Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehari-hari kini mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan bermasyarakatnya yaitu berupa penyimpangan kehidupan di bidang kejahatan seksual. Penyimpangan kesusilaan itu salah satunya adalah hidup bersama tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang kita kenal dengan istilah kumpul kebo. Perbuatan kumpul kebo tersebut mulai marak di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini dianggap telah merusak rasa kesusilaan masyarakat Indonesia. Hal itu yang melatar belakangi penulis membuat tesis dengan judul Kumpul Kebo (Cohabitation) dalam KUHP Indonesia dan Rancangan KUHP Nasional.Pertanyaan penelitian dibatasi pada: Bagaimana KUHP 1918 selama ini mengantisipasi dan menyelesaikan kasus kumpul kebo di Indonesia? Apa dasar pertimbangan perlunya kriminalisasi kumpul kebo dalam pembaharuan hokum pidana di Indonesia? Dan Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi kumpul kebo dalam 3 (tiga) Rancangan KUHP Nasional? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang memusatkan penelitian pada sumber-sumber data sekunder (penelitian kepustakaan).Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terlihat bahwa KUHP 1918 tidak dapat mengakomodir mengenai kumpul kebo. Pasal tersebut hanya untuk orang melakukan zina dan salah satu pihak telah terikat dalam perkawinan, sedangkan bagi orang yang belum terikat perkawinan tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut. Oleh karena itu dilakukan kriminalisasi kumpul kebo dalam Rancangan KUHP Nasional dengan pertimbangan bahwa kumpul kebo merupakan penyakit sosial, dan bertentangan dengan ajaran agama. Ditinjau dari tujuan pemidanaan, kriminalisasi kumpul kebo dimaksudkan melindungi masyarakat dan individu pelaku tindak pidana tersebut. Ditinjau dari pentingnya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, kriminalisasi kumpul kebo dilakukan untuk menegakkan nilai dan norma serta untuk mengagungkan lembaga perkawinan."

"Death sentence is one of some main criminal sentences regulated in article 10 of penal code and President Decree No.2 of 1969 on process of execution of death sentence. Death sentence regulated in Penal code is the hardest compared with other main sentences. But in the draft of National penal code, death sentences is excluded from the group of main sentences, and regulated in a special paragraph as a specific penalty."