Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan Knowledge Management di Departemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia (DSDM-BI) secara nyata dimulai pada awal tahun 2003, yaitu ketika dicanangkan kegiatan Knowledge Sharing secara rutin. Seiring berjalannya waktu, Knowledge Management di DSDM-Bl belum menampakkan hasil yang memuaskan.Baik kegiatan yang bersifat personalisasi maupun kodifikasi belum ada yang memberikan manfaat nyata.Tugas akhir ini berupaya untuk mengidentifikasi hambatan dari segi pendekatan yang dijalankan oleh DSDM-BI, dan kemudian memberikan usulan solusi dan rekomendasi pemecahan masalah berkaitan dengan pendekatan Knowledge Management yang sesuai dijalankan di DSDM-BI. Model yang digunakan untuk menganalisis pendekatan Knowledge Management pada tugas akhir ini adalah Model Personalisasi-Kodifikasi Hansen, dkk. (1999)Berdasarkan pengolahan data kuesioner dan informasi wawancara mendalam, diperoleh temuan bahwa DSDM-BI belum memfokuskan Knowledge Management pada salah satu pendekatan. Menurut analisis terhadap pendekatan yang sesuai, secara umum DSDM-BI lebih sesuai menjalankan pendekatan Kodifikasi, akan tetapi secara khusus masing-masing dari keempat satuan kerja memiliki fokus pendekatan yang berbeda-beda. Satuan kerja Biro Kebijakan Organisasi dan SDM serta Satuan kerja Tim Konsultansi lebih sesuai untuk fokus pada pendekatan Personalisasi, sedangkan satuan kerja Bagian Pelaksanaan 1 dan Bagian Pelaksanaan 2 lebih sesuai untuk menjalankan pendekatan kodifikasi. Berdasarkan temuan, DSDM-BI disarankan untuk melakukan intervensi lebih banyak pada Soft-Variable yang dapat secara efektif dilakukan melalui kebijakan sumber daya manusia yang mendukung.

---

Knowledge Management application in Human Resource Department of Bank Indonesia (DSDM-BI) began at the beginning of the year 2003. Untill now, Knowledge Management application has not showed any statisfying results, neither from the codification or personalisation approaches.

Objective of this paper is to identify the obstacles from KM approach facet that have been operated by DSDM-BI, and then give the solutions and recomendations to overcome the KM approaches selection problems. Model which is used to analysis the problems is Personalisation-Codification Model from Hansen, et al. (1999)

Based on result of questionaire data processing and the information from indepth interview, DSDM-BI has not focused on one of the approaches. According to the analysis, DSDM-BI is compatibled using Codification Approach. In practice, appoaches to manage knowledge in the four units of DSDM-BI are different one from another. The Consultation Team and the Organisation and HRM Policy Bureau is compatible to focus on personalisation approach, nevertheless Implementation Unit 1 and Implementation Unit 2 is compatible with codification approach.

Based on the result, DSDM-BI is recommended to intervene the soft-variable (style, staff, shared values, skills) which is the main problem of the KM application at DSDM-BI."

"Departemen TI Bank x merupakan organisasi yang memiliki tanggung jawab terkait perencanaan dan pengembangan strategi sistem dan teknologi informasi. Dengan tanggung jawab yang dimiliki, Departemen TI dituntut untuk menyediakan layanan teknologi informasi yang berisifat zero incident. Oleh karena itu, setiap pengetahuan dan pengalaman dari setiap staf sangatlah penting sehingga diperlukan suatu Knowledge Management System (KMS) yang dapat mengelola pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki setiap staf Departemen TI. Meskipun demikian, tidak semua organisasi yang mengadopsi knowledge management mengalami keberhasilan dalam implementasi atau penggunaannya. Jika suatu organisasi atau instansi belum siap, maka penerapan knowledge management ini tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Untuk itu perlu dilakukan analisa terhadap kesiapan dari organisasi untuk menerapkan knowledge management. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan tingkat kesiapan implementasi Knowledge Management System pada Departement TI Bank x. Framework asesment didasari dari pemetaaan KMCSF pada penelitian terdahulu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan KM pada Departemen TI Bank x dan memberikan rekomendasi dalam perbaikan proses knowledge sharing yang ada. Hasil dari penelitian ini menempatkan Departemen TI Bank x pada Level 2 (Preliminary), dengan perolehan score sebesar 48,70%. Perolehan tersebut menunjukkan bahwa Departement TI Bank x baru mengenal media Knowledge Management.

---

IT departments Bank x is an organization which has responsibilities related to development, planning and strategy of information technology. With the responsibilities, the IT department is required to provide zero incident information technology services. Therefore, every knowledge and experience of each staff is very important so we need a Knowledge Management System (KMS) to manage the knowledge and experience of every IT department staff. However, not all organizations success when implementation knowledge management. If an organization or institution is not ready, then the application of knowledge management will not have a significant impact. It is necessary for analysis of the readiness of the organization to implement knowledge management.

This study aimed to obtain the readiness of Knowledge Management System implementation in the IT Department Bank x. Asesment Framework is based on the mapping KMCSF on previous research, so it can be used to measure the readiness on IT departments and provide recommendations for improvement of existing knowledge sharing process. The results of this study put the IT Department at Level 2 (Preliminary), with the acquisition of a score of 48.70%. The acquisition shows that the IT Department Bank x new to Knowledge Management."

"Pada era informasi sekarang ini, pengetahuan telah menjadi aset berharga bagi suatu perusahaan, khususnya perusahaan konsultan teknologi informasi (TI). PT Astra Graphia Information Technology (AGIT) sebagai sebuah perusahaan konsultan TI menggunakan pengetahuan sebagai aset berharga untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan implementasi knowledge management (KM) agar aset pengetahuan tersebut tidak hilang dan dapat dikelola dengan baik. Sebelum suatu organisasi memutuskan untuk mengimplementasikan KM, diperlukan analisis pengukuran tingkat kesiapan implementasi KM terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan mengukur kesiapan AGIT dalam megimplementasikan KM. Pengukuran kesiapan dilakukan berdasarkan hasil ekstraksi penelitian terdahulu sehingga diperoleh tujuh aspek penelitian, yaitu Strategy, Organization, Culture, Technology, Motivation, Process, dan Human Resources. Penelitian dilakukan pada departemen Microsoft Operation. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis statistik deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan departemen Microsoft Operation telah mencapai tingkat kesiapan receptive (skor 2,51) dalam implementasi Knowledge Management.

---

In this information era, knowledge has been a valuable asset for a company, especially an Information Technology (IT) consulting firm. PT Astra Graphia Information Technology (AGIT) as an IT consulting firm utilizes knowledge as a valuable asset to increase competitiveness. Therefore, implementation of Knowledge Management (KM) has been a necessity to retain and manage the asset. Before an organization decides to implement KM, an analysis to measure KM implementation readiness is needed.

The purpose of this study is to measure KM implemetation readiness at AGIT. The measurement is conducted using extraction of previous studies around KM critical success factors to obtain seven research aspects, namely, Strategy, Organization, Culture, Technology, Motivation, Process, and Human Resources. The study is conducted in Microsoft Operation Department. Data are collected using questionnaire, while the data analysis is performed using descriptive statistical analysis. The analysis result shows than Microsoft Operation department is at the receptive readiness level, scored 2,51."

"Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang manajemen pengetahuan, mengamanatkan setiap Satuan atau Unit Perangkat Kerja Daerah (SKPD/UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaksanakan manajemen pengetahuan (KM). Pelaksanaanya melalui sebuah sistem manajemen pengetahuan (KMS) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Sebelum sebuah organisasi menerapkan KMS, perlu diketahui terlebih dahulu kesiapan KM organisasi tersebut. Hal ini untuk mengurangi adanya risiko kegagalan implementasi KMS. Saat ini BPSDM belum mengetahui tingkat kesiapan manajemen pengetahuannya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan KM di BPSDM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan KM sebelum mengimplementasikan KMS. Selain itu penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan jika terdapat faktor KM yang belum siap. Tingkat kesiapan ini diukur berdasarkan pemetaan variabel KM critical Success Factor (KMCSF) ke dalam aspek abstract, soft, dan hard. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode survey terhadap sampel pegawai BPSDM. Kemudian dihitung rata-rata kesiapan setiap faktor, serta dianalisis untuk mendapatkan rekomendasi dalam meningkatkan kesiapan KM. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa nilai kesiapan KM BPSDM 75,7% atau level receptive. Hal ini mengindikasikan BPSDM telah siap dalam penerapan KM. Meskipun secara keseluruhan tingkat kesiapan pada level receptive, namun terdapat faktor yang masih perlu ditingkatkan kesiapannya yaitu faktor organisasi.

---

DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 164 of 2017 on knowledge management, mandates every Unit or Unit of Local Working Units (SKPD / UKPD) and Regional Owned Enterprises (BUMD) to implement knowledge management (KM). Implementation through a knowledge management system (KMS) coordinated coordinated by the Agency for Human Resource Development (BPSDM). Before an organization implements KMS, it is important to know in advance the readiness of the organization's KM. This is to reduce the risk of failure of KMS implementation. Currently BPSDM not yet know the level of readiness of knowledge management. Therefore, it is necessary to measure the level of readiness of KM in BPSDM. This study aims to determine the level of readiness of KM before implementing KMS. In addition, this study provides recommendations for improvement if there are factors that are not ready KM. This level of readiness is measured by mapping KM critical Success Factor (KMCSF) variables into abstract, soft, and hard aspects. The data were collected using survey method of BPSDM employee sample. Then calculated the average readiness of each factor, and analyzed to get recommendations in improving the readiness of KM. Based on this research note that the readiness value of KM BPSDM 75,7% or receptive level. This indicates that BPSDM is ready for KM implementation. Despite the overall level of readiness at the receptive level, there are still factors that need to be improved in the readiness of organizational factors."

"BRI mempunyai Service Level Agreement SLA success rate pada aplikasi layanan e-banking sebesar 99,9 . Namun pada tahun 2015, persentase pencapaian SLA success rate layanan e-banking BRI hanya mencapai 98 dari 99,9. Kualitas aplikasi e-banking menjadi perhatian khusus karena tingginya error rate aplikasi sepanjang tahun 2015. Kualitas aplikasi e-banking dipengaruhi oleh banyaknya kesalahan logika saat pengembangan aplikasi. Kesalahan logika aplikasi e-banking dikarenakan minimnya pengetahuan alur aplikasi perbankan yang ada pada Programmer. Selama ini, pengetahuan alur aplikasi perbankan secara keseluruhan hanya diketahui oleh System Analyst dalam bentuk Tacit Knowledge. Kondisi permasalahan ini membutuhkan adanya aktifitas manajemen pengetahuan dalam pengembangan aplikasi e-banking di BRI. Namun tidak semua organisasi dapat berhasil dapat menerapkan manajemen pengetahuan. Oleh karena itu, BRI perlu mengidentifikasi tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan di bagian pengembangan aplikasi e-banking terlebih dahulu sebelum menerapkan manajemen pengetahuan di organisasinya.Penulis memetakan 6 Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF terhadap Knowledge Management Infrastructure untuk mendapatkan instrumen penilaian yang lebih detil dan handal. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan metode pengumpulan data menggunakan media kuesioner. Hasil olah data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mendapatkan informasi tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan organisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI mendapatkan nilai 65,48 sehingga telah siap untuk menerapkan manajemen pengetahuan di proses pengembangan aplikasi e-banking.

---

BRI has a Service Level Agreement SLA success rate in the e banking service application of 99.9 . However, by 2015, the percentage of achievement of SLA success rate of BRI e banking services reaches only 98 from 99.9 . The quality of e banking applications is the particular concern due to the high application error rate throughout 2015. The quality of e banking applications is influenced by the many logical errors during application development. The logical errors of application is due to the lack of knowledge of the existing banking application flow in the programmer. So far, the knowledge of the whole banking application flow is only known by the System Analyst in the form of Tacit Knowledge. The condition of this problem requires knowledge management activities in the development of e banking applications in BRI. But not all organizations can successfully implement knowledge management. Therefore, BRI needs to identify the level of readiness of the application of knowledge management in the e banking application development section first before applying knowledge management in the organization.The author mapped 6 Knowledge Management Critical Success Factors KMCSF to Knowledge Management Infrastructure to obtain more detailed and reliable assessment instruments. This research is quantitative and data collection method using questionnaire media. The results of the data were analyzed using descriptive statistical analysis to obtain information on the readiness level of organizational knowledge management implementation.The result shows that BRI gets 65.48 once it is ready to implement knowledge management in the e banking application development process."

"Penentuan model KMS yang sesuai di Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga dibutuhkan karena banyak data dan informasi yang tersimpan masih dalam bentuk tacit knowledge pada pegawai tidak tetap. Selain itu, banyak sumber pengetahuan yang ada belum diubah menjadi pengetahuan, menyulitkan pegawai dalam mencari informasi dalam waktu yang singkat yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja, turn over pegawai kementerian yang cukup tinggi, menuntut proses pembelajaran yang lebih cepat agar pencapaian tujuan organisasi tidak terhambat. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana model KMS yang sesuai di Sekretariat Kemenpora. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yang dikembangkan oleh Fernandez. Hasil penelitian ini adalah prioritas utama pengembangan proses-proses knowledge management system di sekretariat Kemenpora adalah knowledge discovery, internalisasi dan eksternalisasi. Prioritas proses KM ini nantinya didukung oleh proses KM yang lain yaitu, sosialisasi untuk knowledge sharing, routines, exchange, kombinasi dan direction. Fitur yang mendukung proses KM tersebut adalah pengelolaan dokumen, knowledge management, forum diskusi, chatting, pencarian pengetahuan dan pencarian dokumen.

---

Determination an appropriate model of KMS in the Ministry of Youth and Sport Secretariat needed because lot of data and information is still stored in the form of tacit knowledge in the non-permanent employees. In addition, many sources of knowledge that have not yet transformed into knowledge, difficult employee in finding information in a short time is needed to support the performance, employee turnover is quite high ministry, demanding a faster learning process that is not hindered achievement of organizational goals. The problem in this research is how to model the appropriate KMS Kemenpora Secretariat. The methodology used in this research is a Fernandez methodology. Results of this research a top priority the development of the processes of knowledge management system in the secretariat Kemenpora is knowledge discovery, internalization and eksternalization. Priority KM process later supported by other KM processes, knowledge sharing, routines, exchange, combination and direction. Features that support the KM process is a document management, knowledge management, discussion forums, chat, document search and knowledge search."

"Untuk mencapai tujuan organisasi, Bank Indonesia, telah mencanangkan program inisiatif manajemen pengetahuan (knowledge management) dengan berusaha membentuk perilaku berbagi pengetahuan di antara pegawai. Setelah berjalan 2 tahun, pada Direktorat Sumber Daya Manusia (DSDM) mulai terlihat gejala bahwa pegawai mulai kehilangan motivasi ikut dalam kegiatan tersebut dengan ditandai oleh kehadiran pegawai yang mulai menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan karena budaya berbagi pengetahuan belum masuk dalam sistem organisasi sehingga perilaku yang diharapkan belum maksimal terbentuk.Selanjutnya fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sangatlah dibutuhkan dalam membentuk perilaku pegawai sesuai keinginan organisasi. Oleh sebab itu ditempuhlah survey melalui penyebaran kuesioner pada Direktorat Sumber Daya Manusia (DSDM) di Bank Indonesia untuk mengetahui persepsi pegawai akan fungsi MSDM yang berpengaruh terhadap petnbentukan budaya berbagi pengetahuan. Analisa yang dilakukan adalah dengan statistika deskriptif melalui pcndckatan central tendency dengan memperhatikan dan memperbandingkan rata-rata (mean) antar variable. Adapun fungsi yang dicoba ditelaah adalah deskripsi pekerjaan, rekrutmen dan seleksi, rewards, pelatihan, penilaian kinerja, dan sistem pengembangan karir.Berdasarkan hasil kuesioner didapatkan hasil bahwa sistem pengembangan karir ternyata paling berpengaruh dibandingkan fungsi lainnya, sedangkan fungsi reward hanya merupakan faktor hygiene. Selanjutnya disiapkan rekomendasi terhadap perubahan sistem promosi pegawai yang telah ada, di mana lebih mengedepankan mempersiapkan peran bagi pegawai dalam bentuk pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skill), mempersiapkan jalur karir yang berbeda (dual track career system), sistem point bagi pegawai yang ikut dan aktif berbagi pengetahuan, dan mempersiapkan individu untuk merancang sistem karir bagi dirinya sendiri.

---

Bank Indonesia, the central bank of Republic of Indonesia, has launched a Knowledge management program as one of its strategic objectives in achieving organizational mission. The Knowledge Management program was introduced to establish a sharing culture among employees.

However, the implementation of the Knowledge Management program has shown slow progress. This can be concluded in the decreasing number of participants of Knowledge Management activities i.e. knowledge sharing in some directorates, including HR directorate.

One of the possible causes of this phenomenon is the fact that Bank Indonesia has not included knowledge sharing program in its HR Management system. This, among other things, has caused the sharing culture not been internalized or institutionalized.

Based on this assumption, this paper attempts to answer two main problems; First, "Does HR Management system has some influences in establishing sharing culture?" Second, "Which HR Management sub-system has the most significant role in establishing sharing culture?"

To answer these, this paper used a survey methodology in collecting data by distributing a designed questionnaire to employees in HR directorate. The questionnaire is designed, mainly, to gather employees' perceptions on the role of HR Management system in creating sharing culture.

After data has been collected, a descriptive statistics is used to analyze the result by using central tendency method i.e. using mean average to compare significances of variables. This paper focuses on job description, selection and recruitment, rewards, training, performance appraisal, career management.

The result shows that career management has the most significant influence in creating sharing culture. Therefore, based on this result this paper recommends Directorate of Human Resource to develop career system that prepared employee in their knowledge, skill, and build dual track career system to accommodated employee, point system for employee who attended and active in formal knowledge sharing program, and prepare every individual to create their own career track. Otherwise, the rewards system function is just like hygiene factor that can't motivate employee to behave and to build in knowledge sharing culture in their work life."

"Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian program kerja di Balitbangdiklat Kementerian Agama adalah meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai basis pengambilan kebijakan oleh unit teknis di Kementerian Agama. Faktanya sampai akhir tahun 2014, pemanfaatan hasil penelitian Balitbangdiklat oleh unit teknis di Kementerian Agama tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Tidak terdapatnya sistem berbagi pengetahuan (knowledge sharing) antar peneliti di Balitbangdiklat diindikasikan menjadi salah satu penyebab kurangnya kualitas hasil penelitian, sehingga berdampak pada sedikitnya hasil penelitian Balitbangdiklat yang digunakan oleh unit teknis. Penelitian ini menganalisis model dan merancang prototype knowledge management system bagi peneliti di Balitbangdikat Kementerian Agama, dengan menggunakan pendekatan soft system methodology yang dipadukan dengan teori pendukung seperti knowledge audit dari Burnett dan teori budaya organisasi dari Cameron & Quinn. Penelitian ini menghasilkan 11 aktivitas sistem dalam model konseptual, enam fitur knowledge management system dan rancangan mekanisme non teknis bagi implementasi knowledge management system di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

---

One of indicators used to measure work performance in Agency of Research and Development, and Training, Ministry of Religious Affairs is the utilization of research results as the policy-making basis by a technical working-unit in the ministry. In fact until late 2014, the utilization of research results had not meet the stated target. The not existence of knowledge sharing system for researchers is predicted as one of the factors of insufficcient quality of research, which lead to the under-used of research results. This study aims to analyze model and design prototype of knowledge management system for researchers in Agency of Research and Development, and Training. This study uses soft system methodology approach combined with supporting theories such as Burnett's knowledge audit and the theory of culture organization by Cameron&Quinn. This research resulted in 11 activities in the conceptual model, six functional features, and non technical mechanism design for the organization in implementing knowledge management system."

"Pelayanan merupakan tugas utama sebuah organisasi pemerintahan tidak terkecuali dengan Departemen Komunikasi dan Informatika. Biro Kepegawaian dan Organisasi merupakan satuan kerja di bawah unit Sekretariat Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika, salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi yaitu penyelesaian masalah-masalah kepegawaian. Dalam menyelesaikan masalah kepegawaian, pengetahuan dan pengalaman seorang pegawai sangat dibutuhkan sehingga diperlukan sebuah knowledge management system untuk mengelola dan mendistribusikan pengetahuan serta pengalaman tersebut kepada pegawai lainnya agar pelayanan prima pun dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah rancangan model knowledge management system yang sesuai dengan kondisi Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam mewujudkan pelayanan prima melalui analisis dan perancangan prototipe dari model yang dikembangkan. Model knowledge management system dihasilkan dari analisis faktor-faktor kontingensi yang kemudian dipetakan ke dalam SECI model dari Nonaka dan Takeuchi. Model knowledge management system yang dikembangkan pada Biro Kepegawaian dan Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya termasuk ke dalam penangkapan pengetahuan yaitu melalui proses internalisasi dan eksternalisasi. Aplikasi dari model knowledge management system dapat digunakan untukmengevaluasi model tersebut serta diperlukan strategi dalam pengimplementasiannya. Database knowledge management system dapat.

---

The service was the main task of an organization of the government including with the Department of Communication and Informatics. The bureau of Employment and Organization is a part of Secretariat General in Department of Communication and Informatics. Based on Minister Communications and Informatics regulation number 25/P/M.KOMINFO/7/2008 about the Organization and managerial in Department of Communication and Informatics, one of the functions that was held by the Bureau of Employment and Organization that is solving the employment problems.In resolving the problem of the employment, knowledge and the experience of an employee really were needed so we needed Knowledge Management System to manage and distribute knowledge as well as this experience to the other employee so that the good service could be then realized. This research aim to getting model of Knowledge Management System according with condition at Bureau of Employment and Organization in realizing good service through analysis and develop prototype from developed model. Knowledge Management System Model is yielded from contingency factor analysis and then mapped into Nonaka and Takeuchi SECI model.Knowledge management system model what is developed at Bureau of Employment and Organization as according to fundamental duty and its function representing in knowledge capture that is internalization and externalization process. Knowledge management system application from model can be used to evaluated that model and also strategy needed for implementing that knowledge - management. Knowledge management system database can applicable to helpdesk employment application."

"Knowledge merupakan aspek penting di dalam suatu perusahaan. Knowledge juga menjadi dasar yang dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan knowledge yang buruk dapat berdampak pada kinerja perusahaan. Divisi Information Technology (DIT) merupakan salah satu divisi di Telkom yang menyadari akan pentingnya pengelolaan knowledge. Saat ini pengelolaan knowledge di DIT belum dilakukan secara merata dan terstruktur. Hal tersebut berakibat pada banyaknya pengetahuan yang hilang, sulitnya mencari dan mengakuisisi pengetahuan, tidak ada repositori pengetahuan, dan proses pembelajaran terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan untuk merancang KMS yang sesuai dengan kebutuhan DIT Telkom. Penelitian ini menggunakan KMS design method dari Becerra Fernandez untuk mengidentifikasi KM solution. Kemudian untuk mendapatkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional KMS, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait. Setelah requirement didapatkan, penulis merancang KMS dengan menggunakan teknik prototyping. Untuk analisis gamification, penulis menerapkan kaleidoskop gamification. Hasil rancangan KMS dievaluasi dengan menggunakan teknik PSSUQ. Penulis juga merancang arsitektur KMS dengan menerapkan seven-layer arsitektur KMS dari Tiwana. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa proses KM yang dibutuhkan oleh DIT Telkom adalah socialization (for knowledge discovery), direction, routines, dan combination. Kemudian elemen gamification yang dibutuhkan adalah point, reward, dan leaderboard. Hasil evaluasi rancangan KMS menunjukkan nilai PSSUQ sebesar 2,783 yang berarti rancangan dapat diterima oleh pegawai DIT.

---

Knowledge is a fundamental component within a corporation. Insufficient management of knowledge can adversely affect firm performance as it serves as the foundation for the decision-making process. The Information Technology Division (DIT) is a division within Telkom that recognizes the significance of knowledge management. Presently, the implementation of knowledge management in DIT lacks uniformity and organization. Consequently, there is a significant loss of knowledge, challenges in locating and obtaining knowledge, absence of a knowledge repository, and hindered learning process. In order to address this issue, a study was carried out with the objective of developing a Knowledge Management System (KMS) that is tailored to the specific requirements of DIT Telkom. This study employs Becerra Fernandez's KMS design methodology to discern appropriate Knowledge Management (KM) solutions. To obtain the functional and non-functional requirements of KMS, the author conducted interviews with relevant stakeholders. Once the requirements were acquired, the author developed the KMS utilizing prototyping methodologies. The author utilized kaleidoscopic gamification for the purpose of analyzing gamification. The outcomes of the KMS design were assessed utilizing the PSSUQ methodology. The author implemented the KMS architecture by utilizing Tiwana's seven-layer KMS architecture. The research findings indicate that the KM processes required by DIT Telkom include socialization (for knowledge discovery), directions, procedures, and combination. The necessary gamification components are points, awards, and leaderboards. The evaluation findings of the KMS design indicate a PSSUQ value of 2.783, signifying that the design is acceptable to DIT personnel."