Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 44029 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 1989/90-1993/94,
R 338.959 83 Ind p
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Fandy William Songgo
"Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan besar dalam melaksanakan pembangunan di daerahmya. Kewenangan melaksanakan pembangunan daerah haruslah selaras dengan pembangunan hukum di daerah. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai produk hukum daerah merupakan sarana untuk memayungi pembangunan di daerah tetap harmonis dan tertib.
Tesis ini berupaya menganalisa bagaimana arah pembangunan hukum di Kabupaten Poso berdasarkan asas kebijakan publik selain itu, tesis ini juga menganalisa bagaimana implementasi pengaturan hukum dalam pembangunan di Kabupaten Poso saat ini. Pembangunan hukum menyangkut pembangunan stuktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Perlu dipahami dalam tesis ini yang di maksud sebagai pembangunan hukum adalah substansi hukum.
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitiasn yuridis normatif yang menitikberatkan kepada studi penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam pembangunan hukum dan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan pembangunan dan kebijakan publik. Metode lainnya yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah dengan mendeskripsikan dan menganalisa arah pembangunan hukum dan implementasi dalam pengaturan hukum daerah Kabupaten Poso.
Berdasarkan analisis, pembangunan hukum di kabupaten poso telah sesuai dengan asas kebijakan publik dan mengarah pada pembangunan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, serta pembangunan kesejahteraan rakyat. Selain itu, juga disimpulkan bahwa implementasi pengaturan hukum dalam pembangunan di Kabupaten Poso saat ini cukup baik, dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum daerah yang menunjang rencana pembangunan di kabupaten Poso.

With the implementation of regional autonomy in Indonesia, local governments have considerable authority in implementing regional development. The authority to implement the regional development should be aligned with the development of law in regions. The local and regent regulations as local laws are means for umbrella to the regional development in order to remain harmonious and orderly.
This research tried to analyze the development of law in Poso regency based on the principle of public policy. Besides, this research also analyzed the implementation of arrangement of law related to current development in Poso regency. The development of law involves development of law structure, law substance, and law culture. It needs to be understood that in this thesis, what is meant as development of law refers to law substance.
The writer used juridical normative research method with an emphasis on the study application of rules and norms in the development of law and various literature relevant to development problems and public policy. Another method used to answer the problems was by describing and analyzing the development of law and the implementation of arrangement of law in Poso regency.
Based on the analysis, the development of law in Poso regency has been in accordance with the public policy and led to the development of security and order, economic development, and development of people's welfare. With the release of a variety of local laws that supported the development plans in Poso regency, it was concluded that the implementation of arrangement of law regarding development in Poso regency is currently quite satisfied.
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43049
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
H. Rahardjo Adisasmita
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
338.9 RAH p (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nangoi, Vincent
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1980
S16470
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
"Pendahuluan
A. Latar Belakang Permasalahan
Indonesia dewasa ini sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang :
Pembangunan Nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah saja, melainkan keselarasan dan keserasian dan keseimbangan antara keduanya.
Salah satu tujuan dari program pembangunan Pemerintah adalah usaha untuk menjadikan suatu masyarakat yang sejahtera yaitu keadaan atau kondisi sejahtera penuh yang meliputi ke sejahteraan phisik, mental maupun sosial dari suatu masyarakat seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun yang berbunyi :
Dalam Pelita ketiga, sebagai kelanjutan dan peningkatan dari Pelita kedua, akan diperluas kegiatan pembangunan di berbagai bidang dan akan diberikan perhatian yang lebih mendalam kepada meningkatan kesejahteraan rakyat, pembagian pendapatan yang lebih merata dan perluasan kesempatan kerja."
Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1985
LP 1985 1a
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
"There have been many,numerous and discussion on the community participation in enhacing the development of sub urbans in this globalization and transparancy era in both national and international and mass media."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Siti Sumarningsih
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2003
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
"Development do not simple singing as requipment,but also as form of actualization and civitation of human being...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>