Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan suatu pranata baru tidak dapat dipisahkan dengan pranata-pranata yang sebelumnya telah melekat dalam suatu komunitas. Skripsi ini menyajikan pentingnya peran perkembangan pola politik-ekonomi dan agen dalam proses produksi dan reproduksi suatu pranata. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, skripsi ini mengulas bentuk pranata yang dibangun dari struktur politik-ekonomi tertentu serta peran agen dalam produksi dan reproduksi pranata pengelolaan ekowisata di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Pembentukan pranata pengelolaan ekowisata yang bermula dari penerapan kebijakan manajemen kolaboratif guna menanggulangi permasalahan degradasi lingkungan berkelindan dengan struktur masyarakat yang telah terbentuk. Interaksi tersebut terwujud dalam bentuk akomodasi, kontestasi, serta perubahan struktur sosial. Agency berperan dalam operasionalisasi aturan-aturan menjadi aturan yang secara aktual digunakan. Pada akhirnya, agen yang memiliki kemampuan untuk memilih aturan-aturan mana yang akan secara aktual digunakan, dapat menentukan siapa yang memperoleh akses dan siapa yang tersingkir.

---

The crafting of a new institution could not be separated from the institutions that have previously embedded in a community. This undergraduate thesis presents the importance of the role of the political-economic patterns and agents in the process of production and reproduction of an institution. By using the ethnographic approach, this thesis analyzes the forms of institutions constructed from certain political-economic structures and the role of agents in the production and reproduction of ecotourism management institutions in Sembungan Village, Kejajar Subdistrict, Wonosobo District. Crafting of ecotourism management institutions that originated from the implementation of collaborative management policies to address environmental degradation problems intertwined with the formed community structure. The interaction is manifested in the form of accommodation, contestation, and changes in social structure. The Agency plays a role in the operation of the rules into actually used rules. Consequently, agents who have the ability to choose which rules will actually be used could determine who gets access and who is excluded."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan konsep mengenai perjanjian keagenan yang ada di Indonesia, Inggris, dan Prancis. Landasan penelitian ini adalah dibutuhkannya pengaturan khusus mengenai perjanjian keagenan di Indonesia untuk memberikan perlindungan lebih bagi pihak prinsipal dan agen. Dengan demikian, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah konsep perjanjian keagenan di Indonesia saat ini, konsep perjanjian keagenan di Inggris dan Prancis, dan apa saja hal-hal yang perlu diatur mengenai perjanjian keagenan di Indonesia pada masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan doktrinal. Belum diaturnya perjanjian keagenan di Indonesia secara khusus membuat para pihak dalam perjanjian keagenan yang diputus perjanjiannya secara sepihak mengalami kerugian. Penelitian ini menemukan bahwa terlepas dari adanya asas kebebasan berkontrak dan dengan adanya asas iktikad baik dalam hukum perdata di Indonesia, maka diperlukan pengaturan khusus mengenai perjanjian keagenan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan lebih bagi para pihak yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu minimal pemberitahuan penghentian perjanjian keagenan, alasan-alasan yang bisa digunakan untuk menghentikan perjanjian keagenan, good-will sebagai ganti rugi pemutusan perjanjian keagenan secara sepihak.

---

This thesis discusses the comparison of the concept of agency agreements in Indonesia, England and France. The foundation of this research is the need for special arrangements regarding agency agreements in Indonesia to provide more protection for principals and agents. Thus, the formulation of the problem raised in this research is the current concept of agency agreements in Indonesia, the concept of agency agreements in England and France, and what matters need to be regulated regarding agency agreements in Indonesia in the future. This research is doctrinal. The lack of specific regulation of agency agreements in Indonesia has made the parties to agency agreements that are terminated unilaterally suffer losses. This research finds that despite the existence of the principle of freedom of contract and the existence of the principle of good faith in Indonesian civil law, it is necessary to regulate specifically the agency agreement to provide legal certainty and more protection for the parties which regulates the rights and obligations of the parties, the minimum period of notification of termination of the agency agreement, the reasons that can be used to terminate the agency agreement, good-will as compensation for unilateral termination of the agency agreement."

"Metode Penelitian yang dipergunakan dalam karyatulis ini adalah metode penelitian normatif yangdikombinasikan dengan penelitian lapangan. Demam emasmulai melanda Indonesia sejak tahun 1976 dimana hargaminyak sebagai sumber utama devisa negara mulai turundalam pasaran Interna-Sional. Usaha pertambangan emas inimembutuhkan modal yang besar, keahlian dan teknologi yangtinggi. Oleh karena itu sampai saat ini kerjasama denganpihak asing yang berpengalaman dianggap sebagai suatujalan yang terbaik. Sampai saat ini jenis kontrak yangdipergunakan adalah kontrak karya. Kontrak karya dalambidang pertambangan emas adalah suatu perjanjian dimanapara pihaknya terdiri dari pemerintah Indonesia(Departemen Pertambangan Umum) dan Kontraktor. Hubunganyang ada adalah hubungan kooperasi atau pember-ian kuasasesuai pasal 1792 BW. Kontraktor terdiri dari pihakpribumi, sebagai pemilik kuasa pertambangan dan pihakasing sebagai pemilik modal dan teknologi. Dengan adanya unsur asing maka kontrak karya. dapat juga dimasukkan dalamjenis kontrak penanaman modal asing. Apabila dihubungkandengan teori perikatan Hukum Perdata Barat maka kontrakkarya termasuk dalam perjanjian tak bernama karena tidakdiatur oleh Undang-undang. Jadi bentuk kontrak karya inididasarkan pada kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal1338 BW.

---

"

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkapkanmasalah-masalah yang panting sehuDungan dengan kontrakrumah, khususnya masalah-masalah hukumnya.Metode yang dipakai dalam menulis skripsi ini adalah, metode penelitian berupa pengamatan, data kepustakaandan juga menggunakan metode wawancara.Masalah yang mungkin timbul dari soal kontrak rumahialah masalah wanprestasi, misalnya pengontrak tidak manpergi walau masa kontrak telah berakhir. Juga masalah buktiyang berupa tulisan.Didalam skripsi inipun diungkap cars penyelesaian sengketa,prosesnya yang dapat ditempuh dengan cepat.Disamping itu juga dibahas mengenai kewenangan Dinas perumahandisatu pihak, dan Pengadilan Negeri dilain pihak,Karena yang dibahas adalah rumah kontrak yang adadi Jakarta tentunya . Pembahasan mengenai Peraturan-peraturanDaerah yang relevan dengan masalah rumah kontrak menjadipenting sekali. Juga bahasan mengenai peraturan perumahanyang berlaku seluruh Indonesia, diungkap di skripsiini, khususnya yang berkaitan dengan rumah kontrak saja

---

"

"ABSTRAKSesuai dengan semakin banyaknya kegiatan pembangunan phisik dewasa ini terutama yang menyangkut proyek-proyek pembangunan phisik yang di laksanakan secara swa kelola oleh pihak pemerintah biasanya pemerintah sebagai pihak boawheer lebih banyak menentukan isi dari perjanjian pemborongan tersebut, Hal ini dilakukan karena semata-mata bertalian erat dengan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan umuni yang mengikatnya.Dalam perkembangan dan prakteknya di Indonesia sekarang ini banyak terjadi unsur pelaksana dan perencanaan itu berada dalam satu tangan. Hal demikian ini terjadi karena perusahaan pemborong besar itu dapat memiliki ahli-ahlinya sendiri yang sekaligus' dapat merteliti dan merencanakan type bangunan yangdi maksud. Keadaan demikian ini di biarkan saja oleh pemberi kerja karena kenyaataannya dapat menekan ongkos pembiayaan dari anggaran yang tersedia, Kemungkinan lainnya juga terjadi sebaliknya babwa pemerintah selaku pihak yang memborongkan sekaligus merupakan perencana dari bangunan tersebut.

---

"

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari struktur kepemilikan, komisaris independen, dan utang terhadap biaya keagenan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 dan 2010. Biaya Keagenan diukur menggunakan proksi asset turnover yang dikembangakan diantaranya oleh McKnight (2009), Fleming (2005), Singh (2003) dan Ang (2000). Struktur kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan institusional. Metode analisis yang digunakan adalah cross section dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan institusional, mempengaruhi secara positif penurunan biaya keagenan pada perusahaan dengan proksi rasio asset turnover. Komisaris independen ditemukan mempengaruhi biaya keagenan secara negatif. Sedangkan utang ditemukan tidak mempengaruhi penurunan biaya keagenan secara signifikan.

---

The purpose of this research is to investigate the effect of ownership structure, independence of commissioners, and debt on agency cost of non financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the year of 2009 and 2010. Proxy is used to measure agenct cost are asset turnover, extent research by oleh McKnight (2009), Fleming (2005), Singh (2003) dan Ang (2000). Ownership structure in this research include concentrated ownership, managerial ownership, and institutional ownership. Analysis methodology used is cross section with firm size as control variables.The result finds that, concentrated ownership, manajerial ownership, and institutional ownership positif and significantly associated with agency cost. Independence of commissioners have negatif and significantly with agency cost. Debt is found do not have significant influence on reduces agency cost."