Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konstruksi media massa tentang modernisasi politik di Iran adalah bagaimana sebuah media dalam hal ini Koran kompas membangun sebuah perspektif tentang gerakan modernisasi politik di Iran pada masa Presiden Mohammad Khatami periode tahun 1997 - 2001 dan 2001 -2004.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kompas membingkai gerakan modernisasi politik Iran pada masa Presiden Mohammad Khatami dan untuk mengetahui sikap kompas terhadap konflik politik antara kubu kiri-reformis dengan kubu kanan konservatif.Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis (constructivis paradigm) dengan menggunakan metode penelitian CDA (Critical Discourse Analysis) Norman Fairlough dan Analisis framing Robert N. Ethman. Data diperoleh dari teks tajuk rencana kompas, wawancara dengan pengelola kompas, dan study literature yang relevan selanjutnya dianalisa menurut interpretasi peneliti dalam suatu kerangka pemikiran (theoritical framework) tentang modernisasi politik, analisis wacana, dan analisis framing.Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa modernisasi politik Iran pada masa Presiden Mohammad Khatami dalam frame kompas adalah menciptakan kehidupan politik yang didasarkan kepada keadilan, persamaan hak,kebebasan dan keterbukaan. Penyebabnya adalah kondisi dunia yang sedang mengalami banyak perubahan akibat krisis ekonomi dan keinginan sendiri masyarakat Iran.Konflik politik yang terjadi akibat modernisasi politik yang dilakukan oleh Mohammad Khatami disebabkan oleh kelompok kanan-konservatif yang tidak mau kekuasaan yang selama ini didominasinya diambil oleh kelompok politik baru (generasi kedua dan ketiga).Implikasi dari pembingkaian kompas terhadap modernisasi politik yang dilakukan Mohammad Khatami pada gilirannya akan melahirkan suatu bentuk pencitraan terhadap sebuah gerakan politik, apakah mendapat dukungan dari masyarakat atau tidak.

---

The construction of mass media on political modernization in Iran is now the media, Kompas newspaper is in this matter, has developed a perspective of political modernization movement in Iran during the president Mohammad Khatami period between 1997 to 2001 and 2001 to 2004.This research purposes for knowing how did Kompas make a framework of Iranian political modernization movement in Mohammad Khatami era and what was attitude of Kompas to the political conflict between a left-reform group and a right-conservative one.This work uses a constructive paradigm by the critical discourse analysis of Robert N. Ethman. The data had accepted from the editorial of Kompas, interviewing with Kompas management and its organizers and studying of relevant literatures to be analysis by researcher interpretation within theory framework of the modernization of politic, discourse analysis and framing analysis.The result of this research shows that the modernization of Iranian politic in Khatami era from Kompas point of view is creating political life which is relying of justice, equality of right, freedom and open transparency. This situation was caused by global changes as a result of economic crisis and the willingness of Iranian people themselves. However, the modernization of politic by Khatami, created a political conflict have been-caused by a right-conseniative group who didn't want their dominated power would be taken by now political group (the second and third generation).Someday, the implication of Kompas's framework to the modernization of politic which was organize by Mohammad Khatami will produce a form of image for political movement, whether supporting by society or just the opposite."

"Persoalan realitas media hingga kini masih menjadi perdebatan panjang. Media tidak hanya sekedar menghadirkan realitas berita ke hadapan publik pembacanya, melainkan juga menyertakan sejumlah penilaian atau evaluasi atas fakta berita yang dikonstruksikan dalam kemasan sikap (politik) tertentu. Hal ini tentunya tidak lepas dari kepentingan-kepentingan pers yang senantiasa dikaitkan dengan misi dan visi institusional, peran pers sebagai Iembaga ekonomi, medium dan pemroduk informasi. Dalarrl peristiwa Sidang Interpelasi Iran dengan agenda utama maminta keterangan (klarifikasi) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono PBB Nomor1747 tentang pemberlan sanksi perekonomian yang lebih luas kepada Iran, karena dianggap melakukan pengayaan uranium untuk tujuan senjata pemusnah, akan terlihat sekali bagaimana Republika, Kompas dan Jurnal Nasional mengkonstruksi berita sesuai dengan cara pandang (frame)-nya masing-masing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan frame media dalam mengkonstruksi berita seputar Sidang Interpelasi Iran, pada 10 Juli 2007. Dengan mengetahui perbedaan cara pandang (Fame) media, akan diketahui bagaimana orientasi politik media berdasarkan kepentingannya masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing, yang menekankan pada penonjolan kerangka pemikiran, perspektif, konsep, dan klaim interpretatif masing-masing media dalam rangka memaknai obyek wacana. Unit observasi yang diteliti adalah laporan utama, sebab laporan utama berisi peristiwa penting yang harus sesegera mungkin diketahui pembaca. Haail penelitian menunjukkan bahwa Republika, Kompas, dan Jurnal Nasional memiliki cara pandang (frame) yang berbeda. Republika memaknai lnterpelasi Iran tidak membuahkan hasil apapun. Langkah DPR untuk meminta keterangan Presiden SBY terkait kebijakannya mendukung Resolusi DK PBB Nomar 1747 yang sudah berlangsung selama tiga bulan lebih menjadi sia-sia. Hal itu tercermin melalui penegasan Republika bahwa Rapat lnterpelasi tidak menghasilkan keputusan Penerimaan atas penolakan dari DPR, Sebaeai koran komunitas Muslim. Republika merasa berkepentingan untuk menyuarakan aspirasi publik pembacanya yang mayoritas adalah Muslim. Kompas memaknai Interpelasi Iran sebagai ajang perdebatan antara anggota DPR yang menerima (pro) terhadap ketidakhadiran Presiden di DPR dan anngota DPR yang menolak (kontra) dan kecewa atas ketidakhadiran Presiden. Frame yang dimunculkan di hadapan khalayak adalah kontroversi diantara anggota DPR yang pro dan anggota DPR Yang kontra dengan argumen yang sama besarnya. Pendapat yang pro dan kontra ditampilkan dengan detail yang sama. Frame semacam ini menunjukkan juga bahwa Kompas nampaknya cukup berhati-hati dalam menilai peristiwa tersebut. Pihak-pihak yang berpendapat dibiarkan tanpa pemaknaan dari media bersangkutan. Sementara Jurnal Nasional mempunyai frame yang berbeda dengan Kompas dan Republika. Dalam frame Jurnal Nasional Sidang lnterpelasi Iran telah selesai karena DPR telah memahami dan menerima jawaban Presiden melalui para Menteri pada Paripurna DPR, 10 Juli 2007. Artinya, masalah Interpelasi tidak perlu dipersoalkan lagi. Persoalan realitas media massa tidaklah sesederhana yang dibayangkan Kompleksitas kerja media semakin rumit di kala berbagai kepentingan berupaya mempengaruhi atau menekan media. Kiranya lebih bermanfaat bila intern dan ekstern pers memadukan asumsi dasar paradigma strukturai dan kultural, dengan harapan memungkinkan mendorong terwujudnya pers yang independen."

"Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan Nasional yang senantiasa mengundang kontroversi sejak diluncurkan adalah kebijakan ujian nasional. Kontroversi ini salah satunya disebabkan perbedaan interpretasi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan Ujian Nasional. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ujian nasional sebagai salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Mutu pendidikan Indonesia sendiri dilaporkan berkualitas rendah. Laporan PISA tahun 2003 menyatakan siswa Indonesia berkualitas rendah dalam kemampuan Baca, matematika, dan IPA untuk rata-rata usia 15 tahun (SLTP dan SLTA). Menurut lembaga penelitian internasional ini Indonesia masih rnenduduki urutan terendah dari 41 negara di dunia.Kebijakan ujian nasional mengundang banyak protes dan kritikan. Media massa sebagai saluran informasi masyarakat turut andil dalam polemik dan kontroversi yang terjadi. Dengan pemberitaan yang dikonstruksikan oleh media, masyarakat mendapatkan gambaran mengenai kebijakan ujian nasional dari proses konstruksi realitas yang dibangun media massa dengan menggunakan strategi pengemasan berita. Penggambaran media itu dapat dilihat dari berita yang ditampilkan semisal korban ujian nasional yang tidak lulus, demo menentang ujian nasional dan ekses lain dari ujian nasional baik positif maupun negatif.Salah satu media massa yang berperan aktif dan konsisten dalam pemberitaan mengenai kebijakan ujian nasional adalah Surat Kabar Kompas. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah teks pemberitaan di surat kabar Kompas. Bentuk teks yang tersaji kepada khalayak tentunya sudah mengalami proses konstruksi sesuai dengan kebijakan media tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini berfokus pada observasi data berupa teks dan wacana pemberitaan kebijakan ujian nasional serta dilakukan wawancara mendalam dengan wartawan peliput UN dalam memperoleh gambaran produksi suatu berita. Berpijak pada paradigma konstruktivisme dan perspektif konstruksi realitas sosial dari Berger dan Luckmann juga ringkasan mengenai konstruksi realitas dari Littlejohn, penelitian ini bertujuan menggambarkan konstruksi realitas yang ditampilkan media massa dalam mewacanakan kebijakan ujian nasional.Untuk membantu membedah konstruksi yang dibangun media terhadap pemberitaan atau wacana kebijakan ujian nasional digunakan salah satu metode dari analisis wacana yaitu model analisis framing dari Pan dan Kosicki yang mempunyai perangkat struktur seperti sintaksis, skrip, tematik dan retorik.Dari hasil analisis ditemukan kecenderungan keberpihakan surat kabar Kompas terhadap pihak yang kontra terhadap ujian nasional. Dalam menentukan narasumber kompas cenderung memberikan porsi kepada partai politik tertentu dalam setiap skema beritanya. Pembingkaian terhadap ujian nasional yang dilakukan Kompas cenderung menampilkan ekses negatif dari kebijakan ujian nasional. Dalam wawancara mendalam dengan salah satu wartawan peliput ujian nasional, ditemukan sikap pribadi yang kontra terhadap kebijakan pemerintah tersebut, ditemukan pula proses pembentukan pemberitaan sehingga tersaji untuk khalayak.Penelitian ini bukan untuk menyalahkan apa yang sudah dilakukan media tersebut dan menyalahkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi hanya untuk menggambarkan proses konstruksi realitas yang dilakukan oleh media massa terhadap kebijakan ujian nasional serta untuk menemukan pola pembingkaian dan kecenderungan ideologi dibalik konstruksi realitas yang disajikannya.Hasil penelitian ini diharapkan berimplikasi praktis pada pekerjaan yang berhubungan dengan media massa diantaranya pekerjaan Public Relation, selain itu diharapkan memberikan manfaat akademik dan manfaat praktik bagi masyarakat, media dan pemerintah dalam komunikasi melalui media massa."

"Penelitian ini mencoba melihat konsistensi peranan media massa dalam mengkritisi kinerja pemerintahan yang berkuasa. Seperti diketahui, setelah jatuhnya rezim Orde Baru (Orba) kehidupan media massa mengalami perubahan drastis terutama dari segi isi teks yang disajikannya. Apa yang tabu dibicarakan pada masa Orba menjadi hal yang lumrah diperbincangkan. Penggunaan Bahasa dengan eufemismenya dimasa Orba, kini disajikan dengan hujatan oleh sebagian besar media massa. Kekritisan dan ketajaman analisis yang disampaikan media jauh dari apa yang pernah dilakukan pada masa Orba.Melalui analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini, akan dilihat bagaimana dinamika atau konsistensi media massa dalam mengkritisi kinerja pemerintahan setelah lengsernya Soeharto, Sejauh mana ideologi politik media mempengaruhi dinamika framing yang dikemas dalam berita-berita yang disajikannya dari sudut pandang ekonomi politik media.Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemberitaan tentang kinerja pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid dengan perspektif ekonomi politik. Pemberitaan yang diangkat adalah mengenai kebijakan pemerintah BJ Habibie mengenai penyelesaian masalah Timtim dan kebijakan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang akan membuka hubungan dagang dengan Israel.Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kritis dengan menerapkan analisis framing dan analisis intertekstual. Analisis framing dilakukan terhadap isi teks, dan analisis intertekstual dilakukan terhadap produksi dan konsumsi teks serta analisa terhadap praktek sosial budaya khususnya mengenai perkembangan kehidupan pers di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses produksi isi media.Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga bingkai yang digunakan Republika dalam menilai kebijakan Presiden Habibie dalam mengatasi masalah Timtim, yaitu Human Right, Universalitas dan Nasional Interest. Sedangkan dalam pemberitaan tentang kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid, Harian Republika membingkai kasus tersebut dengan : Konstitusi dan HAM, Disintegrasi dan economic Interest. Lebih lanjut di temukan bahwa, pemberitaan tentang kebijakan Presiden Habibie dikemas Harian Republika dengan memberikan positive representation dan memberikan negative representation terhadap kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid.Positif representation terhadap kebijakan Habibie dikemas Republika dengan menggunakan catchphrase; pilihan terbaik, prestasi terbaik Habibie. dan tindakan Habibie sebagai penghormatan terhadap hak rakyat Timtim. Sedangkan depiction yang digunakan adalah; keberanian Habibie, sikap kenegarawanan, dan dosa sejarah portugal. Negative Representation yang diberikan pada kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid dikemas Republika dengan menggunakan retorika yang mendelegitimasi kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid. Kebijakan ini dinilai melalui metaphora yang digunakannya seperti; basa-basi diplomatik, tindakan yang gegabah, sikap arogan pemerintah serta menyakiti hati umat. Sedangkan depiction yang digunakan antara lain; tindakan brutal, pelecehan konstitusi, hubungan RI Israel adalah hubungan yang mubazir.Lebih ekstrim lagi, jika kebijakan ini dijalankan, maka Republika memberikan consequences berupa; munculnya parlemen jalanan, tumbuhnya polarisasi dalam masyarakat, serta terganggunya hubungan dengan negara Arab lainnya. Sedangkan secara ekonomis efek yang ditimbulkan jika hubungan ini terealisasi adalah; timbulnya kerugian yang sangat besar di pihak Indonesia dan perbankan Yahudi akan memakan sebagian BUMN Indonesia.Berdasarkan analisis framing yang dilakukan terhadap teks bahwa pada masa pemerintahan Presiden BI Habibie, Republika cenderung memberi bingkai positif terhadap kebijakannya. Sedangkan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Republika memberikan bingkai negatif dan cenderung mendelegitimasi kebijakan pemerintah, terutama mengenai akan dibukanya hubungan RI - Israel.Hal ini, secara politis bisa dijalankan, bahwa antara Republika dengan BJ Habibie sebagai presiden pada waktu itu memang ada unsur kedekatan, dimana BJ Habibie adalah Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi yang melatarbelakangi lahirnya Republika. Jadi bisa dipahami apabila pembingkaian berita tentang kasus Timtim yang dibuat Republika adalah positif.Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Republika lebih bersikap kritis. Dalam kebijakan mengenai hubungan RI-Israel, Republika sangat gencar memberitakan permasalahan ini dengan mengambil bingkai mendelegitimasi kebijakan presiden. Secara politis dapat dipahami, bagaimana hubungan antara Presiden dengan Harian Republika yang kurang harmonis. Sedangkan dari segi ideologis, apa yang menjadi kebijakan Abdurrahman Wahid memang bertentangan dengan garis ideologi Republika sebagai koran yang berideologi Islam Modernis. Dalam hal ini Republika mendukung suara mayoritas masyarakat muslim yang tidak menginginkan adanya hubungan RI-Israel dalam bentuk apapun. Ini dikarenakan, Israel adalah negara yang telah sering melakukan penghinaan dan penindasan terhadap bangsa Palestina dan ingin menjadikan wilavah suci umat muslim ini sebagai wilayah kekuasaannya.Secara ekonomis, pembingkaian Republika di kedua kasus ini diharapkan dapat meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Sehingga kepercayaan mereka terhadap Indonesia kembali pulih dan secara tidak langsung akan memulihkan perekonomian Indonesia yang selanjutnya berdampak pada perkembangan industri media massa."

"Selama kampanye Pemilu 1999 umumnya media massa Indonesia mengkonstruksikan partai politik ibarat grup musik; dan menjadikan para tokohnya sebagai selebritis. Pada masa itu, koran-koran nasional menggambarkan partai politik sebagai alat pengumpul massa. Sementara fungsi parpol sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dalam kehidupan berdemokrasi tidak terlihat dalam pengkonstruksian tersebut. Menariknya, hal itu terjadi dalam kondisi dimana setiap media memiliki motivasi yang berbeda-beda, entah itu ideologis, idealis, politis, ataupun ekonomis, dalam membuat berita politik.

---

During the 1999-campaign period generally the mass media in Indonesia constructed political parties like a music group; and present the politicians acts as celebrities. At that time, national newspapers describe political parties as the instrument to harvested masses. Meanwhile the political party functions, as broker within the clearinghouse of ideas in the democratic lives didn?t appear within the political party?s discourse. In spite of the media have different interests one each other in news making the political parties, such as ideological, idealism, political, and economic or market factors."

"Peristiwa politik yang tak pernah luput dalam pemberitaan media, adalah pertarungan-pertarungan politik, melalui pemilu Iegisiatif dan pemilu presiden, pertarungan antara antara eksekutif dan Iegisiatif dalam masalah kebijakan, dan pertentangan aktor politik, baik antar partai politik maupun internal setiap partai poIitik.Daiam konteks pertarungan-pertarungan politik tersebut, berbagai organisasi media tidak berada dalam satu peran. Pandangan populer (positivistism, fungsional, liberal) yang meletakkan media massa memerankan diri sebagai wasit (umpire) melalui pemberitaan berimbang, imparsial, dan objektif, sangat sulit diwujudkan. Media menjadi bagian daripertarungan tersebut, partisan pada satu pihak yang bertarung, sehingga ambil andil dalam menentukan siapa yang Iayak untuk memenangkan pertarungan.Bagi para kandidat baik iegislatif maupun presiden, media massa menjadi saluran komunikasi utama untuk kampanye. Dalam pemilu presiden, para kandidat presiden teiah dimudahkan oieh media massa untuk memperkenalkan tentang dirinya dan mengkampanyekan program-program politiknya Berbagai macam kegiatan kampanye kandidat presiden telah memenuhi ruang pemberitaan politik media massa. Apalagi undang-undang pemilu memberi kesempatan yang Iuas kepada para kandidat untuk menggunakan media massa sebagai alat kampanye. Disini peranan media massa tidak hanya sekedar menjadi saluran dan sumber informasi tentang para kandidat untuk para pemilih, tetapi juga berfungsi sebagai pembentukan citra tertentu bagi seorang kandidat, yakni pembentukan opini publik bagi program politik yang mereka tawarkan dan pembentukan wacana politikseperti yang mereka inginkan.Berdasarkan Iatar belakang masalah tersebut, permasalahan yang ingin dikaji adalah (1) citra politik apakah yang disajikan oleh Kompas dan Media Indonesia terhadap para capres dalam teks berita? (2) faktor-faktor apakah yang mempengaruhi konstruksi citra politik para capres dalam berita oleh media? (3) kepentingan-kepentingan apakah yang mendominasi pengkonstruksian citra politik capres oleh media?Sementara itu penelitian ini bertujuan hendak (1) mendiskripsikan citra politik yang disajikan oleh Kompas dan Media indonesia terhadap para capres dalam teks berita. (2) memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi citra politik para capres dalam berita. (3) menjelaskan mengapa kepentingan-kepentingan tertentu mendominasi pengkonstruksian citra politik capres oleh media.Konstruksi citra politik para capres dianalis dengan menggunakan critical discourse analyisis (CDA) kaiya Norman Fairlough yang mengupas data pada tiga tataran yaitu teks, praktek wacana, dan sosiokultural.Mengutip Eriyanto (2003:11) bahwa: ?Pada Analisa Wacana Kritis, kajian umumnya mempertimbangkan elemen kekuasaan (power) dalam analisisnya Setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan Pada penelitian ini teks pada tataran mikro akan dianalisa dengan analisa Framing karya Gamson dan Modigliani. Sementara pada level messo, penelitian dilakukan pada tataran produksi dan konsumsi teks yang mengandalkan data sekunder. Sedangkan pada tataran makro dikaji juga konteks dan sosiokulturai pada saat--diiahirkannya teks berita terhadap calon presiden. Adapun satuan analisisnya adalah 2 (dua) surat kabar nasional, Harian Kompas dan Harian Media Indonesia yang memuat teks berita calon presiden Megawati dan calon preaiden Susiio Bambang Yudhoyono.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tataran teks, calon presiden umumnya dicitrakan sebagai public figure dengan jumlah penggemar yang besar dan fanatik sehingga memiliki nilai berita dengan nilai jual yang tinggi. Namun media pada kenyataannya tidak dapat berdiri independen, karena masing-masing media memiliki beberapa kepentingantertentu yang mendominasi beberapa kepentingan yang lain."

"The presence of mass media nowadays, including TV, has had a significant impact on the construction of women's image. The increase of private TV stations in Indonesia is consequence of globalization. Advertising, as one form of mass media, has become an especially powerful tool to construct social realities."