Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The change of state leadership/succession can be normally/conventionally and abnormally/non-conventionally. Normally, succession according to applicable law procedure (constitutional). While on the contrary of succession happened midway of necessity or unconventional.Commutation of government from Orde Baru by Soeharto power to BJ Habibie instead September 21st 1998 has done abnormally, its happened by mass disturbances effect of May 1998 to be political violence so that induce to leadership of state terminating Orde Baru era.Mass disturbances and political hardness May 1998 believed by the existence interference abroad which handling the important things of monetary area and together with movement domestic country with demonstration of student assisted by element of society wishing the happening of reformation from socio-political condition of Indonesia as before Orde Baru 32 years, going to new era of Indonesian living (reformation era) overseas interference in fact didn't too ugly as a result, if economic fundamental of Indonesia was strong. Economic fundamental of Indonesia was weak for example overseas debt, Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) added by case of Aid of Licuiditas of Indonesia Bank (BLBI). BLBI equal to Rp 144,5 trillion came out July-December 1997 by Indonesia Bank to make healthy national banking, but a lot to be credit stuck, so that when monetary crisis knock over Indonesia, economics of Indonesia was broken.Succession of Leadership of Indonesia which non-conventional was very disturb to national resilience of Indonesia because outside planning, happened was very sudden so that disturb to economic activity, national development and security stability."

"Mengapa pemerintah, sebagai representasi negara, tampak tidak terlalu bertindak serius dalam persoalan kekerasan seksual? Mengapa negara lebih sering memilih diam atau memilih mengambil sikap “instan” dengan memberi tanggapan seadanya atau, jikapun ada upaya yang agak sistematis, semacam penghukuman kebiri bagi pelaku, upaya tersebut tidak menyentuh struktur dan ideologi patriarkisme sebagai akar persoalan kekerasan seksual? Tulisan ini mendiskusikan bagaimana politik seksualitas yang dipropagandakan negara semasa rezim Orde Baru memberi pengaruh pada sikap yang kurang respons oleh negara dan masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan seksual."

"Skripsi ini membahas tentang reformasi negara sosialis dalam sudut pandang ekonomi politik dari negara bersistim ekonomi sosialistis bergeser menjadi sistim ekonnmi yang cenderung kapitalistis. Sebagai studi kasus dipilih Republik Rakyat Cina karena beberapa alasan relevansinya. Reformasi ini melanda hampir semua nogara komunis, menyusul fenomena ekonomi politik dalam dua dekade terakhir di mana peran sektor negara dalam perekonomian di negara berkembang cenderung menurun. Tujuan studi ini adalah mengkaji motivasi ditempuhnya reformasi, apa dan bagaimana reformasi yang dilakukan serta bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Torutama reformasi ini dibahas dalam kerangka privatisasi yang meliputi denasionalisasi, deregulasi sorta desentralisasi. Mengingat khasnya sebuah perekonomian sosialis, maka diuraikan terlebih dulu bagaimana keadaan Cina sebelum ditempuhnya reformasi pada tahun 1978 oleh Deng Xiaoping. Terutama dideskripsikan gambaran sebuah perekonomian sosialis dengan indikator serta pembagian sektor ekonominya di mana tidak dikenal mekanisme pasar, dianut Perencanaan sentralisasi oleh negara, adanya pemilikan yang kolektif, serta paham egaliter. Motivasi Cina melakukan reformasi adalah ak4hat gagainya sistim sosialis memajukan perekonomiannya. Hal ini terlihat pada rendahnya tingkat pertumbuhan Ekonomi, menurunnya.pendapatan nasional, ambruknya pertanian sebagai lahan keria sebagian besar rakyat, beratnya beban pengeluaran negara, terjadinya ingfisiensi, rendahnya produktivitas, serta ditempunnya cara kekerasan oleh negara. Sebeium ditempuh reformasi ekonomi, dilakukan lebih dulu reformasi ideologi. 'Perdebatan ideologis meliputi pertanyaan diseputar mekanisme atau perencanaan sentralisasi oleh negara atau tidak, kompetisi atau tidak serta disentralisasi atau tidak. Dalam perdebatan ideologis ini mulai diperkenalkan mekanisme pasar beserta segala pendekatannya. sendiri ditempuh baik di sektor portanian, industri, maupun dalam kebijakan ekonomi luar negeri. Terlihat jelas bahwa Cina melakukan reformasinya secara bertahap dengan menerapkan sequencing reformasi. Reformasi ditempuh dencian kebijakan makro yang komprehensif. Secara ringkas Cina telah mengijinkan pemilikan pribadi di sampinq pemilikan kolektif, menggunakan kekuatan pasar dalam penentuan.harga dan alokasi barang selain tetap mengutamakan perencanaan sentral, serta mencoba memakai insentif materi untuk merangsang produktivitas. Namun dalam kerangka privatisasi, walaupun terjadi denasionalisasi dari perusahaan negara kepada badan otonom, perubahannya bejumlah signifikan. Sebagian besar industri masih menjadi milik negara. Demikian pula, karena baru mulai diperkenalkan kompetisi pasar, deregulasinya masih jauh dari signifikan. Posisi pemerintah pusat tetap dominan, desentralisasi yang ditempuh belumlah maksimal. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa reformasi di Cina mampu meningkatkan prestasi perekonomiannya baik secara makro maupun mikro. Suksesnya reformasi tersebut karena Cina memprioritaskan industri dengan sangat memperhatikan kemajuan sektor pertanian. Sektor-sektor di mana investasi yang terbatas dapat menghasilkan pertumbuhan yang cepat, seperti industri ringan dan medium, diprioritaskan. Hasilnya adalah pesatnya pertumbuhan sektor pertanian sehingga sebagaian besar rakyat ikut menikmati hasil reformasi. Dirangsang pula adanya investasi asing dengan segala fasilitasnya. Akibatnva reformasi didukung kuat rakyatnya sendiri. Setelah petani diangka€, pekerja dan manajer juga ditingkatkan upahnya, serta diraih pula dukungan militer. Adanya zone ekonomi khusus juga merupakan picu keberhasilan reformasinya. Bagi indonesia yang ternyata memiliki karakteristik ekonomi hampir sama dengan RRC, Cina merupakan kompetitor dalam berbagai upaya untuk merangsang investasi asing, meningkatkan perdagangan luar negeri serta meningkatkan industrinya. Indonesia masih harus melanjutkan langkah-langkah privatisasi (deregulasi dalam istilah umum di Indonesia) nya secara kons,isten untuk mampu munghadapi tantangan baru dalam era globalisasi ini. "

"ABSTRAKPada era post-truth sekarang ini bangsa Indonesia perlu bersikap waspada karenahoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan dapat memecah belahNKRI, sehingga mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan. Untukmengetahui ancaman dan seberapa besar dampak hoaks di Indonesia, tulisan ini akanmembahas tentang kondisi politik Indonesia di era post-truth, mengulas dampak hoaks terhadap ketahanan nasional, dan menguraikan bagaimana upaya mengatasi hoaks yang beredar, terutama dalam bidang politik."

"Kontrak Production Sharing adalah merupakan suatu kontrak kerjasama Pertamina dengan para investor dalam dan luar negeri dalam bidang minyak dan gas bumi dengan sasaran optimasi pendapatan negara. Ketentuan perpajakan dalam Kontrak Production Sharing selain tunduk pada Undang-undang Pajak Domestik, seperti : Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalti, beserta peraturan pelengkap lainnya, seperti: Peraturan Pemerintah, SK Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak). Kontrak kerjasama tersebut kenyataanya perlu dicermati mengingat ada ketentuan dari Persetujuan Penghindaran Pajak Barganda (Tax Treaty) negara mitra tertentu maupun ketentuan pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang dapat mempengaruhi penerimaan negara dari kontrak kerjasama Pertamina dengan investor tersebut. Dalam kehidupan bernegara Indonesia pada dasarnya mengakui primat hukum antar negara, karenanya dalam hal kontraktor KPS dari negara mitra perjanjian tertentu menuntut penurunan tarif atas "branch profit taxation" berdasarkan Tax Treaty diterapkan dalam kontrak kerjasama tersebut, secara hukum hal itu dapat dibenarkan. Demikian pula dengan kontraktor dalam negeri, ada ketentuan pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang menegaskan, bahwa penghasilan yang bersumber dari dividen yang diterima/diperoleh badan usaha yang kepemilikannya atas saham dan didirikan serta berkedudukan di Indonesia, dividen tersebut bukan merupakan obyek pajak (penghasilan). Akibat ketentuan tersebut penerimaan negara pada akhirnya cenderung akan menurun. Agar bagian yang merupakan hak Pemerintah tidak berkurang, sebaiknya dalam Tax Treaty dengan negara mitra, baik yang akan datang maupun pada negara mitra tertentu (renegosiasi) secara tegas mencantumkan ketentuan, bahwa ketentuan yang ada dalam Tax Treaty tidak mempengaruhi ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, atau dalam setiap kontrak dengan Kontraktor memasukkan klausul, bahwa jumlah bagian yang menjadi hak Pemerintah tidak dapat dipengaruhi ketentuan berdasarkan Tax Treaty ataupun ketentuan lain. Metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian deskriptif, yaitu berupa expost survey dengan memecahkan permasalahan yang ada pada aplikasi perpajakan pada KPS bidang minyak dan gas bumi dengan teori perpajakan yang ada. Sumber datanya diperoleh dari Laporan BPPKA-Partamina, dari beberapa KPS tertentu yang ada di Jakarta serta teknik pengumpulan datanya melalui teknik kepustakaan, wawancara dan observasi langsung pada KPS minyak dan gas bumi tertentu."

"Terorisme ialah pengeksploitasian rasa takut itu secara sistematis dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kekerasan yang bermotivasi politik untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dengan demikian terorisme merupakan salah satu bentuk dari kekerasan politik atau disebut juga kekerasan sipil agar dapat dibedakan dengan kekerasan militer. Kekerasan politik adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan untuk mempengaruhi atau mengubah proses atau sistem politik. Kekerasan politik meliputi spectrum yang luas, mulai dari kekerasan individual atau kelompok sebagai aksi unjuk rasa atau proses, pemberontakan spontan dan sporadis, pemberontakan berencana dan berlanjut, kudeta, insurjensi, sampai ke revolusi…."

"Pemilihan umum merupakan dasar utama demokrasi, yang merupakan kesempatan terbaik masyarakat menyalurkan aspirasi politik dengan memilih wakil rakyat, tetapi penyelenggaraan pemilihan umum masih ditemukan tindakan pelanggaran. Dalam beberapa kasus terdapat sejumlah tindakan atau fenomena dalam pemilihan umum yang diduga sebagai hal berbahaya yang mengancam ketahanan nasional dalam bidang politik, menurut istilah hukum disebut sebagai Electoral malpractice, bahwa pada pemilihan umum terdapat aktivitas calon anggota legislatif yang secara sengaja atau tidak disengaja, langsung atau pun tidak langsung yang mengakibatkan pemilu berlangsung secara tidak ideal. Tujuan dari penelitian ini adalah (1).Mengidentifikasi bentuk Electoral malpractice oleh Calon Legislatif DPR-RI pada pemilihan umum 2019. (2).Mengetahui dampak Electoral malpractice dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019 terhadap ketahanan nasional di bidang politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

---

General elections are the main basis of democracy, which is the best opportunity for the community to channel their political aspirations by electing representatives of the people, but the holding of general elections is still found to be in violation of. In some cases there are a number of actions or phenomena in general elections that are suspected to be dangerous things that threaten national security in the political field, according to legal terms referred to as Electoral malpractice, that in the general election there are activities of legislative candidates intentionally or unintentionally, directly or indirectly. Indirectly, which resulted in the election not taking place ideally. The objectives of this study are (1). To identify the forms of Electoral malpractice by the Legislative Candidates of the DPR-RI in the 2019 general election. (2). To find out the impact of Electoral malpractice in holding the 2019 general election on national security in the political field. This research is a descriptive qualitative research with a case study. The method of data collection in this study was done through interviews and documentation."

"BAB I P E N D A H U L U A N A. Latarbelakang dan Identifikasi Masalah Organisasi politik yang disingkat Orpol merupakan suatu kekuatan politik yang terdapat dalam berbagai pertumbuhan dan perkembangan bangsa di dunia. Hampir semua negara di dunia memiliki Orpol baik dalam bentuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, angkatan bersenjata, maupun kelompok pendesak lainnya. Dalam sejarah Orpol di negara sedang berkembang, ditandai dengan pertumbuhan partai-partai politik yang berperan sebagai suatu kekuatan penentang kaum penjajah. Partai-partai politik bergerak dan berjuang bersama angkatan bersenjata, mereka memperoleh kemerdekaan bangsanya. Pergerakan kemerdekaan di Indonesia, bertolak dari munculnya organisasi-organisasi yang bergerak dari lingkungan etnis seperti pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908, sebagai suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran orang Jawa. "Di samping itu lahir pula kelompok-kelompok yang berdasarkan suku kedaerahan seperti Paguyuban Pasundan (1914), Serikat Sumatera (1918), Serikat Ambon {1929), Rukun Minahasa dan Kaum Betawi (1923).1 Sarekat Islam yang telah lahir tahun 1912, menandai awal pergerakan suatu organisasi yang berkembang menjadi organisasi politik di Indonesia. Orpol tersebut dalam menjalankan peranannya melakukan kegiatan-kegiatan yang berusaha mempengaruhi struktur politik penjajahan dalam arti mengaaskan tuntutan-tuntutan perbaikan kehidupan masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut di atas bergerak dalam proses politik yang dirasakan sebagai suatu wadah yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Istilah Orpol dalam penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia dikenal dengan Partai Politik (Parpol). Parpol secara formal berasal dari Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang menegaskan pendiriannya sebagai berikut : Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran faham yang ada dalam masyarakat. In English:Copy and paste Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan?badan Perwkilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Setelah dikeluarkan Ketetapan Pemerintah pada tanggal 3 Nopember 1945, maka terbentuklah berbagai partai politik yang pada umumnya merupakan kelanjutan daripada organisasiorganisasi sosial, dan partai-partai politik yang dibentuk baik pada masa kolonial Belanda maupun pada masa kekuasaan Jepang.2 Pemerintah berharap bahwa partai-partai tersebut hendaknya memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin masyarakat. Parpol tumbuh dan berkembang sehingga pemilihan umum dapat dilangsungkan pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut terdapat sebanyak 36 Parpol, satu sama lain berusaha merebut kursi di parlemen. Anggota parlemen terdiri dari 222 anggota, komposisi demikian jelas tidak memungkinkan satu kekuatan untuk tampil penuh sebagai kekuatan dominan. Perebutan posisi kekuasaan dari Parpol dalam Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955 berpengaruh kepada stabilitas politik yang menggoyahkan sistem pemerintahan Indonesia. Pertentangan faham antar parpol tampak menonjol dalam sidang-sidang konstituante, hal ini mempertegang situasi politik dalam negeri dan memperlemah persatuan kesatuan bangsa serta menggoyahkan kehidupan negara. Kondisi tersebut di atas telah mengundang pergolakan politik yang semakin memperburuk pandangan orang terhadap kehidupan Parpol. Para tokoh Pemerintah dan golongan mempermasalahkan peranan Partai Politik. Parpol tampaknya belum berhasil menjalankan peranannya, bahkan parpol bukan?. "