Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai pengelolaan sampah,yang meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah sebagai usaha untukmencapai sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Dalam UU bersangkutanjuga diatur mengenai penyelesaian sengketa, yang dapat dikaitkan dengan Pasal1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Pada bulan November2015 terjadi insiden di tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantargebang,yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan berbagai pihaktermasuk penguasa, yang dalam hal ini adalah Pemprov DKI Jakarta. Penelitianini membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa pengelolaan sampahdilakukan sejauh ini, serta ganti ruginya yang dapat dikaitkan dengan kerugiansecara perdata, meliputi kerugian materiil dan immateriil.

---

ABSTRACTIndonesia constitutes Waste Management Act through Undang-Undang Nomor 18Tahun 2008, which regulates waste reducing and waste handling as effortstowards a better waste management system. The Act also regulates wastemanagement dispute resolution, which is seen in connection to unlawful act asregulated in Article 1365 of the Indonesia Civil Code Act. In November 2015, anincident took place at Bantargebang landfill site (TPST Bantargebang), indicatingunlawful acts conducted by multiple parties, including the government, which inthis case was the Government of Jakarta. This paper provides a comprehension onthe existing waste management dispute resolution, and the compensation orindemnity given in relation to civil losses that includes both material and imateriallosses."

"ABSTRAKLalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan penting dalam mendukungpembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari memajukankesejahteraan umum. Dalam pelaksanaannya permasalahan lalu lintas masihsering terjadi, salah satunya kemacetan. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa permasalahan lalu lintas dapatdiselesaikan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang terdiri daribeberapa kegiatan, salah satunya pengaturan. Pengaturan tersebut merupakanaspek penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagimasyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini dibahas mengenaidua poin penting, yaitu pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara danhubungan antar tingkat dalam pemerintahan. Dalam penelitian ini penulismengambil contoh pelaksanaan manajemen dan rekayasa di DKI Jakarta danKawasan Puncak Kabupaten Bogor. Bentuk penelitian ini bersifat yuridisnormative dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Daripenelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalampelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dan hubungan antar tingkatpemerintahan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

---

ABSTRACTTraffic has a strategic role in supporting the national development and integrationas part of the efforts to improve the public welfare. However, traffic problems stillfrequently occur, and one of it is congestion. Law Number 22 Year 2009concerning Road Traffic and Transportation set that the traffic problems can beresolved by traffic management and engineering, which covers several activities,such as arrangement. The arrangement which contain the determination on thepolicy on road, is important to ensure legal certainty and legal protection for thepublic. Regarding to the matters, this research discusses about two main points,which are the state administration law function and the relationship between levelsof government. In this research, the author take the example of theimplementation of traffic management and engineering in Jakarta and Puncak areaof Bogor Regency. This research form method is normative. This research alsouse literature research method. From this research, it can be concluded that thereare still many problems regarding to the state administration law function and therelationship between levels of government in the implementation of trafficmanagement and engineering."