Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesiapan organisasi Balai Pelatihan Z dalam implementasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk mewujudkan good governance. Balai Pelatihan Z sebagai pelayanan publik tidak lepas dari potensi risiko penyuapan dan bertanggung jawab memiliki sistem manajemen untuk mengendalikannya. SMAP sebagai instrumen governansi diharapkan menjadi sistem yang mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani penyuapan serta mewujudkan good governance. Penelitian ini menggunakan persyaratan SMAP sebagai perbandingan kondisi kesiapan organisasi, metode analisis SWOT untuk faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan SMAP, dan Analytical Hierarchy Process untuk menghasilkan strategi penerapan SMAP dalam rangka mewujudkan good governance. Hasil penelitian menunjukkan Balai Pelatihan Z belum sepenuhnya siap untuk menerapkan SMAP dimana memenuhi 3 persyaratan, 20 persyaratan terpenuhi sebagian, dan 21 persyaratan tidak terpenuhi. Berdasarkan analisis SWOT didapatkan informasi terdapat komitmen anti korupsi namun pegawai belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai SMAP dan belum terdapat penilaian risiko terhadap penyuapan, sehingga diperlukan strategi implementasi untuk dapat menerapkan dan mewujudkan good governance. Strategi tersebut diantaranya adalah melaksanakan pelatihan SMAP kepada seluruh pegawai, penilaian risiko penyuapan, dan membuat kebijakan/pedoman penerapan SMAP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi bagi manajemen Balai Pelatihan Z untuk meningkatkan kesiapan dan strategi implementasi SMAP yang tepat dalam rangka mewujudkan good governance

---

This research aims to evaluate the organizational readiness of Training Center Z in implementing SNI ISO 37001 Anti-Bribery Management System (ABMS) to realize good governance. Training Center Z as a public service cannot be separated from the potential risk of bribery and is responsible for having a management system to control it. ABMS as a governance instrument is expected to be a system that prevents, detects, reports, and handles bribery and realizes good governance. This research uses ABMS requirements as a comparison of organizational readiness conditions, SWOT analysis method for influential factors in ABMS implementation, and Analytical Hierarchy Process to produce ABMS implementation strategies in order to realize good governance. The results showed that the Z Training Center was not fully ready to implement ABMS which met 3 requirements, 20 requirements were partially met, and 21 requirements were not met. Based on the SWOT analysis, information is obtained that there is an anti-corruption commitment but employees have never received training on ABMS and there is no risk assessment for bribery, so an implementation strategy is needed to implement and realize good governance. These strategies include conducting ABMS training for all employees, assessing the risk of bribery, and making policies/guidelines for implementing ABMS. The results of this study are expected to be input for the management of the Z Training Center to improve readiness and appropriate ABMS implementation strategies in order to realize good governance."

"Kebijakan anti penyuapan dapat membantu organisasi untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh penyuapan. Penyuapan dapat dilakukan dalam bentuk pemberian barang, uang, dan lainnya. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO (SMAP) 37001:2016, dapat digunakan oleh setiap organisasi, baik sektor publik, swasta, atau nirlaba. Penerapan SMAP ISO dapat dijadikan strategi dalam pencegahan korupsi sehingga mampu mengurangi dan mencegah praktik penyuapan. Tujuan penyuapan adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai maupun pejabat yang disuap. PT. Tatarasa Primatama adalah perusahaan Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO) yang bergerak di bidang import dan distribusi produk bahan baku Active Pharmaceutical Ingredients (API). Berdasarkan CDOB, Apoteker Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap aspek manajerial agar PBF dapat berjalan dengan baik dan mencapai keseimbangan antara aspek manajerial dan operasional sehingga dapat menghindari terjadinya penyuapan dalam perusahaan. Tujuan pembuatan laporan tugas khusus ini adalah untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan di PT. Tatarasa Primatama sebagai PBFBO. Tugas khusus ini dibuat dengan melakukan studi dan pencarian literatur mengenai dokumen sistem manajemen anti penyuapan yang sudah diterapkan oleh suatu perusahaan. Berdasarkan acuan dokumen tersebut, dilakukan penyusunan sesuai dengan prinsip dan tujuan PT. Tatarasa Primatama. Berdasarkan pengamatan dan studi literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem manajemen anti penyuapan perlu diterapkan di PT. Tatarasa Primatama sebagai PBFBO untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan praktik penyuapan yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

---

Anti-bribery policies can help organizations avoid losses caused by bribery. Bribery can be carried out in the form of giving goods, money, and others. ISO Anti-Bribery Management System (SMAP) 37001:2016 can be used by every organization, whether public, private, or non-profit sectors. The implementation of SMAP ISO can be used as a strategy to prevent corruption to reduce and prevent the practice of bribery. The purpose of bribery is to influence the decision-making of the person, employee, or official who is being bribed. PT. Tatarasa Primatama is a Pharmaceutical Ingredient Wholesaler (PBFBO) company that operates in the import and distribution of Active Pharmaceutical Ingredients (API) raw material products. Based on CDOB, the pharmacist in charge is responsible for managerial aspects so that PBF can run well and achieve a balance between managerial and operational aspects so that bribery can be avoided within the company. The purpose of making this special assignment report is to implement an anti-bribery management system at PT. Tatarasa Primatama as PBFBO. This special assignment was created by conducting studies and literature searches regarding anti-bribery management system documents that have been implemented by a company. Based on the reference document, preparation is carried out in accordance with the principles and objectives of PT. Tatarasa Primatama. Based on observations and literature studies, it can be concluded that an anti-bribery management system policy needs to be implemented at PT. Tatarasa Primatama as PBFBO to prevent protection of power and bribery practices carried out by internal and external parties."

"KPK merupakan salah satu Lembaga Penegak Hukum dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, selain Polri dan Kejaksaan. Istimewanya fungsi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam satu institusi yang sama. Pada Tahun 2021 terjadi Kasus Suap di KPK dengan Tersangka Penyidik KPK. Ini merupakan Kasus Korupsi kedua yang melibatkan Penyidik KPK, setelah Kasus Korupsi berupa Suap yang terjadi pada Tahun 2006 dengan Tersangka Suparman. Artinya setelah 15 (lima belas) tahun berselang baru terjadi kembali Kasus Tindak Pidana Korupsi melibatkan Penyidik KPK, yang melakukan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang dengan modus operandi yang serupa, akan tetapi memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda. Kasus Suap yang kembali terjadi menunjukkan kenyataan, bahwa KPK juga tidak luput dari potensi kerawanan akan terjadinya Kasus Korupsi di dalam tubuh instansi sendiri, terutama pada core business KPK yaitu Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. 2 (dua) Kasus Suap dalam rentang waktu hampir 2 (dua) Dasawarsa menunjukkan fakta bahwa KPK berhasil mereduksi dan meminimalisir pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penyidiknya. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari peranan penting budaya organisasi (Organizational Culture) yang ada dan berjalan di KPK sejak awal berdiri sampai dengan saat ini. KPK Tidak dipungkiri didirikan dengan semangat indepedensi institusi hukum dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bebas dari intervensi serta pengaruh dari Pihak manapun dan dalam bentuk apapun. KPK juga dianggap sebagai Role Model terkait integritas dan moralitas Aparatur Penegak Hukum di negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Kualitatif dengan mengambil fokus menganalisa Budaya Organisasi KPK melalui berbagai bentuk budaya organisasi yang ada serta sistem pencegahannya, untuk mengetahui apa saja faktor yang menunjang keberhasilan KPK dalam mencegah terjadinya perbuatan suap, serta Penyalahgunaan Wewenang yang melanggar etika dan pidana.

---

The KPK is a law enforcement agency dealing with corruption in Indonesia, apart from the National Police and the Attorney General's Office. The special function of Investigation, Investigation and Prosecution is in the same institution. In 2021 there was a bribery case at the KPK with suspected KPK investigators. This is the second Corruption Case involving KPK Investigators, after the Corruption Case in the form of a Bribery which occurred in 2006 with the Suparman. This means that after 15 (fifteen) years, there has been another Corruption Crime Case involving KPK Investigators, who committed violations of law and abuse of authority with similar modus operandi, but with different backgrounds and reasons. The recurring bribery case shows the fact that the KPK is also not immune from the potential for corruption cases to occur within its own agencies, especially in the KPK's core business, namely Investigation of Corruption Crimes. 2 (two) bribery cases within a span of almost 2 (two) decades show the fact that the KPK has succeeded in reducing and minimizing law violations committed by its investigators. This, of course, cannot be separated from the important role of the organizational culture that has existed and operated at the KPK since its inception until now. It is undeniable that the KPK was founded with the spirit of legal institution independence in the context of eradicating corruption, which is free from intervention and influence from any party and in any form. The KPK is also considered a role model regarding the integrity and morality of law enforcement officials in Indonesia. This research was conducted using a Qualitative Method with a focus on analyzing the Organizational Culture of the KPK through various forms of existing organizational culture and prevention systems, to find out what factors contributed to the success of the KPK in preventing bribery, as well as the abuse of authority that violated ethics and crime."

"ABSTRAKPenelitian bersifat kualitatif melalui wawancara secara mendalam untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana keterlibatan Organized Crime pada perilaku suap di kalangan penegak hukum itu terjadi, faktor-faktor penyebab suap, proses terbentuknya perilaku suap, bagaimana koloni suap di kalangan penegak hukum terjadi, serta kontrol lembaga penegak hukum terhadap proses hukum.Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku suap di kalangan penegak hukum selama ini telah berjalan secara sistemik dan membudaya. Aktivitas Organized Crime semakin memengaruhi perilaku tersebut. Organized Crime dengan kekuatan finansialnya mampu membeli integritas penegak hukum, mampu mengawal dan mengintervensi proses hukum, hingga mampu mengubah penjara bertransformasi menjadi pusat peredaran dan pengendalian peredaran gelap narkotika.

---

ABSTRACTA qualitative methods with a depth interviews to examine and analyze how Organized Crime involvement in the bribery behavior of law enforcement occurs, the factors that cause bribery, the process of bribery formation, how bribery colonies among law enforcers occur, and the control of law enforcement agencies against legal proceedings.The results found that the behavior of bribes among law enforcement agencies has been running systematically and entrenched. The Organized Crime activities further influence that behavior. Its financial strength are able to buy the integrity of law enforcement, guarding and intervening the legal process, so it could transformed the prison into a center of circulation and control of illicit narcotics."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktisi PR membangun dan memelihara hubungan dengan wartawan, dan korelasinya dengan praktik media bribery dan independensi media. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan metode etnografi. Informan penelitian terdiri dari sekitar 140 wartawan, ahli media, pimpinan asosiasi wartawan dan Dewan Pers, dan praktisi PR. Hasil temuan penelitian yang menggunakan relationship management theory RMT dan teori-teori terkait menunjukkan: 1. Hubungan sumber berita dengan wartawan bersifat transaksional; 2. Praktik media bribery merupakan efek samping dari hubungan transaksional. Tindakan praktisi PR memberikan favours media bribery untuk mendapatkan berita mendapat tempat dengan adanya budaya menerabas yang bertemu dengan tradisi saling memberi sebagai bentuk keramahtamahan sosial, rasa kasihan yang tinggi, dan persoalan ekonomi pada sisi wartawan; 3. Mayoritas wartawan memahami profesi kewartawanan dan kode etik profesi, tetapi memilih bersikap pragmatis karena pertimbangan ekonomi; 4. Praktik media relations dipengaruhi oleh corporate culture dan tone gaya komunikasi manajemen.Kata kunci: media bribery, media relations, independensi media, corporate culture.

---

This research was conducted to investigate how PR practitioners built relations with journalists, and its correlation with media bribery, and media independence. This study used qualitative method, and ethnographic method. In order obtain the required data and information, the researcher interviewed and conducted a survey on around 140 journalists, media experts, executives of journalists lsquo associations and the Press Council, and PR practitioners. The findings of the study which used relationship management theory RMT and related theories showed 1. Relations of PR practitioners and journalists was transactional 2. The practice media bribery was a side effect of transactional relationship between agents. The practice of media bribery grew stronger in a fertile land of culture of Indonesians to take shortcuts to achieve their goals, which meets with the tradition of social exchange as a form of social hospitality, high compassion, and economic issues of journalists 3. Majority of journalists were aware of the noble journalistic profession and code of ethics, but chose to be pragmatic because of economic considerations 4. The practice of PR was influenced by corporate culture and tone of communication of management."

"Tesis ini membahas terkait implementasi rumusan pasal-pasal tindak pidana suap dan gratifikasi yang mayoritas diadopsi dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Penyalinan dan pencabutan aturan tindak pidana suap di KUHP, merupakan suatu kebijakan yang beresiko, hal ini dikarenakan bentuk-bentuk tindak pidana suap yang memiliki bobot rumusan delik yang berbeda, tetapi memiliki ancaman pidana yang sama. Upaya pembaharuan bentuk penerimaan kepada pegawai negeri yang dirumuskan sebagai tindak pidana gratifikasi justru memberikan celah bagi kepada pegawai negeri untuk lepas dari jerat pidana, dengan cara melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK. Meskipun objek penerimaan tersebut sudah beralih kepemilikannya dari pemberi kepada penerima, yang jika dirumuskan dengan menerapkan pasal-pasal tindak pidana suap, atas penerimaan tersebut, unsur-unsur delik telah terpenuhi secara sempurna. Ketentuan tindak pidana gratifikasi juga tidak mengatur bentuk pertanggungjawaban bagi pemberi gratifikasi. Tesis ini akan mengkaji Tumpang tindih dan inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan dalam UUPTPK mempersulit upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana suap dan tindak pidana gratifikasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dibantu dengan Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) untuk memahami penegakan hukum tindak pidana gratifikasi dan suap di Indonesia. Adapun yang menjadi kesimpulan dari tesis ini adalah untuk segera melakukan perubahan dan revisi UUPTPK 2001 dengan mengimplementasikan anjuran dari United Nations Convection Against Corruption (UNCAC) 2003 terhadap ketentuan tindak pidana suap dan gratifikasi.

---

This thesis discusses the implementation of the formulation of articles on bribery and gratification, the majority of which adopted from criminal code (KUHP). The copying and repeal of the regulations on bribery in the Criminal Code is a risky policy, this is because the forms of bribery have a different weight of offense formulations, but have the same criminal threat. Efforts to reform the structure of admission to civil servants, which have been formulated as a crime of gratification, have provided an opportunity for public servants to escape from criminal traps by reporting the receipt of such gratification to KPK. The object of acceptance has transferred ownership from the giver to the recipient, which, if formulated by applying the articles of the criminal act of bribery, for such approval, the elements of EVen though the offense has wholly fulfilled. The provisions for the crime of gratification also do not regulate the form of responsibility for the giver of gratification. This thesis will examine the overlaps and inconsistencies between laws and regulations in the UUPTPK, complicating law enforcement efforts to eradicate corruption, particularly bribery and gratification in Indonesia. Also, this research is assisted by a Case Approach and a Statute Approach to understand law enforcement on criminal acts of gratification and bribery in Indonesia. The conclusion of this thesis is to immediately make amendments and revisions to the 2001 UUPTPK by implementing the recommendations from the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 regarding the provisions of the criminal act of bribery and gratification."

"Tesis ini menganalisis penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang melibatkan 105 responden dari 37 Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan bank dalam melaksanakan APU sudah baik. Namun dibandingkan dengan praktik di luar negeri, penerapan APU di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Selain itu, dari analisis perbandingan tingkat kepatuhan terhadap APU dan hasil self assessment GCG menunjukkan potensi kelemahan bank dalam APU dan GCG dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang dan tindak pidana perbankan, serta terdapat korelasi positif antara tingkat kepatuhan APU terhadap GCG.

---

This thesis analyses the implementation of the Anti-Money Laundering (AML) and Good Corporate Governance (GCG) at the Commercial Bank in Indonesia. The method used is a survey involving 105 respondents from 37 commercial banks in Indonesia. Based on the survey results reveals that the level of compliance of banks in implementing AML has been good. However, compared with practices abroad, the implementation of AML in Indonesia still needs improvement. Moreover, from a comparative analysis of the level of compliance with AML and results from GCG self assessment indicate a potential weakness of banks in the AML and GCG can be used by criminals to commit money laundering and banks criminal offenses, and there is a positive correlation between the level of compliance of AML to GCG."

"Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban pengurus korporasi dalam putusan-putusan hakim terhadap kasus-kasus penyertaan tindak pidana suap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin-doktrin hukum terkait. Penjatuhan sanksi pidana terhadap penyertaan tindak pidana suap yang dilakukan pengurus korporasi menjadi menarik manakala pelaku dihukum berbeda-beda. Berdasarkan desert theory yang menjadi landasan proporsionalitas pemidanaan, menjatuhkan sanksi pidana harus berdasarkan keseriusan dari sebuah tindak pidana. Keseriusan tersebut dapat diukur berdasarkan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana dan kesalahan dari pelaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan tingkat kesalahan dalam sebuah penyertaan, dengan variabel-variabel berupa kedudukan pelaku dalam sebuah korporasi dan besaran uang suap yang disertakan.

---

This thesis discusses about liability of corporate officers in bribery offence in the court’s decisions on bribery offence. Normative juridical is used in the research method, that used related legislation, legal literatures, and legal doctrines. The sentencing on crime complicity becomes interesting when the perpetrators are punished differently. Based on desert theory which become the basis of sentencing, that sentencing must be based on the seriousness of a offence. The seriousness can be measured based on the harm caused by the crime and the culpability of the perpetrators. The result concluded that the court in sentencing considers the culpability level in crime complicity, with variables the position of the officer in corporation and the amount of bribe included."