Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia will be welcoming the ASEAN Economic Community in 2015 as a multilateral agreementto create integrated regions such as: (a) a single market and production base, (b) a highlycompetitive economic region, (c) a region of equitable economic development, and (d) a regionfully integrated into the global economy. These characteristics are interrelated and mutuallyreinforcing in a sense that overall development would not be complete without total completionof the previous sector. This article discusses the participation of Indonesia as part of ASEAN as asingle market and production base, through free flow of services which targets higher educationin law. The author researched that Indonesian higher education system still faces issues, especiallyin legal education. As a result, the quality of Indonesian law graduate still varies. Indonesian legaleducation is special in nature since it is considered profession and regulated by code of ethic.According to the author, legal education should be integrated with profession organization sothat upon graduation, law graduates can directly conduct internship according to their desiredprofession and compete against ASEAN law graduates.Indonesia akan menghadapi ASEAN Economic Commmunity pada tahun 2015 sebagai realisasiperjanjian multilateral untuk menciptakan wilayah terintegrasi seperti: (a) pusat produksi danpasar tunggal, (b) wilayah ekonomi yang kompetitif, (c) wilayah yang memiliki perkembanganekonomi yang memadai, dan (d) wilayah yang terintegrasi dengan ekonomi global. Karakteristikini saling berhubungan dan mendukung dalam arti semua perkembangan ini tidak akan lengkaptanpa terpenuhinya semua persyaratan tersebut. Artikel ini membahas partisipasi Indonesiasebagai anggota ASEAN mengenai potensi pendidikan tinggi dalam bidang hukum sebagai sektorjasa. Akibatnya kualitas lulusan hukum di Indonesia masih beraneka ragam secara nasional.Pendidikan hukum itu sifatnya khusus karena berupa profesi dan diatur oleh kode etik. Menuruthemat penulis, seharusnya pendidikan hukum terintegrasi dengan lembaga profesi, sehinggalulusan sarjana hukum sudah memiliki sertifikasi untuk langsung magang menurut profesinyamasing-masing dan bersaing dengan lulusan hukum dari ASEAN."

"Pada era kapitalisme lanjut, masyarakat terus menerus dirayu untuk menjadikan konsumsi sebagai gaya hidup melalui berbagai cara yang mengakibatkan gaya hidup menjadi sentral dalam kehidupan masyarakat. Tulisan ini ingin membahas konsumerisme yang terus menerus direproduksi melalui gaya hidup konsumsi. Pendekatan rasionalitas low-information dan rasionalitas instrumental menjadi dua pendekatan dalam banyak studi-studi sebelumnya dalam mengkaji masyarakat konsumer. Penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalitas ekologis karena menggarisbawahi pentingnya jaringan interaksi dalam suatu lingkungan spesifik. Untuk mengkaji mengenai pekerja imaterial, pendekatan ini dirasa lebih sesuai karena penelitian ini berargumen bahwa pekerja imaterial terus menerus mereproduksi konsumerisme dipengaruhi oleh lingkungan pekerjaannya secara partikular. Metode yang dilakukan dalam tulisan ini adalah wawancara mendalam dengan pekerja pada bidang firma hukum di Jakarta sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pekerjaan, gaya hidup konsumsi, serta identitas sosial seorang pekerja firma hukum sebagai pekerja imaterial yang terbentuk dari aspek-aspek seperti kegiatan pekerjaan, hiburan pada waktu luang, dan pembelian barang-barang bermerk menjadikan konsumerisme terus tereproduksi dan jerat kapitalisme terus menguat.

---

In the late capitalism era, society was continuously seduced to make consumption as a lifestyle through every way possible which made lifestyle became the central of peoples lives. This writing discusses about reproduced consumerism through consumption lifestyle. Low information rationality and instrumental rationality became the most frequent approach to be used on previous studies to explain the consumer society, while this writing tries to use the ecological rationality approach to underline and emphasizes the importance of interaction network in a specific environment. This paper argues that law firm workers as immaterial labor kept on reproducing consumerism which was affected particularly by its working environment. In depth interview with law firm workers in Jakarta as the informants was used as the methods of this writing. This research resulted that working environment which contain of peer pressure, office rules SOP, tasks position, working activities, social identity, and relation with clients build up a consumption lifestyle in law firm workers which shown in their physical appearance, also includes after midnight leisure and brand image consumption. This consumption lifestyle creates an endless chain of consumerism reproduction inside the working environment of law firm workers as immaterial labor."

"Education Consultant is a service business operations that can not be seperated from the need for effective marketing commumnications is expected to touch consumers and to stay connected with services that are intagible products. The success of the communication strategy refers to the values embodied in consumption value. Value products such covers functional values, social value, conditional value and epistemic value.Authors in this study wanted to know the forms of communication that have been run by tutoring in the area of Depok and determine the relationship between the consumption values that is owned by a decision selecting education consultant.Result of this study show that consumers education consultant SG,NF and GO have a basic consideration choosing a value based education consultant is emotional value and conditional value. Both values are positively related to the decision to choose education consultant. More consumers see that the emotional value that refers to a special feeling and also the conditional value refers to the situational factors at the time of election education consultant."

"Warung makan sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Kota Depok. Namun dibalik kenyamanan yang dirasakan konsumen warung makan, ada pekerja warung makan yang menerima gaji lebih kurang dari yang ditentukan dalam kebijakan upah minimum. Ini sangat menyedihkan karena pelanggaran kebijakan upah minimum terhadap pekerja warung makan, yang haknya harus dilindungi seperti halnya pekerja lain tidak diperhatikan oleh pemerintah. Atas dasar inilah, penulis ingin cari tahu gambaran umum tentang sistem pengupahan dalam usaha warung makan sebagai bagian dari sektor informal yang tentunya juga mendukung perekonomian kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris mewawancarai 20 warung makan di Kecamatan Beji Kota Depok untuk Kemudian penulis mengidentifikasi masalah secara deskriptif dan analitis upah pekerja warung makan. Dimana penulis menemukan masalahnya Sistem pengupahan pekerja warung makan di Kecamatan Beji Kota Depok tidak sesuai dengan ketentuan larangan pembayaran upah berdasarkan kebijakan upah minimum yang berlaku mengingat besarnya upah pokok yang diterima pekerja warung makan berada jauh di bawah UMK Depok. Terhadap kondisi ini, pemerintah tidak menegakkan hukum dalam bentuk sanksi atas dasar rasa kemanusiaan. Ini karena keterbatasan pemilik warung makan sebagai majikan untuk memberikan upah kepada pekerja kios makan sesuai kebijakan upah minimum, mengingat keuntungannya yang ada warung makan yang dihasilkan sebagai sumber penghasilan tidak banyak dan tidak banyak permanen. Penulis menyarankan agar ada pengawas ketenagakerjaan secara khusus ditugaskan untuk mengawasi penerapan sistem pengupahan Pekerja warung makan dan mekanisme wajib melaporkan hubungan kerja dan kondisi pekerja bagi pemilik warung makan sebagai majikan.

---

Food stalls have become an important part of people's lives in Depok City. However, behind the convenience that food stall consumers feel, there are restaurant workers who receive a salary that is less than what is stipulated in the minimum wage policy. This is especially sad because the government does not pay attention to the violation of the minimum wage policy against food stall workers, whose rights must be protected just like any other worker. On this basis, the author wants to find out an overview of the wage system in the food stall business as part of the informal sector which of course also supports the economy of the city of Depok. This study uses a juridical empirical research method of interviewing 20 food stalls in Beji District, Depok City. Then the authors identify the problem descriptively and analytically the wages of food stall workers. Where the author finds the problem. The wage system for food stall workers in Beji Subdistrict, Depok City is not in accordance with the provisions on the prohibition of paying wages based on the applicable minimum wage policy considering that the amount of basic wages received by food stall workers is far below the Depok UMK. Against this condition, the government does not enforce the law in the form of sanctions on the basis of a sense of humanity. This is due to the limitations of stall owners eat as employer to provide wages to kiosk workers eating according to the minimum wage policy, given the benefits that food stalls generate as a source of income are not many and not much permanent. The author suggests that there should be labor inspectors specifically assigned to oversee the application of the wage system for food stall workers and the mechanism for reporting the employment relationship and conditions of workers for restaurant owners as employers."

"Kesenjangan upah bagi penyandang disabilitas adalah masalah yang terus berlanjut dalam mencapai kesetaraan upah. Penelitian ini memperkenalkan waktu tempuh ke tempat kerja sebagai faktor potensial yang mempengaruhi kesenjangan upah ini. Meskipun perjalanan menuju tempat kerja yang panjang umumnya dikaitkan dengan upah yang lebih tinggi, pekerja dengan disabilitas di Indonesia biasanya memiliki perjalanan yang lebih pendek, yang mungkin sebagian menjelaskan ketimpangan upah yang terus berlanjut. Menggunakan regresi ordinary least squares dan analisis SUEST, studi ini menemukan bahwa meskipun pekerja dengan disabilitas menghadapi kesenjangan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja tanpa disabilitas ketika melakukan perjalanan yang lebih panjang, waktu tempuh tidak mempengaruhi kesenjangan upah ini. Namun, adanya kesenjangan upah tersebut mungkin terjadi secara tidak langsung karena perbedaan premi upah dari perjalanan kerja yang lebih Panjang bagi pekerja dengan dan tanpa disabilitias, di samping faktor lain yang belum teramati. Penelitian ini menekankan perlunya kebijakan yang mengatasi tantangan perjalanan komuter bagi pekerja dengan disabilitas, dan menyarankan adanya aturan kerja yang fleksibel untuk memitigasi kesenjangan upah. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengeksplorasi langkah-langkah dukungan tambahan dan akomodasi untuk mengembangkan solusi yang komprehensif.

---

Disability wage gaps are a persisting issue in the face of wage equity. This research introduces commuting time as a potential factor influencing these wage gaps. While longer commutes are generally associated with higher wages, workers with disabilities in Indonesia typically have shorter commutes, which might partly explain persistent wage disparities. Employing ordinary least squares (OLS) regression and SUEST analysis, this study finds that although workers with disabilities face a higher wage gap to workers without disabilities when having longer commutes, commuting time does not contribute to this widening wage gap. However, the existence of such a wage gap might indirectly occur due to uneven wage premiums between disabled and non-disabled workers, in addition to possible other unobserved factors. The study underscores the need for policies that address commuting challenges for workers with disabilities, suggesting flexible working arrangements to mitigate wage disparities. Further research is essential to explore additional supportive measures and accommodations to develop comprehensive solutions."

"ABSTRAKDalam penelitian ini, penulis berusaha mengkaji hubungan antara ekspektasi orang tua dan keikutsertaan anak dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Tak hanya ekspektasi orang tua, penulis juga ingin sedikit berkontribusi di topik tentang pendidikan tinggi dengan menguji hubungan antara modal sosial dan keputusan untuk melanjutkan kuliah karena penelitian yang mencoba menghubungkan ekspektasi oran tua, modal sosial dan partisipasi dalam pendidikan tinggi di Indonesia masih langka. Dengan menggunakan IFLS Indonesia Family Life Survey gelombang 4 tahun 2007/2008 dan gelombang 5 2014/2015 , penulis menemukan bahwa ekspektasi orang tua memiliki hubungan yang positif dengan partisipasi anak dalam pendidikan tinggi. Lebih lanjut, dua variable partisipasi masyarakat yang penulis gunakan untuk mengukur modal sosial juga menunjukan hubungan yang signifikan. Regresi Logistik juga menunjukan bahwa umur, status pernikahan, gender, etnis, agama, kapasitas akademik sang anak, pendidikan orang tua, kesejahteraan dan lokasi merupakan factor-faktor yang signifikan. Hasil penelitian yang menarik adalah, bahwa di Indonesia, perempuan memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan tinggi lebih besar daripada laki-laki dan pernikahan dini merupakan hambatan terbesar dalam pendidikan tinggi.

---

ABSTRACTIn this research paper, I attempt to investigate the correlation between parental expectation and postsecondary education enrolment in Indonesia. Not only parental expectation, I also aim to shed a light in higher educational attainment topic by examine the correlation between social capital and the enrolment decision because the studies that connecting parental expectation and social capital to postsecondary education enrolment were not many, especially in Indonesia. Using fourth and fifth wave of IFLS Indonesia Family Life Survey in 2007 2008 and 2014 2015, I find that parental expectation has a positive connection with the postsecondary education enrolment. In addition to that, two community participation variables from the dataset that I use to measure social capital also shows a significant relationship. Furthermore, the logistic regression also shows that age, marriage status, gender, ethnicity, religion, student rsquo s academic capacity, parent rsquo s education, wealth, and location are significant determinants. I also find interesting results that in Indonesia, girls are more likely to participate in postsecondary education compared to boys, and early marriage is the biggest obstacle to the higher education enrolment."