Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai tugas untuk melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung Pemerintah dalam menghimpun dana guna membiayai pembangunan.Pedoman pelaksanaan tugas adalah Undang-Undang Perpajakan yang baru yaitu UU Nomor 9,10,11 dan 12 sebagai pembaharuan dari UU lama Nomor 6,7,8 dan UU PBB. Diantara ciri penting dalam UU ini sistem Self Assessesment yaitu Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.DJP tetap malakukan tugas melakukan pembinaan,pelayanan dan pengawasan. Disamping itu DJP dapat melaksanakan kegiatan intensifikasi atas data yang disampaikan (WP) melalui SPT Bulanan maupun Tahunan, dan ekstensifikasi atas data dari pihak ketiga yang tidak didapatkan secara langsung dari WP.Apabila dalam pelaksanaan intensifikasi dengan mengadakan pemeriksaan, penyidikan, dan penelitian ternyata diketahui adanya pajak yang masih harus dibayar, maka kepada WP diberikan Surat Keputusan Penetapan Pajak Tambahan Kurang Bayar berupa STP, SKPKB, SKPKBT yang harus dibayar pada waktu yang telah ditetapkan.Jika WP tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, maka terhadap WP dipatrapkan ketentuan perpajakan yang berlaku melalui Law Enforcement yaitu dengan melaksanakan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa. Ketentuan yang berlaku dalamr penagihan aktif dengar Surat Paksa ini adalah Undang Undang Nomor 19 Tahun 1959, UU. Nomor 9 Tahun 1994 yang merupakan perubahan dari UU No.6 Tahun 1983 serta seperangkat Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Keputusan/Surat Edaran Dir.Jend.Pajak yang secara keseluruhan mengatur tentang tata cara dan Jadwal Waktu pelaksanaan Penagihan Pajak.Dalam melaksanakan penagihan sering timbul conflict (reaksi kolektif) antara (WP) dengan petugas pajak (FISKUS) karena perbedaan kepentingan sehingga tunggakan pajak tidak dilunasi sebagaiman mestinya.Berdasarkan penelitian atas dokumen berupa Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak dan Laporan Kegiatan Penagihan serta penelitian di lapangan, ternyata pelaksanaan penagihan aktif dengan Surat Paksa ini tidak/belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan tunggakan pajak semakin lama semakin menumpuk.Oleh sebab itu peneliti merasa perlu untuk mengadakan analisis agar mendapat informasi yang jelas tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kendaIa/hambatan dalam palaksanaan Penagihan Aktif berada pada Tingkat Operasional, yaitu pelaksanaan penagihan lemah, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyebabnya antara Iain dari faktor Intern adalah dalam penempatan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas belum memadai dan perlu ditata kembali. Sedangkan faktor Ekstern adalah kurang tingginya kesadaran Wajib Pajak di Negara kita ini akan kewajiban perpajakannya, sehingga perlu diterapkan Law Enforcement yang yang merupakan jaminan pelaksanaan Undang-Undang.Oleh sebab itu aparat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penagihan ini seyogianya harus mempunyai pengetahuan ganda yaitu menguasai Undang-Undang Perpajakan secara keseluruhan sebagai dasar pasti dalam bertindak, berwibawa agar menimbulkan respect dari WP mengingat status mereka mewakili Pejabat Departemen Keuangan dalam melakukan tugas tersebut.Cara yang tepat antara lain, berikan mereka pendidikan dan praktek lapangan yang cukup agar mempunyai skill atau kemampuan yang cukup baik dalam penguasaan UU Perpajakan maupun ketentuan/tata cara penagihan aktif dengan Surat Paksa. Mengingat status para penagih/Juru Sita saat ini sebagai pegawai Sruktural, disarankan untuk dirubah sebagai pegawai fungsional, agar mereka dapat mengembangkan diri dalam tugas penagihan, karena tugas fungsional adalah salah satu cara dalam mencapai target yang ingin dicapai.Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa ini bila dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu dapat membuat Wajib Pajak JERA untuk mengulang kesalahannya, karena pengumuman lelang melalui media cetak dan penjualan harta Wajib Pajak secara Lelang dimuka umum dapat menimbulkan rasa malu terhadap masyarakat khususnya mitra usahanya, ditambah lagi dengan sanksi/bunga keterlambatan membayar yang cukup memberatkan Wajib Pajak tersebut. Sehingga pada akhirnya diharapkan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan perundang undangan yang berlaku."

"During the last three years, the tax amount collected formed an continuing rising contribution to the state revenues. Contributing 70.4 % in 2002, 70.8 % in 2003, and 77.8% in 2004 for the State Budget. Contrary, other revenues contributed less to the State Budget, 29.6 % in 2002, 22 % in 2004. The significant rise in tax revenues during the successive years and particularly the last 3 years may still increase. Such is indicated by the increasing amount of unpaid taxes, whereas taxes are a lasting source of income which can be increased.In line with the overall State Policy for 1999-2004, ordering a tax increase under more as the source of the nation's revenues. The policy has shown an adequately significant rise in tax revenues but still facing many problems in the form of unpaid taxes. The government has worked hard to collect unpaid taxes by applying new regulations and policies to reduce the amount of unpaid taxes.The main problem reviewed in this survey is to see whether enforced tax collecting can indeed reduce the amount of unpaid taxes. The tax bureau for big taxpayers is investigated to see whether they were really able to reduce the amount of unpaid taxes. The investigation made use of available records to find out the results obtained through enforced collection and liquidation of unpaid taxes. A qualitative approach was used by making a conclusion from secondary documents and reports, while a qualitative approach was used to apply technique of correlation, the Pearson Product Moment.The investigations indicated liquidated unpaid taxes of big taxpayers during 2002-2004 being 21.61 %, 30.54 % and 34.55 %. While the result is significant, it is however less significant compared with the liquidation of unpaid taxes on a national scale in the same period of 40.73 %, 32.15 %. lt means that liquidation of unpaid taxes from big taxpayers is always less than the liquidation of unpaid taxes on a national scale. lt means that the enforce collection of unpaid taxes from big taxpayers must be improved. The hypothetical shows a calculated value 2.353. Where the calculated value is higher if compared with the value indicated in the table, it means that it should he rejected and an alternative hypothesis. So the enforced collection of unpaid taxes has visible result in reducing the amount of unpaid taxes.The Tax Bureau should be recommended to apply enforced tax collection even with detention of uncooperative tax payers where the survey shows that enforced tax collection has had visible result and that eventual detention of uncooperative taxpayers may become a real deterrent where it is so far not applied, and the Tax Bureau should reorganize and stricter control its personnel for better results under the prevailing regulations."

"Pembaharuan system perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan tax reform, yang didalamnya terdapat pemberlakuan sistem Self Assesment, yaitu memberi keleluasaan bagi Wajib Pajak untuk membayar dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Namun bagaimana jika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya baik karena ketidakpatuhan dalam sistem perpajakan maupun faktor-faktor lainnya. Skripsi ini membahas tentang implementasi penagihan pajak oleh fiskus di KPP Pratama Cikarang Utara, serta kendala apa saja yang dihadapi, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh fiskus untuk mengatasi kendala tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mengambil KPP Pratama Cikarang Utara sebagai site penelitian. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penagihan aktif memberikan peran yang sangat signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak atas surat ketetapan yang terbit selama tahun 2009. Terkait dengan realisasi pencairan tunggakan pajak secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak tahun 2009 belum efektif karena hanya terealisasi sebesar 49,95 %.Hal tersebut dikarenakan ditemukannya beberapa kendala antara lainSeksi Penagihan KPP Pratama Cikarang Utara belum memiliki Sumber Daya Manusia yang belum memadai terutama terkait dengan Jurusita Pajak, wajib pajak yang sudah tidak terdaftar, kesadaran yang rendah dari wajib pajak, dan terakhir sarana kerja yang kurang memadai.

---

Renewal of the national taxation system or better known as tax reform, which is the application of Self Assessment system, which provide flexibility for taxpayers to pay for their own reporting and tax obligations. But what if the taxpayer can not do the tax compliance that caused by the tax system or other factors. This paper discusses the implementation of tax collection by tax authorities in KPP Pratama Cikarang Utara, as well as any obstacles encountered, and what is being done by the tax authorities to overcome these obstacles. The approach used in this study is a qualitative research design with descriptive and took the KPP Pratama Cikarang Utara as the site of research.

The results of this study found that the active collection provides a very significant role to the disbursement of delinquent taxes on an assessment published in 2009. disbursements associated with the realization of the overall tax arrears can be concluded that the active collection action as an effort to melt the tax arrears in 2009 not effective because it only realized by 49.95%. That is caused by several obstacles such as KPP Pratama Cikarang Utara not have Human Resources that adequate especially for the bailiff of the tax collection, a taxpayer who is not registered, low awareness of the taxpayer, and the last working facilities inadequate. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Faktor yang diteliti yaitu kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif dengan mengambil objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data-data sekunder. Penelitian melibatkan sampel sebanyak 176 wajib pajak. Analisis data menggunakan statistik inferensial, meliputi koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t, uji F dan regresi. Perhitungan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak. Kualitas penetapan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,407, koefisien determinasi 16,5%, t hitung (5,869) > t tabel (1,645) dan persamaan regresi Ŷ = 11,908 + 11,746X1. Tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,446, koefisien determinasi 19,9%, t hitung (6,572) > t tabel (1,645), dan persamaan regresi Ŷ = 40,744 + 1,709X2.Kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,548, koefisien determinasi 30%, F hitung (37,054) > F tabel (3,05), dan persamaan regresi Ŷ = 4,778 + 9,405X1 + 1,440X2.Berdasarkan temuan tersebut, maka kualitas penetapan perlu ditingkatkan dengan meningkatkan efektifitas pemeriksasan agar dalam memutuskan suatu penetapan benar-benar memiliki kualitas yang baik dan konsisten. Kegiatan pemeriksaan juga harus dilakukan dengan benar sesuai dengan tahapan dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan. Sementara upaya penagihan aktif harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur? prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak.

---

ABSTRACTThe purpose of the research is to analyze every factors that affect liquefaction tax arrears. The factor that has been analyze are the quality of tax assessment and active claim action, which is monitored from middle tax office in central Jakarta.Methodology that the researcher use is quantitative method by using secondary data. For the primary data, this research use 176 sample of taxpayer. The data analysis is using inferential statistic, including correlation coefficient, coefficient determinant, t test, F test, and regression. Researcher are using SPSS 13.0 version program to calculate the data and get more accurate result.The result of the research show that the quality of tax assessment and active tax arrears claim give positive impact and good significant as individual or together regarding liquefaction tax arrears. Tax assessment quality has significant effect in terms of liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,407, coefficient determinant 16,5%, t count (5,869) > t table (1,645) and regression equality Ŷ = 11,908 + 11,746X1. Active claim action also has significant impact regarding liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,446, coefficient determinant 19,9%, t count (6,572) > t table (1,645), and regression equality Ŷ = 40,744 + 1,709X2. The quality of tax assessment and active claim action together has significant collision in terms of liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,548, coefficient determinant 30%, F count (37,054) > F table (3,05), and regression equality Ŷ = 4,778 + 9,405X1 + 1,440X2.Based on the research findings, the quality of tax assessment need to improve from the effectivity of the tax investigation, therefore it can produce high quality and consistent tax assessment. Investigation activity must be done according routine and investigation procedure which is decided. At this moment, pressing an active claim effort need to be more intensive by using arranger in phases, procedures, and tax claim orientation which already decided. It is because, more intensive the tax claim action will result bigger liquefaction arrears tax."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh upaya pemungutan pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi obyek penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh upaya pemungutan pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Penelitian mengambil lokasi di Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan kuantitatif. Untuk analisis kuantitatif digunakan uji statistik: koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan: (1) jumlah pegawai pada Sudin Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan kurang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas; (2) Upaya pemungutan pajak yang dilakukan Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Selatan meliputi: pemeriksaan, penagihan, dan penyuluhan; (3) Upaya pemungutan pajak yang dilakukan Sudin Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan belum tertib administrasi; (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemeriksaan terhadap penerimaan PHR pada Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Selatan, dengan nilai koefisien korelasi (r) = 548, koefisien determinasi (R) = 0.30 (30%), dan nilai t hitung (2.780) > nilai t tabel (1.743); (5) Terdapat pengaruh positif dan signifikan penagihan terhadap penerimaan PHR pada Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Selatan, dengan nilai koefisien korelasi (r) = 498, koefisien determinasi (R) = 0.248 (24.8%), dan nilai t hitung (2.438) > nilai t tabel (1.743); dan (6) Tidak ada pengaruh positif secara signifikan penyuluhan terhadap penerimaan PHR pada Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Selatan, dengan nilai koefisien korelasi (r) = 0.365, koefisien determinasi (R) = 0.133 (13.3%), dan nilai t hitung (1.665) < nilai t tabel (1.743). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut disarankan: (1) Penambahan petugas pajak yang mempunyai kualifikasi khusus sesuai tugas atau pekerjaan di bidang perpajakan dengan mempertimbangkan volume pekerjaan yang ada pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan dengan mengacu pada target penerimaan pajak yang akan dicapai; (2) Meningkatkan intensitas dan kinerja pemeriksaan dan penagihan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak PHR pada Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakata Selatan; (3) Meningkatkan intensitas penyuluhan perpajakan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada penerimaan PHR pada Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakata Selatan; (4) Melakukan upaya tertib administrasi dalam melakukan pemungutan pajak PHR dalam hal pendaftaran wajib pajak, menyediakan surat pemberitahuan masa, penetapan pajak, penagihan pajak yang terhutang, dan penyuluhan pajak, maupun dalam menghadapi hambatan-hambatan eksternal maupun internal dalam pelaksanaan pemungutan pajak; (5) Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan diberi wewenang penuh untuk melakukan pemungutan pajak hotel di wilayah Kotamadya Jakarta selatan; dan (6) Membangun jaringan komputerisasi dengan on line system yang dapat dan mudah diakses secara ulang alik dari dan ke setiap seksi/bagian."

"Konstribusi PAD terhadap sumber-sumber pembiayaan daerah pada Daerah - Daerah Tingkat I di Indonesia relatif kecil. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan PAD dimaksud, perlu didahului dengan kegiatan pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia umumnya masih rendah. Dengan diterapkannya sistem self assessment, semua wajib pajak pada dasarnya terbuka untuk diperiksa, namun keterbatasan sumber daya yang ada pada otoritas pajak kurang memperlancar obsesi ini. Keterbatasan sumber daya yang paling utama adalah faktor pemeriksa pajak. Sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan ini telah dibentuk Tim Gabungan Dipenda DKI - BPKP dalam rangka pemeriksaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktor - faktor kemampuan pemeriksa pajak dan menganalisis sejauhmana faktor-faktor tersebut dapat mengefektifkan pemeriksaan pajak pembangunan I. Untuk mencapai efektivitas pemeriksaan, maka pemeriksaan yang dilakukan harus memenuhi standar atau pedoman pemeriksaan (Auditing Standard). Metode penelitian yang digunakan adalah survai deskriptif, dengan menganalisis variabel-variabel keahlian teknis, sikap independen dan integritas, kecermatan dan keseksamaan serta kemampuan profesional pemeriksa. Berdasarhan hasil penelitian, efektivitas pemeriksaan dapat diukur dari nilai koreksi fiskal yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, tingginya nilai koreksi fiskal memerlukan tim pemeriksaan dalam jumlah yang banyak dan waktu pemeriksaan yang memadai, pemeriksaan dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu, kelemahan pemeriksa Dipenda dalam keahlian teknis dan kurangnya independensi pemeriksa Dipenda terhadap pihak yang diperiksa dapat ditunjang oleh pemeriksa BPKP, diadakannya closing conference, serta dilakukannya review secara kritis pada setiap jenjang supervisi pemeriksaan dan adanya review dari Tim Penelaah. Jadi untuk mencapai pemeriksaan yang efektif diperlukan tim pemeriksaan dalam jumlah besar, waktu pemeriksaan yang cukup, serta diperlukan kualitas dan susunan tim pemeriksaan terpadu, terjaganya sikap independen dan integritas, melaksanakan review secara cermat dan seksama pada setiap jenjang supervisi serta pemeriksaan dilakukan secara komprehensif mengikuti program pemeriksaan yang ditetapkan. Hasil uji statistik menyimpulkan bahwa pelaksana pemeriksaan mempunyai pengaruh terhadap hasil penerimaan pajak. Untuk itu disarankan agar pemeriksa diberikan diktat di bidang pemeriksaan yang cukup, dilakukan rolling penugasan secara teratur, serta diberikan waktu pemeriksaan yang memadai disertai review kritis pada setiap jenjang supervisi pemeriksaan."

"Analysis of Seven S on The Effectiveness of Tax Collection by PKB and BBN-KB Unit of South Jakarta This research has an objective to analyze the effectiveness of tax collection by unit of PKB and BBN - KB Samsam office of South Jakarta with Seven S form, They are : strategy, structure, system, style of Leadership, Staff, Skill and Share Value.

Based on the result of conducted result has been known that the Local Income of DKI Province agency which represents the mother of unit organization of PKB and BBN - KB of South Jakarta has had strategic of collection, but the effectiveness of this strategy can not be measured yet because there is not the achievement indicator level of every program policy and the activity which has been arranged in level of collector unit.

Structure of organization has not been effective yet to collect functions run by unit of PKB and BBN-KB, such as the function of inspection was not mirrored in the structure established by Perda No. 4 year 2004 concerning The General Stipulation of Local Tax (KUPD), while the coordinator which has objective to integrate separated units in the management of local tax collection has not been conducted effectively because the tend was just internal coordination till the solution of problem which has inter work unit characteristic in collector unit level was tend to long and almost can not be solved.

The style of leadership in management of PKB collection and BBN - KB in Samsat office of South Jakarta was tend to make result oriented, there is the fulfillment of tax income target which have been established by headquarter (Dipenda). Meanwhile the number of employees is enough, but the monotonously work caused the willing to move to other unit in around of Dipenda DKI, especially at the employee who has the high-level of education background (Si above).

The education and training needed by employee to run duties has been enough, but the values developed mainly mentioned in renstra Dipenda period of 2002 until 2006 have not developed suitable with hoped specifically at cooperation and togetherness values.

There is a yap between target and income realization which is stated with negative percentage in year 2002 and year 2003 signing that in the process of conducted tax collection by Unit of PKB and BBN - KB of South Jakarta at this period of time is in obstacles, it means their performance is needed to be improved in order to be effective in conducting good collection management through Seven S Component restructure, they are : Strategy, Structure, System, Style, Staff, Skill and Share Value.

133 Pages, 15 tables + 5 pictures

List of Library : 40 books, 2 articles, 1 discussion, 2 reports, 12 regulations (year 1993 - 2004)."

"Sistim self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, namun kepercayaan tersebut sering disalahgunakan dengan melaporkan pajak terutang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga pemeriksaan masih dipandang perlu untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (law enforcement). Atas dasar itu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pajak terutang wajib pajak badan. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas merupakan pajak terutang menurut hasil pemeriksaan dan variabel tidak bebas merupakan pajak terutang menurut SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan. Data yang diteliti adalah data kuantitatif yang diperoleh dari sumber primer, berupa Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Tim Gabungan Pemeriksaan Pajak DJP-BPKP Jakarta Raya Paripurna 1 dan Jakarta Paripurna II sebanyak 88 LPP.Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan variabel bebas dan variabel tidak bebas adalah korelasi dengan menggunakan rumus "Korelasi Pangkat Spearman" (The Spearman Rank Correlation) pada taraf signifikansi a = 1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pajak terutang wajib pajak badan. Berhubung dengan kebenaran hipotesis tersebut diatas, menunjukkan bahwa pemeriksaan masih diperlukan dan perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas dan atas hasil pemeriksaan hendaknya ditindak lanjuti secara tuntas mulai dari penerbitan Surat Ketetapan hingga pelunasannya."

"Mencari sumber-sumber dana yang baru atau jenis pajak baru dalam masa reformasi ini sangat sulit dilaksanakan, pungutan baru harus disesuaikan dengan peningkatan pelayanan bagi masyarakat tidak membenani masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya.Cara yang paling aman adalah dengan mengoptimalkan pungutan pajak yang telah ada dan melaksanakan Tri Dharma Perpajakan secara optimal. Salah satu pungutan yang telah ada khususnya untuk Pajak Daerah adalah Pajak Hotel dan Restoran. Pajak Hotel dan Restoran merupakan satu pungutan pajak yang sangat potensil sehubungan dengan makin majunya usaha di DKI Jakarta, khususnya di Suku Dinas Wilayah Jakarta Pusat. Dimana derah ini merupakan daerah perkantoran dan bisnis yang telah berkembang pesat dikawasan Jakarta Pusat, maka untuk meningkatkan penerimaan dalam sektor ini sangat dibutuhkan suatu administrasi pemungutan perpajakan yang handal.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat dan sejauhmana efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Sudin Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat.Tujuan Penulisan tesis ini adalah menjelaskan pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR), menggambarkan dan menganalisis efektifitas pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dikatakan bahwa indeks upaya pencapaian realisasi penerimaan pajak terhadap potensi Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat selama 5 (tahun) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, kecuali pada tahun 2000 yang sedikit mengalami penurunan. Indeks upaya pencapaian realisasi penerimaan terhadap potensi pajak tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 0.57 dan terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 0.24. Apabila dirata-ratakan indeks upaya pencapaian realisasi penerimaan terhadap potensi pajak pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat selama 5 (lima) tahun adalah sebesar 0.32 atau 32%.Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Realisasi penerimaaan Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat dari tahun ketahun selalu melebihi dari rencana penerimaan dan rencana penerimaan selalu meningkat. Angka pertumbuhan TPI memperlihatkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat berjalan secara efektif.Adapun saran yang dianjurkan adalah tercapainya rencana penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yang dapat dilihat dari tingkat rasio TPI harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Penambahan kuantitas dan kualitas pemeriksa Pajak Hotel dan Restoran di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat sangat dibutuhkan sekali mengingat jumlah Wajib Pajak dan Potensi Pajak yang cukup besar pada wilayah Jakarta Pusat."

"Kewenangan untuk memungut Pajak Daerah di Propinsi DKI Jakarta adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Pajak Hotel Dan Restoran merupakan Pajak yang cukup potensial dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, namun penerimaannya Pajak Hotel dan Restoran masih banyak tunggakan yang harus ditagih untuk mengisi Kas Negara perlu diadakan analisis terhadap upaya dalam pelaksanaan Penagihan Pajak Hotel dan Restoran.Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas maka masalah yang akan diteliti dalam pelaksanaan penagihan Pajak Hotel dan Restoran di Propinsi DKI Jakarta dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tertundanya penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dimana dalam data primer diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti yaitu pejabat dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta melalui wawancara secara langsung pada petugas yang melaksanakan penagihan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Pusat Statistik dan dari hasil mempelajari buku-buku literatur, journal, paper, undang-undang perpajakan bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini.Dari hasil penelitian, didapat suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa kepada wajib pajak yang tergolong penunggak terbesar tidak dapat dilaksanakan karena datanya kurang lengkap.Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk dapat mencairkan tunggakan dan memperbaiki pengadministrasian pajak."