Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai deposit ciptaan ditinjau dari sudut pandang hukum. Pembahasannya diawali dengan pembahasan mengenai aturan-aturan tentang hak cipta di tingkat internasional, yang terdiri dari Konvensi Bern, UCC 1952, Konvensi Roma, dan Perjanjian TRIPS. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai asal-usul Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam serta Undang-Undang Hak Cipta, lembaga-lembaga terkait hak cipta dan deposit ciptaan, dan gambaran pelaksanaan deposit ciptaan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1999. Selanjutnya, dibahas mengenai deposit ciptaan di Amerika Serikat dan deposit ciptaan berdasarkan Rancangan Undang-Undang Deposit. Nantinya, akan diberikan analisis mengenai deposit ciptaan dalam aturan-aturan hak cipta di tingkat internasional, kaitan antara Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 dengan Undang-Undang Hak Cipta, dan arah pengaturan deposit ciptaan di Indonesia.

---

This thesis discusses legal deposit in terms of legal point of view. The discussion begins with a discussion of the rules on copyright at the international level, consisting of the Berne Convention, UCC 1952, the Rome Convention, and TRIPS Agreement. Then, followed by a discussion on the origin of Law No. 4 of 1990 concerning Deposit of Printed Works and Recorded Works and also the Copyright Law, the institutions relating to copyright and legal deposit, and an overview of the implementation of legal deposit in Indonesia based on the prevailing laws and regulations, namely Law No. 4 of 1990, Government Regulation No. 70 of 1991, and Government Regulation No. 23 of 1999. Furthermore, it is discussed about legal deposit in the United States and legal deposit under the Draft of Deposit Law. There will be an analysis of legal deposit in the international copyright rules, the link between Law No. 4 of 1990 and the Copyright Law, and about the future regulation of legal deposit in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan Undang-Undang Deposit di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Negara Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Deposit di Indonesia dilakukan sejak Tahun 1990, sedangkan di Malaysia dilakukan sejak tahun 1986. Pada umumnya Undang-Undang Deposit kedua negara hampir sama, namun terdapat beberapa perbedaan antara lain: a) Jumlah koleksi yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional, di Indonesia 2 (dua) eksemplar terbitan cetak dan 1 (satu) eksemplar terbitan non cetak, sedangkan di Malaysia 5 (lima) eksemplar terbitan cetak dan 2 (dua) eksemplar terbitan non cetak. b) Penyimpanan, di Indonesia disimpan di Perpustakaan Nasional RI Jakarta, sedangkan di Malaysia disimpan di empat tempat yaitu di Perpustakaan Negara Malaysia, di Daerah Sungai Besi Kuala Lumpur, di Sabah, dan di Pulau Pinang. c) Imbalan harga, di Indonesia koleksi diserahkan secara gratis sedangkan di Malaysia harga buku yang dianggap mahal mendapat penggantian sebesar 30% dari harga penerbitan. d) Sanksi, pelanggaran terhadap pelaksanaan Undang-Undang Deposit di Indonesia denda 5 juta rupiah atau pidana kurungan 6 bulan, sedangkan di Malaysia hanya denda 3 ribu ringgit. Kedua negara belum maksimal melaksanakan Undang Undang Deposit dan masih terfokus pada terbitan komersial. "

"Setoran legal adalah fungsi utama perpustakaan nasional. Setoran legal biasanya didasarkan pada undang-undang tertentu. Ada beberapa negara yang memiliki undang-undang simpanan hukum secara khusus. Di sisi lain, ada beberapa negara yang mengontrol setoran legal dalam undang-undang hak cipta. Setoran legal terus bertambah, terutama jenis publikasi yang harus dikirim ke perpustakaan nasional. Baru-baru ini, buku elektronik adalah salah satu koleksi setoran. Penelitian ini berfokus pada setoran legal untuk buku elektronik di Indonesia. PERPUSNAS bertanggung jawab untuk melakukan setoran legal di Indonesia. Hukum yang mengontrol setoran legal di Indonesia disebut Undang-Undang Serah Simpan. Dalam hukum itu, setoran legal dinamai oleh serah simpan. PERPUSNAS telah mengumpulkan buku elektronik sejak 2016. Pada saat itu, PERPUSNAS menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 sebagai tindakan untuk melakukan setoran legal. Undang-undang itu dianggap kurang tegas untuk mengumpulkan buku-buku elektronik karena tidak memasukkan publikasi digital sebagai karya yang harus disampaikan, sehingga penerbit melakukannya dengan enggan. Setelah itu, hukum setoran hukum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Undang-undang tersebut dapat meningkatkan akuisisi buku elektronik. Selain itu, hukuman hukum dapat mendorong penerbit untuk berpartisipasi lebih aktif. Selain itu, ada sistem E-Deposit sebagai platform untuk mengumpulkan buku elektronik. Sistem ini didasarkan pada undang-undang baru. Dianggap lebih efektif untuk mengumpulkan buku elektronik karena jenis publikasi yang disebutkan lebih relevan dan hukuman dapat mendorong penerbit untuk lebih aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses setoran legal, terutama pada buku elektronik di PERPUSNAS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan pendekatan kualitatif.

---

Legal deposit is the main function of the national library. Legal deposits are usually based on certain laws. There are several countries that have specific legal savings laws. On the other hand, there are several countries that control legal deposits in copyright law. Legal deposits continue to grow, especially the types of publications that must be sent to the national library. Recently, electronic books are a collection of deposits. This research focuses on legal deposits for electronic books in Indonesia. PERPUSNAS is responsible for making legal deposits in Indonesia. The law that controls legal deposits in Indonesia is called the Law on Handover. In that law, the legal deposit is named after the handover. PERPUSNAS has been collecting electronic books since 2016. At that time, PERPUSNAS used Law Number 4 of 1990 as an act to make legal deposits. The law is deemed insufficient to collect electronic books because it does not include digital publications as work that must be submitted, so publishers do it reluctantly. After that, the legal deposit law was changed to Law No. 13 of 2018. The law can increase the acquisition of electronic books. In addition, legal penalties can encourage publishers to participate more actively. In addition, there is an E-Deposit system as a platform for collecting electronic books. This system is based on new laws. It is considered more effective to collect e-books because the types of publications mentioned are more relevant and penalties can encourage publishers to be more active. This study aims to describe the legal deposit process, especially in electronic books at the National Library of Indonesia. The research method used in this research is a case study and a qualitative approach."

"Sebagai salah satu unsur penting dalam jaring pengaman sistem keuangan khususnya dibidang perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peranan untuk menjaga stabilitas keuangan Indonesia. Krisis ekonomi global pada tahun 2008 mengharuskan LPS meningkatkan Nilai Penjamin Simpanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan LPS meningkatkan Nilai Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menganalisis kemungkinan penurunan Nilai Penjamin Simpanan LPS serta hubungannya dengan penerapan risk-based premium di Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Data yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 11 UU LPS dimungkinkan terjadi penurunan terhadap Nilai Penjamin Simpanan LPS. Berdasarkan alasan peningkatan Nilai Penjamin Simpanan pada tahun 2008, yaitu adanya ancaman krisis ekonomi, UU LPS mengatur apabila alasan tersebut telah teratasi maka besaran Nilai Penjamin Simpanan dapat disesuaikan kembali. Maka berdasarkan hal ini, dimungkinkan untuk menurunkan Nilai Penjamin Simpanan LPS.

---

As one of the important elements in the financial safety net, especially in banking system, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has a big role to keep the stability of Indonesia?s financial system. The global economic crisis in 2008 requires IDIC increase the Deposit Insurance Coverage. This studies aims to determine the reaseon IDIC increase the coverage based on Law No. 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as amended by Act No. 7 of 2009, to analyze the possibility to decrease the deposit insurance coverage and its relation to the risk-based premium in Indonesia in order to maintan the stability of the financial system. This research is a normative juridical research. The data were collected by literature study. The results for this study are based Article 11 of IDIC Act, there is a posibility to adjust the Deposit Insurance Coverage. IDIC increased the coverage in 2008 because there is a threat of an economic crisis. So based on this Act, if the threat is no longer a problem for Indonesia, IDIC can adjust to decrease the Deposit Insurance Coverage.

;

As one of the important elements in the financial safety net, especially in banking system, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has a big role to keep the stability of Indonesia?s financial system. The global economic crisis in 2008 requires IDIC increase the Deposit Insurance Coverage. This studies aims to determine the reaseon IDIC increase the coverage based on Law No. 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as amended by Act No. 7 of 2009, to analyze the possibility to decrease the deposit insurance coverage and its relation to the risk-based premium in Indonesia in order to maintan the stability of the financial system. This research is a normative juridical research. The data were collected by literature study. The results for this study are based Article 11 of IDIC Act, there is a posibility to adjust the Deposit Insurance Coverage. IDIC increased the coverage in 2008 because there is a threat of an economic crisis. So based on this Act, if the threat is no longer a problem for Indonesia, IDIC can adjust to decrease the Deposit Insurance Coverage.

;

As one of the important elements in the financial safety net, especially in banking system, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has a big role to keep the stability of Indonesia?s financial system. The global economic crisis in 2008 requires IDIC increase the Deposit Insurance Coverage. This studies aims to determine the reaseon IDIC increase the coverage based on Law No. 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as amended by Act No. 7 of 2009, to analyze the possibility to decrease the deposit insurance coverage and its relation to the risk-based premium in Indonesia in order to maintan the stability of the financial system. This research is a normative juridical research. The data were collected by literature study. The results for this study are based Article 11 of IDIC Act, there is a posibility to adjust the Deposit Insurance Coverage. IDIC increased the coverage in 2008 because there is a threat of an economic crisis. So based on this Act, if the threat is no longer a problem for Indonesia, IDIC can adjust to decrease the Deposit Insurance Coverage.

;

As one of the important elements in the financial safety net, especially in banking system, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has a big role to keep the stability of Indonesia?s financial system. The global economic crisis in 2008 requires IDIC increase the Deposit Insurance Coverage. This studies aims to determine the reaseon IDIC increase the coverage based on Law No. 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as amended by Act No. 7 of 2009, to analyze the possibility to decrease the deposit insurance coverage and its relation to the risk-based premium in Indonesia in order to maintan the stability of the financial system. This research is a normative juridical research. The data were collected by literature study. The results for this study are based Article 11 of IDIC Act, there is a posibility to adjust the Deposit Insurance Coverage. IDIC increased the coverage in 2008 because there is a threat of an economic crisis. So based on this Act, if the threat is no longer a problem for Indonesia, IDIC can adjust to decrease the Deposit Insurance Coverage.

;

As one of the important elements in the financial safety net, especially in banking system, Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has a big role to keep the stability of Indonesia?s financial system. The global economic crisis in 2008 requires IDIC increase the Deposit Insurance Coverage. This studies aims to determine the reaseon IDIC increase the coverage based on Law No. 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as amended by Act No. 7 of 2009, to analyze the possibility to decrease the deposit insurance coverage and its relation to the risk-based premium in Indonesia in order to maintan the stability of the financial system. This research is a normative juridical research. The data were collected by literature study. The results for this study are based Article 11 of IDIC Act, there is a posibility to adjust the Deposit Insurance Coverage. IDIC increased the coverage in 2008 because there is a threat of an economic crisis. So based on this Act, if the threat is no longer a problem for Indonesia, IDIC can adjust to decrease the Deposit Insurance Coverage."

"Safe Deposit Box merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh banyak Bank di Indonesia, salah satunya di Bank Mandiri. Dalam perjanjian sewa Safe Deposit Box, pihak yang terkait adalah Bank dan Nasabah. Perjanjian tersebut berbentuk Perjanjian Standar dimana sudah berbentuk formulir dan berisi peraturan yang dimana Nasabah hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak. Perjanjian Standar tersebut seringkali menjadi permasalahan karena seringnya isi perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak pembuatnya yaitu pihak Bank, seperti pencantuman Klausa Eksonerasi yang dapat melepas tanggung jawab hukum pihak pembuat perjanjian. Oleh karena itu, Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi perlindungan hukum bagi Nasabah karena membatasi hal tersebut agar Nasabah tidak dirugikan. Dan karena perjanjian adalah menjadi undang-undang bagi pihak-pihaknya, maka perjanjian tersebut tidak hanya dapat menjadi perlindungan hukum bagi Nasabah, tetapi dapat pula menjadi perlindungan hukum bagi Bank.

---

Safe Deposit Box is one of the services offered by many banks in Indonesia, one of which is at Bank Mandiri. In the Safe Deposit Box rental agreement, the relevant parties are the Bank and the Customer. The agreement is in the form of a Standard Agreement which is in the form of a form and contains rules which the Customer only has the choice to accept or reject. The Standard Agreement is often a problem because often the contents of the agreement are more beneficial to the maker, namely the Bank, such as the inclusion of an Exoneration Clause that can release the legal responsibilities of the party making the agreement. Therefore, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection becomes legal protection for the Customer because it limits it so that the Customer is not disadvantaged. And because the agreement is a law for the parties, the agreement can not only be a legal protection for the Customer, but can also be a legal protection for the Bank."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan sistem deposit insurance sebagai salah satu opsi financial safety net yang dilakukan pemerintah terhadap tingkat stabilitas perbankan yang diukur dengan menggunakan pengambilan risiko bank. Dengan menggunakan 48 sampel bank yang berada di negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura), penulis menemukan bahwa adanya sistem deposit insurance menurunkan tingkat pengambilan risiko yang diambil oleh bank dan meningkatkan tingkat pengambilan risiko bank pada saat terjadi krisis.

---

The purpose of this study is to know the effect on deposit insurance system implementation, as one of the financial safety net option by government, to the banking stability which measured by the level of bank risk taking. Using 48 bank sample in ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippine, and Singapore), researcher find evidence that the deposit insurance system implementation decreased the level of bank risk taking and increased the level of bank risk taking in crisis period."

"Dalam rangka meminimalisir risiko penyelesaian transaksi bursa, KPEI melaksanakan beberapa kegiatan pengendalian risiko yang salah satunya adalah memastikan penempatan agunan yang diberikan oleh Anggota Kliring kepada KPEI telah memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Deposito adalah satu aset yang dapat ditempatkan oleh Anggota Kliring sebagai agunan. Agunan Deposito berfungsi sebagai penentu nilai batasan transaksi (trading limit) yang dapat digunakan Anggota Kliring untuk melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia dan sebagai penjamin penyelesaian transaksi bursa. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisa secara yuridis terhadap penempatan deposito sebagai agunan di KPEI ditinjau dari ketentuan perundang-undangan tentangjaminan yang berlaku di Indonesia. Mengingat yang menjadi obyek agunan adalah deposito yang merupakan benda bergerak, maka penulisan tesis ini bertujuanuntuk menganalisa kesesuaian praktik pengikatan deposito sebagai agunan yang dilakukan oleh KPEI dengan mekanisme jaminan menurut ketentuan-ketentuan mengenai jaminan yang berlaku di Indonesia termasuk menganalisa risiko hukum yang mungkin terjadi. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah tipe penilitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier serta analisis data secara kualitatif.

---

In order to minimize the risk of transaction settlement of the stock exchange, KPEI carries out several risk control activities, one of which is to ensure placement of collateral provided by Clearing Member to KPEI has fulfilled the requirements in accordance with the procedures and policies as determined by the prevailing rules and regulations. Deposit is one of assets that can be placed by a Clearing Member as a collateral. Deposit collateral serves as a determinant of the limit value of the transaction (trading limit) that can be used by Clearing Member to conduct transactions on the Indonesia Stock Exchange and as securities exchange transaction settlement guarantee. The purpose of this thesis is to analyze the juridical of the use of deposit as collateral in KPEI in terms of prevailing regulations concerning guarantee in Indonesia. Considering that the object of collateral is a deposit that is a moving object (benda bergerak), the writing of this thesis aims to analyze the suitability of deposit binding practices as collateral which is carried out by KPEI with mechanism of guarantee according to the applicable provisions concerning guarantee in Indonesia including analyzing possible legal risk. The method of research conducted is the type of juridical-normative legal research by using primary, secondary and tertiary sources as well as qualitative data analysis."