Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana demokrasi yang langsung berhubungan denganrakyat. Di Indonesia, rakyat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Kepala Daerah,baik tingkat I maupun tingkat II, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, baiktingkat I maupun tingkat II, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan PerwakilanDaerah, atau Presiden.Dalam berbagai pelaksanaan Pemilu yang telah dilaksanakan, terdapat kendala dalamproses penghitungan suara yang diwarnai dengan ketidakakuratan atau manipulasi suara.Laporan ini mengungkapkan bagaimana penulis bergabung membantu Komisi PemilihanUmum dalam proses penghitungan suara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presidenpada tahun 2014. Bentuk karya yang dilakukan penulis adalah dengan membangun aplikasipenghitungan suara (Situng). Aplikasi sudah digunakan dalam Pemilu Legislatipdan Pemilu Presiden pada tahun 2014. Aplikasi telah terbukti dengan sukses membantuKomisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam melakukan publikasi hasil suara secaratransparant dan dalam proses penghitungan suara.

---

Election is a democratic event that directly involves voters participation. In Indonesia, the

election will vote for district legislatives, province legislatives, head of district, governor,

parliaments members, or presidents.

Ballot counting in an election has been a problem in Election in Indonesia. Innaccuracy

and manipulation were the most chalenging problems to overcome. This report contains

the effort we did for applying information technology in Indonesia election in 2014.

We developed applications for recapitulation and counting. The applications have been

used during Legislative and Presidential Election in 2014. The applications successfully

helped the Indonesia Commission for Election in publishing vote results transparently and in vote counting."

"ABSTRAKKesadaran akan pentingnya pemanfaatan sistem inovasi untuk mendukungpembangunan, dipicu terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semulaberbasis pada sumber daya menjadi perekonomian berbasis pengetahuan atauKBE. Tesis ini memberikan kontribusi dalam memahami penguatan Sisteminovasi dalam kebijakan pembangunan di provinsi NTT menggunakan metodeSSM dalam kerangka hirarki kebijakan Bromley (1989). Hasil analisismenunjukkan bahwa belum adanya kebijakan lokal sebagai payung legitimasiSIDa di daerah yaitu roadmap penguatan SIDa yang terintegrasi dengan RPJMDmenyebabkan penguatan SIDa dalam kebijakan pembangunan pemerintahprovinsi NTT tidak berjalan efektif pada tataran organisasi maupun tataranoperasional. Oleh karena itu, pengaturan kebijakan pada ketiga tatarankelembagaan tersebut tidak bisa dilihat secara terpisah antara satu dengan yanglain, karena saling berkaitan. Untuk itu pemerintah provinsi perlu melakukanrevisi peraturan daerah tentang RPJMD sebagai payung legitimasi SIDa di daerah.Kemudian perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPPD provinsi, sehinggasemakin berkompeten mengkoordinasikan kegiatan penguatan SIDa. Terakhirperlu merevitalisasi konsorsium menggunakan model triple helix I.untukmenunjang peningkatan intensitas dan kualitas interaksi stakeholder inovasidalam dalam satu rantai kegiatan penguatan SIDa.

---

ABSTRACTAwareness of importance the use innovation system to support development,triggered by world economy transition which was originally based on a resource basedeconomy into a knowledge- based economy or KBE. This thesis contributesto understanding strengthening of innovation systems in NTT province policydevelopment using SSM method within policy framework of hierarchy Bromley(1989). The analysis showed that the absence of a local policy as an systeminnovation legitimacy in the region, specifically roadmap SIDA which integratedwith RPJMD cause strengthening SIDA in the NTT provincial government'sdevelopment policy has not been effective at organizational level and operationallevel. Therefore, setting institutional policy on the third level can’t be seen inisolation from one another, due to inter-related. The provincial government needsto revise local regulations that legitimacy SIDA in the region. Then the need toincrease the capacity and capability BPPD province, so the more competentcoordinate building activities SIDA. Last need to revitalize the consortium usingtriple helix model I, to increase intensity and quality of stakeholder interaction inthe chain of innovation in building activities SIDA."

"Review pengendalian umum teknologi informasi dan pengendalian aplikasi adalah jenis jasa review yang mendukung audit laporan keuangan, dalam hal ini memberikan keyakinan kepada auditor ekternal bahwa perusahaan telah menerapkan pengendalian umum teknologi informasi dan pengendalian aplikasi dalam menyusun laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam melakukan review adalah membandingkan kebijakan dan implementasi pengendalian PT. FGH dengan indikator RSM. Hasil dari review ini adalah pengidentifikasian kelemahan pengendalian umum teknologi informasi dan pengendalian aplikasi PT FGH serta rekomendasi untuk menanggulangi kelemahan tersebut.

---

Information technology general controls and application controls review is the kind of service that support the audit of financial statements, in this case provide assurance to the external auditor that the company has inplemented information technology general control and application control in preparing the financial statements. The method used in conducting the review was by comparing policies and implementation of PT. FGH controls with RSM indicator. The results of this review is identification of PT. FGHs information technology general control and application control weaknesses as well as recommendations to address these weaknesses."

"Pelayanan publik merupakan hal yang krusial dalam administrasi publik. Namun, pelayanan publik di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah masih belum optimal. Keterlibatan teknologi merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut menghadirkan konsep electronic service. Aplikasi Tangerang Live merupakan sebuah bentuk pelayanan berbasis elektronik yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang. Pembentukan aplikasi Tangerang Live bertujuan untuk memudahkan masyarakat Kota Tangerang untuk mendapatkan berbagai pelayanan publik hanya dalam satu aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas e-service (E-Service Quality) pada aplikasi Tangerang Live. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas e-service pada penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Papadomichelaki & Mentzas (2012) tentang indikator pengukuran e-GovQual yang telah disesuaikan. Teori tersebut terdiri dari empat dimensi dengan 21 item pertanyaan. Dimensi tersebut terdiri dari efficiency, trust, reliability, dan citizen support. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran yang dilakukan penyebaran kuesioner melalui Google Form yang disebarluaskan di Instagram, Twitter, Whatsapp, dan Line yang ditujukan kepada 403 responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kualitas pelayanan elektronik pada aplikasi Tangerang Live tergolong baik karena keempat dimensi kualitas pelayanan elektroniknya sudah memenuhi kategori baik, tetapi dengan beberapa catatan. Catatan tersebut berupa permasalahan, seperti fitur yang tidak lengkap, sering terjadi error, serta petugas help desk kurang optimal.

---

Public services are crucial in public administration. However, public services in Indonesia, especially local government are still not optimal. Technological involvement is one of the effort to improve the quality of public services. Technological involvement in public services introduces the concept of electronic service. Tangerang Live application is an electronic-based service created by the Tangerang City Communications and Information Office. The establishment of the Tangerang Live application aims to make it easier for the Tangerang’s citizen to get various public services in just one application. This study aims to analyze the quality of e-service on the Tangerang Live application. The instrument used to measure the quality of e-service in this study is the theory put forward by Papadomichelaki & Mentzas (2012) about the e-GovQual measurement indicators. The theory consists of four dimensions with 21 question items. These dimensions consist of efficiency, trust, reliability, and citizen support. This study uses a quantitative approach with a mixed-method through a questionnaire distributed on Instagram, Twitter, Whatsapp, and Line that aimed at 403 respondents based on predetermined criteria. The results show that the quality of electronic services in the Tangerang Live application based on 403 respondents perspective is good but some obstacles were still found, such as incompleted features, system that often error, and helpdesk staff has not helped optimally. "

"Penerapan teknologi informasi sudah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan. Begitu juga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan berangkat dari permasalahan penerapan teknologi informasi yang dilakukan di KPU. Oleh karena itu, perlu dirancang infrastruktur teknologi informasi untuk memaksimalkan penerapan teknologi informasi di KPU. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja The Open Group Architecture Framework TOGAF. Tahapan yang dilakukan dalampenelitian ini mengikuti TOGAF Architecture Development Methode ADM sampai pada fase opportunities and solution. Data yang didapat untuk dijadikan input pada analisis dan rancangan pada setiap fase adalah visi dan misi organisasi, rencana strategis organisasi, proses bisnis organisasi, portofolio sistem informasi saat ini dan kondisi infrastruktur TI saat ini. Pada fase preliminary disusun 12 prinsip arsitektur. Pada fase architecture vision dan business architecture dilakukan analisis pada proses bisnis menggunakan diagram value chain. Kemudian masingmasing proses bisnis dijabarkan lagi berdasarkan fungsi organisasi. Pada tahap information system architecture dilakukan analisis kendala dan harapan terhadap portofolio aplikasi saat ini. Kendala yang paling besar adalah belum terintegrasinya data antar aplikasi yang saling terkait. Hal tersebut menyebabkan data yang dibutuhkan dan dihasilkan aplikasi yang saling terkait menjadi tidak akurat. Dari hasil analisis kendala dan harapan pada proses bisnis dan aplikasi yang ada, disusun rancangan aplikasi baru yang berjumlah 8 aplikasi. Dari hasil analisis kesenjangan aplikasi, prioritas utama yang harus dilakukan KPU adalah meningkatkan/upgrade aplikasi kepemiluan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan kebutuhan untuk integrasi data. Kemudian dilanjutkan dengan menerapkan konsep integrasi data.Pada tahap technology architecture dilakukan analisis kendala dan harapan terhadap kondisi infrastruktur TI KPU saat ini. Dari hasil analisis terhadap keselarasan aplikasi dengan infrastruktur TI yang ada didapat beberapa isu utama, yaitu hampir semua aplikasi berkonsep client-server, belum adanya mekanisme backup pada hampir seluruh aplikasi dan model virtualisasi server yang kurang mendukung untuk skalabilitas tinggi. Fokus solusi dari rancangan infrastruktur teknologi informasi adalah pada peningkatan/perbaikan data center, peremajaan perangkat jaringan, penambahan kapasitas server/storage, penerapan konsep virtualisasi secara clustering dan penerapan hybrid cloud.

---

The implementation of information technology has been done by various government entities. So is the Komisi Pemilihan Umum RI as a government agency that organizes elections in Indonesia. Studies conducted departing from implementation issues in information technology made the KPU. Therefore, it is necessary to design information technology infrastructure to maximize application of information technology in the Commission. This study uses a framework of The Open Group Architecture Framework TOGAF.

Steps being taken in this study followed the TOGAF Architecture Development Method ADM to the opportunities and solution phase. Data obtained to be used as input to the analysis and design in each phase is the vision and mission of the organization, the organization 39 s strategic plan, the organization 39 s business processes, portfolio of current information systems and the condition of the current IT infrastructure. In the preliminary phase composed 12 architecture principles. In phase architecture and business architecture vision analysis on business processes using value chain diagram. Then each business processes elaborated again by the function of the organization. At this stage of the analysis information system architecture constraints and expectations of today 39 s applications portfolio. The biggest challenge is yet integrated data between applications that are interrelated. This causes the required data and the resulting applications are interlinked be inaccurate.

From the analysis of the constraints and expectations on business processes and applications, structured design new applications, amounting to 8 applications. From the results of the gap analysis applications, the main priority should be done KPU is improving upgrading of electoral application in accordance with the needs and requirements for data integration. Then proceed with applying the concept of data integration. At this stage of technology architecture to analyze the constraints and expectations of the condition of the current KPU IT infrastructure.

From the analysis of the alignment of applications with the existing IT infrastructure gained some major issues, ie almost all applications client server concept, there is no backup mechanism in almost all application and server virtualization models is less support for high scalability. The focus of the design solution of information technology infrastructure is on the increase improvement of data center, network devices rejuvenation, increase the capacity of the server storage, application of the concept of virtualization is clustering and application of hybrid cloud."

"Korps Lalu Lintas POLRI disingkat Korlantas POLRI merupakan satuan kerja pada tingkat Mabes POLRI yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan Lembaga survei menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi POLRI menurun sebesar 6% dari 80,2% periode sebelumnya menjadi 74,1%. Tantangan permasalahan kedepan semakin kompleks terlihat. Korlantas POLRI dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan lalu lintas antara lain terkait penegakkan hukum lalu lintas, pelayanan publik penerbitan SIM, BPKB, STNK dan lain sebagainya. Masalah utama yang dihadapi adalah belum terwujudnya integrasi data antar sistem di masing masing unit kerja dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk membuat perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara terukur serta layanan publik yang dapat memudahkan masyarakat. Metode dalam pengumpulan dan pengolahan data melalui studi dokumen, observasi, internal FGD dan wawancara terhadap unsur pimpinan Korlantas POLRI dan melibatkan Expertis di bidang IT. Metodologi yang digunakan adalah Ward and Peppard serta didukung dengan tools analisis meliputi analisis Mission Model Canvas (MMC), analisis Value Chain, analisis Balance Score Card (BSC), analisis Critical Succes Factors (CSF), analisis PESTEL, McFarlan’s Strategic Grid, benchmarking dan tren SI/TI. Penelitian ini menghasilkan tiga strategi yaitu strategi bisnis SI, strategi TI dan strategi manajemen SI/TI yang berupa roadmap SI, roadmap TI, dan roadmap manajemen SI/TI sebagai bentuk perencanaan strategis SI/TI organisasi.

---

The Traffic Corps National Police Republic Indonesia of abbreviated as Korlantas POLRI is a work unit at the level of the Police Headquarters which is under the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia responsible for the fields of security, safety, discipline and smooth traffic. Based on the results of the survey institute, it was stated that the level of public trust in the POLRI institution decreased by 6% from 80.2% in the previous period to 74.1%. The challenges of the problems ahead are increasingly complex. Korlantas POLRI is required to be able to solve traffic problems, including related to traffic law enforcement, public services for issuing driver's licenses, BPKB, STNK and SBST. The main problem faced is that there is no realization of data integration between systems in each work unit properly. This research aims to make strategic planning of information systems and information technology so that they can solve problems in a measurable manner and public services that can make it easier for the community. Methods in data collection and processing through document studies, observations, internal FGDs and interviews with elements of the leadership of the Korlantas POLRI and involving experts in the IT field. The methodology used is Ward and Peppard and is supported by analytical tools including Mission Model Canvas (MMC) analysis, Value Chain analysis, Balance Score Card (BSC) analysis, Critical Succes Factors (CSF) analysis, PESTEL analysis, McFarlan's Strategic Grid, benchmarking and SI / IT Trends. This research produce three strategies, namely SI business strategy, IT strategy and SI / IT management strategy in the form of SI roadmap, IT roadmap, and SI / IT management roadmap as a form of organizational SI / IT strategic planning."

"Penggunaan Teknologi Informasi (TI) sangat penting pada era informasi. Berdasarkan Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) tahun 2011, telah dilakukan survei di 21 negara. Hasil survei menunjukkan bahwa 94% responden menyatakan teknologi informasi sangat penting atau penting bagi organisasinya. Pentingnya penerapan TI ini harus didukung dengan tata kelola TI yang baik pula. Penerapan tata kelola TI mempunyai pendekatan (model dan framework) beragam sehingga dalam penerapannya terdapat beragam variasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa berbagai penerapan tata kelola TI di 29 instansi pemerintah dan 19 swasta di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan melakukan pemetaan menggunakan model Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 dan framework COBIT. Berdasarkan pemetaan tersebut dilakukan perancangan dan perbandingan terhadap perbedaan dan persamaan untuk mendapatkan karakteristik masing-masing instansi.Hasil penelitian ini adalah adanya karakteristik yang berbeda pada instansi pemerintah dan swasta. Karakteristik tata kelola TI pada instansi pemerintah antara lain adanya regulasi pemerintah sebagai stakeholder value driver , yaitu Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional. Selain itu Stakeholder value driver diarahkan oleh Tupoksi, informasi cepat & akurat, keterbukaan informasi, pelayanan prima, administrasi yang bersih dan cepat, dan kinerja TI yang optimal. Sedangkan pada instasnsi swasta, karateristik yang berbeda adalah regulasi pemerintah sesuai sektor perusahaan seperti perbankan, telekomunikasi, asuransi, dan lain-lain yang merupakan stakeholder value driver / bussiness pressure. Stakeholder value driver lainnya yaitu pertumbuhan bisnis, persaingan bisnis, perkembangan teknologi, perkembangan pasar, peningkatan layanan dan Return of Investment. Hasil kajian terhadap kesesuaian antara model dan framework dari teori dengan penerapannya, 24 instansi pemerintah dan 14 instansi swasta yang sudah 100% memenuhi (comply) terhadap komponen tata kelola TI yang digunakan.

---

The use of Information Technology (IT) in the era of information is very essential. Based on the Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) in 2011, a survey has been conducted in 21 countries. The survey results showed that 94% of respondents confirmed that information technology is important or very important to their organization. The importance of IT application must be supported by good governance as well. The implementation of IT governance has various method (model and framework) so there are also several types in its impelentation.

The purpose of this research was to analyze the implementation of IT governance in 29 government agencies and 19 private sectors in Indonesia. The research was conducted by maping and used Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 models and also COBIT framework. Based on the mapping, in order to obtain the characteristics of each agency, the design and comparison of differences and similarities was done.

From the data analysis, it has been recognized that there are different characteristics in government agencies and private sectors. The characteristics of IT governance in government agencies such as government regulation as stakeholder value driver, which are Presidential Regulation about Procurement and Regulation of Minister of Kominfo on Pedoman Umum Tata Kelola TIK Nasional. Besides, Stakeholder value drivers is directed by Tupoksi, the information is fast and accurate, the information is accessible, the service is excellent, the administration is clean and fast, and maximum IT performance. While the characteristics in the private sectors are government regulation related to the companies sector, such as banking, telecommunication, insurance, etc. Other stakeholder value driver, such as namely business growth, business competition, technological development, market development, service improvement and return on investment. The result of this research on the compatibility between model and framework of the theory to its application, there are 24 government agencies and 14 private sectors that has been 100 % complied upon the component of IT governance applied."

"Tesis ini membahas evaluasi terhadap implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK dalam mendukung persidangan MK. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki visi dan misi menjadi peradilan yang modern dan terpercaya, penelitian ini berusaha untuk menilai sejauh mana dukungan kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi (STI) MK telah menjadi solusi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses persidangan MK. Kemudahan akses tersebut antara lain informasi jadwal sidang, risalah persidangan, putusan persidangan, permohonan perkara online, dan persidangan jarak jauh dengan teknologi video conference. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pengkajian terhadap 6 (enam) indikator penelitian dari William N. Dunn (2003: 429-438) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Narasumber yang berhasil diwawancara adalah pejabat dan staf MK yaitu Sekretaris Jenderal MK, Kepala Biro Humas dan Protokol, Ketua Unit Layanan Pengadaan MK, dan staf IT MK. Dengan menggali kebenaran informasi baik melalui wawancara maupun data sekunder serta dokumentasi media cetak, dan media online, maka diperoleh simpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penyediaan STI MK sudah dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat waktu. Wujud kebijakan penyediaan STI MK telah memenuhi aspek kecukupan dari kebutuhan persidangan MK. Kebijakan penyediaan STI MK telah meningkatkan pelayanan publik dalam hal kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK, dan kebijakan penyediaan STI MK telah direspon oleh masyakarat melalui 22 (dua puluh dua) pendaftaran perkara online dan 17 (tujuh belas) persidangan jarak jauh dalam persidangan sengketa pemilu 2009 di MK. Saran yang dapat diberikan dalam evaluasi implementasi kebijakan penyediaan STI MK adalah bahwa implementasi kebijakan tersebut saat ini telah menjadi solusi terutama dalam kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK. Dukungan STI MK tersebut secara konsisten dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, website MK, MK Program Televisi, MK Program Radio. Saran lebih lanjut, agar selalu ditingkatkan kompetensi pegawai yang membidangi STI MK, pemeliharaan perangkat STI yang mendukung persidangan MK serta selalu melakukan penyesuaian terhadap perubahan STI dunia, sehingga dukungan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK senantiasa dapat mendukung kemudahan akses masyarakat dalam menjangkau peradilan Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya."

"Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa diperlukan dalam mendukung kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi layanan pengadaan diperlukan adanya sistem informasi yang dapat mendukung ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu prototipe sistem informasi berupa aplikasi komputer di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi layanan pengadaaan. Penelitian pengembangan sistem ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi dokumen, observasi maupun wawancara mendalam. Informasi yang diperoleh menjadi dasar dalam pembuatan rancangan sistem dengan menggunakan pendekatan pengembangan sistem System Development Life Cycle (SDLC) yang menggabungkan antara model Iterative dan Incremental yang meliputi tahap analisis, perancangan, pengkodean dan uji coba sistem dengan simulasi prototipe aplikasi. Telah dihasilkan prototipe aplikasi sistem informasi pemantauan dan evaluasi layanan pengadaan berbasis web. Sistem tersebut mempermudah dalam pengumpulan data, pengelolaan data serta penyampaian laporan kegiatan pengadaan kepada pihak terkait. Sistem informasi pemantauan dan evaluasi di Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini dapat diimplementasikan dengan ketersediaan sarana pendukung yang ada. Perlu komitmen manajemen melalui kebijakan yang mengatur implementasi sistem serta perlunya kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi pihak-pihak terkait kegiatan pengadaan untuk penggunaan aplikasinya.

---

Monitoring and evaluation of procurement of goods and services needed to support the performance of the Procurement Services Unit (ULP) Secretariat General of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. To facilitate the monitoring and evaluation of procurement of necessary services information system that can support the availability of data and information as needed. This study aims to develop a prototype information system in the format of computer applications in the Procurement Services Unit (ULP) Secretariat General of the Ministry of Health in monitoring and evaluating of procurement services.

Systems development research was conducted with qualitative methods, that the collection of data and information through the study of documents, observation and interviews. The information obtained being the basic in designing the system used in the development of the System Development Life Cycle (SDLC) that combines the Iterative and the Incremental Models that include the analyzing phases, designing, coding and system testing by simulating a prototype application.

Has produced a prototype information system for monitoring and evaluation of web-based procurement services. Such systems facilitate the data collection, data management and reporting of procurement activities to related parties. Monitoring and evaluation of information systems at the Procurement Services Unit Secretary General of the Ministry of Health can be implemented by the availability of existing support facilities. Need the management?s commitment in implementing of the system and it also needs such a socialization and training for the relevant parties to use the application for their procurement activities."

"Karya akhir ini membahas tentang pentingnya tata kelola teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi di butuhkan karena teknologi informasi (TI) merupakan pendorong utama proses transformasi bisnis. Untuk mendorong proses transformasi bisnis, diperlukan adanya tata kelola teknologi informasi yang baik pada suatu organisasi tidak hanya dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, implementasi, pengawasan sampai penilaian tapi menggabungkan TI dalam fungsi organisasi agar organisasi tersebut dapat berjalan secara optimal.Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Arsip Nasional Republik (ANRI). Kerangka kerja yang digunakan adalah Process Assesment Model (PAM) COBIT 5 dengan menggunakan data primer yang didapat dari wawancara dan kuisioner serta data sekunder dari observasi lapangan dan dokumen organisasi.Hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses tata kelola TI di ANRI, sebagian besar masih berada pada kapabilitas level 0 dan tingkat kapabilitas yang diharapkan adalah level 3. Rekomendasi perbaikan proses mengacu pada best practice yang disarankan COBIT 5.

---

This thesis discusses the importance of information technology (IT) governance, information technology governance is needed because information technology (IT) is a key driver of business transformation process. To encourage the process of business transformation, IT governance is necessary for good information on an organization not only in terms of planning, organizing, procurement, implementation, monitoring to assessment but combines the functions of IT within the organization so that the organization can run optimally.

This study aims to measure the level of IT governance capabilities at the Center for Data and Information (Media Centre) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). The framework used is the Process Assessment Model (PAM) COBIT 5 by using primary data obtained from interviews and questionnaires, and secondary data from field observations and document organization.

Measurement results of process capability level of IT governance in ANRI, largely remained on the capabilities of level 0 and level of capability that is expected to level 3. Recommendation improvement process refers to the recommended best practice COBIT 5."