Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu strategi dalam tahap awal pendirian Unit Usaha Syariah Bank BTN adalah strategi pembentukan asset melalui konversi KPR BTN menjadi KPR BTN Syariah. Dengan adanya penempatan aset ini diharapkan BTN syariah dapat dengan cepat memberikan bagi hasil yang bersaing kepada nasabah dana pihak ketiga. Sehingga manajemen Bank BTN menargetkan Pembiayaan Murabahah KPR BTN Syariah Konversi sekitar 66 % dari keseluruhan rencana Pembiayaan BTN Syariah.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan probabilitas atau kecenderungan nasabah KPR BTN untuk melakukan konversi KPR BTN-nya menjadi Pembiayaan KPR BTN Syariah dengan menggunakan Teori Perilaku Konsumen dalam hal ini faktor demografi dan karakteristik produk yang dimiliki oleh nasabah KPR BTN sebagai dasar penentuan variabel yang hendak diukur. Variabel tersebut adalah jenis kelamin, usia. pendidikan, agama. pekerjaan, penghasilan. pengetahuan nasabah mengenai Bank BTN Syariah, jumlah kredit yang diterima nasabah dari Bank BTN, jumlah cicilan. jangka waktu kredit dan harapan terhadap BTN Syariah. Data yang digunakan adalah primer dengan wawancara mendalam. Jumlah sample 321 responden yang merupakan nasabah Bank BTN Kantor Cabang Jakarta Harmoni.Data yang diperolch kemudian dikelompokan berdasarkan variabel kemudian dilakukan faktor analisis. Faktor Analisis adalah proses analisis untuk menilai variabel mana saja yang dianggap layak untuk dimasukan dalam analisis selanjutnya. Kemudian untuk mengukur probabilitas atau kecenderungan kondisional atas suatu peristiwa adalah dengan metodologi regresi probabililas yang disebut dengan model logic. Hasil regresi tersebut kemudian dijadikan patokan untuk menguji hipotesa yang dibuat peneliti. Setelah diuji, hasil regresi menunjukan probabilitas atau kecenderungan tertariknya atau berminatnya seorang nasabah untuk mengkonversi KPR BTN-nya menjadi Pembiayaan KPR BTN Syariah yang paling tinggi adalah nasabah yang usianya antara 30 tahun sampai dengan 40 tahun, pendidikannya sarjana, agamanya Islam, pcnghasilannya di atas 10 juta rupiah dan KPR BTN yang dimilikinya adalah dengan jumlah Plafond di atas 100 juta rupiah, jangka waktunya di atas 10 tahun dan cicilannya antara 1,5 juta rupiah sampai dengan. 3,5 juta rupiah.

---

One of the strategies in the initial stare of the founding of Shariah Business Unit Bank BTN is the asset establishment by means of the conversion of KPR 13TH into KPR BTN Shariah. Hopefully, this strategy could make BTN Shariah to give a competitive profit sharing to its customer more quickly. in line with that, the management of Bank BTN has targeted the percentage of the conversion of KPR BTN Shariah's Mirabahah Financing is around 66% of the entirely of its financing plan.

The objective of this research is to depict the probability or the tendency of the customer of KPR BTN to convert its loan from KPR BTN into KPR Financing of BTN Shariah using customer behavior theory. In this case, the demographic factor and the characteristics of the product are the basis of the determination of the measuring variable. The variables are sex, age, education, religion, occupation, income earnings, the customer knowledge about BTN Shariah, the amount of the loan accepted from Bank BTN, the amount of installment, the loan period, and the customer's hope from BTN Shariah. The data used is primary with deep interview. The size of sample is 32] respondents which are customers of Bank BTN Jakarta Harmoni Branch.

After having the interview, the data is grouped by the variables, and then the analysis factor is conducted. Analysis Factor is the analysis process to evaluate which variable is suitable to get into the further analysis. And then_ we measure the probability or conditional tendency of an event with the methodology of probability regression named Logic Model. The result of the regression is then set as the standard criterion for the hypothetical testing. From the testing, we can conclude that the most interested customer who want to convert its loan into Shariah Financing of KPR BTN Shariah is the customer with the criterion as follows: age within 30 until 40 years, education is undergraduates (SI), religion is Islam, income earnings is above 10 million rupiah, having loan from KPR BTN above 100 million rupiah, the loan period is above 10 years and the installment is within 1,5 million rupiah until 3,5 million rupiah."

"Penagihan hutang kartu kredit dengan menggunakan jasa debt collector oleh bank dapat dilakukan karena tidak adanya larangan dari Bank Indonesia untuk menggunakan jasa debt collector. Tewasnya salah seorang nasabah pengguna kartu kredit yang memiliki tunggakan hutang kartu kredit akibat perbuatandebt collector menunjukkan tidak dipatuhinya pokok-pokok etika penagihan yang terdapat dalam Surat Edaran BI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu kredit dari jasa debt collector menurut hukum perbankan dan untuk mengetahui tanggung jawab bank sertadebt collector.Metode pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penagihan oleh jasa debt collector hanya dapat dilakukan apabila kolektibilitas kartu kredit telah tergolong macet, serta pelaksanaan penagihan oleh jasa debt collector harus dilakukan sesuai tata cara yang berlaku

---

Collection of credit card debt by Bank using the service provided by vendor of debt collectors is likely to be done considering there is no prohibition issued by Indonesian Central Bank for the using of the service provided by debt collectors in collecting the credit card debt. The death of one of the customer of credit card that had an outstanding debt came from credit card

debt as a result of actions of debt collectors showed non-compliance on the ethical collection principals as set forth in the Circular Letter issued by the Indonesian Central Bank.The purpose of this study is to perceive legal protection of the customer of credit card against the service of debt collectors under the banking law and to understand the responsibility of the bank on the action of debt collectors.The approach method used in this research is normative and descriptive analysis, The data obtained is the secondary data originated from the literature study (library research.From the outcome of the research it can be concluded that legal protection can be done preventively. The collection using the service provided by vendor of debt collectors can only be conducted if the collectability of credit cards has been classified as bad credit, as well as implementation of the collection using the service provided by vendor of debt collectors must be done in accordance with the applicable procedures."

"Tesis ini membahas analisis dampak penggunaan credit card pada consumer credit dan gagal bayar konsumen. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya konsumen dapat mengendalikan diri terhadap penggunaan berbagai bentuk fasilitas kredit yaitu seperti kartu kredit dan kredit konsumsi sehingga penggunaan faslitas kredit seperti kredit konsumsi tersebut tidak digunakan secara yang berlebihan, dapat mencegah terjadinya kesulitan keuangan yang dialami oleh setiap konsumen sehingga tidak menyebabkan kegagalan bayar seperti dengan memiliki tabungan pribadi yang dapat digunakan sewaktu-waktu dalam keadaan mendesak, konsumen sadar dan mengerti akan kebutuhan onsumen yang harus dipenuhi dan tidak menyalahgunakan fasilitas kartu kredit dan kredit konsumsi, segera menjual asset atau harta pribadi untuk melunasi hutang kartu kredit dan kredit konsumsi apabila terjadi kesulitan keuangan sehingga hutang yang dilunasi tidak terlalu banyak karena terlilit oleh bunga bank dan apabila konsumen memiliki modal atau uang pribadi untuk membeli sesuatu sebaiknya menghindari penggunaan kartu kredit dan kredit konsumsi.

---

The focus of this thesis is to analyze the impact of using credit cards in consumer credit which has the tendency to be unable to settle the debt (Non Performing Loan). The result of this study suggest that the consumers should be able to control using of their facilities are not used in excess, can prevent the financial disstres by using each consumer so can't caused pay failure by having a personal saving account that can be used at any time in emergency, consumers will be aware and understand the consumer needs to be fulfilled and not abuse credit cards and credit facilites consumption, immedietly sell assets or personal property to pay off credit card debt and consumption loans in the event of financial distress so the debt was not paid too much and if consumers have the capital or money to buy something should avoid using of credit cards and consumer credit."

"ABSTRAKPerjanjian baku sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering kalidigunakan karena dianggap efektif oleh pihak konsumen sering kali menimbulkanberbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihakyang terlibat di dalamnya karena tidak mempunyai peluang untuk merundingkanisi dari klausula-klausula di dalamnya. Dalam thesis ini yang menjadipermasalahan adalah dalam hal klausul-klausul apa saja yang tidak boleh dimuatdalam perjanjian KPR yang menimbulkan kerugian dan kedudukan yang tidakseimbang diantara para pihak, bagaimanakah kekuatan mengikat dari peijanjianbaku KPR yang dibuat oleh Bank Panin serta bagaimana penyelesaian wanprestasiyang dilakukan oleh salah satu pihak dalam peijanjian baku KPR Bank Panin.Berdasarkan ketertarikan penulis, maka dilakukan penelitian pada kantorBank Panin Kantor Pusat Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metodeyuridis normatif, dimana penulis meneliti dan melihat penerapan aturan-aturanhukum yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan menggunakan peijanjianbaku berdasarkan asas-asas perjanjian dalam Hukum Perdata dengan dikaitkandengan prinsip-prinsip perbankan.Penelitian juga dilakukan dengan metodewawancara, dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit,persyaratan pemberian kredit serta data-data pemberian KPR oleh Bank Panin.Perjanjian baku ini sangat sulit dihilangkan sebagai satu jenis peijanjianyang selalu digunakan dengan alasan efektif. Dalam rangka untuk memberikanperlindungan hukum kepada para Debitor, maka yang dapat dilakukan adalahdengan terus memberikan perbaikan-perbaikan dan memonitor jalannya peijanjianbaku ini."

"Pada awal Pelita II Pemerintah mulai meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan perumahan rakyat dengan memperkenalkan sistem Kredit Pemilikan Rumah. Untuk melaksanakan proyek pembangunan perumahan rakyat tersebut, maka pada tanggal 29 Januari 1974 Menteri Keuangan menunjuk Bank Tabungan Negara sebagai Bank Pemerintah yang mendapat tugas khusus untuk membiayai pembayaran berupa pinjaman kepada pembeli rumah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor. B-49/MK/IV/1/1974. Atas dasar Surat Menteri Keuangan tersebut, upaya yang ditempuh Pemerintah adalah memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah kepada masyarakat yang berpengasilan rendah melalui Bank Tabungan Negara, mengingat masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak mampu membayar harga rumah beserta tanahnya secara tunai dan dengan surat itu pula, "memproklamirkan" Bank Tabungan Negara (BTN) selaku lembaga yang untuk pertama kali menerapkan Kredit Pemilikan Rumah. Dengan sistem Kredit Pemilikan Rumah memungkinkan masyarakat yang berpenghasilan rendah membeli rumah secara kredit dan setelah Akad Kredit rumah tersebut sudah menjadi milik si debitur (Pembeli) dan sudah bisa ditempati sebelum angsurannya lunas. Selama kreditnya belum lunas seluruh surat-surat mengenai rumah dan tanah ditahan oleh pihak Bank Tabungan Negara. Disini Bank Tabungan Negara bukan sebagai pihak penjual rumah tetapi sebagai pihak yang menentukan dan mengawasi pinjaman kredit tersebut."

"ABSTRAKKebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan yang dharuriyat sehingga harus segera dipenuhi. KPR atau Kredit Pemilikan Rumah merupakan salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh perbankan untuk mempermudah mewujudkan hal tersebut. Market share dari pembiayaan KPR Syariah di Indonesia saat ini sangat rendah dibandingkan dengan KPR Konvensional padahal mayoritas penduduk di Indonesia beragama muslim. Rendahnya market share KPR Syariah di Indonesia dan terbatasnya literatur yang yang membahas perilaku konsumen terkait KPR Syariah mendorong perlunya eksplorasi terhadap masalah tersebut. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk melihat sikap, pengetahuan dan kepuasan konsumen atas kualitas layanan KPR Syariah di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian kualitatif eksploratori dan Teknik analisis data deductive content analysis, dan 27 responden yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen muslim terhadap KPR Syariah masih kurang serta alasan utama yang menentukan konsumen muslim memilih KPR Syariah adalah cicilan yang tetap. Sikap konsumen terhadap kualitas layanan dan kepuasan konsumen atas layanan KPR Syariah sangat dipengaruhi oleh kinerja dari karyawan dalam melayani konsumen.

---

ABSTRAKIn Islam, housing is one of human basic needs and thus it is regarded as a dharuriyat type of goods. House financing is made in order to increase the acceessbility to provide a house. Indonesian Islamic house financing user is much lower that the conventional one which is uniqe when Indonesian is dominated by moeslem. It is imperative to study the behavior of Islamic house financing consumer to boost the marketshare. This research is conducted to explore the correlation between consumer attitude, consumer behavior and consumer satisfaction on service quality of Islamic house financing. Using exploratory research and deductive content analysis with 27 respondent. this research concluded that consumer knowledge regarding Islamic house financing is still low and the main reason people use Islamic house financing is because its fix payment and safety. Consumer satisfaction of service quality of Islamic house financing is affected by the bank employees when conducting services to consumer. "

"Tesis ini membahas ketentuan Perbankan maupun ketentuan KUHPerdata dalam ruang lingkup pemberian kredit. Namun prosedur pemberian kredit beserta jaminan atas tanah masih mengalami permasalahan dari segi hukum maupun perlindungan bagi pihak ketiga. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan Perbankan mengenai pemberian Kredit yang macet dihubungkan dengan pertimbangan hakim dan menganalisis secara mendalam urgensi amar putusan Hakim menafsirkan keberlakuan akta kuasa menjual pada pencairan agunan perjanjian kredit dihubungkan dengan ketentuan perjanjian kredit bank sehingga menemukan titik terang pada permasalahan Bank B dengan debiturnya ABS. Penelitian Tesis ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris dan penelitian mono disiplin, sumber data pada metode yuridis-normatif sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Pembahasan tesis ini akan dibatasi menjadi dua bagian besar. Pertama, mengenai pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw dikaitkan dengan ketentuan perjanjian kredit Bank. Kasus ini berawal pada adanya perjanjian kredit antara Bank B dengan nasabah ABS, yang kemudian mengalami kemacetan pembayaran oleh ABS macet sehingga timbul Akta Kuasa Menjual yang ditawarkan Oleh Bank B. Tindakan Bank B menjual agunan dengan Akta kuasa Menjual menjadi dasar gugatan kepada pengadilan oleh ABS kepada bank. Kedua, menganalisis kesesuaian Amar Putusan Hakim dengan ketentuan perjanjian kredit dalam menafsirkan Akta Kuasa Menjual pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw. Hasil penelitian ini adalah: 1 Terdapat ketidaksesuaian penerapan undang-undang dalam pertimbangan majelis hakim jika dikaitkan dengan ketentuan perbankan. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan bahwa dengan terlanggarnya ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan maka Akta Kuasa Menjual dibatalkan, sehingga menimbulkan akbat-akibat yang timbul setelah putusan. 2 Adanya ketidak sesuaian Amar putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara dalam kasus putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw.

---

This thesis discusses the provisions of the Banking as well as the provisions of the Civil Code in the scope of credit granting. However, the procedure of granting credit along with the guarantee of the land is still experiencing problems in terms of law and protection for the third party. This thesis aims to identify Banking provisions concerning granting of bad credit related to judges 39 consideration and to analyze in depth the urgency of judgmen.t The judge interpreted the validity of the power of sale deed on the collateral disbursement of credit agreement connected with the provisions of the bank credit agreement so as to find a bright spot on the problems of Bank B with the debtor ABS. This thesis research uses method of explanatory research and mono disciplinary research, the source of data on juridical normative method mostly derived from literature study. The focus of this thesis will be limited to two major sections. First, concerning Judge 39 s consideration of Decision Number 17 Pdt.G 2013 PN.Skw is attributed to the terms of the credit agreement of the Bank. This case originated in a credit agreement between Bank B and customer ABS, which then experienced a jam payment by ABS jammed so that the Deed of Sale Selling offered by Bank B. Action Bank B sells the collateral with the power of attorney Sell becomes the basis of lawsuit to the court by ABS to the bank. Second, analyze the conformity of the Decision of the Judge with the terms of the credit agreement in interpreting the Power of Attorney Selling at decision Number 17 Pdt.G 2013 PN.Skw. The results of this study are 1 There is a mismatch of the application of the law in consideration of the panel of judges when associated with banking regulations. In this case the panel of judges declares that with the violation of the provisions of the Insurance Rights Act, the Power of Attorney of Selling is canceled, resulting in a consequence arising after the decision. 2 There is a mismatch of the existence of amar verdict judges in case of decision No. 17 Pdt.G 2013 PN.Skw."

"Bank dalam melakukan kegiatan usahanya menyediakan berbagai jasa salah satunya yaitu kredit, terdapat berbagai jenis kredit yang disediakan oleh bank. Dalam perjanjian kredit tersebut disepakati dengan perjanjian antara kedua belah pihak, dimana perjanjian kredit tersebut terdiri dari Nasabah dan bank. Hubungan antara Nasabah dan Bank memiliki kesenjangan ekonomi, oleh karena itu penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyalahgunaan keadaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian yang kemudian dapat membatalkan suatu perjanjian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dimana data-datanya diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, literatur, serta bahan pustaka atau bahan sekunder. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa penyalahgunaan keadaan muncul karena belum terdapat aturan terkait penyalahgunaan keadaan, oleh karena itu hakim dalam menerapkan penyalahgunaan keadaan terdapat putusan yang beragam dan pada kasus membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan penyalahgunaan keadaan dan tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam tindakannya.

---

Banks in carrying out their business activities provide various services, one of which is credit, there are various types of credit provided by banks. In the credit agreement, it is agreed with the agreement between the two parties, where the credit agreement consists of the customer and the bank. The relationship between the Customer and the Bank has an economic gap, therefore the misuse of circumstances or van omstandigheden can be used as a basis of abuse of circumstances in an agreement can then cancel an agreement. The research was carried out using the juridical-normative research method where the data was obtained through was carried out using the juridical-literature, and library materials or secondary materials. The conclusion from the results of this study is that the abuse of circumstances arises because there are no rules regarding the abuse of circumstances, therefore the judge in applying the abuse of circumstances has various decisions and in the case proves that the defendant did not abuse the circumstances and there was no element of unlawful acts in his actions."

"Tantangan yang sering dihadapi pada pemberian kredit tanpa agunan untuk usaha kecil adalah penyeleksian calon debitur, di mana usaha kecil umumnya belum memiliki laporan keuangan seperti halnya perusahaan yang sudah berskala besar. Hal ini juga dialami oleh salah satu bank swasta asing terbesar untuk usaha kecil di Indonesia yang memiliki jumlah kredit macet yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri, sehingga perlu dievaluasi penyebab kegagalan produk agar dapat diperbaiki ke depannya. Pada penelitian ini dilakukan analisis kegagalan kredit tanpa agunan untuk usaha kecil dilihat dari segi requirement spesifikasi calon debitur, seleksi calon debitur, dan penagihan. Metode TOPSIS digunakan untuk membandingkan hasil akhir seleksi berdasarkan variabel¬variabel yang dirasa penting bagi bank dalam penyeleksian calon debiturnya.

---

The challenge often faced in providing unsecured loans for small business is the selection of borrowers, in which small businesses generally do not have financial statements as companies that have a large scale and well established. This case has also been experienced by one of the largest multinational private bank in Indonesia which had a number of bad loans that was a much higher compared to the industry's average. Therefore, this research wanted to evaluate the cause of the failure of the business installment product so that can be improved in the future. In this research, failure analysis of unsecured loan for small businesses will be discussed in terms of specification requirements of borrowers, the selection of borrowers, and billing. TOPSIS method is used to compare the end result of selection based on variables that are important for banks in the selection of borrowers."