Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Yordania memandang perkembangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah sebagai kesempatan untuk melakukan terobosan dalam hubungan bilateral demi menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan negaranya. Namun masalah ekonomi dan keamanan Yordania mungkin lebih kompleks ketika hubungan tersebut harus melibatkan Iran. Teori Balance of Interest serta konsep geopolitik digunakan dalam penelitian agar dapat mengalisis bagaimana tantangan hubungan kedua negara dari perspektif negara Yordania, serta dampak yang dihasilkan bagi ekonomi dan keamanan Yordania akibat dari faktor geopolitiknya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan Yordania-Iran akan menghadapi banyak tantangan mengingat dinamika hubungan kedua negara sejak 2003 dan faktor Iran dalam ekonomi dan keamanan Yordania. Tantangan yang akan dihadapi Yordania dalam hubungan dengan Iran dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan yang saling terkait; tantangan internal, regional, dan internasional. Atas dasar tersebut, hubungan Yordania-Iran sulit terwujud untuk menjadi hubungan yang lebih harmonis jika Iran masih terus menggunakan sebuah doktrin agama untuk tujuan politik untuk memaksakan ambisi ekspansionisnya di Timur Tengah.

---

Jordan views the developments in the Middle East region as an opportunity to make a breakthrough in bilateral relations in order to maintain the country's economic stability and security. But Jordan's economic and security issues may be more complex when the relationship involves Iran. The Balance of Interest theory and geopolitical concepts are used in this research in order to be able to analyze the challenges of relations between the two countries from the perspective of the Jordan, as well as the impact on Jordan's economy and security as a result of its geopolitical factors. Data collection techniques were carried out through literature studies and interviews. Based on the research results, Jordan-Iran relations will face many challenges given the dynamics of relations between the two countries since 2003 and the Iranian factor in Jordan's economy and security. The challenges that Jordan will face in relations with Iran can be classified into three interrelated levels; internal, regional and international challenges. Based on that, it will be difficult for Jordan-Iran relations to become more harmonious if Iran continues to use a religious doctrine for political purposes to impose its expansionist ambitions in the Middle East."

"Artikel ini merupakan penelitian Film Frantz (2016) karya François Ozon dengan menganalisis representasi hubungan Jerman-Prancis di dalam film yang ditunjukkan melalui tokoh-tokoh. Penelitian ini menarik untuk di teliti karena adanya hubungan tidak langsung yang terlihat melalui tokoh yang bisa merepresentasikan Jerman dan Prancis. Film ini menceritakan kedatangan Adrien sebagai orang Prancis ke Jerman untuk menghilangkan penyesalannya setelah membunuh Frantz Hoffmeister, orang Jerman, dengan mendekatkan dirinya kepada keluarga Hoffmeister dan Anna, yang berakhir dengan tidak baik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengkaji film sebagai sebuah teks untuk menguraikan struktur naratif dan sinematografis menggunakan teori film Boggs dan Petrie. Analisis struktur film diperdalam dengan pemaknaan menggunakan teori Roland Barthes. Untuk menjelaskan hubungan Jerman dan Prancis digunakan teori Representasi dari Stuart Hall. Analisis ini menunjukkan bahwa hubungan Jerman dan Prancis di perlihatkan tidak akan pernah menjadi baik dan perdamaian di antara mereka hanyalah sebuah utopia.

---

This article is a research on François Ozon's Film Frantz (2016) by analyzing the representation of German-French relations in the film as shown through the characters. This research is interesting to examine because there is an indirect relationship that can be seen through the figures that can represent Germany and France. This film tells of Adrien's arrival as a Frenchman to Germany to get rid of his regrets after killing Frantz Hoffmeister, a German, by getting closer to the Hoffmeister families and Anna, which ends badly. The method used in this research is a qualitative method by examining film as a text to describe narrative and cinematographic structures using Boggs and Petrie's film theory. The analysis of the film structure is deepened with meaning using Roland Barthes' theory. To explain the relationship between Germany and France, Stuart Hall's Representation theory is used. This research shows that the relationship between Germany and France is shown to never be good and peace between them is just an utopia."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana media massa membangun hegemoni diskursus tentang penanganan krisis iklim di negara-negara Selatan selama agenda Conference of Parties (COP) 26 di Skotlandia tahun 2021. Penelitian menggunakan frame analysis dengan tujuan meninjau secara kritis kekuatan media massa sebagai pilar keempat demokrasi dan bias kepentingannya dalam hegemoni Utara. Menggunakan sudut pandang Jürgen Habermas tentang dominasi budaya, penelitian ini berargumen narasi media Utara terhadap isu lingkungan di Selatan memiliki gaya mendikte, menyalahkan, serta membangun ketergantungan. Hasil penelitian menemukan media massa menghegemoni narasi yang bias dengan cara membangun rasionalitas publik, komersialisasi ruang publik, dan menciptakan sudut pandang bahwa publik di negara Selatan belum tercerahkan. 

---

The thesis analyzes how Western media and its affiliations construct hegemonic discourses regarding the Global South's response to the climate crisis during the Conference of Parties (COP) 26 agenda in Scotland in 2021. The research utilizes Goffman’s Frame Analysis to critically examine the power of mass media as the fourth pillar of democracy and its narrow interests toward the West. Drawing from Jurgen Habermas' perspective on cultural domination, this study argues that the Global North media's narrative on environmental issues in the Global South adopts a dictating and blaming style while also promoting dependence. The research findings reveal that mass media hegemonizes biased narratives by shaping public rationality, commercialization of public space, and perpetuating the notion that the public in Southern countries is unenlightened."

"Many scholars believed that the changing of national leadership will to some extent also lead to the changing of foreign policy. This also applies to US foreign policy when Donald Trump took office as the 45th President of the US.Particularly in the foreign policy, his campaigns rhetoric brought up questions on the direction of US relations with its allies and adversaries. Previously, the US goverment under President Barrack Obama focused his foreign policy to Asia Pacific and Indonesia in particular with his "rebalance policy". With the changing of leadership of the US, some may argue that Donald Trump will also make some changes of his foreign policy toward Southeast Asia. This article discusses the possible impacts of the new US foreign polcy to Southeast Asia, in particular to Indonesia. It argues that in the short term, US foreign policy will pay more attention to non-Asia Pacific affairs. However, with the dynamic changes in the region, the US foreign policy to the region and especially to Indonesia will not alter substantially. US Vice President Mike Pence visit to Indonesia on April, 2017 indicated a positive continuity in US-Indonesia bilateral relations especially with discussion on deepening economic and security cooperation. To put it another way, there will be components of changes and continuity of US foreign policy to Indonesia due to its strategic interest to the region and to Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan dasar hukum Perjanjian Bilateral Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal baik berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional, fungsi dari perjanjian serta substansi perjanjian yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia, selanjutnya tesis ini juga melakukan studi kasus terhadap Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal. Pembahasan ini penting untuk mengetahui tujuan dari perjanjian tersebut sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai Perjanjian Bilateral Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal lebih mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini merupakan telaah mengenai perjanjian bilateral mengenai peningkatan penanaman modal, yang dilatar belakangi adanya keinginan investasi transnasional yang aman oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.Yang menjadi dasar hukumnya bukan hanya dasar hukum perjanjian internasional akan tetapi hukum nasional dari negara terkait juga harus disesuaikan. Substansi dari perjanjian bilateral mengenai peningkatan dan perlindungan penanaman modal selain adanya perlindungan hukum dari kedua negara terkait dengan investasi, perjanjian ini juga merupakan bentuk dari pengakuan kedaulatan dari kedua negara, adanya upaya untuk menjaga perdamaian dunia dengan upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai. Untuk mentelaah lebih jauh maka dilakukan stidu kasus terhadap Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal.

---

This thesis addresses issues on the legal basis for bilateral agreements on the increase and protection of investment under the international law and the national law, functions and substance of the agreements which are entered into by various countries in the world and a case study on the agreement between Indonesian government and the government of the Russian Federation on the increase and protection of investment. The discussion of the issues is of great importance in order to learn about the objective of the agreements, resulting in deep understanding of bilateral agreements on the increase and protection of investment. The research uses a normative method. The background of the research is the need to have safe transnational investment which requires legal guarantee from both parties to the agreement. The legal bases are not only limited to the legal basis of international law since the national law of the relevant countries should also be adjusted. The substance of bilateral agreements on the increase and protection of investment includes legal protection from both countries and such an agreement is also a form of acknowledgment of the sovereignty of both countries and represents an effort to maintain world peace through amicable dispute resolutions. To review it further, a case study is conducted on the agreement between the Indonesian government and the government of the Russian Federation on the increase and protection of investment."

"Skripsi ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan untuk menganalisa secara sektoral dampak dari ketidakpastian nilai tukar terhadap perdagangan bilateral Indonesia. Dengan mengambil sampel data perdagangan bilateral tahunan dari tahun 1987 sampai 2006, penelitian ini mengalokasikan 10 tahun sampel dari masa rejim nilai tukar terkendali dan 10 tahun dari masa rejim nilai tukar mengambang. Selain itu, skripsi ini juga menghasilkan kalkulasi tingkat ketidakpastian nilai tukar riil antara rupiah dan mata uang negara mitra dagang utama Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. Dengan menggunakan model gravitasi maka diperoleh hasil estimasi dampak ketidakpastian nilai tukar. Skripsi ini menemukan bahwa ketidakpastian nilai tukar berpengaruh negatif pada dua sektor perdagangan Indonesia namun juga berpengaruh positif pada tujuh sektor perdagangan Indonesia lainnya.

---

This thesis is the first research performed with the aim to explicate sectoral analysis of exchange rate uncertainty?s impacts on Indonesia?s bilateral trade. Having a sample of annual trade data in the period between 1987 and 2006, the research allocates 10 years of sample under the adoption of fixed-exchange rate regime and 10 years under the adoption of free-floating exchange rate regime. The research also calculates medium term and long term exchange rate uncertainty between rupiah and the currencies of Indonesia?s main trading partners. Using gravity model, the research estimates the impact of exchange rate uncertainty on trade. This research finds that exchange rate uncertainty discourages two trade sectors of Indonesia?s bilateral trade but also encourages other seven trade sectors of Indonesia?s bilateral trade."

"Saat ini pemerintah Indonesia berupaya melakukan diversifikasi ekspor ke negara-negara non tradisional, salah satunya Chile. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh penurunan tarif (liberalisasi perdagangan) terhadap ekspor Indonesia ke Chile. Variabel-variabel lain yang akan diteliti adalah GDP, RER, trade cost, dan negara-negara yang telah melakukan FTA dengan Indonesia dan Chile, menggunakan model regresi data panel dan model SMART sebagai pendukung hasil interpretasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan dengan Chile akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Chile. Selain itu, ditemukan bahwa kompetitor utama ekspor Indonesia ke Chile adalah China, sedangkan produk Jepang dan New Zealand bersifat komplementer dengan produk ekspor Indonesia.

---

Currently, Indonesian government is trying to diversify its exports to nontraditional countries, including Chile. This study aims to analyze the tariff reduction effect (trade liberalization) on Indonesian exports to Chile. Other variables examined are GDP, RER, trade cost, and countries that have FTA with Indonesia and Chile. The method used in this thesis is panel data regression and SMART model to support the interpretation.

The result shows that trade liberalization between Indonesia-Chile will increase Indonesia`s export to Chile. It is also found that Indonesia`s main competitor is China, while Japan and New Zealand`s products are complementary to Indonesia`s export products."

"Indonesia dan Belanda merupakan dua negara yang memiliki ikatan kuat berdasarkan sejarah kolonialisme selama berabad-abad lamanya. Bahkan, sejak Indonesia merdeka pada 1945, kedua negara telah terlibat dalam berbagai dinamika hubungan bilateral yang cukup fluktuatif. Akan tetapi, kuatnya hubungan tersebut berbanding terbalik dengan perkembangan pembahasannya dalam ranah akademis, terutama dalam kajian ilmu hubungan internasional. Penulis meninjau perkembangan literatur mengenai hubungan bilateral Indonesia-Belanda pasca 1945 melalui sembilan belas literatur yang ditinjau berdasarkan metode taksonomi dengan membagi pembahasan menjadi tiga tema besar, yaitu 1) Hubungan Politik; 2) Hubungan Ekonomi; dan 3) Hubungan Sosial Budaya. Tinjauan pustaka ini disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam literatur terkait topik ini. Selain itu, penulis juga mengamati tren-tren berupa tema penulisan, asal penulis literatur, serta disiplin ilmu yang digunakan. Penulis menemukan bahwa memori masa lalu menghambat hubungan bilateral seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini kemudian berkontribusi pula terhadap terhambatnya diskusi akademik mengenai topik tersebut. Tinjauan pustaka ini juga mengidentifikasi Masa Revolusi yang merupakan perang antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1945-1949 setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sebagai isu paling dominan dalam pembahasan mengenai hubungan bilateral Indonesia-Belanda pasca 1945. Lalu, celah penelitian yang penulis temukan adalah pembahasan yang cenderung tumpang tindih, minimnya perspektif Indonesia, kurangnya pembahasan mengenai kerja sama bilateral, serta absennya pembahasan mengenai cara Indonesia berurusan dengan trauma kolonialisme.

---

Indonesia and the Netherlands are the two countries that have strong ties based on the history of colonialism for centuries. In fact, since Indonesia's independence in 1945, the two countries have been involved in various dynamics of bilateral relations which have been quite volatile. However, the strength of this relationship is inversely proportional to the development of its discussion in the academic realm, especially in the study of international relations. The author reviews the development of literature on bilateral relations of Indonesia-the Netherlands after 1945 through seventeen literatures reviewed based on the taxonomic method by dividing the discussion into three major themes, namely 1) Political Relations; 2) Economic Relations; and 3) Socio-Cultural Relations. This literature review was prepared with the aim of identify the consensus, debate, and gaps in the literature related to this topic. Apart from that, the author also observes trends in the form of writing themes, scholar’s origin, and the disciplines used. The author finds that past memories hamper bilateral relations over time. This then contributes to the inhibition of academic discussion on the topic. This literature review also identified the Masa Revolusi which was a war between Indonesia and the Netherlands in 1945-1949 after Indonesia proclaimed its independence as the most dominant issue in the discussion on the bilateral relations of Indonesia-the Netherlands after 1945. Then, the gaps in the research that the authors found were discussions that tended to overlap, the lack of an Indonesian perspective, the lack of discussion on bilateral cooperation, and the absence of discussion about how Indonesia deals with the trauma of colonialism."

"

Indonesia-Australia Comprehensive Partnership Agreement (IA-CEPA) akan berkekuatan hukum tetap pada Juli 2020. Seperti perjanjian investasi bilateral pada umunya, perjanjian baru ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai hubungan antara hak-hak investor dan hak regulasi negara. Rumusan-rumusan masalah adalah 1) Bagaimana klausa Fair and Equitable Treatment dalam IA-CEPA mengatur hubungan antara investor dan negara, beserta dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing? Dan 2) Mengingat IA-CEPA tidak mengandung klausa explisit mengenai kewajiban investor, apakah ada klausa-klausa lain yang membatasi klaim investor dalam rangka mencapai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak secara substantif? Riset dilakukan secara Doctrinal Legal Research dan menggunakan metode-metode komparatif. Kesimpulannya adalah, IA-CEPA tidak memiliki inovasi yang signifikan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian investasi bilateral. Namun, IA-CEPA telah mengimplementasikan doktrin Clean Hands untuk menghindari klaim investor yang mungkin illegal. Secara keseluruhan, IA-CEPA masih merefleksikan perjanjian investasi bilateral pada umunya dan tidak mengkontribusikan inovasi signifikan.

 

---

The Comprehensive Partnership Agreement (IA-CEPA) between Indonesia and Australia will enter into force in July 2020. Similar to any newly ratified bilateral investment treaty, it arises questions towards investors rights and the states right to regulate. The research questions are 1) How does the Fair and Equitable Treatment clause in the IA-CEPA strikes the balance between the host states’ obligations towards foreign investors on the one hand and the foreign investors’ expectations with respect to their investment in the host state on the other? And 2) Considering that IA-CEPA does not include any explicit obligations for investors, is substantive balance between investors and States achieved by placing jurisdictional conditions for foreign investor’s protection under IIA, in particular limitations of an access to Investor-State Dispute Settlement for fraudulent and illegal conduct? The form of research is a doctrinal legal research with comparative methods. The conclusions are that the IA-CEPA has not introduced significant innovations to balance the state’s right to regulate with the investors’ private rights under the treaty. However, it should be mentioned that it has managed to codify the lean hands doctrine to the text of the treaty, in order to dismiss claims for investors that may have been illegal in establishing the investment. Overall, it is still merely a reflection of the previous investment treaties and have not contributed to the development of International Investment Treaties.

 

"