Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedekatan pelaporan pemerintah daerah dengan kerangka kerja integrated reporting. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisa isi berdasarkan indeks pengungkapan sebagaimana penelitian Tudor (2016). Laporan yang menjadi objek analisis adalah LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah selama ini secara umum belum mendekati kerangka kerja integrated reporting. Disamping itu laporan selama ini belum menjadikan penciptaan nilai yang merupakan bagian penting dari kerangka kerja integrated reporting menjadi hal yang utama dengan masih ada beberapa item dari penciptaan nilai yang sama sekali belum masuk dalam laporan laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

---

This study aims to analyze the closeness of local government reporting with an integrated reporting framework. The research method used in this research is qualitative method with content analysis based on disclosure index as Tudor research (2016). The reports that are the object of analysis are LKPJ, LPPD, LAKIP and Local Government Financial Reports. The result of this research is report made by local government generally not yet approaching integrated reporting framework. Besides, the report has not made value creation which is an important part of the integrated reporting framework to be the main things with there are still some items of value creation that have not been included in the reports made by the local government."

"Peran audit intern pada sektor publik di INdonesia dilakukan olehinspektorat/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas APIP, baik berdasarkan penilai pimpinan APIP maupun pimpinan instansi. Sedangkan tujuan kedua penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat sudut pandang antara pimpinan APIP dengn pimpinan instansi terhadap risiko yang dihadapi instansi. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner. Studi literatur dan wawancara dilakukan untuk mendukung hasil survei. Hasil penelitian terhadap 33 pimpinan APIP menyimpulkan bahwa APIP telah berperan cukup efektif walaupun masih bersifat tradisional (audit ketaatan dan operasional), belum menerapkan risk-based audit serta lemahnya manajemen sumber daya manusia, begitu pula persepsi atas 29 pimpinan instansi yang menilai bahwa peran APIP cukup sesuai harapan walaupun ditemukan minimnya perbedaan sudut pandang antara 26 pimpinan APIP dan pimpinan instansinya yang disebabkan belum diterpkannya risk-based audit. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang Memengaruhi Pengalokasian Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2017). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model GLS. Data penelitian dikumpulkan dari data 33 Provinsi di Indonesia. Variabel terikat yang digunakan adalah Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk variabel bebas penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Persentase Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Persentase Anggaran Dana Perimbangan serta Persentase Jumlah Murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per Kapita memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Tingkat Inflasi memiliki pengaruh negatif dan insignifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh negatif yang insignfikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Persentase Anggaran PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah.Persentase Anggaran Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah, dan Persentase Jumlah Murid memiliki pengaruh negatif yang insignifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah.

---

This study aims to analyze factors affecting the local governments level of budget allocation for education focusing on Indonesias province from 2010-2017 using fixed effect model GLS. The scope of this study is 33 Provinces in Indonesia. Dependent Variable in this study is local governments level of budget allocation. As for the Independent Variables in this study are Regional Gross Domestic Bruto per Capita, Inflation Rate, Unemployment Rate, level of budget allocation for Local Own-Source Revenue (PAD), level of budget allocation for Fiscal Balance Fund (Dana Perimbangan) and level of number of students compare to the population.

The results show that Regional Gross Domestic Bruto per Capita has significant and postitive effect on local governments level of budget allocation. Inflation Rate has an unsignificant and negative effect on local governments level of budget allocation. Unemployment Rate has an unsignificant and negative effect on local governments level of budget allocation. Level of budget allocation for Local Own-Source Revenue (PAD) has a significant and positive effect on local governments level of budget allocation. Level of budget allocation for Fiscal Balance Fund (Dana Perimbangan) has a significant and positive effect on local governments level of budget allocation. Level of number of students compare to the population has a insignificant and negative effect on local governments level of budget allocation."

"ABSTRAKPenelitian ini menggambarkan upaya- upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Hanura dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan Dana Desa dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam peningkatan partisipasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menjabarkan bahwa memang terdapat upaya- upaya penting yang dilakukan Pemerintah Desa Hanura untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam tahapan kegiatan perencanaan Dana Desa mulai dari persiapan petugas, penjangkauan masyarakat, kegiatan pengkajian masalah kebutuhan atau masalah, dan perencanaan sebagai penformulasian solusi itu sendiri. Upaya- upaya peningkatan partisipasi tersebut juga dapat berbeda- beda di setiap desa tergantung tahapan yang dilewati serta peran dan keterampilan dari pemerintah desa untuk melakukan perubahan yang dilakukan. Peran dan keterampilan tersebut mulai dari fasilitatif, edukasional, representasional dan teknis, untuk memberikan peluang dan memampukan masyarakat dalam berpartisipasi. Selain itu, kendala- kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Hanura, baik dari sisi aparat desa maupun masyarakat, telah dikelola dengan peran kepala desa dan manajemen konflik agar partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif. Penelitian ini kemudian menyarankan agar pemerintah desa mengembangkan komunikasi secara kultural kepada masyarakat serta pengkaderan desa agar tujuan dari peningkatan partisipasi masyarakat tersebut dapat tercapai.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis describes the efforts of Hanura local apparatus in strengthening community participation in Village Fund planning activities and the efforts to overcome the barriers in the ongoing process. This research used the qualitative research with descriptive approach. The result explains that Hanura local apparatus have encouraged the community participation in every single Village Fund planning process from team preparation, community engagement, community assessment, and planning as the solution formulation. The efforts could be different to other villages depend on the the planning process faced also the roles and skills applied. Those roles and skills by local apparatus, such as facilitative, educational, representational and technical, to widen the chances and enable the community to participate. Besides, the barriers both from the apparatus and community have been managed by the roles of local leader and conflict management to get the community participation run effective. This research gives recommendation for the local apparatus to develop the cultural communication to community also form local cadres to grab the goal of community participation strengthening. "

"Dengan latar belakang sumber daya yang semakin terbatas peningkatan defisit nasional, dan implementasi otonomi daerah dan desentralisasi yang betum efektif, menyebabkan efisiensi merupakan hal rnutlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap unit pemerintahan termasuk pemerintah daemh. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan efisiensi pemerintah daerah menggWlakan pendekatan DEA. Hasil penelitian menyimpuikan bahwa terdapat lima belas provinsi yang efisien. Provinsi Jawa Barat dan Banten merupakan pemerintah daerah yang efisien yang telah dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal, sedangkan tiga betas provinsi efisien lainnya dan delapan belas provinsi yang tidak: efisien masih memiliki tingkat produktifitas yang rendah, Untuk meningkatkan efisiensinya, provinsi yang tidak efisien dapat melakukan pengurangan belanja atau peningkatan tingkat kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, !PM dan rasio penduduk bekerja serta penurunan rasio penduduk miskin. Dan untuk meningkatkan produktifiUIS, diperlukan pengembangan kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas. Skor efisiensi yang tinggi cenderung dicapai oleh provinsi dengan total belanja per kapita yang rendah.

---

Efficiency must be practiced by all of government institutions, including the local goverments, as resources decreasing, national deficit increasing} and decentralization implemented ineffectively. The purpose of this research is to provide local government efficiency map using Data Envelopment Analysis {DEA). Province of \Vest Java and Banten is efficient local governments which has managed their resources optimally. Thirteen other efficient provinces and eighteen other inefficient provinces have lower productivity. These inefficient provinces could improve their efficiency by reducing their total expenditure or improving their financial independency, economic growth, HDI, working people ratio and decreasing their poor people ratio. And they need also managerial improvement and capacity building to improve their productivity. Provinces with lower total expenditure per capita tend to reach higher efficiency score."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan dan dampak kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas LKPD serta pengaruh kualitas LKPD terhadap kualitas pelayanan publik dan keputusan pemangku kepentingan baik dalam berinvestasi, membayar pajak daerah maupun memilih kembali petahana. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan menggunakan data tahun 2016 untuk pengujian utama dan data tahun 2014-2016 untuk pengujian sensitivitas. Terkait dengan determinan kualitas LKPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas LKPD, sedangkan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Sementara itu, terkait dengan dampak kualitas LKPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik, kualitas LKPD juga ditemukan berpengaruh positif terhadap keputusan pemangku kepentingan, terutama dalam berinvestasi dan membayar pajak daerah. Tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan kualitas LKPD terhadap keputusan masyarakat daerah dalam memilih kembali petahana. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya upaya peningkatan kualitas LKPD bagi Pemerintah Daerah, yang mana tidak hanya diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas semata, namun juga sekaligus dapat meningkatkan kebermanfaatan pelaporan keuangan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan Pemerintah Daerah.

---

This study aims to analyze the determinants and impacts of the quality of local government financial reporting (LKPD), in particular, the effect of audit findings and follow-up audit recommendations on the quality of LKPD and the influence of the quality of LKPD on the quality of public services and stakeholder decisions both in investing, paying local taxes and re-electing incumbents. This research was conducted at district/municipal governments throughout Indonesia, using 2016 data for the main test and 2014-2016 data for sensitivity testing.

Related to the determinants of the quality of the LKPD, the results of this study indicate that the audit findings have a negative effect on the quality of the LKPD, while the follow-up to the audit recommendations has a positive effect on the quality of the LKPD. Meanwhile, related to the impact on the quality of LKPD, the results of this study indicate that in addition to having a positive effect on the quality of public services, the quality of LKPD is also found to have a positive effect on stakeholder decisions, especially in investing and paying local taxes. There was no significant effect on the quality of the LKPD on the decision of the local community to re-elect the incumbent.

The results of this study have implications for the importance to improve the quality of LKPD for local governments, which are not only expected to achieve accountability, but also to increase the usefulness of financial reporting for improving the quality of public services and decision making for local government stakeholders."

"Penelitian ini merupakan sebuah analisis terhadap teks berita politik seputar Pilkada Serentak 2015 yang membahas kandidat kepala daerah perempuan. Metode yang digunakan untuk menganalisis teks berita adalah semiotika, dan difokuskan pada bagaimana harian Kompas dan Koran Tempo merepresentasikan politisi perempuan dalam berita politik. Semiotika yang digunakan adalah metodologi semiotika Roland Barthes yakni lima kode pokok untuk menggali mitos dalam narasi literatur. Kerangka konseptual Cultural Studies dan Media Marxist digunakan untuk mengkritisi kultur patriarki yang tercermin dalam bahasa-bahasa yang digunakan media untuk membahas politisi perempuan. Kultur patriarki dianggap menghegemoni ruang redaksi baik pekerja media maupun komunikator massa, yang tercermin dari pemilihan kata-kata serta fakta yang dimunculkan. Masing-masing media memunculkan mitos tersendiri atas perempuan di ranah politik, khususnya yang maju sebagai kandidat kepala daerah. Mitos tersebut masih menerjemahkan hegemoni ideologi patriarki ke dalam bahasa pemberitaan, walaupun dengan derajat yang berbeda.

---

This research aims to provide analysis about women candidates on 2015 local elections in political news texts. Semiotics method is applied to analyse news, and I focused the research on how Kompas and Koran Tempo are representing women politicians in political news. On this research, I used Roland Barthes’s semiotic; five major codes to reveal myths on narrative literaturs. Cultural Studies and Media-Marxist as the conceptual framework to criticize patriarchy culture that implies on languages to represent women politician in media. Patriarchy culture is considered as hegemony in redactional spaces, either media workers or mass communicators. This hegemony is mirrored from words and facts that chosen into women politician’s narrative news. Each media brings out their own myths upon women on politics, especially whom run for office in 2015 local election. Both media have myths that translated patriarchy ideology hegemony, despite on different levels. The level can be interpretatively measured by different style of narrative  and language explication.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat pengungkapan Integrated Reporting terhadap konsekuensi ekonomis, baik dari sisi konsekuensi pasar, maupun konsekuensi riil. Konsekuensi pasar dilihat dari ukuran likuiditas saham dan Tobins Q, sedangkan konsekuensi riil akan dilihat dari realisasi arus kas operasi secara ex-post. Penelitian ini juga ingin membuktikan apakah pengaruh tingkat pengungkapan Integrated Reporting terhadap konsekuensi ekonomis akan lebih besar pada perusahaan yang melaporkan Integrated Reporting secara voluntary dibandingkan yang melaporkan Integrated Reporting secara mandatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan Integrated Reporting yang lebih tinggi akanmemiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi dan nilai Tobins Q yang lebih rendah. Sedangkan pada konsekuensi riil, perusahaan dengan tingkat pengungkapan Integrated Reporting lebih tinggi akan memiliki realisasi arus kas operasi secaraex-post yang lebih tinggi. Selanjutnya pengaruh tingkat pengungkapan Integrated Reporting terhadap Tobins Q akan lebih besar pada perusahaan yang melaporkan Integrated Reporting secara voluntary jika dibandingkan yang melaporkanIntegrated Reporting secara mandatory.

---

ABSTRACTThis study aims to provide empirical evidence that there is a positiverelationship between the disclosure levels of the Integrated Reporting on economic consequences, both in terms of market consequences and real consequences. Market consequences are measured using stock liquidity and Tobins Q, while the real consequences are measured using ex-post realized operating cash flow. This study also aims to prove whether the influence of Integrated Reporting disclosurelevels on economic consequences will be greater for companies that report Integrated Reporting voluntarily than report Integrated Reporting mandatorily. The results show that companies with higher disclosure levels Integrated Reporting will have a higher level of liquidity but lower Tobins Q. Whereas in the real consequence, companies with higher Integrated Reporting disclosure levels will have a higher ex-post realized operating cash flow. Furthermore, the effect of Integrated Reporting disclosure levels on Tobins Q will be greater for companiesthat report Integrated Reporting voluntarily than report Integrated Reporting mandatorily."