Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Akhir ini meneliti penyebab masalah turn over yang tinggi yang dihadapi oleh divisi International Student Unit di IDP Education Australia. Hal ini panting karena masalah turn over tinggi ini pada akhimya berdampak kepada masalah-masalah yang lain seperti menurunnya efektivitas organisasi, tingginya biaya recruitment, training dan lain sebagainya.IDP merupakan organisasi jasa non profit yang bergerak di bidang pendidikan dan memfokuskan diri untuk mempromosikan pendidikan di Australia kepada pelajar-pelajar di Indonesia yang akan melanjutkan pendidikannya ke Australia.Sebagai organisasi jasa maka peran sumber daya manusia merupakan sesuatu yang vital bagi kelangsungan organisasi ini dan perlu dikelola sebaik mungkin. Sehingga masalah yang timbul hendaknya dapat diselesaikan sebaik-baiknya.Penyebab masalah turn over tinggi yang terjadi di IDP adalah ketidakpuasan kerja staff divisi ISU yang berakar pada tidak jelasnya fungsi, wewenang, tugas dan tanggungjawab di divisi ISU sehingga konflik yang terjadi selalu berakhir pada pengunduran diri staff.Solusi yang ditawarkan untuk masalah ini adalah penyusunan analisa jabatan bagi masing-masing jabatan divisi ISU sehingga dari job description dan job specification yang dihasilkan dapat diperoleh kejelasan fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab serta persyaratan jabatan di divisi tersebut. Analisa jabatan ini pun selanjutnya dapat digunakan untuk menanggulangi masalah-masalah sumber daya manusia lain yang mungkin muncul."

"Masalah kompensasi merupakan masalah yang sensitif dalam hubungan ketenagakerjaan, sebab is memiliki arti kepentingan yang berbeda bagi karyawan dan manajemen organisasi. Oleh karena itu, untuk menjaga keharrnonisan hubungan ketenagakerjaan, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan kompensasi yang objektif sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sistem pengelolaan kompensasi yang paling objektif adalah yang menjamin adanya keadilan atau kesetaraan yang terlihat dalam tiga dimensi,yaitu external equity, internal equity, dan individual equity.Mengacu kepada dimensi tersebut penulis menemukan indikasi adanya masalah dalam dalam pengelolaan kompensasi di Divisi Water Treatment PT S. Hal ini terlihat dari adanya pembagian beban kerja yang kurang merata diantara Account Manager yang ada di Divisi Water Treatment PT S, dimana untuk jabatan tertentu yang beban kerjanya dirasa overload diberi imbalan yang sama atau tidak jauh berbeda dengan jabatan lain yang beban kerjanya lebih ringan. Kondisi ini dapat dikoreksi dengan menggunakan sistem kompensasi yang menjamin kesetaraan internal (internal equity), sehingga tuntutan jabatan atau kualifikasi orang yang lebih tinggi dalam organisasi mendapat imbalan lebih.Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan evaluasi jabatan. Sesuai dengan tujuannya, yaitu menjamin kesetaraan internal, maka metode yang digunakan adalah point factor method dan compensable factor-nya mengacu pada faktor yang dikemukakan oleh Poels (1999). Hasil evaluasi jabatan adalah diperolehnya ranking jabatan yang memperlihatkan kedudukan suatu Account Manager diantara Account Manager lainnya. Ranking ini dapat digunakan sebagai dasar penetapan sistem penggajian. Namun jika PT S ingin menerapkan kesetaraan internal di dalam organisasinya dan untuk mencegah timbulnya masalah baru, maka penulis menyarankan agar dilakukan evaluasi jabatan secara menyeluruh, yaitu bagi semua divisi yang ada."

"ABSTRAKPengelolaan sumber daya manusia Polri pada jabatan Atase Kepolisian di Divisi Hubungan Internasional Polri belum memiliki aturan yang mendukung tugas-tugas operasional dan pembinaan personel yang efektif. Penelitian ini menganalisa gambaran umum penugasan Atase Kepolisian serta pengelolaan sumber daya manusia Atase Kepolisian saat ini. Selain itu, penelitian ini juga memberikan penjelasan pengelolaan sumber daya manusia Atase Kepolisian yang efektif ssuai dengan kebutuhan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi serta studi literature. Teori yang digunakan adalah teori manajemen sumber daya manusia, dan teori sistem pengendalian manajemen. Konsep rekrutmen dan seleksi, pelatihan, dan penilaian kinerja digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penugasan Atase Kepolisian hanya merujuk pada 2 dua Peraturan Kapolri yang hanya menjelaskan pengertian dan tugas dari Atase Kepolisian. Pengelolaan SDM Atase Kepolisian saat ini meliputi aspek kompetensi, manajemen karir, pengawasan pengendalian yang didalamnya terdapat proses penilaian kinerjadan rentang kendali. Pengelolaan SDM Atase Kepolisian yang efektif memerlukan adanya integrasi dari 4 empat aspek pengelolaan sebelumnya yang didukung dengan adanya penetapan aturan dasar yang mengatur penetapan aturan karir bagi Atase Kepolisian serta terintegrasinya database sistem informasi manajemen Atase Kepolisian dan sistem pelaporan yang berada di Divhubinter Polri dan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia guna pengembangan karir Atase Kepolisian.

---

ABSTRACTThe management of Polri 39 s human resources in the position of Police Attache in the International Relations Division of the Police does not have rules that support operational tasks and effective personnel development. This study analyzes the general description of Police Attache assignment and human resources management of Police Attache at this time. In addition, this study also provides an explanation of human resource management of Police Attache which is effective with the needs. This research approach uses qualitative approach and data collection through interview technique, observation and literature study. The theory used is the theory of human resource management, and the theory of management control systems. The concept of recruitment and selection, training, and performance appraisal was used in this study. The results of this study indicate that the assignment of Police Attache only refers to 2 two Police Regulations which only explain the meaning and duty of Police Attache. Human Resource Management The Police Attache currently includes aspects of competence, career management, supervision of controls in which there is a process of performance assessment and control span. Effective human resource management An effective police Attach requires integration of the four prior management aspects supported by the establishment of the basic rules governing the setting of career rules for Police Attache and the integration of the Police Attache Management Information System database and the reporting system located in the Division of Relations International Police and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia for the career development of Police Attache. "

"P.T. BSP belum melaksanakan analisis jabatan sehingga keseluruhansistim manajemen sumber daya manusianya belum berjalan secara optimal.Sistim rekrutmen dan seleksi , sistim penilaian kinerja, sistim evaluasi jabatandan penggajian, serta sistim pelatihan dan pengembangan karyawannya belumdidasarkan pada kriteria-kriteria dan standar yang obyektif, tetapi masih lebihpada pertimbangan pimpinan yang subyektif.Langkah langkah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan programanalisis jabatan yang menghasilkan suatu uraian dan spesitikasi jabatanadalah: (1) langkah persiapan yang meliputi: (a) kegiatan untuk meyakinkanP.T. BSP akan pentingnya program analisis jabatan, (b) menetapkanpenanggung jawab dan pelaksana program analisis jabatan, (c) menetapkantujuan program analisis jabatan, (cl) menetapkan informasi jabatan yang akandianalisis, (e) menetapkan metode yang akan digunakan, (f) memilih pejabatyang representatif dari setiap jabatan untuk dilakukan analisis; (2) tahapimplementasi, yang meliputi kegiatan: (a) sosialisasi program analisis jabatanpada para pejabat, (b) pengumpulan data dengan cara mempelajari dokurnendan infomasi yang relevan, membagikan kuisioner, melakukan wawancaradan observasi; (3) serta tahap analisis dengan melakukan: (a) kaji ulanginformasi yang diperoleh dengan pemegang jabatan maupun dengan atasanlangsungnya, (b) menyusun informasi dan data tentang jabatan-jabatan secarasistematis dalam bentuk uraian dan spesifikasi jabatan.Bagi P.T. BSP program analisis jabatan yang telah direncanakan dandisusun oleh penulis, apabila dilaksanakan tahap demi tahap secara konsistenakan dapat memberikan pengetahuan tentang isi dan syarat-syarat jabatanyang tertuang menjadi suatu uraian jabatan dan persyaratan jabatan yang dapatdipergunakan untuk berbagai tujuan peningkatan efektivitas pengelolaansumber daya manusia (SDM)."

"Perempuan pengungsi korban bencana rawan mengalami gangguan mental emosional baik disebabkan oleh pengalaman traumatik yang dialaminya maupun karena harus hidup dalam segala keterbatasan di pengungsian. Pemenuhan kebutuhan akan pangan, air bersih, kamar mandi dan jamban, tempat penampungan, dan bilik asmara diperkirakan memiliki hubungan yang bermakna dengan gangguan mental emosional pada perempuan pengungsi di kabupaten Karo. Penelitian dengan desain studi deskriptif cross sectional dilakukan dengan mengambil data primer melalui wawancara pada 244 responden di 37 lokasi penampungan pengungsi di kabupaten Karo. Hasil analisis bivariat, variabel yang menunjukkan hubungan yang bermakna adalah variabel status kehamilan (OR=0,17), kebutuhan pangan (OR=7,25), air bersih (OR=4,78), dan tempat penampungan (OR=4,88). Sedangkan dari hasil analisis multivariat memperlihatkan bahwa variabel pemenuhan kebutuhan pengungsi yang paling berpengaruh terhadap gangguan emosional pada perempuan pengungsi adalah varaiabel pemenuhan kebutuhan pangan dengan nilai OR = 7,2 Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pemenuhan kebutuhan pengungsi belum memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, diharapkan dengan melakukan pengelolaan pengungsi yang sesuai standar minimal dapat mengurangi risiko gangguan mental emosional pada pengungsi khususnya pada perempuan.

---

ABSTRACTWomen IDP’s vulnerable to had emotional mental disorders that caused by traumatic experiences that happened and having to live within the limitations in the shelter. Fullfillment the needs for food, water, toilets , shelters, and booths romance is estimated to have a significant association with emotional mental disorders in marriage women IDP’s in Karo district. Research with a descriptive cross-sectional study is done by taking primary data through interviews on 244 respondents in 37 shelters in Karo district . The results of the bivariate analysis, variables that showed a significant association was pregnancy status (OR=0.17), the need for food ( OR = 7.25 ), water ( OR = 4.78 ), and shelter ( OR = 4.88 ). While the results of multivariate analysis showed that meet the needs of IDP’s variables that most affect the emotional disturbances in women are variabel food needs with OR = 7.2 From the results of this study indicate that the management of the fulfillment needs of IDP’s have not met the minimum standards set by Ministry of Health, is expected to conduct the management of refugee appropriate minimum standards can reduce the risk of mental disorders in women."

"Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu altematif masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Pada tahap awal, pembentukan UKM ini memerlukan sejumlah dana untuk membeli kebutuhan. Selain modal sendiri, UKM juga memerlukan pinjaman dari pihak ekstemal jika modalnya tidak mencukupi kebutuhan. Ada beberapa lembaga yang memberikan bantuan pinjaman ke UKM tersebut. Salah satunya adalah PERTAMINA (Persero); BUMN yang mempunyai divisi PKBL dengan fungsi utamanya memberikan bantuan ke UKM. Namun, sejak tahun 1993 s.d 2005, tingkat pengembalian pinjamannya rendah. Sehingga diperlukan analisis resiko untuk mengantisipasi hal tersebut. Sebagai tahap awal analisis resiko, dilakukan proses identifikasi resiko dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk memperoleh resiko terbesar dalam pelaksanaan penyaluran dan kolektibilitas pinjaman. Selanjutnya, dilakukan analisis resiko dengan teknik Simulasi Monte Carlo. Teknik ini menggunakan input resiko yang didapat dari AHP, sebagai variabel bilangan randomnya. Lalu dibuat skenario-skenario keadaan untuk melihat seberapa besar pengaruh bilangan random tersebut terhadap hasil akhir. Tujuan akhir penelitian ini adalah mendapatkan proyeksi saldo akhir, nilai efektivitas penyaluran dana dan tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman.

---

Small and middle-sized businesses, or as termed in Indonesia, UKM, is one of the society's alternative to obtain employment. Initially, an establishment of UKM requires an amount of funds to purchase requirements. In addition to private capital, UKM also need loans from external resources, if the private capital does not cover all of the requirements. There are several establishments which provide loans to UKM. One of these establishments is PERTAMINA (Persero), a state enterprise (BUMN) which owns a PKBL division with a main function of providing financial aid to UKM. However, since 1993-2005, the rate of unperformanced loans has increased. Due to this fact, a risk analysis is needed in order to anticipate these unperformanced loans. As the first step of risk analysis, a risk identification process using Analytical Hierarchy Process (AHP) is performed in order to obtain the highest risk in the implementation of the allocation and collecting of loans. Then, a risk analysis using Monte Carlo Simulation is conducted. This technique employs the risk inputs from AHP as the random number variables. Afterwards, scenarios are made in order to observe how the random numbers affect the final results. The final aim of this research is to attain a projection of the final balance, the fund allocation effectiveness rate, and the perfoming loans rate."

"ABSTRAKPenelitian analisis wacana kritis media massa telah berkembang cepat dan meliputi beragam topik. Walaupun demikian masih sedikit analisis wacana kritis yang mempertimbangkan menggabungkan beberapa moda, yaitu multimodalitas. Tujuan dari tesis ini menganalisis multimodalitas pada teks berita daring kawasan Asia dalam rangka menemukan tampilan kuasa. Tampilan kuasa adalah bentuk reproduksi ideologi yang tercermin dari ragam gramatika, pilihan kata, dan tampilan gambar. Data merupakan teks berita topik sosial-budaya dan keamanan. Terdapat tiga tahap analisis yaitu analisis transitivitas Halliday, 1994, penilaian Martin dan White, 2005, dan visual Kress dan van Leeuwen, 2006; Caple 2013 . Hasil dari penelitian ini adalah terdapat kesamaan dari representasi analisis transitivitas yaitu mengedepankan representasi manusia dengan perbedaan jenis partisipan. Analisis penilaian menunjukkan evaluasi penghakiman dan nilai negatif yang mendominasi. Analisis visual memiliki perbedaan terhadap dua data. Teks A mengedepankan unsur pemandangan sedangkan teks B mengedepankan unsur manusia. Tidak seperti data verbal yang didominasi representasi negatif, jumlah nilai negatif gambar lebih kecil dikisaran sepertiga dari total data.

---

ABSTRACTResearch on critical discourse analysis of mass media have been developed rapidly and covers variety of topics. However there is still a few of critical discourse analysis which consider combining some modals which is called multimodality. The aim of this thesis is analysing multimodality of news item text of online media especially which is covering Asian region matter in order to find out the powerdisplay. Power-display is the form of ideology reproduction which is reflecting from the grammatical forms, the diction choices, and the pictures display. The data are news item text which topics are social-culture and security. There are three steps analysis which are transitivity (Halliday, 1994), appraisal (Martin and White, 2005), and visual (Kress and van Leeuwen, 2006; Caple 2013). The result of this research is some similarity on representation in transitivity analysis which is prioritizing the represent of human. Appraisal analysis shows the domination of judgement evaluation and negativity. Visual analysis shows the different result on two data. Text A proposes landscape features meanwhile text B proposes personalisation features. Unlike verbal which is dominated by negative representation, the numbers of negativity of images are less about a third part from all data."

"Program-program Pemprov DKI, terutama yang berkenaan dengan penataan lalu lintas lebih sering tidak mendapat dukungan positif dari publik dan media massa. Kurangnya dukungan dari stakeholder ini mengakibatkan sulitnya program-program Pemprov DKI di masa lalu, seperti jalur khusus bus, jalur lambat, untuk bertahan dan berkelanjutan. Kegagalan program-program di masa lalu disinyalir memiliki kaitan erat dengan citra Pemprov DKI yang buruk, terutama KKN.Menurut teori difusi inovasi Rogers, inovasi seaman bus way akan lebih mudah diterima dan diadopsi oleh sasaran dengan bantuan penyebaran informasi oleh media massa. Oleh karena itu, penelitan ini berusaha mencari dan mengelompokkan isu-isu dan sikap yang mengemuka dalam pemberitaan media massa yang diteliti untuk mengetahui seberapa banyak informasi yang yang mendukung adopsi inovasi bus way dikemukakan oleh media massa, Penelitian mrn juga mengumpulkan bukti-bukti bagaimana sikap media massa terhadap Pemprov DKI dan bagaimana Pemprov DKI menyikapi balik media dan mengantisipasi program komunikasi program bus way-nya.Penelitian terhadap harian Kompas, Republika, dan Warta Kota selama 6 bulan di tahun 2003 ini pada akhimya menemukan bahwa media massa memiliki sikap yang negatif terhadap Pemprov DKI, terutama yang berhubungan program bus way. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakpercayaan media yang diteliti terhadap Pemprov DKI dan citra Pemprov DKI yang buruk. Akan tetapi, sikap negatif yang diikuti saran dan masukan media sesungguhnya keperdulian keprihatinan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Hal ini juga mengindikasikan bahwa keterlibatan para pemegang kepentingan (stakeholder) adalah perlu. Pemprov DKI dapat menggunakan berbagai masukan yang dijabarkan dalam penelitian sebagai alat perbaikan kinerja mereka di masa depan.

---

Rising Issues and Attitudes in Mass Media on Programs Held by The Jakarta Provincial Government (A case study on bus way program in Jakarta using content analysis of Kompas, Republika, and Warta Kota dailies).Programs held by the Jakarta Provincial Government, especially those related to traffic management, often lack of positive support from the public as well as mass media. Stakeholder's lack of support results in unsustainable past-time programs, such as special bus lane, slow lane, or special bus RMB, to mention a few.The history of these past time failures is believed to have strong relation with the long-time bad images attached to the local government, stressing on corruption, collusion, and nepotism.According to Rogers' diffusion of innovation, bus way as an innovation will be easier to accept and adopt by target audience with the help from the mass media in distributing the innovation's information. Therefore, this research attempts to browse and categorize for how much information supporting the adoption of innovation is delivered by the mass media. This research also gathers evidence on attitudes of mass media towards the local government as well as measures taken by the local government in anticipating these reactions through its communication activities.Research towards Kompas, Republika, dan Warta Kota for 6 months during 2003 finally finds that the mass media retain negative attitudes towards the local government, especially on the bus way program. Mostly this is caused by the decreasing trust towards the government and the bad image suffered by the local government. However, inputs from the media actually shows their concern on the province development. This also indicates that involvement of stakeholders is important.Jakarta local government can make use these findings to improve its performance and management skill in organizing future programs."

"Sektor pelancongan merupakan sektor kedua terbesar yang menyumbang kepada pendapatan negara selepas sektor pembuatan. Program homestay (inap desa) merupakan pelancongan berasaskan komuniti yang turut menyumbang kepada pendapatan negara. Statistik menunjukan jumlah keseluruhan ketibaan pelancong kw program homestay pada bulan Januari hingga bulan Disember pada tahun 2010 adalah seramai 196,42, iaitu peningkatan sebanyak 21.6 peratus berbanding pada bulan Januari hingga bulan Disember pada tahun 2009. Ini menggambarkan bahawa keperluan terhadap perkhidmatan program homestay meningkat saban tahun. Oleh itu, program homestay perlu diberi perhatian oleh badan-badan kerajaan dalam usaha mengekalkan kejayaan dan kualiti serta meningkatkan bilangan pengunjung yang datang. Salah satu faktor utama kejayaan program homestay adalah melalui pengurusan kepemimpinanyang berupaya merancang, mengurus, melaksana dan mengawal aktiviti-aktiviti dalam program homestay yang berkesan. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat beberapa item yang mempunyai tahap min yang rendah yang perlu diberi penekanan oleh pihak pengurusan homestay bagi meningkatkan komitmen peserta. Justeru itu, kajian ini membincangkan apakah-faktor-faktor pengurusan pemimpin yang menjadi amalan dalam meningkatkan komitmen organisasi dalam kalangan peserta program homestay bagi pembangunan komuniti luar bandar."

"Dalam rangka menghadapi era globalisasi dan pasar terbuka Rumah Sakit Pertamina Klayan (RSPK) sebagai suatu perusahaan jasa yang berusaha memberikan pelayanan yang bermutu dan produktifitas yang tinggi, ikut berbenah diri. Untuk mencapai tujuan tersebut faktor SDM adalah faktor paling penting yang berperan terhadap pelayanan yang bermutu, Pelayanan yang bermutu akan tercapai apabila produktivitas pegawai dapat dicapai secara efektif dan efisien. Produktivitas pegawai ini sangat tergantung pada kondsi kepuasan kerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Kepuasan kerja pegawai sering diidentikan dengan kompensasi yang didapatkan pegawai baik dari aspek materi maupun non materi. Pelatihan, kesejahteraan serta promosi jabatan adalah 3 faktor yang dirasakan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pegawai.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang kepuasan kerja pegawai terkait faktor-faktor pelatihan, kesejahteraan dan promosi jabatan serta mengetahui faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei tahun 2004. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analitik kuantitatif. Analisis statistik yang dipergunakan adalah analisis univariat untuk melihat gambaran deskriptif, dilanjutkan dengan analisis bivariat dan multivariat.Hasil analisis univariat menunjukkan lebih banyak responden yang menyatakan puas terhadap pelatihan, kesejahteraan dan promosi jabatan. Sedang hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai hubungan yang bermakna secara statistik terhadap kepuasan kerja pegawai. Dan dari hasil uji analisis multivariat diketahui bahwa variabel kesejahteraan adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi kepuasan kerja yang diikuti dengan faktor promosi jabatan.Hal yang dapat disarankan dalam penelitian ini adalah perlu dilakukannya follow up terhadap pelatihan-pelatihan yang pernah dilaksanakan sehingga hasilnya bisa dijadikan masukan untuk merencanakan kebutuhan pelatihan dimasa yang akan dating. Perencanaan pelatihan yang bersifat manajemen dan teknis harus seimbang atau proporsional sehingga diharapkan tidak hanya manejemennya yang baik tapi teknisnyapun juga baik.Untuk perbaikan dalam pemberian kesejahteraan, perlu disusun ketentuan baku tentang formulasi perhitungan pembayaran tunjangan kesejahteraan, standar baku pengupahan untuk PWT yang baru.Dalam hal pelaksanaan promosi jabatan perlunya ditekankan bahwa penyampaian informasi dan syarat-syarat yang diperlukan agar seorang pegawai dapat dipromosikan harus disampaikan secara jelas dan transparan sehingga pegawai dapat mempersiapkan diri dengan baik.Kepustakaan : 21 (1974 ? 2000)

---

Analysis of Work Satisfaction of Employees on Training, Benefits, and Job Promotion Programs in Pertamina Klayan Hospital at Cirebon 2004Facing globalization era and open market makes Pertamina Klayan Hospital as a service company that strives to provide quality service and high productivity should prepare itself. To reach that goal, human resource factor is the most important factor for providing quality service. It will be accomplished whenever employee productivity can be achieved effectively and efficiently. Employee productivity depends on employee satisfaction in doing their job. Work satisfaction of employees is identically called as compensation that got from material and non-material aspects. Training, benefits, and job promotion are factors that most influence the satisfaction of employee.

The study aimed to assess the description of work satisfaction of employees related to factors such as training, benefits, and job promotion, as well as to assess the most dominant factor related to work satisfaction of employees. The result of this study would be used as input to improve the following program.

This study was conducted in May 2004. It was a quantitative analytic research. Statistical analyses that used in this study were univariate, bivariarte, and multivariate analysis.

Univariate analysis showed that the most of respondents felt satisfactory on training, welfare, and job promotion. While bivariate analysis showed that those variables statistically had a significant connection with work satisfaction of employees. Multivariate test gave result that benefits was the most dominant factor that influenced work satisfaction followed by job promotion variable.

Recommendation from this study was; it was necessary to follow up the training that had ever been conducted so that it could be as input to plan the training needs in the future. The planning of managerial and technical training should be equal or proportional in order to give the better result.

To improve the giving of benefits, hospital should make a standard of calculation of benefits payment formulation and salary payment system for new PWT.

In term of job promotion, the information about requirements needed by employees related to it should be delivered clearly and transparently so that employees could prepare themselves better.

References: 21 (I974-2000)"