Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan perbankan syari'ah telah diterima sebagai altematif dalam sistem perbankan nasional melalui keputusan Undang-undang. Sebagai satu sistem, kaidah¬kaidah atau prinsip-prinsip syari'ah yang digunakan dikenal sebagai prinsip bagi-hasil dan bukan prinsip "bunga". Artinya Iembaganya menerapkan metode profit and loss sharing dalam melayani nasabah/debitumya. Produk layanan syari'ah dikeluarkan sebagai fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional, sedang aplikasinya diawasi oleh masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah yang ada di setiap lembaganya.Pada tahap awal, sistem dan prosedur pelayanan nasabah/debitur dan pelaksanaan kegiatan administrasi perbankannya, dikembangkan dengan memakai banking best practices, karena lembaga keuangan syari'ah juga dituntut agar sehat (menerapkan good corporate governance). Pengelolaan lembaganya dilakukan dengan mensinergikan nilai¬-nilai syari'ah dengan tuntutan operasional, sepanjang hal itu tidak bertentangan/dilarang dalam syari'ah. Namun di sisi lain hal tersebut telah menimbulkan dampak kerancuan pemikiran pada sebagian masyarakat muslim atas keabsahan kegiatan perbankan syari'ah dalam praktek.Tesis ini meneliti masalah sengketa transaksi pembiayaan dalam lingkup kondisi perbankan syari'ah sebagai sistem pilihan, dengan berbagai masalah intemalnya dan masalah ekstemal yang bukan Islami. Alasan pemilihan topik kajian adalah karena kasus transaksi pembiayaan banyak ditemukan juga pada kegiatan perbankan konvensional. Penyebab utama dart sengketa tersebut ditemukan pada "akad" sebagai basil rumusan kesepakatan yang dipersyaratkan memenuhi kriteria tertentu, agar dapat "menghalalkan" isi akad bersangkutan. Akad disusun sebagai kontrak atau perjanjian pelaksanaan transaksi pembiayaan dan salah satu produk layanan syari'ah. Hasil analisis menunjukan bahwa sengketa timbul karena wanprestasi di pihak nasabah/debitur. Sementara hal itu juga diperkuat terutama karena belum cermat dan tertibnya para pengelola perbankan syari'ah dalam menyusun akad bersama dengan pihak nasabahldebitumya.Mengingat kegiatan syari'ah memiliki prospek yang luas, dan juga berkaitan secara emosional dengan sebagian besar masyarakat yang muslim, maka diperlukan penyempurnaan atas aspek kelembagaannya. Penyempumaan terutama dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya dengan sistem dan prosedur serta ketentuan¬-ketentuan hukum yang lengkap. Langkah tersebut harus pula dikaitkan dengan pembenahan Lembaga Arbitrase Syari'ah Nasional, agar menjadi profesional dan dikenal luas oleh masyarakat syari?ah, khususnya untuk menyelesaikan sengketa syari'ah. Seperti diketahui langkah itu hanya akan dilakukan kalau lembaga Isiah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan lebih dahulu dalam proses penyelesaian sengketa, temyata tidak berhasil mewujudkan win-win solution bagi pihak-pihak yang bersengketa. Untuk memahami hal terrsebut diperlukan penguasaan atas ketentuan syari'ah secara mendalam, diantaranya melalui Cara menyandingkannya berbagai ketentuan hukum positif (KUH Perdata buku 3) yang terkait. Hasilnya temyata banyak memberi manfaat.

---

Syari'ah banking, by law in the dynamic of national banking becomes an alternative for other banking system we have before. That system is classified as conventional banking, which apply interest method for their service activities. On the contrary it is known as "riba" which is prohibited for Muslim. So syari'ah banking was set up for public choice, which uses different method called profit and loss sharing method. Syari'ah banking has a range of syari'ah products, which have been provided and distributed through "fatwa" by Dewan Syari'ah Nasional. The implementation of those products would be supervised by Dewan Pengawas Syari'ah at each syari'ah bank.

Since the growth and development of syari'ah banking are still at early period, no syari'ah experiences could help orderly and effectively the management to manage financing transaction. They need very much an effective system and procedures, which available at present by considering and utilizing general banking best practices. Usually as a fact the practices are dissimilar with syari'ah practices. But the distinctions has been accepted, since are not prohibited by syari'ah principles. All of it had done to fulfill "good corporate governance" requirements in banking practices.

The research topic is chooser concerning a dispute of financing contract transaction, among bank and its client or debtor during application of "akad" or contract for a certain syari'ah product services, such as: mudharabah, musyarakah, and murabahah. Using two cases of dispute resolution by arbiter services, we can conclude that most probable cause is any failure of client or debtor to perform as promised in a contract. It is also prompt by some weaknesses such as incorrect and inaccurate work on behalf of management syari'ah banking itself. Those conditions tend to growth due to the increase of dynamic of banking activities. If a problem of breaths of contract occurs, first step to be taken is syari'ah bank should provide an event for implementing islah, which known as first phase for media to reach win-win solution for a both party which tied up in a contract.

It is proposed to do sufficient actions for improving the process in producing "akad", by (a) apply precisely a rule and fulfill the requirements; (b) evaluating potential problems; (c) helping client understood what they have in a contract. Improving their banking system and procedures as well as making Lembaga Syari'ah Nasional to be known as syari'ah arbiter institution would support syari'ah banking in serving the need of Islamic banking."

"ABSTRAKSalah satu fungsi bank adalah memberi pinjaman berupa pembiayaan suatu poyek.Istilah kredit investasi, kredit modal kerja dan revolving /credit adalah beberapa contoh produkproduk pembiayaan yang ditawarkan oleb bank konvensional. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini telah berdiri Lembaga-lembaga keuangan yangdalam pengoperasiannya berbeda dengan sistem bank-bank konvensional pada umumnyaInstitusi keuangan ini menggunakan sistem perbankan yang berlandaskan syariah Islam. Olehkarena ini sistem ini sering diistilahkan dengan sistem bank syariah untuk membedakaniiyadengan istilah bank konvensional. Sistem ini memang relatif baru di Indonesia, akan tetapisebenarnya telah lama dikenal dan telah dìterapkan di negara-negara Islam seperti di Malaysia,Sudan, Mesir dan Emirat Arab. Untuk Indonesia baru mempergunakan sistem perbankan bagihasil ini sejak tahun 1991. Sebagaimana bank konvensional, bank syariah ini juga mempunyal fungsi perantara(intermediaries), yaitu menjembatani kepentingan orang yang membutuhkan dana dengan yangmemiliki kelebiban dana. Akan tetapi bank syariah ini juga mempunyal fungsi amanah sebinggaberkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan slapapabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjiannya. Perbedaan azasi antara kedua jenis bank, yaitu antara bank syariah dan bankkonvensional dengan sistem bunga, terletak pada fungsinya sebagai lembaga penitipan dana,pemerata pendapatan dan sarana untuk memerangi kerniskinan. Pada bank syarìah dana dazjmasyarakat menipakan penyertaan modal sebingga berhak memperoleh bagian keuntungan Sementara itu pada bank konvensional dianggap sebagai pinjaman yang diberi hak untukmendapatkan bunga Sebagaimana bank konvensional, bank syariah ini juga memiliki berbagai macam produkPembiayaan. Namun berdaSarkan Prinsip penghitungannya, produk pembiayaan bank syariahdapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: ? produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hash yaitu bank membiayai seiuruhatau sebagian kebutuhan dana usaba, kemudian hasil usaha itu dibagi bersama antarabank dan debitur sesuai dengan ketentuan yang telab disepakati oleh kedua belahpihak. Produk pembiayaan ini ada dua yaitu Mudharabah dan Musyarakah. ? produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli terdiri dari: ? transaksi bank membeli barang secara tunai dan penjual. ? transaksí bank menjual barang tersebut secara cicilan ke debitur. Dalam prosedur pemberian pembiayaan ini bank konvensional menetapkan adanyajaminan sesuai dengan UUP No 14 tahun 1967 pasal 24, dalam bank syariah jaminan tidakdisyaratkan walaupun pihak bank dapat memintanya sebagai tindakan berjaga-jaga jika terjadipermasalahan dalam pengembalian pinjaman pembiayaan tersebut. Dan jika teijadi kasus pembiayaan yang bermasalah, yang dapat saja terjadi karenaberbagai hal, maka bank syariah juga memiliki beberapa pendekatan yang berdasarkan syariahIslam. Dasar pendekatan penyelesaian masalah ini yang terpenting adalah hubungan yangterjadi antara pihak bank dan pihak debitur adalah hubungan kemitraan. Sehingga dalampengambilan keputusan, pihak bank juga selalu mempertimbangkan b]hasil yang akan diperolehbagi pihak debitur. Disinilah perbedaan yang jelas terlihat dibandingkan dengan pendekatanyang dilakukan oleh bank konvensional,"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis terjadinya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah dan perbankan konvensional. Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi faktor makroekonomi dan karakteristik keuangan bank pada masing-masing kelompok perbankan. Variabel makroekonomi yang dianalisis adalah growth GDP riil dan tingkat suku bunga riil, sedangkan variabel karakteristik keuangan bank adalah growth financing rate, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan market share kelompok perbankan. Dengan menggunakan model Autoregressive dan Distributed Lag pada analisis regresi, diharapkan faktor-faktor makroekonomi dan karakteristik keuangan perbankan dapat diketahui pengaruhnya terhadap pembiayaan bermasalah pada periode waktu yang akan datang."

"Dalam konsep pembiayaan di perbankan syariah, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah dimana sebelumnya nasabah tersebut masih memiliki fasilitas pinjaman di bank lain, utamanya yang berasal dari bank konvensional. Pembiayaan inilah yang disebut pembiayaan take over. Pembiayaan dengan mekanisme take over ini dipandang sebagai bentuk persaingan antar bank dalam memikat masyarakat, terlebih setelah berkembangnya perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan kelebihan tersendiri kepada masyarakat terutama dalam sisi idealisme kesyariahan, sehingga penawaran pembiayaan take over oleh perbankan syariah ditawarkan kepada nasabah-nasabah yang sudah memiliki fasilitas kredit di bank-bank konvensional. Hal ini dilakukan dalam rangka memperbesar market share perbankan syariah sesuai target yang diterapkan Bank Indonesia.Penelitian ini akan menunjukkan proses pembiayaan take over oleh perbankan syariah serta menganalisa akad-akad yang digunakan pada pembiayaan take over. Akad pembiayaan take over yang diteliti yaitu akad pembiayaan take over di Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan Bank DKI Unit Usaha Syariah maka akad pembiayaan di Bank DKI Unit Usaha Syariahlah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No : 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang. Akad pembiayaan take over yang digunakan Bank DKI Syariah adalah akad qardh, bai? dan IMBT, akad-akad ini sudah sesuai dengan alternatif akad ke-4 (empat) pada fatwa tersebut.

---

In a concept of financing in islamic banking, bank can give the customer financing or credit that still have credit facilities in conventional banking. This credit or financing called take over financing. This mecanism viewed as competition between banking to attract the customers, otherwise the development of islamic banking. Islamic banking offered itself to the customers moreover in idealism of islamic principle, so that the take over financing has offered to the customers who still have credit facilities in conventional banking. The objective of this is to develop market share of islamic banking itself as the objective of Bank of Indonesia for islamic banking. So this research will show the mecanism of take over financing and analyze the contract which used in take over financing in islamic banking.The research will analyze take over financing contracts from Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, and Bank DKI Unit Usaha Syariah. The result of the research is the contract which used by Bank DKI Unit Usaha Syariah is more suitable with the DSN-MUI?s regulation No : 31/DSN-MUI/IV/2002 about take over. Bank DKI Unit Usaha Syariah use qardh, bai, and IMBT, this contracts is suitable with the fourth alternative in DSN-MUI's regulations."

"Kemampuan perbankan syariah untuk mempertahankan kualitas aset yang baik atau tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah dalam periode pertumbuhan yang cepat merupakan tantangan bagi perbankan syariah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator yang perlu diamati karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk dicermati dengan kehati-hatian. Hal inilah yang akan diteliti dalam tesis ini, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah perbankan syariah Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa kinerja industri Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dari bulan Desember tahun 2000 sampai dengan bulan Desember tahun 2013. Variabel independen diidentifikasi berdasarkan turunan dari model perilaku perbankan yang dikembangkan oleh Freixas dan Rochet. Berdasarkan data sekunder dirumuskan model ekonometri. Hasil penelitian menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Indonesia adalah imbal hasil pembiayaan (rata-rata tertimbang), jumlah pembiayaan perbankan syariah, imbal hasil pembiayaan mudharabah, jumlah profit perbankan syariah, dan rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah periode sebelumnya. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka rekomendasi yang dapat diberikan baik kepada Pemerintah, regulator, dan perbankan syariah adalah : i) Untuk mendiversifikasi risiko, perbankan syariah diharapkan dapat lebih menyeimbangkan portofolio komposisi pembiayaan antara akad murabahah dan akad lainnya, dan ii) Pemerintah hendaknya terus menjaga stabilitas kondisi perekonomian Indonesia untuk membantu menekan jumlah pembiayaan bermasalah perbankan syariah yang berpotensi timbul di masa yang akan datang.

---

The ability to maintain the optimum level of asset quality and non performing financing in the rapid economic growth period is a challenge for islamic banking. Non performing financing (NPF) is one of the indicators which needs to be concerned because of its volatility. It should also be monitored with prudent banking principles. This research is conducted to find factors that influence Non Performing Financing in the Indonesian Islamic Banking Industry.

This research uses quantitative method by using econometric model which is constructed based on the banking behavior models in a competitive banking sector theory which developed by Freixas and Rochet, and former researches. Particularly, the thesis aims to analyze industry behavior in the Indonesian islamic banking. Based on the empirical analysis, it is confirmed that some factors that influence NPF in the Indonesian Islamic Banks are financing rate (weighted average method), amount of financing, mudharabah financing rate, amount of profit, and former NPF ratio itself.

Based on the findings, the research suggests two main recommendations for the islamic banks and government. Firstly, Islamic banking is expected to balance its financing portfolio between murabaha financing and the others. Secondly, the government should maintains economic stability in order to reduce the number of NPF that could potentially arise in the future."

"Pada tahun 2015, Bank Danamon melalui unit usaha syariahnya, Danamon Syariah, menandatangani perjanjian pembiayaan bersama syariah di Indonesia dengan International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), institusi keuangan yang merupakan anggota Islamic Development Bank (IDB) Group. Tujuan dari perjanjian ini adalah mendorong dan mempercepat pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia. Skripsi ini membahas dan menganalisis Hak & Tanggung Jawab Hukum dari Bank Danamon Syariah dan ITFC selaku Para Pembiaya dalam Pembiayaan Bersama syariah serta kewajiban Shahibul Maal kepada nasabah dalam pembiayaan bersama syariah antara Bank Danamon Syariah dan ITFC dengan menggunakan Akad Mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bank Danamon Syariah sebagai pemilik dana (shahibul maal) bertindak pula sebagai agen fasilitas yang juga bertindak sebagai pengelola dana. Walaupun Bank Danamon Syariah memiliki status yang sama dengan ITFC sebagai shahibul maal akan tetapi Bank Danamon Syariah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari ITFC.

---

By 2015, Bank Danamon through sharia business unit, Danamon Syariah, signed a co-financing agreement sharia in Indonesia with the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), a financial institution that is a member of the Islamic Development Bank (IDB) Group. The purpose of this agreement is to encourage and accelerate the growth of Islamic finance in Indonesia.

This thesis discusses and analyzes the Legal Rights & Responsibilities of Bank Danamon Syariah and ITFC as the funders in the Joint Sharia Financing and the legal obligations of Shahibul Maal to the Customer under the Joint Sharia Financing Agreement between Bank Danamaon Syariah and ITFC. This research is a normative juridical using secondary data.

These results indicate that Bank Danamon Syariah as the owner of the funds (shahibul maal) also acting as the facility agent that also acts as a fund manager. Although Bank Danamon Syariah has the same status with ITFC as the shahibul maal, Bank Danamon Syariah has more obligations than the ITFC."

"Secara teoritis core product bank syariah adalah produk bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah, namun mekanisme bagi hasil ternyata tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh bank syariah. Justru produk perbankan non bagi hasil yang mendominasi pembiayaan dari bank-bank syariah. Rendahnya proporsi pembiayaan produk bagi hasil terutama mudharabah disebabkan produk ini menimbulkan inefisiensi dan sekaligus beresiko tinggi. Hal ini terjadi karena model kontrak tersebut diindikasikan sarat dengan agency problem yang disebabkan oleh adanya asymmetric information antara shahibul mal dan mudharib berupa moral hazard dan adversed selection. Salah satu solusi untuk permasalahan ini adalah bank syariah dapat menggunakan kriteria yang spesifik dengan melakukan screening terhadap karakteristik proyek dan kualitas mudharib yang akan dibiayai. Analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sampel penelitian adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah screening yang efektif terhadap atribut proyek dan atribut mudharib secara signifikan mempengaruhi agency problem. Dan screening secara bersama-sama atribut proyek dan atribut mudharib mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap agency problem. Sehingga dapat disimpulkan bahwa screening terhadap atribut proyek dan mudharib dapat dilakukan guna meminimalisir peluang terjadinya agency problem dalam kontrak mudharabah.

---

Theoritically, sharia bank?s core product is profit-loss sharing product, which is develop in the form of musyarakah and mudharabah financing. However, profit-loss sharing scheem can not be perform completely by sharia bank, meanwhile murabahah sceem is perform dominantly. The lower level of mudharabah financing portofolio mainly is due to the perception that profit-loss sharing scheem is high risk and inefficient. This happen because the contract model of prfi-oss sharing scheem is indicated containing agency problem cause by asymmetric information between shahibul mal (investor) and mudharib (investee). One solution to overcome this problem is to apply effective screening process to the project financed and to credit worthiness of mudharib. the sample of this riset where sharia banks and unit usaha syaria. To analyze the relationship within variable, the multiple regression was conducted. The result this riset shows that effective screening the atribute of the project financed and mudharib individualy or jointly influece significantly the agency problem, meaning the screening to the project and mudharib atribut can minimize the possibility of agency problem in mudharabsh contract."

"ABSTRAKPenerapan integrasi sektor keuangan di kawasan ASEAN yang akan diterapkanmelalui MEA pada tahun 2020 akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagiindustri perbankan syariah di Indonesia. Berkurangnya hambatan untuk memasukipasar indonesia yang besar dan luas menyebabkan perbankan syariah akanmenghadapi persaingan yang lebih ketat daripada kondisi saat ini. Penelitian inimengukur tingkat kesiapan sektor perbankan syariah dalam menghadapi MEA.Metode pengukuran dilakukan dengan membuat komposit indeks yang diberinama readiness index. Readiness index merepresentasikan tingkat kesiapanindustri perbankan syariah dilihat dari empat faktor penentu, yaitu faktor industri,faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah, faktor kebijakan otoritasperbankan dan yang terakhir faktor researcher?s views. Hasil perhitunganreadiness index diperoleh dari hasil survei dan pengisian kuesioner kepada empatpihak yaitu ulama, praktisi perbankan syariah, otoritas perbankan dan researchers.Nilai skor readiness index diperoleh sebesar 69,47 menunjukkan bahwa industriperbankan syariah telah siap dalam menghadapi penerapan MEA, dengankontribusi terbesar berasal dari faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah.Faktor ini menjadi keunggulan industri perbankan syariah dalam menghadapipasar bebas ASEAN. Agar industri perbankan dapat lebih meningkatkan lagikesiapannya, maka sebaiknya bank syariah melakukan perluasan jaringan bisnisdan meningkatkan kualitas IT, serta berinovasi dalam pengembangan produk danmeningkatkan service excellent. Visi pengembangan bisnis perusahaan menjadiperusahaan berskala internasional harus diimplementasikan dalam bentuk strategidan tata kelola yang baik.

---

ABSTRACTImplementation of financial integration in ASEAN that will be applied throughMEA in 2020 will lead to less entry barriers for ASEAN financial institutions toenter the Indonesian market. Thus, Islamic banks in Indonesia will be forced toface highly competitive industry. This study attempts to measure the level ofreadiness of the Islamic banking sector in facing the implementation of MEA. Themeasurement method used in this research is conducted by creating a compositeindex, namely readiness index. Readiness index in this study represents the degreeof readiness of the Islamic banking industry, which is composed by fourdeterminants namely industry, shari?a compliance, banking regulation and policy,and also the researcher views.Readiness index is obtained from the result of questionnaires filled out by fourparties, Islamic scholars, the practitioners of Islamic banking, banking authoritiesand the researchers in islamic banking area. Readiness index scores at 69.47indicate that the Islamic banking industry is ready and well prepared to overcomethe competition within MEA. The largest contribution coming from shari?acompliance determinant. Shari?a compliance becomes the competitive advantagefor Islamic banking industry in facing the ASEAN free market. In order to furtherenhance its readiness, then Islamic banks needs to expand their networks andimprove their IT quality, innovate in product development and enhance serviceexcellent. Islamic bank?s vision to become internationally known as the best in theasia should be implemented in the form of strategies and good governance."