Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terkenalnya Kota Pekalongan sebagai “The World City of Batik” membawa konsekuensi meningkatnya permintaan pasar yang mendorong peningkatan produksi. Hal tersebut menyebabkan masalah pencemaran lingkungan hingga sekarang akibat limbah hasil produksi industri batik yang dibuang sembarangan tanpa melalui tahap pengelolaan atau penetralisiran limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Usaha pemerintah memberikan sosialisasi, pembuatan regulasi, dan membangun Instalasi Pembuangan Air Limbah Komunal (IPAL) ternyata belum dapat menyelesaikan masalah pencemaran limbah batik. Pengetahuan dan perilaku aktor industri batik menjadi salah satu penyebab pencemaran limbah batik. Tulisan ini menggunakan teori rational choice (Bennet, 1980) dan ecological tragedy (Henley, 2008) serta metode etnografi untuk melihat bagaimana pengetahuan dan perilaku ekologi aktor usaha batik mikro, kecil, dan menengah terkait limbah “batik” di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pengetahuan dan perilaku aktor industri tersebut belum dapat mendukung pengelolaan limbah yang lebih baik karena pengetahuan mereka yang minim atau tidak tahu sama sekali, memiliki pengetahuan namun memilih tidak melakukan pengelolaan limbah, dan memiliki kemauan atau keinginan untuk mengelola limbah namun kemampuan mereka terbatas.

---

Pekalongan City known as "The World City of Batik" has led to an increase in market demand, which has led to an increase in production. This has caused environmental pollution problems until now due to the waste produced by the batik industry which is disposed of carelessly without going through the waste management or neutralization stage first before being discharged into the river. Government efforts to provide socialization, make regulations, and build a Communal Wastewater Disposal Installation (IPAL) have not been able to solve the problem of batik waste pollution. The knowledge and behavior of batik industry actors is one of the causes of batik waste pollution. This paper uses rational choice theory (Bennet, 1980) and ecological tragedy (Henley, 2008) as well as ethnographic methods to see how the ecological knowledge and behavior of micro, small and medium batik business actors related to "batik" waste in Jenggot Village, South Pekalongan Subistrict, Pekalongan City, Central Java, Indonesia. The conclusion of this paper is that the knowledge and behavior of these industry actors have not been able to support better waste management because they have minimal knowledge or do not know at all, have knowledge but choose not to carry out waste management, and have the willingness or desire to manage waste but their abilities are limited."

"Masalah pencemaran lingkungan sungai di kota DKI Jakarta, telah menunjukkan gejala yang cukup serius. Salah satu penyebab dari pencemaran tersebut adalah air buangan dari limbah perkantoran. Gedung The City Center (TCC),. merupakan gedung perkantoran yang terletak di Jakarta Pusat. Gedung ini telah mempunyai IPAL dengan sistim lumpur aktif dan telah berupaya menjaga kualitas air limbah buangan nya memenuhi baku mutu air limbah sesuai permen LHK RI No. 68/Menlhk/Setjen/kum.1/8/2016. Sejak tahun 2020, telah terjadi pandemi COVID-19 sehingga debit air olahan menurun hingga kurang dari 50% dari total desain kriteria debit. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan debit resirkulasi lumpur aktif . Tujuan dari penelitian ini mengevaluasi efisiensi penyisihan BOD dan COD dalam kurun waktu tahun 2017 hingga bulan Maret 2021, mengatur debit resirkulasi lumpur aktif pada masa pandemi COVID-19 dan mengevaluasi efisiensi penyisihan BOD dan COD. Data BOD dan COD pada kurun waktu 2017 hingga bulan Maret 2021 dikumpulkan dari data sekunder. Pengaturan debit resirkulasi lumpur dilakukan dari kondisi maksimum resirkulasi sampai dengan kondisi resirkulasi terendah yaitu pada 176 m3/hari, 206 m3/hari dan 236 m3/hari. Pada tiap variasi debit, dilakukan pengambilan sampel lumpur di tanki pengukuran, sampel air limbah influent di bak grit chamber dan sampel air limbah effluent di bak effluent. Pengambilan sampel dilakukan pada waktu tinggal 24 jam dan 48 jam. Sampel lumpur di tanki pengukuran diukur MLSS, sampel influent dan effluent dikur kadar BOD dan COD. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa debit resirkulasi lumpur yang optimum terjadi pada 206 m3/hari dengan waktu tinggal 24 jam. Jumlah MLSS di tangki aerasi sebesar 4435.97 mg/L dan , Nilai Food to mass ratio (F/M ratio) sebesar 0.008374 kg BOD/kg. Pada kondisi optimum, effisiensi penyisihan BOD dan COD masing – masing sebesar 95.60% dan 96.73%. Pada kondisi pandemi COVID-19, dengan mengatur debit resirkulasi lumpur, efisiensi penyisihan BOD dan COD lebih tinggi dibanding tanpa pengaturan debit resirkulasi dengan efisiensi penyisihan rata –rata BOD dan COD masing masing 94% dan 93%

---

The problem of river environmental pollution in the city of DKI Jakarta, has shown quite serious symptoms. One of the causes of this pollution is wastewater from office waste. The City Center (TCC) building. is an office building located in Central Jakarta. This building already has an WWTP with an activated sludge system and has made efforts to maintain the quality of its wastewater discharge to meet the wastewater quality standards according to the Indonesian LHK Regulation No. 68/Menlhk/Setjen/kum.1/8/2016. Since 2020, there has been a COVID-19 pandemic so that the treated water discharge has decreased to less than 50% of the total design discharge criteria. Therefore, it is necessary to regulate the activated sludge recirculation discharge. The purpose of this study were evaluate the efficiency of BOD and COD removal from 2017 to March 2021, setting the activated sludge recirculation discharge during the COVID-19 pandemic and evaluate of removal efficiency of BOD and COD . BOD and COD data for the period of 2017 up to March 2021 were collected from secondary data. Sludge recirculation discharge settings are carried out from the maximum recirculation conditions to the lowest recirculation conditions at 176 m3/day, 206 m3/day and 236 m3/day. For each discharge variation, a sample of sludge was taken in the measurement tank, a sample of the influent wastewater taken in the grit chamber and a sample of the effluent wastewater taken in the effluent tank. Sampling were carried out at detention time of 24 hours and 48 hours. Sludge samples in the measurement tank were measured MLSS, influent and effluent samples measured oncentration of BOD and COD. The results of the study showed that the optimum sludge recirculation discharge occurred at 206 m3/day with detention time of 24 hours. The amount of MLSS in the aeration tank is 4435.97 mg/L and the value of Food to mass ratio (F/M ratio) is 0.008374 kg BOD/kg. Under optimal conditions, the removal efficiency of BOD and COD is 95.60% and 96.73%, respectively. In the COVID-19 pandemic conditions, by setting the sludge recirculation discharge, the removal efficiency of BOD and COD were higher than without the setting of recirculation discharge with an average removal efficiency of 94% for BOD and 93% for COD respectively.

"

"Perbatasan negara merupakan wilayah yang rentan untuk dipengaruhi oleh negara-negara tetangga. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi negara seperti penyalahgunaan sumber daya alam, penyelundupan dan pencemaran lingkungan. Salah satu bahaya pencemaran lingkungan adalah berasal dari sumber radionuklida, baik dari alam maupun teknologi fasilitas nuklir. Untuk mencegah pengaruh buruk tersebut, PRFN BATAN berencana menempatkan perangkat pemantau radiasi lingkungan di berbagai wilayah perbatasan negara. Perangkat pemantau radiasi lingkungan yang tersedia saat ini hanya memiliki kemampuan untuk pengukuran nilai cacah gross radiasi tanpa kemampuan identifikasi jenis radionuklida. Kekurangan ini menyebabkan hasil yang bias ketika kondisi abnormal, apakah disebabkan oleh NORM atau TNORM. Maka, dibuatlah perangkat dengan kemampuan identifikasi radionuklida menggunakan detektor sintilasi CsI(Na) dengan metode machine learning. Pengujian dilakukan di laboratorium dengan variasi waktu pencacahan 1, 5, 10, 15, 30, 60 dan 120 menit serta jarak 50, 75, 100, 125 dan 150 cm, representasi dari laju dosis. Metode fitur ekstraksi menggunakan Histogram of Oriented Gradients (HOG) dengan 4 buah pembagian daerah sesuai dengan puncak radionuklida. Metode klasifikasi menggunakan Linear Regression, LDA, K-NN, Decision Tree, Naïve Bayes, SVM dan Neural Network. Hasil pengujian menunjukkan kombinasi metode ektraksi fitur ketiga dengan metode klasivikasi SVM merupakan metode terbaik dengan akurasi sebesar 97.845% dan waktu identifikasi radionuklida 0.997 ms.

---

State borders are areas that are vulnerable to being influenced by neighboring countries. Factors that can affect the country such as misuse of natural resources, smuggling and environmental pollution. One of the dangers of environmental pollution is originating from radionuclide sources, both from nature and nuclear facility technology. To prevent this bad influence, PRFN BATAN plans to place environmental radiation monitoring devices in various border areas of the country. Currently available environmental radiation monitoring devices only have the ability to measure the gross count value of radiation without the capability to identify the type of radionuclide. This deficiency causes biased results when the condition is abnormal, whether due to NORM or TNORM. So, a device with the ability to identify radionuclides was made using the CsI (Na) scintillation detector using the machine learning method. Tests were carried out in the laboratory with a variety of counting time 1, 5, 10, 15, 30, 60 and 120 minutes and distances of 50, 75, 100, 125 and 150 cm, a representation of the dose rate. The feature extraction method uses a Histogram of Oriented Gradients (HOG) with 4 regional divisions according to the radionuclide peaks. The classification method uses Linear Regression, LDA, K-NN, Decision Tree, Naïve Bayes, SVM and Neural Network. The test results show that the combination of the third feature extraction method with the SVM classification method is the best method with an accuracy of 97.845% and a radionuclide identification time of 0.997 ms."

"ABSTRAKPenggunaan minyak goreng oleh masyarakat meningkatkan produksi minyak jelantah. Pembuangan minyak jelantah secara langsung ke saluran air menyebabkan pencemaran lingkungan. Biodegradasi minyak jelantah diperlukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Bacillus cereus dan Pseudomonas aeruginosa diketahui merupakan bakteri yang efektif mendegradasi minyak jelantah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan kultur tunggal dan campuran B. cereus InaCC B284 serta P. aeruginosa InaCC B290 dalam degradasi minyak jelantah. Biodegradasi dilakukan menggunakan medium BHB dengan minyak jelantah konsentrasi 25 v/v selama 23 hari pada suhu ruang 27--30 C . Parameter nilai optical density OD , pH, dissolved oxygen DO , dan kadar asam lemak diukur selama proses biodegradasi. Perlakuan perbedaan kultur bakteri menghasilkan peningkatan signifikan P < 0,05 nilai OD, penurunan signifikan P < 0,05 nilai pH, dan penurunan tidak signifikan nilai DO P > 0,05 selama biodegradasi. Analisis kualitatif dan kuantitatif asam lemak menggunakan Gas Chromatography GC menunjukkan bahwa kultur tunggal B. cereus InaCC B284 mampu mendegradasi tujuh 7 jenis asam lemak, kultur tunggal P. aeruginosa InaCC B290 mampu mendegradasi empat 4 jenis asam lemak, dan kultur campuran mampu mendegradasi sebelas 11 jenis asam lemak.

---

ABSTRACT<>br> The use of cooking oil by various communities increased the production of used cooking oil. The disposal of used cooking oil directly into waterways causes environmental pollution. Bacillus cereus and Pseudomonas aeruginosa were known to be effective for degrading used cooking oil. Used cooking oil biodegradation is needed to reduce environmental pollution. The research was carried out to determine the capability of single and mixed cultures of B. cereus InaCC B284 and P. aeruginosa InaCC B290 in the degradation of used cooking oil. Biodegradation process was carried out using Bushnell Haas Broth BHB medium containing 25 v v used cooking oil for 23 days at room temperature 27 30 C . Optical density OD , pH, dissolved oxygen DO , and fatty acid content measured during the biodegradation process. Different bacterial cultures treatment resulted in the significant increase of OD P 0.05 , the significant decrease of pH P 0.05 , and the insignificant decrease of DO P 0.05 during the biodegradation. Qualitative and quantitative fatty acid analysis using Gas Chromatography GC revealed that single culture of B. cereus InaCC B284 was able to degrade seven 7 types of fatty acids, single culture of P. aeruginosa InaCC B290 was able to degrade four 4 types of fatty acids, and mixed cultures were able to degrade eleven 11 types of fatty acids. "

"Pencemaran udara dapat disebabkan oleh berbagai sumber, antara lain dari aktifitas industri. Untuk mengatasi persoalan pencemaran udara, termasuk dari industri, pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia, mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengendalikannya. Namun demikian, penelitian mengenai efektivitas dari kebijakan yang telah ditetapkan masih sangat kurang dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk: (1) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta, Indonesia, (2) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di NSW, Australia. (3)mengetahui perbandingan efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta dengan di New South Wales.Penelitian ini menggunakan pendekatan expost facto terhadap data sekunder berupa laporan-laporan badan-badan pemerintah di kedua negara yang diterbitkan antara tahun 1990 - 2006 dan hasil-hasil penelitian lain yang relevan. Analisa dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan nilai (1-5) dari masing-masing parameter efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri. Parameter untuk mengukur efektivitas kebijakan terdiri dari parameter produk kebijakan (policy output), parameter hasil antara kebijakan (intermediate outcomes) dan parameter hasil akhir kebijakan (end outcomes). Nilai rata-rata dari semua parameter kemudian dimasukan dalam skala efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri dan masingmasing lokasi penelitian. Kategori tingkat efektivitas yang ditetapkan dalam penelitian ini, mulai dari yang terendah, adalah: tidak efektif, belum efektif, potensial efektif, cukup efektif, sangat efektif.Dengan sistem negara Indonesia yang berbentuk kesatuan, kebijakan pengendalian pencemaran udara industri yang berlaku di Jakarta berada pada level nasional dan level daerah. Kebijakan pengendalian pencemaran, termasuk pencemaran udara industri, dimulai pada tahun 1980-an. Instrumen kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di tingkat nasional maupun di tingkat daerah hampir lama dan lebih menitikberatkan pada pendekatan atur dan awasi atau command and control. Sementara itu, pendekatan ekonomi belum banyak dikembangkan baik di level nasional maupun di level daerah. Evolusi pengaturan pencemaran di Indonesia bergerak ke arah desentralisasi dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran danpenjabaran kebijakan pengendalian pencemaran untuk berbagai macam media termasuk udara.Sementara itu, dengan sistem negara Australia yang berbentuk federal, di NSW kebijakan pengendalian pencemaran udara industri lebih banyak berada di tangan negara bagian. Sedangkan pemerintah federal hanya mengembangkan kebijakan umum seperti ketentuan tentang baku mutu udara ambien. Kebijakan pengendalian pencemaran udara, termasuk dari sumber industri, dimulai pada tahun 1960-an. Selain itu, instrumen ekonomi dalam bentuk load based licensing juga sudah mulai dikembangkan di tingkat negara bagian NSW disamping penyempurnaan pada pendekatan command and control. Evolusi pengaturan pencemaran udara industri di Australia, khususnya di NSW bergerak ke arah integrasi pengendalian pencemaran antara sate jenis media dengan media lainnya, dan mulai berperannya pemerintah federal dalam upaya pengendalian pencemaran.Terkait dengan tujuan penelitian, dari studi ini diketahui bahwa di DKI Jakarta produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instnunen kebijakan (mixed policy instrument) masih lemah, kondisi basil antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku penaatan industri terhadap kebijakan masih rendah dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien di daerah industri juga masih belum baik. Sedangkan di New South Wales, produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instrumen kebijakan (mixed policy instrument) cukup kuat, kondisi hasiI antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku industri terhadap kebijakan cukup tinggi dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien juga cukup baik.Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: (1)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta termasuk dalam kategori belum efektif (2)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di New South Wales termasuk kategori potensial efektif. (3)kebijakan pengendalian penemaran udara industri di New South Wales lebih efektif dibanding kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta.Untuk mengurangi kesenjangan tingkat efektivitas di Jakarta dibandingkan di New South Wales perlu dilakukan perbaikan strategi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, penguatan upaya penegakan hukum, serta perhatian politik yang cukup dari penentu kebijakan.

---

The main sources of urban air pollution are come from transportation and industrial activity. To overcome the problem, the governments in the world are trying to formulate and implement policy to control industrial air pollution in various policy approaches. However, the research about the effectiveness of that policy is still rare. The aims of this research are: (1) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta, Indonesia, (2) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales, Australia. (3) To compare the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta and New South Wales.This research is based on ex-post facto approach which uses secondary data from the report of government agency in bath countries that issued between 1990 - 2006 and another research report which are relevant with this thesis. The analysis is based on quantitative and qualitative method to find the value for each research indicator in 1-5 scale. The average value fromall indicator then classified into the effectiveness scale index to know the degree of the effectiveness. This research divide the effectiveness scale, from lower to higher, are: not effective, not yet effective, potentially effective, sufficiently effective and very effective.With the Indonesian unitary state system, the air pollution control policy is on the hand of local as well as the central government. The pollution control policy, including pollution from industry, was begin in 1980-s. The policy instrument that had been applied in national and local level are very similar and give more emphasize on command and control approach. Meanwhile, the economic instrument are still under developed. The evolution of pollution control in Indonesia are moving from centralized to decentralized system and the empowering of local government role in protecting environment Indonesia also at the stage of elaborating the environment protection policy in various kind of pollution media, including air pollution, from general principle and regulation of environmental protection.Meanwhile, with the Australian federal system of the state, air pollution control policy in NSW is heavily on the hand of the state. While the federal government only developing general policy such as ambient air quality standard. The air pollution control policy in Australia was begin in 1960-s. The economic instrument in the form of load based licensing are developed in NSW since 1997 beside the reformation of the enforcement system. The evolution of pollution control in Australia, especially in NSW, are moving from media specific to more integrated and multimedia approach. Australia also at the stage of empowering the federal government to take responsibility for controlling pollution especially on national significant pollution issues.Related with the objective of the research, this study found that, in Jakarta, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are weak, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is low and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes is not so good. Meanwhile, in New South Wales, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are strong, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is high and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes are relatively better than in Jakarta.The conclusion of this research are, generally the effectiveness level of industrial air pollution control policy in Jakarta are not yet effective, while the effectiveness level of industrial air pollution control policy in New South Wales are potentially effective. So the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales is one level higher than in Jakarta.To fill the effectiveness gap in Jakarta which is lower than in New South Wales, it is a need to reform the policy strategy, strengthening institutional capacity, strengthening law enforcement efforts, and adequate political support from the policy makers."

"ABSTRAKSelama mengikuti kuliah di arsitektur, saya sering mendengar bahwamasyarakat tradisional lebih baik dalam menyelesaikan masalah ruang hidupnya daripadamasyarakat modern. Untuk mengetahui kebenarannya, saya menganalisa danmembandingkan hasil pengamatan langsung dan studi pustaka mengenai efisiensipenyelesaian masalah pengudaraan pada bangunan vernakular dan modern. Hasilpenelitian sederhana ini menunjukkan arsitektur modern lebih baik dalammengatur pengudaraan di dalam namun lebih buruk dalam mempertahankankebersihan udara luar bangunan dari arsitektur vernakular. Arsitektur moderntengah membenahi masalahnya dengan alam dan manusia, sebagai pemegangkeputusan, perlu melakukan hal yang sama demi menciptakan lingkungan yangsehat bagi makhluk hidup di dunia.

---

AbstractDuring my study of arhitecture, I often heard traditional people solvetheir environment problem better than modern people. To prove that, I analyzeand compare the results of my observation and research about vernacular andmodern building effectiveness in airing. This research show that modernarchitechture can control indoor air health better but much worse in keeping theoutdoor air health than vernacular architecture. Modern architecture still inprocess to correct its relationship with nature and human, as a decision maker,need to do the same thing to create a better world for all living being."

"ABSTRAKWilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai pusat wilayah pengembangan industri nasional. Salah satu potensi Industri yang cukup menonjol di wilayah ini adalah industri batik, yang dikategorikan sebagai industri sekunder dan dilakukan oleh industri kecil dan menengah.Secara keseluruhan dalam wilayah Dati II Pekalongan terdapat 783 perusahaan industri batik skala kecil dan menengah. Pada tahun 1994, kelompok industri ini menghasilkan total produksi senilai Rp. 164,95 milyar dan mampu menyerap 32,42% dari seluruh angkatan kerja. Di samping sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, industri batik juga memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap devisa, sebab sebagian dari hasil produksinya juga telah dipasarkan ke luar negeri.Dari total industri batik di atas, pada industri batik skala kecil memilki jumlah yang lebih banyak dibanding dengan skala menengah yaitu 507 (64,75%) yang tersebar dalam beberapa sentra indusri kecil. Adapun Penyerapan tenaga kerjanya sebesar 13,67% dart total angkatan kerja.Pada satu sisi perkembangan industri batik yang cukup pesat di Kodya Dati II Pekalongan, memberikan dampak positif berupa penyedia lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan sumbangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah seta memberikan kontribusi terhadap devisa negara. Namun pada sisi lain juga memberikan dampak negatif, memberikan kontribusi terhadap pencemaran di beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kodya Dati II Pekalongan yaitu Kali Loji, Kali Banger dan Kali Bremi. Sebab hampir keseluruhan pengusaha industri batik (khususnya skala kecil) membuang limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu langsung ke badan air penerima antara lain ke beberapa sungai tersebut di atas.Pencemaran terutama bersumber dari limbah cair yang berupa zat wama yang dihasilkan sisa bahan pewama, proses pencucian dan pembilasan kain batik. Wama menipakan indikator pencemaran air. Pembuangan air limbah berwama tidak hanya merusak estetika badan air penerima tapi juga meracuni biota air. Di samping itu kepekatan wama dapat menghalangi tembusnya sinar matahari sehingga akan mengurangi proses fotosintesis di dalam air, sehingga oksigen yang dibutuhkan untuk kehidupan biota air akan berkurang.Penyebab lain kondisi pencemaran tersebut di atas antara lain upaya peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hukum sulit dilaksanakan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain antara lain faktor peraturannya (hukum) , aparat penegak hukum dan pengusaha . Pada faktor peraturannya terlihat terdapat beberapa peraturan hukum yang memberi pengecualian terhadap industri batik yaitu perkecualian terhadap kewajiban AMDAL berdasarkan KEP-12/MENLH/3/1994 tentang Jenis Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL dan pengecualian khusus terhadap industri kecil batik antara lain perkecualian terhadap ijin (Pasal 13 (3) Uu No.5 tahun 1984), perkecualian terhadap kewajiban melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan industri (pasal 21 ayat (3) Uu No.5 tahun 1984). Pada aparat penegak hukumnya masih belum adanya kesiapan yang matang dalam melaksanakan penegakan hukum dan pada pengusahanya masih rendahnya kesadaran hukumnya pengusaha.Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme penegakan hukum terhadap pengusaha industri kecil batik di Pekalongan, mengetahui bagaimana kesadaran hukum pengusaha yang dilihat dari indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku hukum pengusaha. Mengetahui apakah faktor pendidikan, informasi dan pendapatan dapat mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha. Dan mengetahui hubungan antara penegakan hukum dengan kesadaran hukum pengusaha.Untuk mendukung penelitian ini dipergunakan dua hipotesis, antara lain kesadaran hukum pengusaha dipengaruhi oleh pendidikan, informasi serta pendapatan dan terdapat hubungan antara kesadaran hukum dengan penegakan hukum lingkungan. Untuk menganalisis dan membuktikan hipotesis di atas, maka dalam penelitian ini akan diukur dan dianalisis sejumlah variabel antara lain: (1) untuk pembuktian hipotesis I, terdiri variabel bebas: tingkat pendidikan; tingkat Informasi yang diperoleh; tingkat pendapatan. variabel terikat: pengetahuan hukum; pemahaman hukum; sikap terhadap hukum; pola perilaku hukum, (2) untuk pembuktian hipotesis II, terdiri Bari tingkat keberhasilan penegakan hukum (variabel bebas) dan bngkat kesadaran hukum pengusaha (variabel bebas).Penentuan sampel dilakukan secara purposive dengan kriteria pengusaha yang berada Sentra industri kecil batik yang berdekatan dengan sungai yang limbahnya diperkirakan dapat mempengaruhi perairan sungai (Kali Loji, Kali Banger dan Kali Bremi). Besarnya sampel ditentukan berdasarkan proporsi sebanyak 60 orang pengusaha (10,5% dari populasi).Penelitlan ini merupakan penelitian deskriptif dengan mengunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan penyebaran kuisioner kepada responden (pengusaha) dan melakukan wawancara secara mendalam untuk meiengkapi kuesioner. Data Sekunder diperoleh dari staff kepustakaan, laporan dari Instansi yang terkait antara lain Dinas Perindustrian, Kantor Statistik, Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian Kodya Pekalongan).Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis menggunakan komputer dengan Program SPSS 6.0 for Window. Dengan mengunakan pendekatan deskriptif analitis, maka digunakan distribusi frekuensi dan persentil untuk mengidentifikasi karakteristik Industri batik yang meliputi keadaan sosial ekonomi responden, kegiatan produksi batik, kondisi kesadaran hukum responden dan keberhasilan penegakan hukumnya. Untuk melihat hubungan antara faktor yang diperidrakan mempengaruhi kesadaran hukum (pendidikan, informasi dan pendapatan) dan penegakan hukum dengan kesadaran hukum digunakan Chi Square, dan untuk melihat keeratannya dilihat dari koefisien kontingensinya.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:1. Penegakan hukum lingkungan telah dilakukan terhadap pengusaha industri kecil batik di Pekalongan baik secara preventif maupun represif. Secara preventif dilakukan melalui upaya-upaya: (i) sosialisasi hukum (melalui penyuluhan, pembinaan, media massa dan media elektronik ); (II) perijinan dan (iii). kerjasama dalam upaya pengelolaan lingkungan, yaitu dengan pembuatan IPAL terpadu. Secara represif masih terbatas penerapan sanksi berdasarkan PERDA No. 8 tahun 1991 terhadap pelanggaran pembuangan limbah cair. Secara menyeluruh penegakan hukum belum berhasil jika dilihat dari rendahnya ketaatan hukum sebagian besar pengusaha.2. Secara umum pengusaha industri kecil batik Pekalongan memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Hal ini terlihat dari indikator kesadaran hukum yang rendah yaitu: (i) pengetahuan terhadap perilaku yang diatur oleh hukum rendah; (ii) pemahaman terhadap isi peraturan hukum yang rendah; (iii) sikap terhadap hukum yang kurang favorabel dan (iv) perilaku yang kurang sesuai dengan hukum.3. Tingkat pendidikan pengusaha kurang berpengaruh terhadap kesadaran hukum pengusaha, jika dilihat dari indikator kesadaran hukum. Dalam kaitan ini tingkat pendidikan yang pernah diperoleh oleh pengusaha (dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi) ternyata tidak mempengaruhi tingkat pengetahuan hukum; tingkat pemahaman hukum; dan sikap terhadap hukum. Khusus untuk pola perilaku hukum pengusaha, temyata dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Implikasi dari hal tersebut, bahwa pengusaha yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah mempunyai kecenderungan berperilaku yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum, demikian sebaliknya, pengusaha yang berpendidikan tinggi akan cenderung berperilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam kaitan ini secara tidak langsung tingkat pendidikan pengusaha akan menjadi faktor pendorong dalam berusaha. Bagi pengusaha yang berpendidikan tinggi akan terdorong dan termotivasi untuk melanggengkan usahanya antara lain dengan mentaati dan mematuhi segenap ketentuan yang hukum yang berlaku khususnya yang terkait dengan bidang usahanya.4. Informasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kesadaran hukum pengusaha. Hal tersebut dapat dilihat darti adanya pengaruh antara tingkat Informasi yang didapatkan pengusaha dengan seluruh indikator kesadaran hukum, yaitu berpengaruh terhadap pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku hukum. Pada kenyataannya tingkat informasi yang diperoleh pengusaha masih rendah, sehingga tingkat kesadaran hukum pengusaha juga rendah, dan sebailknya tingkat Informasi yang tinggi diperoleh sebagian kecil pengusaha menyebabkan kesadaran hukum yang tinggi.5. Dihnjau dari keseluruhan indikator kesadaran hukum pengusaha temyata tingkat pendapatan Adak berpengaruh secara nyata, yaltu tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap pengetahuan hukum. pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku hukum. Orientasi pengusaha batik pada dasamya memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder rumah tangganya.6. Tingkat kesadaran hukum pengusaha temyata berhubungan dengan keberhasilan penegakan hukum dengan derajat hubungan yang kurang kuat, yaitu salah satu sebab ketidakberhasilan penegakan hukum terhadap industri kecil batik karena adanya kesadaran hukum yang rendah dari sebagian besar pengusaha.E. Daftar Pustaka : 56 (1977 -1996)

---

ABSTRACT

Kotamadya Pekalongan is one of many areas decided to be the local area center for national industry development. One of the industrial potentials that is prominent in this area is the batik industry. It is categorized as secondary industry which is carried out by small and medium scale industries.

Kotamadya Pekalongan has in total 783 small and medium scales batik industrial enterprises. In 1994, this industrial group produced a total of Rp. 164.95 billion and capable of accommodating 32.42 % of the total work force. Besides accommodating the largest number of work force, the batik industry also contributed towards foreign exchange, the amount of which is not small, because part of the produce is marketed abroad.

Some of the small scale ones area greater in number compared to the medium scale industry, namely 507 (64.75 %) scattered In several small industrial centers. The absorption of the work force by them is 13.67 % of the total.

On the one hand, the batik Industry's rapid development in the second level city of Pekalongan have a positive impact in the form of providing work, promoting community income, contributing towards regional economic growth as well as contributor towards foreign exchange. However, on the other side of the coin It gave a negative impact, particularly towards Increasing the pollution of several rivers that flow in the second level city of Pekalongan, namely Loll river, Banger and Bremi river. This Is due to the fact that almost the entire batik industry entrepreneurs (specially the small scale ones) released their waste without subsequent processing but directly into the recipient water body instead. Pollution, particularly came from liquid waste in the form color substances, washing processes and rinsing of batik material. Color constitutes and indicator of water pollution. Disposal of colored liquid waste not only destroyed the recipient water body esthetics but Intoxicate the water biotic as well. In addition, the intensity of color can hamper the penetration of sun light so those photosynthesis processes In the water and oxygen needed by water biotic life became reduced.

Other causes of pollution i.e. legal awareness promotion and law enforcement are difficult to be carried out due to the influence of several factors like regulation itself, the law enforcement apparatus and the entrepreneurs. In the case of the regulation itself it can be seen that several regulations provided exemptions towards the batik industry, namely exemption towards the duty of environmental Impact assessment/AMDAL based on KEP-39/MENLH/8/1996 on the type of enterprise that must be completed with AMDAL and special exception towards batik small scale industry, among others: exemption towards towards batik small scale industry, among others: exemption towards permit (article 13 (3) Act No. 5 year 1984), exception towards the duty carrying out balancing and conservation endeavors of natural resources as well as preventing damage and pollution as a result of industrial activities (article 21 clausule (3) Act No. 5 year 1984). The law enforcing apparatus is still not yet ready in carrying out law enforcement and entrepreneur is still entertaining low level legal awareness.

The study has as objectives to know the procedures and law enforcement mechanism towards batik small scale industry's entrepreneurs in Pekalongan; to know the entrepreneur's legal awareness seen from the aspects of legal knowledge, legal comprehension, attitude towards the law and legal behavior pattern of the entrepreneur. Finally to know relationship between law enforcement and legal awareness of the entrepreneur.

To support this study two hypotheses were formulated, namely : the entrepreneurs legal awareness influenced by education, information and income. And, there is interaction between legal awareness and environmental law enforcement. To analyze and proved the hypothesis, hence, in this study the following were measured and analyzed, namely: Independent variables consisting of: level of education, level of information obtained and income level. Dependent variables, namely: legal awareness with the following indicators: knowledge towards law, comprehension towards the contents of laws and appropriate behavioral pattern with the law.

Sample determination was carried out purposively with the criteria that the entrepreneur is staying at the batik small scale industry center that is near by the river which wastes was estimated to influence the river waters (Loji, Banger and Bremi rivers). The samples were determined.

This study is a descriptive research by using primary as well as secondary data. The primary data was obtained by distributing questioners to respondents (entrepreneurs) and conducting In-depth Interviews to supplement the questioners. The secondary data was obtained by conducting literature study, reports of related Institutions like Industrial service, office of statistics, legal and economic department of the Pekalongan city administration.

The data obtained was analyzed using a computer with SPSS Program for Window. By using the analytic descriptive approach, hence, frequency distribution was used to identity characteristics of the batik industry covering respondent's sodo-economic condition, batik production activities, legal awareness of respondents and law enforcement achievement. To see the relationship between factors expected to influence legal awareness (education, Information and income) and law enforcement with legal awareness, thence, the Chi Square test was used.

Considering the results of the study, hence, several conclusions can be drawn, namely that

1. Environmental law enforcement has been undertaken towards small scale batik industrial entrepreneurs in Pekalongan, both, preventive as well as repressive. Preventive measures were undertaken by way of legal socialization (by way of CIE, guidance, mass and electronic media), cooperation in integrated IPAL formulation and permits. Repressively, it is still limited to the field of administrative law, namely PERDA no. 8 year 1991 enforcement against liquid waste disposal. in its entirety it could be said that the law enforcement cannot as yet be considered as successful as can be seen from the low legal loyalty of the majority of entrepreneurs be considered as successful as can be seen from the low legal loyalty of the majority of entrepreneurs.

2. In general, Pekalongan small scale industry entrepreneurs have a low level legal awareness. This can be seen from the several law enforcement indicators, namely: (i) legal knowledge of entrepreneurs is low; (ii) low level comprehension of contents of legal regulations; (iii) attitude towards the law which is not yet favorable and (iv) behavior pattern that is not yet in line with the law.

3. Entrepreneur's educational level has lithe influence on this legal awareness, if viewed from the legal awareness indicator aspect. In this connection, the level of general education ever obtained (from the primary up to tertiary education) turned out to have no influence on the level of legal knowledge; level of comprehension on the contents of legal regulations; legal attitude. In general, the important determinant factor is the fact that general education curriculum, do not contain environmental legal aspects. But, in the case of entrepreneur's legal behavior pattern, it turned out to be influenced by the level of education. The implication is that entrepreneurs who are of low educational level tend to behave less in accordance to legal stipulations. The reverse is true, namely entrepreneurs oh high educational level will become the driving force in entrepreneurship. Entrepreneurs of high educational level will be pushed and motivated to conserve their enterprise by, among others, observing all existing legal stipulations, particularly those related to their field of trade.

4. If viewed from the respective legal awareness indicators, namely: (i) educational level towards environmental legal stipulations; (ii) comprehension level of environmental legal stipulations; (iii) attitude towards environmental legal stipulations and (iv) legal behavior pattern, it turned out that the role of information Is very influential. In fact, the converse is true namely that high information level obtained will lead to high legal awareness.

5. Viewed from the entire entrepreneur's legal awareness indicator, it turned out that income level has no Influence factually. Basically, the batik entrepreneur's orientation is to get the biggest profit to meet their primary and secondary household needs.

6. The entrepreneurs legal awareness level turned out to have relationship with law enforcement achievement. The failure of law enforcement towards small scale batik industry is due to the presence of low legal awareness among the majority of the entrepreneurs.

E. Total of references : 54 (1977 until 1996)"