mendatang

---

Tax disputes related to secondary adjustment in transfer pricing have continued to increase, even though the overall number of tax disputes submitted to the Tax Court by the Directorate General of Taxes has declined. This issue is largely driven by regulatory ambiguities and inconsistent rule enforcement, which frequently serve as primary triggers of disputes. This study aims to analyze the root causes of such disputes and propose strategic solutions to prevent similar issues in the future. The study employs the Root Cause Analysis (RCA) method, supported by a Fishbone Diagram, to map various contributing factors, such as the lack of clarity in the definition of hidden dividends, the contentious application of Minister of Finance Regulation Number 22 of 2020, and limited technical training and understanding among tax auditors. The research adopts a qualitative case study approach, analyzing 358 Tax Court rulings from the 2021–2023 period and conducting in-depth interviews with judges, tax consultants, and tax auditors. The findings highlight the urgent need for regulatory reforms to ensure legal certainty, the development of detailed technical guidelines, and the implementation of continuous training programs to enhance the competencies of tax auditors. Moreover, leveraging technology, such as data analytics and digital document management systems, is proposed as a solution to strengthen tax audit processes. The implementation of these solutions is expected to reduce the number of disputes brought to the Tax Court, improve the quality of tax oversight, and encourage greater voluntary compliance by taxpayers. These measures are anticipated to contribute to a more transparent, effective, and equitable tax system capable of addressing future challenges."

"ABSTRAKKetentuan tentang transfer pricing di Indonesia diatur secara tegas dalam PMK 213/PMK.03/2016. Wajib Pajak yang telah memenuhi threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ketentuan tersebut, diwajibkan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan menyelenggarakan transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia adalah Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan induknya yakni FGDK Corporation Korea Selatan. PT FGD Indonesia memiliki peredaran bruto melebihi 50 miliar Rupiah, maka PT FGD Indonesia wajib untuk menyelenggarakan dokumentasi transfer pricing sesuai yang diamanatkan PMK-213. PT FGD Indonesia memiliki sejumlah transaksi afiliasi, salah satu dari transaksi tersebut adalah transaksi pembayaran bunga atas utang pinjaman. Berdasarkan fakta tersebut, PT FGD Indonesia wajib membuat transfer pricing documentation atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hasil penelitian menunjukkan PT FGD Indonesia dalam penerapan transfer pricing documentation atas transaksi pembayaran bunga pinjaman telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan terpenuhinya tiga tahap pengujian yakni pengujian eksistensi, pengujian kewajaran utang dan pengujian tingkat suku bunga pinjaman. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan PMK-213 dilihat dari 2 dua sudut pandang yaitu dari sisi fiskus terkait dengan adanya perubahan pola pemeriksaan serta dari sisi Wajib Pajak yaitu semakin tingginya cost of compliance. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan dokumentasi transfer pricing PT FGD Indonesia atas pembayaran bunga pinjaman adalah terkait dengan sedikitnya informasi serta pemberian data yang cukup lama oleh Wajib Pajak hambatan teknis serta tidak adanya credit rating yang dimiliki oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia hambatan substansi.

---

ABSTRAKThe provisions on transfer pricing in Indonesia are strictly regulated in PMK 213 PMK.03 2016. Taxpayers who have fulfilled the threshold as stipulated in Article 2 of such provisions shall be obliged to apply the arm rsquo s length principle by conducting transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia is a Taxpayer with special relationship with its parent company, FGDK Corporation of South Korea. PT FGD Indonesia has a gross turnover exceeding 50 billion Rupiah, then PT FGD Indonesia is obliged to hold documentation of transfer pricing as mandated by PMK 213. PT FGD Indonesia has a number of affiliate transactions, one of which is an interest payment transaction on loan debt. Based on these facts, PT FGD Indonesia is required to make transfer pricing documentation on loan interest payments paid to prove that the transaction fulfills the principle of fairness and business practice. The result of the research shows that PT FGD Indonesia in implementing transfer pricing documentation on loan interest payment transaction has fulfilled the arm rsquo s length principle with the fulfillment of three testing phases namely testing of existence, testing the reasonableness of debt and testing loan interest rate. The obstacles faced in the application of PMK 213 seen from 2 two point of view that is from the fiscal side associated with the change of inspection pattern and from the Taxpayer side that is the higher cost of compliance. The obstacles faced in applying the transfer pricing documentation of PT FGD Indonesia to the interest payment of the loan are related to the lack of information and long data giving by the Taxpayer technical barrier and the absence of credit rating owned by most companies in Indonesia substance barrier ."

"Pada masa pandemi Covid-19, perusahaan multinasioanal yang terkena dampak pandemi Covid-19 melakukan comparability adjustment untuk meningkatkan kesebandingan. Namun, dalam praktiknya penerapan comparability adjustment banyak menimbulkan sengketa pajak karena ketiadaan regulasi dalam negeri yang mengatur serta menjelaskan penerapan comparability adjustment, sehingga seringkali terjadi perbedaan pemahaman antara DJP dengan Wajib Pajak. Salah satu kasus sengketa mengenai comparability adjustment yang terjadi adalah kasus PT X pada tahun pajak 2020. Dalam pembuatan TP Doc tahun 2020, PT X menggunakan dua metode yang berbeda antara metode untuk mekakukan analisis TP dengan metode untuk melakukan comparability adjustment. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan konsep comparability adjustment di Indonesia serta menganalisis kesesuaian penerapan comparability adjustment yang dilakukan oleh PT X dengan konsep comparability adjustment yang diterapkan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan (wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara garis besar, konsep comparability adjustment yang dianut oleh Indonesia sama dengan konsep comparability adjustment yang berlaku secara internasional dan dapat dilakukan sepanjang tidak terdapat material difference dan perbedaan tersebut dapat disesuaikan. Comparability adjustment dapat diterima oleh DJP apabila Wajib Pajak dapat menjelaskan secara rinci poin-poin penyesuaian, data yang akurat, dan perhitungan yang andal. Dalam hal ini, Langkah PT X untuk mengombinasikan dua metode sudah sesuai dengan konsep comparability adjustment yang diterapkan oleh Indonesia dan tidak mengindikasikan bahwa PT X mengubah metode analisis dari TNMM ke CPM. Selain itu, penyesuaian biaya langsung yang dilakukan oleh PT X juga dinilai sudah tepat sesuai dengan konsep akuntansi cost matching against revenue.

---

During the Covid-19 pandemic, multinational companies that were impacted by the pandemic implemented comparability adjustments to improve comparability. However, in practice, the application of comparability adjustments often led to tax disputes due to the absence of domestic regulations that regulate and explain the application of comparability adjustments, resulting in differences in understanding between the tax authority and taxpayers. One tax dispute case regarding comparability adjustments occurred with PT X in the 2020 tax year. The purpose of this study is to analyze the implementation of the concept of comparability adjustments in Indonesia and to analyze the suitability of the comparability adjustments made by PT X with the concept of comparability adjustments as applied in Indonesia. The research was conducted using a qualitative approach and data collection techniques through literature studies and field interviews. The results indicate that, in general, the concept of comparability adjustments applied in Indonesia is the same as the concept of comparability adjustments applied internationally and can be carried out as long as there are no material differences and the differences can be adjusted. Comparability adjustments can be accepted by the tax authority if taxpayers can explain in detail the adjustment points, accurate data, and reliable calculations. In this case, PT X's step to combine two methods is in accordance with the concept of comparability adjustments applied in Indonesia and does not indicate that PT X has changed the analysis method from TNMM to CPM. In addition, the direct cost adjustment made by PT X is also considered appropriate according to the concept of cost matching against revenue accounting."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses pembuktian kewajaran pembebanan royalti atas dua jenis agreement yang berbeda yang dilakukan oleh PT L kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya. Dengan adanya dua jenis agreement yang berbeda ini, diperlukan pencarian transaksi pembanding berdasarkan jenisnya untuk menguji kewajaran transaksi tersebut. Metode yang digunakan untuk menguji kewajaran dalam transaksi royalti tersebut adalah Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP). Langkah-langkah dalam proses pembuktian kewajaran pembebanan royalti ini mengacu pada peraturan perpajakan Indonesia yaitu PER-43/PJ/2010 sebagaimana diamandemen dalam PER-32/PJ/2011.

---

This internship report discusses about the processes of proving the arm?s length principle upon the charge of royalty expense with two different types of agreement which carried out by PT L with its related parties. With this two different agreements, a comparable search transaction by type is required to test the arm?s length condition of the transaction. The method used to test the reasonableness of the royalti transaction is the Comparable Uncontrolled Price (CUP) method. The processes in proving the arm?s length condition are based on the regulation of taxation in Indonesia, PER-43/PJ/2010 as lastly amended with PER-32/PJ/2011."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sengketa penyesuaian kesebandingan antara PT XYZ dengan DJP. PT XYZ sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif di Indonesia, melakukan penyesuaian kesebandingan dalam upayanya membuktikan kewajaran harga transfer yang dilakukan pada tahun 2018. Upaya ini ditolak dan menjadi sengketa pajak antara PT XYZ dan DJP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan material yang terjadi pada PT XYZ dan perusahaan pembanding, serta penyesuaian kesebandingan atas biaya tetap yang disengketakan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukan bahwa perbedaan material yang dilakukan oleh PT XYZ telah sesuai dengan best practice dengan melihat pada faktor kesebandingannya. Penelitian ini juga menjelaskan penyesuaian kesebandingan di Indonesia, upaya penyesuaian kesebandingan PT XYZ yang dinilai telah memenuhi kaidah yang ada, serta menjawab poin pemeriksaan dan hal yang disengketakan oleh DJP, khususnya terkait substansi biaya tetap dan perlakuan dari perusahaan pembanding. Penelitian ini memberikan saran secara yaitu membuat peraturan yang lebih dapat menjelaskan penerapan penyesuaian kesebandingan, serta menyarankan kepada PT XYZ untuk mempertimbangkan keterbukaan informasi dalam upaya meyakinkan majelis hakim dalam pengadilan pajak.

---

This study was conducted to analyze the proportional adjustment dispute between PT XYZ and Indonesia Tax Office (1TO). PT XYZ as one of the companies engaged in the automotive sector in Indonesia, made a comparability adjustment to prove the arm’s length of transfer pricing in 2018. This effort was rejected and became a tax dispute between PT XYZ and ITO. This study aims to see the material differences that occur in PT XYZ and the comparison company, as well as the dispute of comparability adjustment on fixed costs. This research was conducted using a qualitative approach with data collection using field studies and literature studies. The results of the analysis show that the material differences made by PT XYZ are in accordance with best practice by looking at PT XYZ comparability factor. This study also explains the comparability adjustment in Indonesia, the comparability adjustment on fixed cost in PT XYZ which is considered to have complied with the existing rules, as well as answering the argument and disputed matters by the ITO, especially regarding the substance of fixed costs and the condition from the comparable company. This study provides advice, namely making regulations that can better explain the application of proportional adjustment, and suggesting PT XYZ to consider information disclosure in an effort to convince the judges in the tax court."

"Disertasi ini merupakan aplikasi metode penelitian Soft Systems (SSM) based AR for theoretical research interest (Cronholm and Goldkuhl, 2003) untuk menganalisa transfer teknologi dengan pendekatan institusional. Tranfer teknologi dilihat pada industri otomotif Jepang di Indonesia dalam konteks perjanjian ekonomi Indonesia Jepang. Metode SSM berbasis riset tindakan diterapkan pada sebuah perusahaan otomotif afiliasi Jepang di Indonesia. Temuan penting dalam disertasi ini adalah transfer teknologi yang terjadi bukanlah hanya proses pemindahan pengetahuan seperti kajian-kajian non sosiologi lakukan selama ini. Transfer teknologi merupakan sebuah institusi ekonomi yang berisi relasi sosial yang dibangun berdasarkan nilai dan norma yang dimaknai bersama, dengan kata lain transfer teknologi merupakan konstruksi social (Granovetter, 1992). Disertasi ini juga berhasil menjawab kelemahan konsepsi embeddedness sebagai kunci terbentuknya kepercayaan dalam konstruksi sosial yang dianggap membutuhkan spesifikasi secara teoritis (Nee 2003 : 24). Secara empiris, ditemukan bahwa embeddedness di tingkat mikro juga terjadi di tingkat meso dan makro karena individu-individu yang terlibat di mikro juga merupakan bagian dari struktur yang lebih tinggi. Dengan demikian kerangka institusional yang dikemukakan oleh Nee (2003) melengkapi analisa transfer teknologi konstruksi sosial mulai dari tingkat mikro sampai dengan meso. Dengan demikian konstribusi riset ini adalah kajian sosiologi ekonomi dan berbasis institusi lainnya yang berfokus pada analisa institusi ekonomi atau institusi lainnya sebagai konstruksi sosial mampu menganalisa sebuah konstruksi sosial hingga ke struktur meso dan makro dalam kerangka analisanya.

---

This dissertation is an application of Soft Systems research method (SSM) based AR for theoretical research interest (Cronholm and Goldkuhl, 2003) to analyze technology transfer in the framework of the institutional approach. Technology Transfer was seen in the Japanese automotive industry in Indonesia in the context of Indonesia Japan Economic Partnership Agreement 2008-2012. SSM-based action research method was applied to a Japanese affiliated automotive company's in Indonesia. An important finding of this dissertation is that the technology transfer that occurs empirically was not only a knowledge transfer process as non- sociological studies had done so far. Technology transfer is an economic institution that containing social relationships that constructed on values and norms that interpreted among the groups.In other words, the transfer of technology is a social construction (Granovetter, 1992). This dissertation also managed to answer the need of theoretical specification the conception of embeddedness as a key to the formation of the trust in the social construction (Nee 2003: 24). Empirically, it was found that embeddedness in the micro level also occurred at meso and macro levels since individuals involved in the micro are also part of the higher structures. Thus the institutional framework proposed by Nee (2003) completed the analysis of the social construction of technology transfer from the micro to the meso level. Finally, the contribution of this research is the study of economics sociology and other institution based sociology which focus on the analysis of economic institutions or other institutions as social constructions are able to analyze a social construction from micro level to the meso and macro level within the framework of analysis."