Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan dan pemenuhan hak atas kesehatan adalah menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kesehatan. Urusan pemerintahan bidang kesehatan ini dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang membentuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada dasarnya, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah berada dalam suatu dinamika antara sentralisasi dan desentralisasi. Sejak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2014, terjadi perubahan dalam hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Menggunakan studi kepustakaan, penulis menjelaskan mengenai hubungan kewenangan dan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan JKN.Kesimpulan: Penyelenggaraan JKN oleh BPJS Kesehatan menjadikan hubungan kewenangan dan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi sangat sentralistik dengan terbatasnya kewenangan yang dimiliki Daerah. Dalam penyelenggaraan JKN, Daerah hanya berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diberikan kepadanya dan tidak turut dalam pembiayaan kesehatan oleh JKN.

---

ABSTRACTOne of the government functions in order to realize the welfare state and to fulfill the right to health care is by administering health care public service. In Indonesia, the assignment of government function in health care is divided between a central and local government which then manifest in central and local government relation. Basically, the relation of central and local governments is in the dynamic state between centralization and decentralization. Since National Health Security which managed by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS-Kesehatan) is started in 2014, there are significant changes in the relation between central and local government, especially in health care assignment. Using the literature study, the researcher explained the assignment function and fiscal relation between central and local government, and the authority of local government in the National Health Security administration.Conclusion: Administration of National Health Security by BPJS Kesehatan has implication to the assignment function and fiscal relation between the central and local government that become highly centralized. The authority of local government is limited to the specified function and has no rule in health financing by National Health Security."

"The existence of museums in big cities like Jakarta seemed to be neglected. The display inside a museum is often considered uninteresting, making visitors less appreciate the collection objects, thus receive no added value from their visit. Therefore, a research related to physical appearance of a museum is required. The physical appearance of a service organization, also called servicescapes, consists of ambient condition, layout and signage. A survey has been conducted to describe the importance of servicescape for National Museum, as well as the explanation about the subject. This research suggests some recommendations on the servicescapes in National Museum to improve visitors? experience.

---

Keberadaan suatu museum di kota besar seperti Jakarta, sering kali terabaikan. Penampilan interior suatu museum dipandang sebagai hal yang kurang menarik, sehingga para pengunjung pun kurang mengapresiasi obyek atau kurang memperoleh nilai lebih dari kunjungan mereka. Oleh karena itu, diperlukan studi mengenai tampilan fisik dari suatu museum. Tampilan fisik dari suatu organisasi jasa, yang dikenal dengan Servicescapes, terdiri dari kondisi suasana, tata letak dan petanda. Dalam menjelaskan hal ini, dilaksanakan suatu survey di Museum Nasional untuk mendeskripsikan pentingnya Servicescapes bagi museum tersebut. Hasil penelitian menyarankan beberapa masukan terkait servicescapes di Museum Nasional agar dapat meningkatkan pengalaman yang baik bagi para pengunjung."

"Abstract. This research discusses how far job satisfaction is achieved, the factors that influence job satisfaction, and what needs to be done in order to increase the job satisfaction of Government Employees working at the Bogor Regency Secretariat. The objective of this research is to analyze the level of job satisfaction and the factors that influence job satisfaction, plus recommend what can be done to increase job satisfaction of Government Employees working at the Bogor Regency Secretariat. A criteria range analysis (analisis rentang kriteria) method was used to determine the level of job satisfaction of Government Employees. Results revealed that Government Employees were at a satisfied scale. The results from this research were obtained by using a factor analysis method to analyze the factors of job satisfaction of Government Employees. Eleven dominant factors were the reasons why Government Employees were satisfied with their jobs. These factors include: 1. Salary; 2. Benefits and facilities; 3. Relationship between superiors and subordinates; 4. Relationship among coworkers; 5. Development; 6. Opportunity; 7. Safety at work; 8. Education; 9. Policies within the organization; 10. Conflict resolution; and 11. Career achievements. The results of this research can be used as a suggestion for organization managements to improve the job satisfaction of Government Employees. The management can focus their attention on improving employee job satisfaction by referring to the eleven dominant factors in order to become more efficient and effective in making policies and be able to focus on the improving these job satisfaction factors.Abstrak. Tujuan penelitian untuk menganalisia tingkat kepuasan kerja, dan factor-factor yang mempengaruhi kepuasan kerja, serta merekomendasikan upaya-upaya bagi peningkatan kepuasan kerja SDM Aparatur pada Sekretariat Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja SDM Aparatur digunakan metode analisis rentang kriteria. Hasilnya menunjukkan kepuasan kerja SDM Aparatur berada pada rentang skala puas. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan factor analisis untuk menganalisis faktor-faktor kepuasan kerja SDM Aparatur, berupa sebelas factor dominan yang menjadi sumber kepuasan kerja SDM Aparatur yaitu 1. Gaji; 2. Tunjangan dan fasilitas; 3. Hubungan atasan dengan bawahan; 4. Hubungan antar rekan kerja; 5. Pengembangan; 6. Kesempatan; 7. Keselamatan kerja; 8. Pendidikan; 9. Kebijakan organisasi; 10. Penyelesaian konflik; dan 11. Prestasi kerja. Hasil penelitian tersebut berimplikasi terhadap upaya-upaya manajemen organisasi untuk meningkatkan kepuasan kerja SDM Aparatur."

"Abstract. The research aims to describe the profile andrestructuring process of organizational structure of Maros District government. The research uses the theory of organization, concept of local bureaucracy and local government to enrich the study. Through the method of qualitative research and the data analysis technique of interactive model, the research finds that the organizational restructuring of local government was conducted through new formation, merging, division, and removal, either in the structural position, or regional working unit itself. The study also shows the presence of several structural positions and working units that have more than one function. This indicates that the restructuring and functioning of local government organizations has not reflected the rationality of local bureaucracy and shows the complexity of the functions inherent in the organizational structure of local government.Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses restruktrurisasi dan profil struktur organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Maros. Penelitian menggunakan teori organisasi, konsep birokrasi pemerintah daerah (local bureaucracy), konsep pemerintahan daerah (local government) dan perspektif mengenai local bureaucracy untuk memperkaya kajian ini. Melalui metode penelitian kualitatif dan teknik analisis data model interaktif, penelitian ini menemukan bahwa restrukturisasi organisasi pemerinatah daerah dilaksanakan dengan cara pembentukan baru, penggabungan, pemisahan, dan penghapusan, baik pada jabatan struktural maupun satuan perangkat daerah itu sendiri. Hasil kajian menunjukan pula adanya beberapa jabatan dalam struktur dan satuan perangkat daerah yang memiliki lebih dari satu fungsi. Hal ini menandakan bahwa pembangunan struktur dan fungsi organisasi pemerintahan daerah belum mencerminkan rasionalitas birokrasi lokal serta menunjukkan adanya kompleksitas fungsi yang melekat pada suatu struktur organisasi pemerintah daerah."

"The central government has implemented a government fixed asset revaluation policy. The main objective of the policy is to present the fair value of fixed assets in the government's financial statements. However, the results of fixed asset revaluation are not accepted by the BPK and must be corrected and recorded in the government financial statements for the 2019 fiscal year. Competent human resources and the use of information technology are considered two factors needed to achieve the revaluation objectives. This study was conducted to determine the level of significance of these two factors by distributing questionnaires to BMN officers and assessors from 82 ministries/agencies throughout Indonesia. The research data were processed by path analysis method using the Structural Equation Model (SEM) partial least squares (PLS) through Smart PLS 3.3.2 software used to assess measurement models and research structural models. The results of data processing concluded that the competence of human resources and information technology has a significant effect on the revaluation of government fixed assets. However, information technology needs to be improved again because the significance value is only half that of the human resources competency value."