Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksnya permasalahan lalu lintas di DKI Jakarta, dimana angka kemacetan, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas sangat tinggi. Selain itu, penerapan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara konvensional tidak lagi efektif dan efisien karena berbagai persoalan seperti menimbulkan kemacetan, potensi pungli dan lain sebagainya. Selain itu, pada awal November 2022, Kapolri mengeluarkan diskresi Kepolisian dimana melarang penindakan pelanggaran lalu lintas secara konvensional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisa optimalisasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam perspektif kesisteman di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan pisau analisis teori penegakan hukum, teori sistem informasi, konsep optimalisasi serta konsep e-policing. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi ETLE adalah tujuan untuk memaksimalkan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara elektronik, alternative keputusan dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas serta adanya berbagai keterbatasan dari aturan, dukungan anggaran, integrasi data, sumber daya manusia serta kerjasama antar Criminal Justice System (CJS). Selanjutnya, pelaksanaan ETLE dalam perspektif kesisteman ada kelemahan pada safware yang dikerjakan vendor, database yang belum terintegrasi dengan bid data Korlantas Polri, integrasi sistem dalam Criminal Justice System (CJS) yang masih parsial, personel ETLE yang terbatas pada kualitas dan kuantitas serta tidak adanya SOP manajemen risiko

---

This research is motivated by the complexity of traffic problems in DKI Jakarta, where the number of congestion, traffic violations and traffic accidents is very high. In addition, the conventional application of traffic violation law enforcement is no longer effective and efficient due to various problems such as causing congestion, potential levies and so on. In addition, in early November 2022, the Chief of Police issued a Police discretion prohibiting conventional enforcement of traffic violations. Based on these conditions, this study is intended to analyze the optimization of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the perspective of systematization in the jurisdiction of polda Metro Jaya. This research uses the analysis of law enforcement theory, information systems theory, optimization concepts and the concept of e-policing. This type of research is field research, and the research method of this research is a qualitative method. The results of this study show that the factors that influence the optimization of ETLE are the goal of maximizing the enforcement of traffic violation laws electronically, alternative decisions in carrying out traffic violation enforcement and the existence of various limitations of rules, budget support, data integration, human resources and cooperation between Criminal Justice Systems (CJS). Furthermore, the implementation of ETLE in a system perspective there are weaknesses in the software carried out by vendors, databases that have not been integrated with the Police Corps bid data, system integration in the Criminal Justice System (CJS) which is still partial, ETLE personnel who are limited to quality and quantity and the absence of risk management SOP."

"Data telah menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dalam tren pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya sejak 2018-2023. Skripsi ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam implementasi kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam rangka mewujudkan kawasan tertib lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan menurut Grindle dalam melihat keterlaksanaan kebijakan. Adapun peneliti menggunakan pendekatan post-positivist dengan melakukan teknik analisis data secara illustrative methods terhadap data primer berupa wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke beberapa pemangku kebijakan krusial, termasuk Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang memimpin jalannya kebijakan ETLE di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan ETLE di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum berjalan dengan optimal dalam mewujudkan kawasan tertib lalu lintas. Walaupun terdapat kemajuan dalam implementasi, namun terdapat beberapa catatan kritis yang harus dibenahi untuk memaksimalkan tujuan kebijakan.

---

Data has shown that there’ve been fluctuations in the trend of traffic offences in the Greater Jakarta Metro Area Police Jurisdiction from 2018-2023. This thesis aims to further examine the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) policy in order to realise an orderly traffic area in the Greater Jakarta Metro Area Police Jurisdiction. Researchers use Grindle's policy implementation model in looking at policy implementation. The researchers used a post-positivist approach by conducting data analysis techniques in illustrative methods on primary data in the form of in-depth interviews. In-depth interviews were conducted with several crucial policy makers, including the Traffic Director at the Greater Jakarta Metro Area Police who led the ETLE policy in its jurisdiction. The results showed that the implementation of the ETLE policy in the Polda Metro Jaya jurisdiction has not run optimally in realising an orderly traffic area. Although there is progress in implementation, there are several critical notes that must be addressed to maximise policy objectives. "

"Permasalahan yang sering terjadi di kawasan metropolitan salah satunya ialah pelanggaran aturan berlalu lintas di jalan raya. Kota Depok sebagai salah satu kota penyangga ibukota negara, memiliki ruas jalan arteri yang sekaligus berfungsi sebagai jalan raya utama di Kota Depok yaitu ruas Jalan Margonda Raya. Intensitas volume kendaraan yang lalu lalang di Jalan Margonda Raya terbilang padat, mengakibatkan sering terjadi pelanggaran aturan lalu lintas dijalan tersebut. Sementara itu dalam penindakan pelanggaran aturan lalu lintas, masih banyak ditemukan oknum dari pelanggar dan penegak hukum yang melakukan aksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mengantisipasi terjadinya aksi KKN dalam hal penegakan hukum lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan sistem pemolisian modern berbasis elektronik yaitu E-Policing. Sistem ini memanfaatkan perangkat teknologi untuk merekam, menyimpan, menganalisis, dan berbagi informasi kepolisian. Manfaat dengan menerapkan sistem ini akan mewujudkan visi dan misi dari kepolisian yaitu pelayanan Prediktif, Responsibilitas Dan Transparansi Berkeadilan atau disingkat menjadi PRESISI. Karena dapat melayani masyarakat tanpa ada batasan waktu tertentu. Untuk menerapkan sistem E-Policing yang sesuai dengan fungsinya Kepolisian Indonesia membuat program dalam hal mewujudkan ketertiban penindakan pelanggaran lalu lintas dijalan raya yaitu melakukan penilangan berbasis elektronik atau yang biasa dikenal dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Tujuan utama penelitian ialah untuk menganalisis evaluasi hasil pelaksanaan program tilang elektronik (ETLE) berbasis E-Policing, dengan menggunakan kamera ETLE yang beroperasi selama 24 jam untuk menangkap dan merekam pelanggaran lalu lintas di Kota Depok. Ruang lingkup pada penelitian ini hanya pada satu titik ETLE yang beroperasi yaitu berada di Jalan Margonda Raya depan kantor Cabang Bank Jawa Barat tepatnya pada jembatan penyebrangan orang (JPO), serta kamera ETLE yang beroperasi tersebut hanya bisa menangkap dan merekam 2 jenis pelanggaran lalu lintas saja, yaitu pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran menggunakan telepon selelur saat berkendara. Pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data pelanggaran sebelum adanya pelaksanaan program ETLE, awal program ETLE, dan setelah setahun pelaksanaan program ETLE berjalan. Hasil pelaksanaan program ETLE dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya program ETLE di ruas jalan Margonda Raya Kota Depok jumlah pelanggaran lalu lintas yang berhasil terekam mengalami kenaikan dibandingkan sebelum adanya pelaksanaan program ETLE. Sedangkan perbandingan jumlah pelanggaran lalu lintas di awal program ETLE dan setelah pelaksanaan program ini selama satu tahun menunjukkan hasil positif yaitu penurunan jumlah pelanggaran dikarenakan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas semakin baik. Pelaksanaan program ETLE dipengaruhi beberapa faktor antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat.

---

One of the problems that often occur in metropolitan areas is the violation of traffic rules on the highway. Depok City as one of the supporting cities for the national capital has an arterial road that also functions as the main highway in Depok City, namely Jalan Margonda Raya. The intensity of volume of vehicles passing on Jalan Margonda Raya is fairly dense, resulting in frequent violations of traffic rules on that road. Meanwhile, in the enforcement of violations of traffic rules, there are still many elements from violators and law enforcers who commit acts of corruption, collusion, and nepotism (KKN). To anticipate KKN actions in terms of enforcing traffic laws, the Indonesian National Police launched a modern electronic-based policing system, namely E-Policing. This system utilizes technological devices to record, store, analyze and share police information. The benefits of implementing this system will realize the vision and mission of the police, namely Predictive, Responsibility and Transparency services with justice or shortened to PRECISION. Because it can serve the public without any specific time limit. To implement the E-Policing system following its function, the Indonesian Police have created a program in terms of realizing orderly enforcement of traffic violations on the highway, namely conducting electronic-based ticketing or commonly known as Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). The main objective of the research is to analyze the evaluation of the results of the implementation of the electronic ticketing program (ETLE) based on E-Policing, using ETLE cameras that operate 24 hours to capture and record traffic violations in Depok City. The scope of this study is only at one operating ETLE point, which is on Jalan Margonda Raya in front of the West Java Bank Branch office, precisely at the people's crossing bridge (JPO), and the operating ETLE camera can only capture and record 2 types of traffic violations, namely the violation of not using a seat belt and the violation of using a cell phone while driving. This research was conducted by comparing violation data before the implementation of the ETLE program, at the beginning of the ETLE program, and after a year of the implementation of the ETLE program. The results of the implementation of the ETLE program from this study show that with the existence of the ETLE program on the Margonda Raya road section, Depok City, the number of traffic violations that were successfully recorded has increased compared to before the implementation of the ETLE program. Meanwhile, a comparison of the number of traffic violations at the beginning of the ETLE program and after the implementation of this program for one year showed positive results, namely a decrease in the number of violations due to better public awareness to comply with traffic rules. The implementation of the ETLE program is influenced by several factors including human resources, facilities and infrastructure, and community factors."

"Tesis ini membahas PT Jasa Raharja penyelenggara program jaminan perlindungan dasar berupa Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan UU No.33/1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan UU No.34/1964 dengan pokok permasalahan 1 apakah prinsip-prinsip jaminan sosial dalam penyelenggaran program Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah memenuhi prinsip-prinsip jaminan sosial dan 2 bagaimanakah bentuk badan hukum penyelenggara yang ideal bagi program Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja, apakah sebaiknya dikelola dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau tetap berbadan hukum Perseroan Terbatas?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan Teori Hukum Progresif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan program Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan UU No.33/1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan UU No.34/1964 telah memenuhi prinsip-prinsip jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, tetapi bentuk badan hukum PT Jasa Raharja yang saat ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT) belum ideal. Usulan dari penelitian ini adalah supaya bentuk badan hukum PT Jasa Raharja disesuaikan untuk dirubah menjadi badan hukum publik Penyelenggara Jaminan Sosial yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

---

This thesis discusses PT Jasa Raharja, the organizer of the basic protection insurance program in the Passengers Accident Obligatory Insurance Fund based on Act No.33/1964 and Road Traffic Accident Fund based on Act No.34/1964 with the main problem 1 what are the principles of social security in the program implementation the Passengers Accident Obligatory Insurance Fund and Road Traffic Accident Fund have met the principles of social security and 2 what is the ideal form of the organizing legal entity for the Passengers Accident Obligatory Insurance Fund and Road Traffic Accident Fund organized by PT Jasa Raharja, should it be managed? in the form of a Social Security Administering Body or remains a Limited Liability Company ?. The method used in this research is a normative juridical research method using secondary data and Progressive Legal Theory. The results of this study indicate that the implementation of the Passengers Accident Obligatory Insurance Fund based on Act No.33/1964 and Road Traffic Accident Fund based on Act No.34/1964 has fulfilled the social security principles referred to in the law on the National Social Security System. However, the legal form of PT Jasa Raharja, which is currently in the form of a Limited Liability Company, is not yet ideal. The suggestion of this research is that the form of PT Jasa Raharja's legal entity be adjusted to be converted into a Social Security Provider public legal entity that is directly responsible to the President."

"Latar belakang penelitian ini adalah Ditlantas Polda Metro Jaya memberlakukan sistem tilang secara digital dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), menggantikan sistem tilang konvensional. Perubahan sistem tilang itu diasumsikan akan berimplikasi pada konfigurasi, fungsi, perilaku, lingkungan dan sistem kerja sumber daya manusia. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana perubahan manajemen sumber daya manusia di Direktorat Lalu Lintas Polda MetroJaya dalam mendukung penerapan ETLE; serta. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan manajemen sumber daya manusia di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam mendukung ETLE. Penelitian ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk pengembangan dan evaluasi pelayanan ETLE yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelitian pada Dilantas Polda Metro Jaya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan kerangka teori perubahan Lewin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan diberlakukannya program penilangan dengan sistem ETLE, maka terjadi perubahan SDM di lingkungan Ditlantas, baik perubahan lingkungan kerja, perilaku SDM, mekanisme tilang, maupun perubahan adanya tuntutan lebih terampil dalam teknologi, informasi, dan komunikasi(TIK). Perubahan tersebut belum menyentuh semua personel dilapangan hanya personel yang mengawaki sistem ETLE yang mengalami perubahan tersebut. Adapun faktor yang mempengaruri perubahan SDM faktor yang memperkuat (driving forces) nilai- nilai baru (ETLE) dan memperlemah faktor-faktor yang menghambat perubahan (restraining forces).

---

Background of this research is that Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police enforces a digital ticket system with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), replacing the conventional ticket system. The change of ticket system is assumed to affect configuration, function, behaviour, environment, and work system of human resource. Starting from the background, this research aims to identify the change management of human resource in Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police in supporting the implementation of ETLE, and factors affecting the change management of human resource in Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police in supporting ETLE. This research will be used as a reference for development and evaluation of ETLE service as organized by Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police. Qualitative approach was used in this research. Location of the research was in Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police. Data collection technique was through in-depth interview. Data analysis technique used framework from the theory of change by Lewin. The research shows the result that implementation of the ticket program with ETLE system leads to a change of human resource in Directorate of Traffic, in work environment, human resource behaviour, ticket mechanism, and demand to be more skillful in mastering Communication and Information Technology. The change did not yet reach whole personnel in the field, but only limited to those who supervise ETLE system undergoing the change. Factors affecting the change of human resource are driving forces for new values (ETLE) and restraining forces for the change."

"ABSTRACTSkripsi ini berangkat dari banyaknya jumlah kasus kecelakaan lalu lintas jalan dalam setahun di Indonesia. Dari banyaknya kasus tersebut, hanya sedikit yang mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian secara perdata. Hal ini menyebabkan kurang berkembangnya hukum mengenai cedera pribadi di Indonesia. Jenis kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi di Indonesia pun tidak pernah dituliskan secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu kita perlu melakukan pembelajaran mengenai pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam gugatan cedera pribadi (personal injury) pada kecelakaan lalu lintas di Inggris sebagai induk dari negara dengan sistem hukum common law. Dalam gugatan personal injury di Inggris dapat ditemukan pemikiran yang matang mengenai prinsip penggantian kerugian tersebut serta jenis-jenis kerugian yang dapat dimintakan dalam penggantian kerugian tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Indonesia perlu membuat pengaturan yang lebih rinci mengenai penggantian kerugian dalam perkara cedera pribadi dalam kecelakaan lalu lintas.

---

ABSTRACTThis thesis departs from the large number of road traffic accidents in a year in Indonesia. Of the many cases, only a few have filed claims for civil compensation. This has led to a lack of legal development regarding personal injury in Indonesia. The type of loss that can be requested for compensation in Indonesia has never been written clearly in the laws and regulations in Indonesia. Therefore we need to learn about regulating compensation claims in personal injury in traffic accidents in the United Kingdom as the origin of a country with a common law legal system. In personal injury claims in the UK, careful thought can be found regarding the principle of compensation and the types of losses that can be requested in the compensation. The result of this study is that Indonesia needs to make more detailed arrangements regarding compensation for personal injury cases in traffic accidents."

"ABSTRAKKondisi penegakan hukum lalu lintas yang belum maksimal hampir terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga di wilayah polres Tangerang Selatan.Sebagai salah satu daerah penyangga ibukota Jakarta, Tangerang Selatanmenghadapi masalah yang cukup komplek dalam penegakan hukum lalu lintas, baikyang terkait infrastruktur sarana dan prasarana maupun kondisi sosial masyarakat.Peran sumber daya manusia dalam suatu lembaga ataupun organisasi sangatlahpenting. Sehingga bisa mewujudkan Kamtibmas yang maksimal pada wilayahPolres Tangerang Selatan. Perubahan lingkungan yang begitu cepat tentunyamenuntut pengelolaan sumber daya manusia secara baik antara pemahaman sistemataupun sumber daya manusianya. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dan pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasipenelitian di Satlantas Polres Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkanbahwa pertama, implementasi penegakan hukum lalu lintas di wilayah PolresTangerang Selatan ditandai dengan pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat,Kemacetan Lalu Lintas yang belum teratasi, tingginya tingkat kecelakankeselamatan Lalu Lintas, dan rendahnya kepatuhan hukum masyarakat sehinggaImplemetasi terhadap penegakan hukum lalu lintas belum bisa optimal. Kedua,Strategi manajemen sumber daya manusia dalam penegakan hukum lalu lintas diSatlantas Polres Tangerang Selatan dilakukan dengan strategi Engineering,Education, Enforcement, Encouragement, Emergency Preparedness and Response

---

ABSTRACTTraffic law enforcement conditions that have not been maximized almost occur invarious regions in Indonesia, including also in the Tangerang Selatan district policestation. As one of the buffer zones of the capital city of Jakarta, Tangerang Selatanfaces a fairly complex problem in traffic law enforcement, both related toinfrastructure of facilities and infrastructure as well as social conditions of thecommunity. The role of human resources in an institution or organization is veryimportant. So that can realize the maximum Kamtibmas in Polres TangerangSelatan. Such rapid changes in the environment necessitate the proper managementof human resources between the understanding of the system and its humanresources. This study used a qualitative approach and the selection of resourcepersons with purposive sampling technique. Research location at Satlantas PolresTangerang Selatan. The results showed that first, the implementation of traffic lawenforcement in Tangerang Selatan Police area was marked by increasing trafficviolation, unresolved Traffic Jam, high level of accident safety of Traffic, and lowcompliance of public law so that Implemetasi to law enforcement ago cross can notbe optimal. Second, Human Resource Management Strategy in traffic lawenforcement in Satlantas Polres Tangerang Selatan is done by strategy Engineering,Education, Enforcement, Encouragement, Emergency Preparedness and Response"

"Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis Implementasi program ETLE dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program ETLE dalam rangka menciptakan kamseltibcarlantas di wilayah Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) merupakan tujuan yang diinginkan setiap pengguna jalan. Perilaku pengguna jalan sangat berpengaruh terhadap terwujud atau tidaknya Kamseltibcarlantas. Dalam menganalisis program ETLE, penulis menggunakan teori model implementasi kebijakan untuk mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi program ETLE tersebut. Berdasarkan teori Implementasi Kebijakan, terdapat beberapa kendala dalam implementasi ETLE dan beberapa solusi yang penulis dapatkan antara lain aspek Sumber daya baik SDM maupun Sarana Prasarana, Aspek Sosial, dan Aspek Komunikasi dan Aspek Sikap Pelaksana. Dengan solusi tersebut maka diharapkan dapat menjadi perbaikan terhadap Implementasi ETLE agar menjadi lebih baik kedepannya.

---

The purpose of this study is to analyze the implementation of the ETLE program and analyze the factors that influence the implementation of the ETLE program in order to create traffic security and security in the Serang City area. The research method used is descriptive qualitative method. Security, safety, order and smooth traffic (Kamseltibcarlantas) are the desired goals of every road user. The behavior of road users is very influential on whether or not Kamseltibcarlantas is realized. In analyzing the ETLE program, the author uses a policy implementation model theory to determine the aspects that affect the implementation of the ETLE program. Based on the theory of Policy Implementation, there are several obstacles in the implementation of ETLE and several solutions that the authors get, including aspects of human resources and infrastructure, social aspects, and communication aspects and attitudes of implementers. With this solution, it is hoped that it can be an improvement to the ETLE implementation to be better in the futu."

"Penelitian ini membahas peredaran antibiotik tanpa resep dokter atau dokter gigi sebagai upaya mencegah resistensi antimikroba yang mengancam kesehatan masyarakat. Penelitian menggunakan metode doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif. Penggunaan antibiotik secara tidak rasional dapat memicu resistensi antimikroba, sehingga bakteri menjadi kebal terhadap pengobatan dan meningkatkan risiko komplikasi serius. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum terkait peredaran serta pengawasan antibiotik. Meskipun kebijakan mengenai penggunaan antibiotik telah tersedia, implementasi dan efektivitas pengawasan terhadap pengaturan tersebut masih lemah. Penjualan antibiotik tanpa resep dokter tetap menjadi permasalahan utama yang berkontribusi pada peningkatan kasus resistensi antimikroba. Melalui analisis Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bjb, ditemukan adanya praktik peredaran antibiotik tanpa resep dokter. Kasus tersebut menunjukkan penjualan antibiotik secara bebas oleh pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, termasuk di warung yang bukan merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, serta aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, memperkuat pengawasan dan pengaturan terhadap distribusi antibiotik. Pengawasan ini harus mencakup penjualan antibiotik di luar fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mencegah resistensi antimikroba yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

---

This research discusses the circulation of antibiotics without a doctor or dentist's prescription as an effort to prevent antimicrobial resistance that threatens public health. The research uses doctrinal method with descriptive research type. The irrational use of antibiotics can trigger antimicrobial resistance, making bacteria resistant to treatment and increasing the risk of serious complications. This research analyses the legal arrangements related to the circulation and supervision of antibiotics. Although policies on antibiotic use are in place, the implementation and effectiveness of supervision are weak. The sale of antibiotics without a doctor's prescription remains a major problem that contributes to the increase in antimicrobial resistance cases. Through the analysis of Decision Number 105/Pid.Sus/2019/PN Bjb, it was found that there was a practice of distributing antibiotics without a doctor's prescription. The case shows the free sale of antibiotics by parties who do not have the expertise and authority, including in stalls that are not pharmaceutical service facilities. Based on the results of the study, it is recommended that the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), the Ministry of Health, the health department, and law enforcement officials, including the police, improve supervision and regulation of antibiotic distribution. This supervision should include the sale of antibiotics outside health care facilities to ensure compliance with regulations and prevent antimicrobial resistance that can endanger public health."