Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai peran KontraS sebagai CSO yang melakukan advokasi terhadap kasus konflik antara masyarakat lokal Sangihe dengan perusahaan PT Tambang Mas Sangihe, serta mengidentifikasi proses perjalanan advokasi yang sudah dan akan dilakukan KontraS terhadap kasus konflik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data utama penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan wakil koordinator dan badan pekerja KontraS, serta masyarakat lokal Sangihe untuk triangulasi data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Treadmill of Production Theory dan menggunakan perspektif Green Criminology, Green-Cultural Criminology, dan Southern Green Criminology. KontraS sebagai CSO sekaligus NGO turut berkontribusi dalam gerakan sosial, resistensi dan memperjuangkan hak masyarakat lokal Sangihe dalam konflik lingkungan melalui bantuan advokasi. Sebagaimana tugasnya mengedukasi dan mengadvokasi, KontraS menjalankan peran advokasinya melalui dua strategi, yaitu secara non-litigasi berupa berkoalisi, membentuk laporan, diskusi, kampanye, aksi langsung dan pendampingan. Kemudian, secara litigasi, yaitu berupa pendampingan dengan masyarakat lokal yang melakukan gugatan perdata kepada perusahaan dan membuat laporan kepada lembaga pemerintah terkait. Peran advokasi yang dijalankan KontraS sesuai dengan cara advokasi dalam teori ToP, yaitu mengganggu (disruptions), memantau (monitoring), dan mempermalukan (shaming) perusahaan dan negara.

---

This thesis aims to provide an in-depth explanation of the role of KontraS as a Civil Society Organization (CSO) who advocates conflict case between Sangihe local community and PT Tambang Mas Sangihe, and discovering the process of advocacy that has been and will be carried out by KontraS in these conflict case. With using a qualitative research approach and case-study method, the main data of this study were obtained through  in-depth interviews with the Deputy of Coordinator and worker body of KontraS, as well as the local community of Sangihe Island for data triangulation. The theory used in this study is the Treadmill of Production Theory and uses the perspectives of Green Criminology, Green-Cultural Criminology, and Southern Green Criminology. KontraS as a CSO as well as an NGO contributes to social movements, resistance, and fights for the rights of the Sangihe local community in environmental conflict through advocacy assistance. As with its task of educating and advocating, KontraS carries out its advocacy role through two strategies, that is non-litigation strategy which form of coalitions, forming reports, discussions, campaigns, demonstration, and (victim) assistance. Then, by litigation strategies which is to asssiatance with local community who file civil lawsuits against the company and make a report to the relevant government agency. The advocacy role that KontraS carries out is in accordance with the ToP theory, including disrupting, monitoring, and shaming companies and the state."

"Penelitian ini melihat bagaimana peran civil society organization dalam mempengaruhi masyarakat dan Pemerintah Kota Depok dalam mengembangkan smart city. Penelitian ini berfokus pada 3 aspek smart city, yaitu smart governance, smart environment, dan smart living. Penelitian ini menggunakan konsep civil society yang dikemukakan oleh Larry Diamond dan peran civil society oleh Setiyono dan McLeads. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Penelitian ini mengambil 3 narasumber utama, yaitu tim pengembangan smart governance, Trash Hero Depok, dan Forum Komunitas Hijau Depok. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa civil society organization di Kota Depok memiliki peran dalam mempengaruhi masyarakat dan Pemerintah Kota Depok dalam pengembangan smart city. Masing-masing komunitas ini dapat mengisi peran strategis maupun peran praktis yang dimiliki oleh civil societyorganization dalam pengembangan smart governance, smart living, dan smart environment di Kota Depok. Dengan mengisi perannya, civil society organization di Kota Depok dapat mempengaruhi masyarakat dan Pemerintah Kota Depok menuju Depok smart city.

---

This study looks at the role of civil society organizations in influencing the community and the City Government of Depok in developing smart city. This research focuses on 3 aspects of smart city: smart governance, smart environment, and smart living. This study uses the concept of civil society proposed by Larry Diamond and the role of civil society by Setiyono. This study uses qualitative methods with in-depth interviews. This study took 3 main sources, namely Universitas Gunadarma Center for Smart and Sustainable City, Depok`s Trash Hero, and the Depok Green Community Forum. In this study it was found that civil society organizations in Depok City had a role in influencing the community and the City Government of Depok in developing smart cities. Each of these communities can fill the strategic and practical roles that civil society organizations have in developing smart governance, smart living, and smart environment in Depok City. By fulfilling its role, civil society organizations in the City of Depok can influence the community and the Government of the City of Depok towards Depok smart city."

"Tesis ini membahas tentang Mekanisme Kerja Lembaga Lokal dalam Penyelesaian Konflik Suku/Etnis yang dilakukan oleh LKKMD di Kota Dumai, Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi keefektifan dalam pengelolaan konflik baik itu mencegah maupun meredam jika terjadi konflik suku/etnis, yang dikelola secara kelembagaan lokal. Keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan Kota Dumai karena memberikan suasana yang kondusif, aman dan nyaman serta terpeliharanya nilai dan budaya lokal di masyarakat.

---

The thesis discusses about mechanism action of local institutions in ethnic conflict resolution by LKKMD at Dumai city, Riau province. The result of this study indicate that the effectiveness in managing conflict occurs either prevent or reduce the case of ethnic conflict, managed by local institution. Its presence provides benefits to the community and the City of Dumai because it provides a conducive atmosphere, safe and comfortable as well as maintaining local values and culture in the community."

"Konflik antara PT. SMM, masyarakat Kecamatan Naga Juang dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, berakar pada hubungan ekonomi yang menyangkut dengan pengelolaan dan pemanfaatan komoditi emas. Penelitian ini berupaya melihat relasi diantara ketiga stakeholder tersebut, melihat hal-hal yang menjadi sebab konflik, mengurai struktur dan dinamika konfik serta merumuskan strategi resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan, dimensi sebab konflik disebabkan oleh dimensi ekonomi atas pengelolaan dan pemanfaatan komuditi emas, dimensi struktur dan dinamika sangat dipengaruhi oleh peran aktor yang mendorong peningkatan ketegangan dan eskalasi konfik. Resolusi konflik yang dirumuskan, yaitu strategi akomodatif. Strategi akomodatif adalah strategi yang mengakomodir kepentingan dan espektasi dari dua stakeholder kunci yaitu, Pemkab Madina dan masyarakat Kec. Naga Juang.

---

Conflict between PT. SMM, society of district Naga Juang and the government of Mandailing Natal regency, rooted in economic relations that concern to the management and utilization of gold?s commodity. This research attempt to see the relationship between the three stakeholders, see the things that are the cause of conflict, analyze the structure and dynamics of conflict and also formulate strategies of conflict resolution. The results showed, because the dimensions of the economic dimension of the conflict caused by the management and utilization of gold komoditi, the dimensions of the structure and dynamics is strongly influenced by the role of actors encourage the escalation of tensions and conflicts led. The formulation of conflict resolution was an accommodative strategic which is a strategy that accommodates the interests and expectations of two key stakeholders, namely, local government Madina and community district Naga Juang."

"Gelombang Arab Spring yang terjadi di TimurPerang Sipil di Libya yang terjadi di Timur Tengah pada tahun 2011 terasa dampaknya di Libya. Konflik yang berawal dari aksi demo berakhir pada perang sipil antara pemerintah dengan rakyat oposisi Libya. Intervensi kemanusiaan NATO atas mandat dari PBB dalam perang sipil di Libya menggunakan aturan Responsibility to Protect guna mencegah meluasnya konflik. Kehadiran NATO sebagai komunitas internasional tidak semata karena kepedulian terhadap Libya tetapi ada kepentingan sekuritisasi atas sumber daya minyak di Libya. Selama periode tahun 2011-2015 kehadiran NATO tidak berdampak signifikan pada kelanjutan Libya pasca perang sipil. Permasalahan kasus yang terjadi pada penilitian ini dibahas menggunakan metode kualitatif deskritif dengan studi pustaka menggunakan analisa teori resolusi konflik dan ekonomi minyak sebagai pemantik awal terjadinya konflik. Penulis menemukan hasil bahwa minyak punya potensi membuat negara lain terlibat dalam konflik dalam negeri. NATO perlu menjaga kelanjutan suplai minyak di Libya. Aktor regional dan internasional menentukan masa depan Libya yang rumit ditambah faksi-faksi lokal yang berebut kekuasaan.

---

The wave of the Arab Spring that occurred in the East The Civil War in Libya that occurred in the Middle East in 2011 was felt in Libya. The conflict that started as a demonstration ended in a civil war between the government and the people of the Libyan opposition. NATO's humanitarian intervention is the mandate of the United Nations in the civil war in Libya uses the Responsibility to Protect rule to prevent the conflict from spreading. The presence of NATO as an international community is not only due to concern for Libya but there is an interest in the securitization of oil resources in Libya. During the period 2011-2015, the presence of NATO did not have a significant impact on the continuation of Libya after the civil war. The case problems that occurred in this research were discussed using descriptive qualitative methods with a literature study using analysis of conflict resolution theory and the oil economy as the initial trigger for the conflict. The author finds that oil has the potential to make other countries involved in domestic conflicts. NATO needs to be a continuation of the oil supply in Libya. Regional and international actors determine Libya's complicated future with local factions who fighting for power."

"ABSTRAKBerkembangnya masyarakat sipil di Indonesia memunculkan persoalan penting untuk dijawab sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadap proses demokratisasi yang bergulir. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan perannya terkait dengan aspek enabling environment(faktor eksternal) dan kapasitas organisasi serta pengembangan karakter (faktor internal), memperoleh gambaranmengenai profil perkembangan masyarakat sipil dalam konteks kontribusi peran sebagai aktor penting pemajuandemokrasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan kontribusi dan peningkatan peran masyarakat sipildalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Studi ini merupakan kajian kualitatif. Metode penelitian yangdigunakan adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik melalui seminar, dan studikepustakaan untuk menidentifikasi organisasi masyarakat sipil yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil studi inidiperoleh kesimpulan bahwa: (1) hubungan negara?masyarakatsipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal(budaya masyarakat dan budaya politik), karakter organisasimasyarakat sipil (SDM dan manajemen, finansial, modelgerakan, jaringan), dan dinamika ekonomi politik lokal dan nasional; (2) organisasi masyarakat sipil memiliki potensipenting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia; (3) peran masyarakat dalam mendorong perkembanganLSM/organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup signifikan.

---

AbstractThe growth of civil society in Indonesia gives rise to some imperative issues to resolve. This is the indispensable ground why the study is carried out, i.e. the contribution of the role of civil society onthe process of democratization undergone todate. The objectivesof this study are among others to identify problems faced by civil society organisation in instigating its role with regard to the aspects of enabling environment (external) and capacity of organisation (internal) as well as the nature enhancement; to acquire profile of civil society augmentation in the context of its rolecontribution as significant actor democracy advancement, and to propose policy recommendation concerned withcontribution and enhancement of the role of civil society inthe process of consolidating democracy in Indonesia. Thisstudy is a qualitative review. The methods used are among others depth interview, focused group discussion, public consultation through seminar, and literature study to identify CSOs that will be the target of this study. The study concludes that (1) state-civil society relationship is enormously influenced by local context (social and political culture),nature of civil society organisation (human resources and management, financial sources, movement model,networking), and local and national political economy dynamic; (2) civil society organisation has an important potential on the process of consolidating democracy in Indonesia; (3) the role of society in generating the growth of civil society organisation has been somewhat noteworthy. "

"Tiap-tiap kebudayaan yang ada di Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Salah satu hasil dari kebudayaan tersebut adalah bangunan-bangunan tradisional seperti yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Kampar. Bangunan tradisional ini merupakan produk/hasil dari proses adaptasi dari kebudayaan yang pada akhirnya membentuk kearifan lokal masyarakat dan menjadi ciri khas dari suatu masyarakat tersebut. Skripsi ini membahas tentang kearifan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Kampar yang dilihat dari bangunan tradisional yang dimiliki dan sejauh mana pengaruh kearifan budaya itu mempengaruhi bangunan tersebut.

---

Every culture in Indonesia is one of the richness of this nation that has to keep and make it away from extinction. One of the products of culture is traditional building like one of them that own by the Malay society of Kampar. Traditional building is one of the products of adaptation process of culture and at the end creates local wisdom and finally become characteristic of the society. This thesis is about local wisdom of culture that own by Malay society of Kampar from traditional building and how far the culture affects the building."

"Penelitian ini membahas mengenai peran serta perkembangan civil society dalam mendorong demokrasi di Vietnam dan akan berfokus pada tuntutan demokrasi yang dikeluarkan oleh Bloc 8406. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan teori serta konsep, yakni: Democratic Centralism, dan Civil Society. Dalam menjelaskannya akan menggunakan democratic centralism sebagai perspektif dasar untuk melihat konteks demokrasi di Vietnam. Lebih lanjut, penelitian ini akan menjelaskan mengenai pertumbuhan civil society pasca diterapkannya Doi Moi, serta kemuncuan aliansi pro-demokrasi Bloc 8406 yang menjadi tantangan tersendiri bagiPartai Komunis Vietnam (PKV) pada tahun 2006. Meskipun belum sampai tahap terjadinya perubahan politik di Vietnam. Namun, kemunculan Bloc 8406 ini merupakan pertanda baik bagi perkembangan jangka panjang penerapan demokrasi di Vietnam.Sehingga berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini dapat dilihat bahwa demokrasi yang menjadi tuntutan civil society disini bukan langsung kepada hasil, melainkan sebagai suatu proses secara perlahan dalam perubahan politik menuju demokratisasi itu sendiri. Karena dalam konteks Vietnam, demokrasi dapat dilihat sebagai suatu proses adanya perubahan politik ke arah demokrasi itu sendiri.

---

This research discusses the role and development of civil society on encouraging

democracy in Vietnam and focused on the democratic demands issued by Bloc 8406.

Using a qualitative approach, this study uses theories and concepts, namely: Democratic

Centralism, and Civil Society. In explaining this i would used democratic centralism

theory as a basic perspective to see the context of democracy in Vietnam. Furthermore, this research would explain the growth of civil society after the implementation of Doi Moi, as well as the emergence of the pro-democracy Bloc 8406, which became a challenge for the Communist Party of Vietnam (CPV) in 2006. Although it has not reach the stage of political change in Vietnam. However, the emergence of Bloc 8406 is a good sign for the long-term development of implementing democracy in Vietnam. So based on the findings of this study it can be seen that democracy which is demanded by civil society here is not directly to the results, but rather as a gradual process of political change towards democratization itself. Because in the context of Vietnam, democracy can be seen as a process of political change towards democracy itself."

"Meningkatnya jumlah pendeta Protestan yang merambah ke dunia politik merupakan sebab keprihatinan di Sinode Gereja Masehi Injili di Timor. Studi kualitatif ini menggunakan dalam analisis data wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana konflik peran pendeta-politisi terjadi. Dalam kasus di mana seorang individu dikaitkan dengan kedua peran tersebut, konflik peran akan terjadi. Ditemukan juga bahwa terjadinya konflik peran sebenarnya mencerminkan proses role exit dari peran sebagai seorang pendeta. Namun, jika proses peran keluar tidak selesai, dapat menyebabkan kerusakan terhadap aktor yang terkait dengan pendeta, yaitu jemaat gereja dan Sinode.

---

The rising numbers of protestant pastors venturing into politics is a cause of concern in the Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Synod. This qualitative study used in-depth interview data analysis and field observation in order to explain why and how the role conflict of pastor-politicians happened. In the case where an individual is associated with both roles, a role conflict will occur. It was also found that occurrence of role conflict actually reflects the process of role exit from the role as a pastor. However, if the process of role exit is not completed, it might cause harm towards the actors associated with a pastor, which is the congregation and the Synod."