Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak terbitnya Undang-undang tentang Desa pada tahun 2014, desa sebagai pemerintah daerah pada tingkat terendah di Indonesia, memiliki hak otonomi untuk mengatur anggarannya. Salah satu mandat dari undang-undang ini adalah lahirnya program Dana Desa. Seperti yang dinyatakan di dalam undang-undang tersebut, tujuan dari program Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan desa. Penelitian ini menganalisa pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan desa di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. Desain empiris pada penelitian ini adalah pendekatan difference-in-difference seta panel data untuk 386 desa dari tahun 2014 sampai 2018. Indeks Pembangunan Desa (IPD) digunakan untuk menggambarkan pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana desa secara parsial mempengaruhi status pembangunan desa dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan administrasi pemerintahan desa.

---

Since the establishment of Indonesia’s Village Law in 2014, the village, as the lowest tier of regional government in Indonesia, has the autonomy to regulate its budget. A mandate of the Village Law is implementing the Village Fund program. As stated in the law, the objective of the Village Fund program is to improve the welfare and equity of village development. This research paper analyses the impact of the Village Fund on rural development in Simalungun District, in North Sumatera Province, which has significant economic potential. This empirical design relies on a difference-in-difference approach and panel data for 386 villages from 2014 to 2018. The Village Development index reflects rural development. The result indicates that Village Fund partially impacted the village development status by improving the quality of infrastructure and enhancing village government administration."

"Pembangunan desa dan peningkatan status desa merupakan salah satu agenda utama Pemerintah Indonesia. Dana desa dianggap berperan penting dalam peningkatan tersebut, akan tetapi studi empiris tentang dana desa dan status desa masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dampak Dana Desa terhadap Perkembangan Status Desa sesuai Indeks Pembangunan Desa (IPD) per Kabupaten/Kota di Indonesia. Melalui penggunaan metode First Difference dengan data tahun 2014 dan 2018, saya menemukan bahwa dana desa berdampak secara parsial signifikan pada tingkat α=1% terhadap perkembangan status desa. Meskipun signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi menunjukkan dampak yang kecil secara ekonomi.

---

Village development and improving village status are among the main agendas of the Indonesian Government. Village fund maybe have an important role, however, empirical studies on village funds and village status are still limited. This study aims to prove impact of the Village Fund on the Development of Village Status according to the Village Development Index in Indonesia. Using First Difference method between 2014 and 2018, I found that village funds had a partially significant impact at level α=1% on the development of village status. Although statistically significant, the regression coefficient shows a small economic impact."

"ABSTRAKKarya tulis ini mendeskripsikan penggunaan, fungsi dan perkembangan nyanyian rakyat Simalungun bagi masyarakat pendukungnya dengan mengaitkannya dengan unsur-unsur kebudayaannya. Namun demikian, tidak hanya melulu mendeskripsikan kegunaan, fungsi dan perkembangannya, tetapi melihat perubahan yang terjadi terhadap penggunaan dan fungsi sebagai akibat perubahan kebudayaan orang Simalungun itu sendiri. Perubahan tersebut terjadi oleh karena masuknya kebudayaan asing, terutama datangnya orang-orang Eropa menyebarkan agama Kristen kepada orang Simalungun, dimana orang Simalungun masih memeluk agama Aslinya. Datangnya para misionaris Eropa ke daerah Simalungun turut membawa kebudayaannya dalam penyebaran agamanya, oleh karena itu bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan dalam kebaktian agama Kristen selalu menggunakan nyanyian yang berasal dari nyanyian rakyat Eropa. Namun demikian, orangorang Simalungun yang tergabung dalam wadah Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) memasukkan unsur-unsur nyanyian rakyatnya menjadi nyanyian gereja, bahkan ada yang secara utuh melodi nyanyian rakyat Simalungun menjadi nyanyian gereja, -- hanya mengganti teksnya. Selain itu, cara melagukan nyanyian gereja, masih terbawa-bawa seperti melagukan nyanyian rakyat Simalungun -- khususnya bagi orang Simalungun di pedesaan. Punahnya nyanyian rakyat Simalungun akibat perubahan kebudayaan Simalungun, tidak berarti "mematikannya" begitu saja, tetapi perlu dicari fungsi lainnya, sehingga ia "hidup" kembali. Tentu mengangkatnya menjadi sebuah seni pertunjukan yang dapat dikembangkan, yaitu meningkatkan pembinaannya serta meluaskan wilayah penyebarannya."

"Negara berkembang masih menghadapi banyak permasalahan gizi yangberdampak serius pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Berbagai program telahdicanangkan oleh pemerintah dalam upaya penanganan kasus stunting, termasukpenggunaan Dana Desa (DD) di Indonesia. Namun bukti mengenai dampak dana desaatau program serupa terhadap prevalensi stunting di negara berkembang masih sangatterbatas. Studi ini menyajikan bukti hal tersebut dengan melakukan analisis dampakprogram dana desa dan kapasitas aparatur desa terhadap komitmen penanganan stuntingyang dilihat berdasarkan data agregat di tingkat kabupaten atau kota di Indonesia.Dengan menggunakan analisis data deskriptif dan regresi panel fixed effect, kamimenemukan bukti bahwa program dana desa secara signifikan dapat menurunkanprevalensi stunting di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Kami tidak dapatmembuktikan bahwa peran pejabat lokal mampu mempengaruhi tingkat kejadian danpencegahan stunting di daerahnya. Akan tetapi, kami menemukan bukti bahwakeberadaan aparatur pemerintahan desa lainnya (peningkatan rata-rata jumlah aparaturselain kepala desa / lurah) secara statistik berpengaruh signifikan dalam menurunkanprevalensi stunting di seluruh wilayah di Indonesia

---

Developing countries are still facing nutritional problems that have a severe

impact on the quality of Human Resources. The government has launched many

programs to handle stunting cases, including the use of village funds in Indonesia.

However, the evidence regarding the impacts of village funds or similar programs on

stunting prevalence in developing countries is still limited. This study presents that

evidence by analyzes the impacts of the village fund program and the Village-

Apparatus-Capacity on a commitment to deal with stunting as seen from the aggregate

data at the district level in Indonesia.

Using descriptive analysis and fixed effect panel data and regression, it finds

evidence that the village funds program can significantly reduce stunting prevalence in

Indonesia, especially the non-java region. We do not evidence that the role of local

leaders affects the incidence of stunting in all regions. However, the result shows that

other village apparatuses (an increase in the average number of officers other than

village heads/lurah) are statistically significant in reducing the prevalence of stunting in

all regions in Indonesia"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Jumlah dana yang dianggarkan bagi Dana Desa dalam APBN 2017 mencapai Rp60 triliun, meningkat hampir 300 dibandingkan anggaran Dana Desa tahun 2015. Namun demikian, hasil pantauan ICW terhadap kasus korupsi desa selama tahun 2015-2017 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Desa Jeungjing merupakan salah satu desa tertinggal di Kabupaten Tangerang dan mengalami kasus keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 Tahun 2017. Permasalahan dalam pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing diteliti menggunakan teori akuntabilitas yang memandang suatu mekanisme akuntabilitas sebagai interaksi antara aktor dan forum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada multiple unit analysis meliputi masyarakat desa, perangkat desa dan lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing masih belum optimal disebabkan kurangnya akses informasi laporan pertanggungjawaban dan masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat desa. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya meningkatkan akses informasi dan upaya pendidikan dari pemerintah kepada masyarakat desa terkait peran masyarakat dalam pengawasan dana desa dan struktur saluran pengaduan masyarakat.

---

The purpose of this research is to evaluate the role of the community in monitoring the Village Fund in Jeungjing Village, Cisoka Sub District, Tangerang District. The total budgeted funds for the Village Fund in the 2017 APBN has reached Rp60 trillion, up to nearly 300 compared to the Village Fund budget in 2015. However, Indonesian Corruption Watch 39 s monitoring of village corruption cases during 2015 2017 shows an upward trend every year. Jeungjing Village is one of the deprived villages in Tangerang District and experiencing cases of delay in reporting realization of Village Funds Stage 1 Year 2017. Problems in community monitoring in Jeungjing Village were analyzed using accountability theory which looked at mechanism accountability as the interaction between actors and forums. This research uses qualitative method with case study approach on multiple unit analysis including village community, village government and oversight institution. The result of the research shows that the supervision of Jeungjing Village society to the Village Fund is still not optimal due to the low level of understanding and awareness of the community and inadequate access to information. The implication of this research is the need to improve the access of information and educational efforts from the government to the village community related to the role of the community in village funds monitoring and the structure of complaint channel of the community."

"ABSTRAKDewasa ini ditemukan beragam permasalahan dalam hal implementasi kebijakanpenyaluran dana desa. Oleh karena itu, sebuah penelitian mendalam atasimplementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan. Desa Pasirhaur digunakansebagai objek dalam penelitian ini atas dasar dua alasan utama; Desa Pasirhaurmerupakan salah satu dari beberapa desa yang dikategorikan tertinggal berdasarkandata tahun 2005-2011, selain itu Desa Pasirhaur memiliiki kondisi infrastrukturyang kurang memadai. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakanpendekatan post positivitis dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan datadilakukan melalui observasi serta wawancara mendalam yang didasari olehindikator yang berasal dari operasionalisasi konsep. Penelitian ini mengahasilkansebuah analisa bahwa terdapat masalah dalam kebijakan penyaluran dana desamelalui regulasi yang dikeluarkan serta ketidak siapan pemerintah dalam mengaturkebijakan tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil analisa dari implementasikebijakan penyaluran dana desa di Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas KabupatenLebak ditemukan berbagai ketidaksesuaian implementasi yang berimpliklasiterhadap terhambatnya penyaluran dana desa.

---

ABSTRACTNowadays, a number of problems emerged on the implementation of village funddistribution policy. Therefore, an in-depth study on the implementation of thispolicy is required. Pasirhaur Village was chosen as the object of this study due totwo main reasons; Pasirhaur village is one of the few villages that categorized asleft-behind village based on 2005-2011 data, moreover, Pasirhaur Village?sinfrastructure condition is inadequate. This study uses post positivitis approachwith descriptive design. Data collected through observation and in-depthinterviews based on the indicators derived from implementation of the concept. Thestudy resulted an analysis that there are problems in the policy of fund distributionthrough regulations issued by the village and the unpreparedness of the governmentin regulating the policy. In addition, based on the results of the analysis of theimplementation of the policy of fund distribution in Pasirhaur village in the villageof Cipanas District of Lebak, a series of implementation discrepancies was found,which then implied to the delay of fund distribution to the village."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi Dana Nagari Desa Di Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai tarab, Kabupaten Tanah Datar serta faktorfaktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Nagari/Desa di Sungai Tarab. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisisi penelitian ini adalah teori implementasi, model Van Meter dan Van Horn terkait faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Nagari telah berjalan sesuai dengan aturan kebijakan yang dikeluarkan dilihat dari kegiatan yang telah terdanai oleh Dana Nagari/Desa. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Nagari di Sungai Tarab terdiri dari standar dan sasaran, sumberdaya, kerjasama antar pelaksana di Nagari, Karakteristik pemerintah Nagari Sungai Tarab, Kondisi sosial, ekonomi dan politik, terakhir sikap pelaksana dalam menanggapi kebijakan Dana Nagari/Desa.Skripsi ini membahas mengenai implementasi Dana Nagari Desa Di Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai tarab, Kabupaten Tanah Datar serta faktorfaktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Nagari/Desa di Sungai Tarab. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisisi penelitian ini adalah teori implementasi, model Van Meter dan Van Horn terkait faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Nagari telah berjalan sesuai dengan aturan kebijakan yang dikeluarkan dilihat dari kegiatan yang telah terdanai oleh Dana Nagari/Desa. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Nagari di Sungai Tarab terdiri dari standar dan sasaran, sumberdaya, kerjasama antar pelaksana di Nagari, Karakteristik pemerintah Nagari Sungai Tarab, Kondisi sosial, ekonomi dan politik, terakhir sikap pelaksana dalam menanggapi kebijakan Dana Nagari/Desa.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about implementation of the Rural Fund in Sungai Tarab Village, Sungai Tarab District, Tanah Datar Regency and the factors that affect the implementation of the Rural Fund in Sungai Tarab. This research uses a postpositivist approach through indepth interview and document study as the data collecting techniques. The theory which are used to analyze in this research is the theory of implementation, the model of Van Meter and Van Horn related factors affecting implementation. The results of this research show that the implementation of the rural fund has been run in accordance with the rules and policies issued by the views from the activities that have been funded by the Rural Fund. Factors affecting the implementation of the Rural Fund in Sungai Tarab consist of standards and targets, resources, cooperation among implementers in Nagari, Nagari Sungai Tarab Characteristics of government, social conditions, economic and political, lastly, the attitudes of policy implementers respond Rural Fund."

"Artikel ini membahas tentang analisa pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelaksanaan Program Dana Pembangunan Desa DPD di Pemerintah Desa Margalaksana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Margalaksana terutama dalam Program Dana Pembangunan Desa DPD lebih banyak difokuskan kepada pembangunan fisik, padahal pembangunan sumber daya masyarakat lebih penting dilaksanakan mengingat masyarakat Desa Margalaksana memiliki sumber daya masyarakat yang rendah. Melalui Program Dana Pembangunan Desa DPD dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Dana Pembangunan Desa DPD belum dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas desa di Desa Margalaksana karena disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan belum dapat menunjang kebutuhan masyarakat antara lain tidak tersedianya pelayanan dasar, tidak tersedianya infrastruktur, tidak tersedianya aksesbilitas, pelayanan umum belum baik dan penyelnggaraan pemerintahan yang belum baik.

---

This article discusses the analysis of the implementation of the Rural Community Empowerment Through the Implementation Rural Development Funds Village Programme DPD in the village government Margalaksana. This research is a qualitative descriptive approach. These results indicate that the empowerment held in the village of Margalaksana especially in the Village Development Funds Village Programme DPD more focused on physical development, but development is more important community resources carried out considering the villagers Margalaksana have low public resources.

Through the Village Development Fund DPD it can be seen that the empowerment of communities through the Rural Development Funds Village Programme DPD has not been able to contribute to improving the quality of rural village Margalaksana because it is caused by activities carried out have not been able to support the needs of the community, among others, the unavailability of basic services , lack of infrastructure, lack of accessibility, public service is not good and not good governance."

"Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan banyak perubahan kepada desa, salah satunya mengenai kedudukan desa sebagai subjek pembangunan atau yang dikenal dengan konsep Desa Membangun. Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan meningkatkan status desa, Pemerintah melakukan redistribusi ekonomi melalui dana desa. Namun pada pelaksanannya, dana desa belum mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan status desa. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keterkaitan pengaturan pengelolaan dana desa dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Cileungsi Kidul, dan cara untuk mewujudkan konsep Desa Membangun pada Desa Cileungsi Kidul yang didasarkan pada pengelolaan keuangan desa yang optimal. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana desa masih terlalu banyak, rumit, tumpang tindih, dan sering mengalami perubahan yang tidak diiringi dengan sosialisasi yang memadai. Adapun terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Cileungsi Kidul belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep Desa Membangun pada Desa Cileungsi Kidul dapat terwujud apabila Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Desa Cileungsi Kidul memperhatikan keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama rekomendasi kebijakan berupa shopping list yang telah disampaikan oleh Pemerintah. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan.

---

Law No. 6 of 2014 concerning Village provides a lot of changes to the village. One of them is the inception of the Village-to-Develop concept which elaborates villages position as the subject of development. In order to strengthen the position of the village as the subject of development and improve the status of the village, the Government carried out economic redistribution through Village Fund. However, Village Fund has not been able to improve the status of the village. Therefore, this research aims to analyze the interrelatedness between the Village Fund management arrangements in the regulatory at the central and regional levels, the implementation of the Village Fund management faced by the Government of Cileungsi Kidul Village, and how to realize the concept of the Village-to-Develop in the Cileungsi Kidul Village, which is based on optimal village financial management. The results of this research indicate that laws and regulations regarding the management of the Village Fund are still too many, complicated, overlapping, and often being changed without the adequate socialization. The implementation of the Village Fund management in Cileungsi Kidul Village has not been thoroughly appropriate with the provisions of the regulatory. The concept of the Village-to-Develop in Cileungsi Kidul Village can be realized if the Central Government, Bogor Regional Government, and Cileungsi Kidul Village Government pay attention to the whole stages of the village financial management as regulated in the regulatory, especially policy recommendations which is called the shopping lists that have been submitted by the Central Government. This research uses a normative juridical method which reviews the problem formulations from the regulatory viewpoint."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa, serta bagaimana pengaruh Dana Transfer yang berupa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap pembangunan desa di Kabupaten Blora selama periode tahun 2015-2018. Pembangunan desa dalam penelitian ini diukur melalui nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT). Dari sisi nilai IDM, dengan menggunakan metode statistik deskriptif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS) merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai IDM di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2018. Dari sisi Status Desa, dengan menggunakan metode regresi Ordered Logit, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan Status Desa di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2018. Dengan menggunakan metode regresi Ordinary Least Square (OLS), Dana Transfer signifikan secara positif mempengaruhi nilai IDM, dan dengan menggunakan metode regresi Ordered Logit, Dana Transfer tidak signifikan dalam mempengaruhi Status Desa di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2018

---

ABSTRACTThis study aim to analyze the factors that led to changes in the value of the Village Development Index (IDM) and Village Status, also how Intergovernmental transfer funds consisting of Village Funds (DD), Village Fund Allocation (ADD) and Tax and Retribution Revenue Sharing ( BHPR) affected the village development in the Blora District during 2015-2018. Village development in this study measured by the Village Development Index (IDM) and Village Status established by the Ministry of Village, Underdeveloped Area Development and Transmigration (DPDTT). In terms of IDM value, using descriptive statistical methods the results of this study indicate that the value of the Social Resilience Index (IKS) is the factor that most influences the value of IDM in the Blora District during 2015-2018. In terms of Village Status, using the Ordered Logit regression method, this study shows the Environmental Resilience index (IKL) value is the most related factor to changes in the Village Status in Blora Regency during 2015-2018. By using the Ordinary Least Square (OLS) regression method, Funds Transfer significantly influences the IDM value, but by using the Ordered Logit regression method, Funds Transfer did not impact the Village Status significantly in the Blora District during 2015-2018.

"