Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Qatar dalam mendukung Ikhwanul Muslimin menimbulkan krisis di kawasan Teluk. Sebelumnya, Arab Saudi dan anggota GCC (Gulf Cooperation Council) lainnya sepakat dalam Riyadh agreement untuk menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi terlarang. Namun, pada 2017 Qatar kembali untuk tidak mengindahkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Akibatnya, anggota-anggota GCC seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain menarik duta besarnya dari Qatar serta memblokade jalur baik darat, laut, dan udara. Blokade tersebut tentunya memiliki dampak pada Qatar terutama pada ekspor-impor, penerbangan, dan perbankan. Tesis ini menjawab mengenai mengapa Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin dan menjelaskan jaringan Ikhwanul Muslimin dalam geopolitik Timur Tengah. Dalam menjawab penelitian, tesis ini menggunakan Analisis kebijakan luar negeri sebagai pisau analisis. Teori ini menjelaskan alasan dibalik kebijakan Qatar yang lebih memilih Ikhwanul Muslimin dibandingkan Arab Saudi dan aliansinya. Terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kebijakan Qatar dalam mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin.

---

Qatar’s foreign policy of supporting the Muslim Brotherhood Organization resulted in a crisis in Gulf Region. Previously, Saudi Arabia and members of the GCC (Gulf Cooperation Council) had agreed in Riyadh Agreement to set the Muslim Brotherhood organization as forbidden. Nevertheless, in 2017 Qatar disobey the agreement have been signed together. As a result, GCC members like Saudi Arabia, Uni Arab Emirate, and Bahrain called their ambassadors from Qatar and blocked Qatar from land, sea, and airspace. This blockade has an impact on Qatar, especially in the export-imports sector, aviation sector, and banking sector. This Thesis will answer the questions about Qatar’s motive for supporting the Muslim Brotherhood organization and Muslim Brotherhood networks in the Middle East. This Thesis uses foreign policy analysis as a theoretical tool. Foreign policy analysis will explain Qatar’s foreign policy which chooses Muslim Brotherhood over Saudi Arabia and its gulf alliance. There are external factors and internal factors that influence Qatar’s foreign policy for supporting the Muslim Brotherhood organization."

"Embargo Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar pada 5 Juni 2017 telah merugikan pihak Qatar dan memecah stabilitas GCC'. 'Terlibatnya Iran dan Turki di sisi Qatar membuat perpecahan GCC tidak dapat dihindari. Krisis ini sejatinya dipicu oleh anggapan Arab Saudi bahwa Qatar telah mendukung gerakan teroris yang membuat Arab Saudi mengundang seluruh negara GCC untuk memblokade Qatar, namun diantara negara-negara Teluk, Kuwait adalah satu-satunya negara yang menolak embargo tersebut dan memilih netral, bahkan memediasi krisis. Alasan penolakan Kuwait atas embargo Arab Saudi dan kepentingan Kuwait atas krisis akan dianalisis menggunakan teori neorealisme dan konsep hedging. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis. Menurut neorealist, netralitas dan mediasi Kuwait dalam krisis Teluk 2017 karena Kuwait ingin “survive” di GCC dan kawasan, mengingat ketrelibatkan Iran di sisi Qatar sedangkan Kuwait tidak ingin berkonflik dengan Iran. Berdasarkan strategi 'hedging', Kuwait melakukan 'indirect balancing' terhadap Arab Saudi seperti menolak pakta keamanan GCC 1981, menolak mengirim pasukan ke Bahrain 2011, dan menantang Saudi mengembangkan zona ekonomi di lima pulau yang melibatkan kehadiran Iran. Kuwait juga melakukan 'engagement' terhadap Qatar dengan memediasi krisis di Qatar pada 2014 dan 2017.

---

The Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain and Egypt embargoes against Qatar on June 5, 2017 have harmed the Qatari side and have broken the stability of the GCC. The involvement of Iran and Turkey on the Qatari side has made GCC fragments unavoidable. This crisis was actually triggered by Saudi Arabia's perception that Qatar had supported a terrorist movement that made Saudi Arabia invite all GCC countries to blockade Qatar, but among the Gulf countries, Kuwait is the only country that rejects the embargo and chooses neutral, even mediating the crisis.The reasons for Kuwait's rejection of the Saudi Arabian embargo and Kuwait's interest in the crisis will be analyzed using the theory of neorealism and hedging concepts.

This writing uses a qualitative approach with descriptive-analytical analysis. The neorealist, neutrality and mediation of Kuwait in the 2017 Gulf crisis because Kuwait wants to "survive" in the GCC and the region, given Iran's involvement on the Qatar side while Kuwait does not want to conflict with Iran. Based on the hedging strategy, Kuwait undertakes indirect balancing of Saudi Arabia such as rejecting a security pact GCC 1981, refused send troops to Bahrain 2011, and challenge the Saudis to develop economic zones on five islands involving Iran's presence. Kuwait also engaged Qatar with mediating the crisis in Qatar in 2014 and 2017."

"Peran Qatar sebagai mediator regional merupakan langkah untuk menciptakan persona politik yang independen. Sebagai mediator, Qatar menunjukkan kebijakan politik luar negeri yang terbuka. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan hubungan diplomatik dengan aktor non-negara dan negara-negara di Timur Tengah, termasuk Afghanistan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menelaah kebijakan luar negeri yang diimplementasikan Qatar dengan negara-negara maupun aktor non-negara yang terlibat dalam konflik Afghanistan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Qatar menjadi mediator dalam konflik Afghanistan guna memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan meningkatkan pengaruh maupun posisi di tingkat regional dan global. Berdasarkan teori realisme, dalam mencapai tujuannya Qatar melakukan mediasi konflik terhadap negara-negara yang berpotensi memberikan ancaman terhadap keamanan nasional, regional dan global. Dari penelitian juga terlihat bahwa Qatar sangat rasional dalam proses pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan luar negeri tersebut mempertimbangkan manfaat, biaya dan keuntungan yang maksimal. Bentuk implementasi dari kebijakan luar negeri yang diambil Qatar tercermin di era Hamad bin Khalifa al Thani maupun Tamim bin Hamad Khalifa al Thani. Kedua tokoh tersebut menggunakan diplomasi dari sisi sosial, ekonomi dan politik, serta budaya dalam menghilangkan konflik di Afghanistan. Kebijakan luar negeri Qatar di bawah kepemimpinan Hamad bin Al Thani dan Tamim bin Hamad Al Thani telah membawa perubahan. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengantisipasi potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional dan instabilitas kawasan. 

---

Qatar's role as a regional mediator is a step towards creating an independent political persona. As a mediator, Qatar showing an open foreign policy. This is done to develop diplomatic relations with non-state actors and countries in the Middle East, including Afghanistan. This research is using a case study approach to examine the foreign policy implemented by Qatar with countries and non-state actors involved in the Afghanistan conflict. The results of this study indicate that Qatar became a mediator in the Afghanistan conflict in order to fight for their national interests and increase influence and position at the regional and global levels. Based on the theory of realism, in achieving its goals Qatar mediates conflicts against countries that have the potential to pose a threat to national, regional and global security. The research also shows that Qatar is very rational in the policy-making process. This foreign policy decision considers maximum benefits, costs and profits. The form of implementation of foreign policy adopted by Qatar is reflected in the era of Hamad bin Khalifa al Thani and Tamim bin Hamad Khalifa al Thani. The two figures used diplomacy from a social, economic and political perspective, as well as culture in eliminating conflict in Afghanistan. Qatar's foreign policy under the leadership of Hamad bin Al Thani and Tamim bin Hamad Al Thani has brought about a change. This is done to anticipate all potential threats that could disrupt national security and regional instability."

"Tesis ini membahas tentang Analisis Framing pemberitaan Al-Jazeera mengenai kebijakan luar negeri Qatar terhadap Mesir di masa Arab spring 2011. Penelitian ini ingin menjawab dua permasalahan. Pertama, perihal bagaimana Al-Jazeera memberitakan Arab spring 2011 di Mesir. Kedua, Perihal keterkaitan pemberitaan Al-Jazeera dengan kebijakan luar negeri Qatar terhadap Mesir di masa Arab spring 2011. Ada dua teori yang digunakan untuk mengkaji, yaitu teori framing milik Pan dan Kosicki, serta teori peran media dalam kebijakan luar negeri milik Naveh. Adapun metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan studi pustaka library research dan wawancara. Tesis ini menemukan bahwa Al-Jazeera memberitakan Arab spring 2011 di Mesir lebih cenderung pro revolusi dan mencitrakan buruk kepada rezim Husni Mubarak dari hasil pemberitaan selama masa revolusi, baik dari segi bahasa, retorika, dan gambar yang dicantumkan. Hasil dari pemberitaan itu turut mempengaruhi kebijakan luar negeri Qatar atas Mesir pasca revolusi dengan mengirimkan bantuan baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung.

---

This thesis discusses about Framing Analysis of Al Jazeera Coverage About Qatar Foreign Policy Toward Egypt in Arab Spring 2011. The research intends to answer two research questions. First, how did Al Jazeera report about Arab Spring 2011 in Egypt Second, how was role of Al ndash Jazeera in Qatar foreign policy decision making process to Egypt in Arab Spring 2011 There are two theories which are used in analysis, which are framing theory of Pan and Kosicki, then the theory of role of media in foreign policy of Naveh. Researcher uses descriptive analysis approach of qualitative method of analysis, collection of data is by using library research and interview. This thesis found that Al Jazeera rsquo s report of Egypt Arab Spring 2011 preffered on revolution and created bad image of Hosni Mubarak regime. It is concluded from all of Al Jazeera news during Arab Spring, from its language, rhetoric and also from the picture attached. Al Jazeera news also influenced Qatar foreign policy to Egypt after the revolution both direct or indirectly."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang dinamika kebijakan luar negeri Mesir terhadap Israel pasca pemerintahan Hosni Mubarak Tahun 2011-2018. Pasca Mubarak, Mesir berupaya meningkatkan power dalam lingkup regional, khususnya hubungan bilateral dengan Israel, posisi yang ditunjukkan oleh Mesir lebih banyak berfokus pada keberlanjutan perjanjian camp david, masalah keamanan di perbatasan wilayah Sinai, dan konflik Palestina-Israel. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis teori, yaitu rational model dan the decision-making model untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Mesir. Dinamika yang terjadi dalam hubungan kedua negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Mesir. Dari faktor internal Mesir dipengaruhi oleh struktur pengambil kebijakan, kondisi politik dalam negeri, serta kondisi ekonomi dan militer. Sementara faktor eksternal dipengaruhi oleh adanya hubungan Mesir dengan negara-negara lain. Adanya hubungan tersebut disebabkan oleh faktor kepentingan nasional yang dimiliki oleh kedua belah pihak.Kata Kunci; Kebijakan Luar Negeri, Mesir, Israel, Perjanjian Camp David.

---

ABSTRACTAbstractThis research discusses the dynamics of the Egyptian foreign policy towards Israel after Hosni Mubarak Administration from 2011 2018. Post Mubarak Egypt attempts to increase its power within the regional scope, particularly its bilateral relations with Israel. The Egyptian positions indicate more focus on the sustainability of Camp David Accord, security issues in the border region of Sinai, and the Palestinian Israeli conflict. This thesis is a descriptive analysis research with qualitative approach. Using two types of theory, the rational model and the decision making model to analyze the factors affecting Egypt 39 s foreign policy. The dynamics of relations between the two countries are influenced by several factors, both internal and external. From internal factors, Egypt is influenced by the policy making structure, domestic political situations, as well as economic and military conditions. While the external factors are influenced by Egypt 39 s relations with other countries. The existence of the relations is caused by national interest factors possessed by both countries.Keywords Foreign Policy, Egypt, Israel, the Camp David Accords. "

"ABSTRAKPada tahun 2014, Indonesia memberikan bantuan luar negeri ke Fiji sebesar 1 juta Dollar Fiji atau sekitar US 528.899 yang digunakan untuk membantu Akademi Kepolisian Regional di Nasova, Suva. Namun, kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu sedang mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya suatu tujuan tertentu dari bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia ke Fiji. Berangkat dari fenomena di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berupa: ldquo;Mengapa Indonesia Memberikan Bantuan Luar Negeri ke Fiji saat kondisi perekonomiannya sedang mengalami penurunan di Tahun 2014? rdquo; Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami motif dari bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia ke Fiji pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah motif bantuan luar negeri milik Lancaster 2007 dan Riddel 2007 . Penelitian ini menunjukkan bahwa motif politik lebih dominan dalam pemberian bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia ke Fiji pada tahun 2014. Tujuan politik tersebut adalah menjadikan Fiji sebagai hub untuk mendapatkan akses ke negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan lainnya. Akses ini dibutuhkan oleh Indonesia untuk menghentikan dukungan internasional dari negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan terhadap gerakan separatisme di Papua Barat.

---

ABSTRACTIn 2014, Indonesia gave a foreign aid to Fiji with total 1 million Fiji Dollars or around 528,899 US Dollars. This had been used to help the Regional Police Academy at Nasova, Suva. However during that time, Indonesia rsquo s economic situation was declining. This indicates that there is a certain motive or interest behind Indonesia rsquo s foreign aid to Fiji. Based on that certain phenomenon, the researcher formulates a research question as follows ldquo Why Indonesia gave a foreign aid to Fiji when Indonesia rsquo s economic situation was declining in 2014 rdquo The purpose of this research is to understand the motives behind the foreign aid given by Indonesia to Fiji in 2014. This research uses qualitative research methods, with the data collecting in form of literature review. This research uses the Theory of Foreign Aid motives by Lancaster 2007 and Riddel 2007 . This research shows that the political motives are more dominant in foreign aid that was given by Indonesia to Fiji in 2014. The political purpose is to use Fiji as a hub to get access to other countries in the South Pacific region. This access is needed by Indonesia to stop the international support from the South Pacific region countries with regard to the separatism movement in West Papua."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis motif bantuan luar negeri Indonesia ke Timor Leste periode 2010-2016. Analisis ini penting dilakukan mengingat Indonesia mendistribusikan bantuan terbesar ke Timor Leste pada periode tersebut. Besarnya bantuan tersebut kontradiktif dengan beberapa realita, pertama Timor Leste telah menerima bantuan yang besar dari donor internasional, mencapai 227 juta Dolar Amerika Serikat atau setara dengan 23 APBN negara tersebut. Kemudian, dari segi relasi internasional, Timor Leste hanya menempati konsentris kedua hubungan luar negeri Indonesia setelah negara-negara ASEAN, dan di saat yang sama Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi serta peningkatan defisit anggaran. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data, studi literatur dan wawancara mendalam yang didukung oleh konsep bantuan luar negeri sebagai alat analisis. Konsep ini mengasumsikan bahwa bantuan tidak bebas dari motif. Berdasarkan analisis yang dilakukan studi ini menemukan bahwa ada tiga motif yang mendasari pemberian bantuan Indonesia ke Timor Leste, pertama motif politik-keamanan untuk menjaga kedaulatan dan citra Indonesia dari segala potensi ancaman instabilitas politik dan keamanan Timor Leste. Kedua yaitu motif ekonomi-komersial untuk peningkatan eksistensi ekonomi Indonesia di Timor Leste dengan ekspansi perdagangan dan investasi. Ketiga, motif sosial-budaya untuk menjaga dan memperkuat interaksi sosial yang positif antar kedua masyarakat dengan mendukung eksistensi identitas ke-Indonesian. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa motif politik-keamanan merupakan motif paling dominan dalam distribusi bantuan Indonesia ke Timor Leste sebagai upaya Indonesia untuk mempertahankan pengaruh influence di Timor Leste, walaupun negara tersebut sudah berpisah dari Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis analyses the motives of Indonesia rsquo s foreign aid to Timor Leste during 2010 2016. This analysis is important to be done, considering that Indonesia distributes biggest aid to Timor Leste during that period. This contradicts with some facts, first Timor Leste has received big amount of aid from international donor during that period, 227 million USD that equal 23 its national budget. Second, in terms of Indonesia rsquo s international relation, Timor Leste is positioned as second circle after ASEAN countries, at the same time Indonesia experienced an economic slowdown and the increasing of budget deficit. This study uses qualitative methodology with data collecting method literature review and in depth interview supported by foreign aid concept as a tool of analyses. This concept assume that aid is not avoid of motives. Based on the analyses of this study found three motives as a basis of Indonesia rsquo s foreign aid to Timor Leste. First, security political motive to preserve Indonesia rsquo s sovereignty and image form any potential threat causing political security instability in Timor Leste. Second, economic motive to improve Indonesia rsquo s economic presence by the expansion of trade and investment. Third, social cultural motive to preserve and embolden positive social interaction among the two society by supporting Indonesia rsquo s existence. Overall, we can conclude security political motive as the most dominant factor in Indonesia rsquo s aid distribution to Timor Leste as part of Indonesia effort to maintain its influence in Timor Leste, even thought that country seceded from Indonesia."

"Dinamika politik Timur Tengah menjadi semakin dinamis sejak kehadiran Qatar di arena politik kawasan dan global terutama ketika Qatar memainkan peran diplomatiknya yang pragmatis dalam merespon setiap peristiwa politik baik di regional maupun internasional. Sebagai negara terkaya di Timur Tengah, Qatar secara pengaruh telah mampu bersaing dengan pesaing besarnya di Teluk yaitu Arab Saudi dan Iran. Posisi ini membuat Qatar mempunyai kesempatan besar untuk tampil lebih kuat di arena geopolitik Teluk dan bahkan di tingkat global terutama dalam merespon diskursus Indo Pasifik yang sedang massive dikampanyekan Amerika Serikat dan aliansi strategisnya. Sebagaimana pandangan para analis politik, Indo-Pasifik dipandang sebagai strategi baru untuk menghadang kebangkitan Tiongkok. Kehadiran Indo Pasifik juga telah mengubah peta baru di dalam hubungan antar negara di dunia. Belt and Road Initiative yang menjadi proyek raksasa Tiongkok juga semakin kuat didorong oleh pemerintah Tiongkok ke banyak negara di dunia. Merespon situasi tersebut, Qatar menunjukan kecerdasannya melalui model kebijakan luar negeri yang pragmatis, melakukan balance of power dengan melakukan kebijakan diplomasi dengan dua raksasa tersebut demi menjaga kepentingan nasionalnya. Sumber daya alam LNG yang dimiliki Qatar secara signifikan telah menjadikan Qatar mempunyai kepercayaan diri yang besar untuk mengubah dirinya menjadi negara berpengaruh dan dibutuhkan oleh negara lain. Bahkan Qatar juga mempunyai alat propaganda yang efektif dan massive yaitu media Al-Jazeera yang terbukti berhasil menguatkan posisi dan citranya di mata dunia.

---

The political dynamics of the Middle East become increasingly dynamic since Qatar's presence in the regional and global political arena, especially when Qatar played a pragmatic diplomatic role in responding to every political event both regionally and internationally. As the richest country in the Middle East, Qatar is influentially able to compete with its major competitors in the Gulf, namely Saudi Arabia and Iran. This position gives Qatar a great opportunity to appear stronger in the Gulf geopolitical arena and even at the global level, especially in responding to the Indo-Pacific discourse which is being massively campaigned by the United States and its strategic alliances. As seen by many political analysts, Indo-Pacific assumed as a new strategy to counter the rise of China. The presence of Indo Pacific is also changing a new map in countries relations in the world. The Belt and Road Initiative, which is China's giant project, is also increasingly being pushed by the Chinese government to many countries in the world. Responding to this situation, Qatar showed its intelligence way through a pragmatic foreign policy model, carrying out a balance of power by carrying out a policy of diplomacy with the two giants in order to safeguard its national interests. Qatar's LNG natural resources have significantly made Qatar have great confidence to turn itself into an influential country and be needed by other countries. Even Qatar also has an effective and massive propaganda tool, namely the Al-Jazeera media which has proven successful in strengthening its position and image in the eyes of the world."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh sengketa Pulau Sipadan-Ligitan merupakan persoalan konflik yang bermuara dari persengketaan dua negara yaitu antara Indonesia dan Malaysia terhadap suatu wilayah yang mana klaim terhadap wilayah tersebut dilandasi oleh tujuan memperoleh keuntungan dan penguatan negara melalui penambahan wilayah. Indonesia dan Malaysia menghadapi sengketa wilayah selama 33 tahun, yakni sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2002. Pada bulan Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan untuk memberikan hak kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan kepada Malaysia.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, teori kebijakan politik luar negeri dan teori geopolitik. Tesis ini lebih menekankan pada teori kebijakan politik luar negeri Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menerapkan pula metode historis dan analisis interpretatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang terkait dengan pokok permasalahan baik berupa buku, surat kabar, majalah, website dan sebagainya yang dikumpulkan dan diolah berdasarkan klasifikasi masalahnya. Data-data yang mendukung penelitian ini akan dikonseptualisasikan, digenerelasikan, dan dianalisis dengan menggunakan kerangka pemikiran yang ada.Perundingan bilateral ditempuh sebagai upaya penyelesaian melalui jalur politik diplomasi, menjadi tidak efektif ketika Indonesia dan Malaysia memiliki tujuan yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Ketidakefektifan dan kebuntuan perundingan bilateral ini membuka jalan bagi penyelesaian melalui jalur hukum melalui Mahkamah Internasional (International Court Justice).Penyelesaian sengketa ini ke Mahkamah Internasional (International Court Justice) adalah jalan damai yang ditempuh oleh kedua negara untuk menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan-Ligitan yang sudah cukup lama. Kegagalan formulasi kebijakan Pemerintah Indonesia mengakibatkan lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dan banyaknya wilayah perbatasan yang dimiliki Indonesia, ke depan harus mampu dikelola tidak hanya melalui pendekatan pertahanan dan keamanan namun juga menggunakan pendekatan pembangunan ekonomi wilayah perbatasan.

---

This thesis are directed by dispute on the Sipadan-Ligitan islands was a conflict derived from dispute between two countries, there are Indonesia and Malaysia over the territory, in which the claim on the territory was based on the intention of gaining benefits and nation reinforcement through territorial extension. Indonesia and Malaysia faced this territorial dispute for 33 years, since year 1969 up to year 2002. In December 2002, the International Court Justice decided to give the ownership right of the Sipadan -Ligitan islands to Malaysia.As the theoritical basis, this research used public policy theory, foreign policy theory and geopolitical theory. This thesis more press up that Indonesian foreign policy theory. The method of data collection used in this research was the library research method. This research, the researcher also used equipment for collecting the documentation data by searching for data about items or variables related to the main problems from books, newspaper, magazine, websites and the others. The data that supported the research was conceptualized, generalized and analyzed using the available frameworks.The bilateral negotiation taken as an effort to settle problem through diplomatic course became uneffective when both Indonesia and Malaysia had an opposing intention that could not be compromised. The uneffectiveness and dead lock of the bilateral negotiation had given way to the settlement of the dispute through the law course by the International Court Justice. The settlement to International Court Justice was a peace way taken by both countries to solve their long term problem Sipadan-Ligitan islands. The failed of formulating policy Indonesian Government resulting the release Sipadan- Ligitan islands. Indonesia is archipilagic countries and has many territorial border that, in the future, should be good managed, not only through defense and security approaches but also through those of economics development of the territories."

"Media massa telah menjadi salah satu aktor domestik yang pengaruhnya diperhitungkan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk melihat sejauh mana media massa berperan dalam memengaruhi kebijakan luar negeri. Selain itu, media massa dalam kebijakan luar negeri juga dilihat dalam kaitannya dengan opini publik. Namun, kajian mengenai media massa dalam kebijakan luar negeri dianggap stagnan dan Amerika-sentris. Dengan demikian, tulisan ini berusaha memetakan literatur-literatur yang membahas media massa dalam kebijakan luar negeri dari awal kemunculan kajian di tahun 1963 hingga 2022. Tinjauan ini menggunakan metode taksonomi dalam meneliti 41 literatur akademik yang terbagi atas tiga tema utama: (1) konseptualisasi, (2) ragam perspektif, dan (3) isu-isu bahasan dalam literatur media massa dalam kebijakan luar negeri. Berdasarkan tinjauan tersebut, perdebatan masih berlangsung mengenai sejauh mana media massa dapat berpengaruh dalam mengubah arah kebijakan luar negeri suatu negara. Selain itu, ditemukan juga beberapa kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan media massa menjadi salah satu aktor aktif yang membentuk kebijakan. Opini publik juga dilihat sebagai aspek penting dalam menghubungkan media massa dan kebijakan luar negeri, meskipun hubungan yang lebih langsung juga tidak mustahil.

---

Mass media has become one of the subnational actors whose influence is taken into account in the foreign policy decision-making. In its development, there are several approaches used to see the extent to which the mass media plays a role in influencing foreign policy. Apart from that, the mass media in foreign policy is also seen in terms of public opinion. However, the study of the mass media in foreign policy is considered stagnant and United States-centric. Thus, this paper attempts to compare the literature discussing mass media in foreign policy from the dawn of the study in 1963 to 2022. This review uses a taxonomic method in examining 41 academic literature which is divided into three main themes: (1) concepualization, (2) various perspectives, and (3) issues discussed in the literature of mass media in foreign policy. Based on this review, the debate is still ongoing regarding the extent to which the mass media can be influential in changing the direction of foreign policy. In addition, there are also certain conditions that allow the mass media to become one of the active actors that shape policy. Public opinion is also seen as an important aspect of linking the mass media and foreign policy, although a more direct link is also likely."