Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis tentang kompleksitas Game Mechanic sebagai objek yang berwujud abstrak baik dalam konteks teknis, perlindungan Hak Cipta, maupun perlindungan Paten. Game Mechanic merupakan desain dari interaktivitas antara Player dan Game yang menentukan bagaimana suatu Game dimainkan serta bagaimana pengalaman bermain yang dirasakan oleh Player. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Doktrin-doktrin yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah Idea Expression Dichotomy dan Mayo Step Two. Idea Expression Dichotomy merupakan doktrin yang menyatakan bahwa gagasan dan ekspresi merupakan dua hal yang berbeda dan harus dipisahkan. Doktrin ini digunakan untuk menganalisis Game Mechanic dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta. Sementara itu, Mayo Step Two merupakan doktrin yang membahas mengenai cara pengujian suatu invensi atau klaim yang bersifat abstrak, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi. Doktrin ini digunakan untuk menganalisis Game Mechanic dalam ruang lingkup perlindungan Paten. Game Mechanic pada dasarnya merupakan suatu gagasan yang bersifat abstrak, oleh karena itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai suatu Ciptaan sehingga tidak dapat dilindungi oleh sistem Hak Cipta. Game Mechanic dapat dilindungi oleh Paten sebagai suatu Paten Proses atau umumnya berjudul metode. Namun, perlindungan tersebut hanya dapat diperoleh apabila telah memenuhi syarat sebagai invensi, yaitu memiliki ruang lingkup yang spesifik, memiliki konsep inventif, dan bukan hanya merupakan penerapan konsep keilmuan yang sederhana. Selain itu, ia juga harus memenuhi syarat patentabilitas yaitu kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan pada industri.

---

This research analyzes the complexity of Game Mechanic as an abstract object in technical, Copyright protection, and Patent protection context. Game Mechanic is the design of the interactivity between Player and Game that determine how a Game being played and how the Player experience the gameplay. This research uses doctrinal research method. Doctrines used in the research are Idea Expression Dichotomy and Mayo Step Two. Idea Expression Dichotomy is doctrine that stated idea and expression are two distinct things and therefore shall be separated. The doctrine is used to analyze Game Mechanic in the scope of the Copyright protection. Meanwhile, the Mayo Step Two is a doctrine that examine the testing method of invention or claim that is abstract in nature, especially when related to information technology. The doctrine is used to analyze Game Mechanic in the scope of Patent protection. Game Mechanic basically is an abstract idea, therefore cannot be classified as a Works so that cannot be protected by the Copyright system. Game Mechanic can be protected by Patent as a Process or Method Patent. However, the protection can only be obtained when the invention is patent eligible in which having a specific scope, contain inventive concept, and not merely an application of simple scientific concept. Other than that, it also shall meet the patentability requirements, such as novelty, inventive steps, and industrial applicability."

"Rencana pemerintah atas rancangan pengenaan royalti penggandaan buku perpustakaan di perguruan tinggi walau untuk keperluan studi pribadinya terlihat tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Sedangkan Pembatasan perlindungan atas hak esklusif terhadap Penggandaan Ciptaan telah di atur pada Pasal 26 poin c UUHC yang menyebutkan bahwa Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan adalah bukan pelanggaran hak cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Mekanisme Penarikan Royalti Bidang Karya Literasi dan melihat rancangan tersebut dari prespektif Hukum Hak Cipta. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan menjalankan dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan didampingi dengan penelitian lapangan. Data primer didapatkan melalui pengumpulan bahan dari beberapa narasumber, yaitu LMK dalam bidang literasi dan Dirjen KI-Kementerian Hukum dan HAM. Data-data ini kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif. Pada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa adanya pengecualian dan pembatasan hak cipta yang dapat digunakan oleh Perpustakaan di Perguruan Tinggi bukanlah suatu tindakan yang mencoba menghindari pembayaran royalti kepada penulis dan penerbit melainkan menyediakan pengecualian dan pembatasan hak cipta itu untuk menciptakan kondisi dimana terdapat keseimbangan dalam memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menikmati hasil kerjanya juga secara bersamaan dapat memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Bahwa dibutuhkan lisensi langsung dan yang tidak ambigu. Dan diperlukan pengembangan kontrak model antara Pencipta, penerbit, LMK dan grup pengguna.

---

The government's plan for the imposition of royalties for reproducing library books at universities even though its for the purposes of personal study seems inconsistent with the applicable law, while the limitation of protection on exclusive rights to the reproduction of works has been regulated in Article 26 point c of the UUHC which states that the reproduction of works and/or related rights products for the interest of scientific research is not copyright infringement. The purpose of this study is to analyze the draft Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the Royalty Withdrawal Mechanism for the Literacy Field and see the draft from the perspective of Copyright Law. This type of research is normative juridical, by carrying out two stages of research, namely library research accompanied by field research. Primary data was obtained through the collection of materials from several sources, namely LMK in the field of literacy and the Director General of KI-Ministry of Law and Human Rights. These data are then processed and analyzed in a qualitative normative manner. In conclusion, this study finds that the exceptions and limitations of copyright that can be used by libraries in universities is not an act that tries to avoid paying royalties to authors and publishers but provides exceptions and limitations on copyright to create conditions in which there is a balance in granting rights. exclusive rights to the creator to enjoy the results of his work can simultaneously fulfill the public's right to obtain information. That it takes a direct and unambiguous license. And it is necessary to develop a model contract between the Creator, publisher, LMK and user groups."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum terhadap iklan padaumumnya dan khususnya rokok menurut peraturan perundang-undangan yangberlaku, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Djarum Kudus dkk, dansanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap PT. Djarum Kudus dkk dalam kasuspelanggaran iklan rokok di media. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifatyuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pelaku usaha periklananharus lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai periklanan, sehingga tidak lagi terjadi pelanggaranpelanggarandi bidang periklanan; pemerintah, khususnya menteri teknis terkait,lebih mengawasi penegakan hukum dari ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai periklanan; dan pemerintah segera menyusun Undang-Undang yangmengatur bidang periklanan secara khusus, sehingga tidak terjadi kesalahpahamandalam pengaturan bidang periklanan."

"Tindakan pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha biasanya dilakukan melalui suatu program donasi. Dalam prakteknya tindakan ini sering terjadi penyimpangan berupa pelanggaran hak uang kembalian konsumen dalam hal kesukarelaan dalam pemungutannya. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah program donasi serta praktek penyelenggaraannya yang dilihat dari sudut pandang Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Pengumpulan Uang atau Barang. Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara eksplisit mengenai program donasi serta hak uang kembalian konsumen, namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan atau jasa sesuai nilai tukar. Undang-undang Pengumpulan Uang atau Barang secara eksplisit menyatakan bahwa pengumpulan uang atau barang harus dilakukan atas dasar kesukarelaan.

---

The act of form transfer of consumer's pocket change into the form of donation usually done by doing a donation program. But in the implementation of this program, there are some violations regarding the right of consumer's pocket change in terms of the involuntarily its gathering. The focus of this study is the about the processes and implementation donation program itself concerned from Law Number 6 of 1999 Concerning Consumer's Protection Law and Law Number 9 0f 1961 Concerning The Gathering of Money and Goods point of view. The consumer's protection law doesn't explicitly states about the donation program and the right of consumer's pocket change, but it was implicitly stated by one of it's article that states that a consumer's has the right to obtain goods and/or services suitable with the value or price. The law of the gathering of money and goods states clearly that all of the gathering of money and goods must be done based on voluntarily."