Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ulisan ini dimaksudkan menggambarkan keterkaitan antara ketenagakerjaan , pendidikan dan kemiskinan yang merupakan tantangan tersendiri dalam penetapan kebijakan pembangunan masa depan. Isu pengembangan strategi dan kebijakan pembangunan pendidikan pendidikan di harapkan tidak hanya tertuju pada persoalan mikro semasa yaitu proses pendidikan itu sendiri...."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses evaluasi pelanggaran ekspektasi komunikasi dalam negosiasi bisnis internasional di Indonesia. Dengan menggunakan Expectancy Violation Theory EVT oleh Judee K. Burgoon 1976 sebagai rujukan teoritis utama akan dieksplorasi bagaimana proses pembentukan ekspektasi komunikasi negosiator serta proses evaluasi yang dilakukan pada saat ekspektasi komunikasi tersebut dilanggar dalam konteks negosiasi bisnis internasional. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pembentukan ekspektasi dan proses evaluasi pelanggaran ekspektasi dalam konteks negosiasi melalui pengalaman para negosiator berkebangsaan Indonesia yang telah berpengalaman melakukan negosiasi bisnis internasional. Dengan strategi ini diharapkan dapat terungkap detail proses tersebut, sehingga dapat dipahami dan diindentifikasi faktor-faktor baru yang muncul ketika proses evaluasi pelanggaran ekspektasi dilakukan dalam konteks tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks negosiasi bisnis, tujuan negosiasi dan motivasi sosial negosiator menjadi moderator utama dalam proses evaluasi pelanggaran ekspektasi, baik pada saat terjadi prilaku komunikasi yang ambigu, maupun saat terjadi pelanggaran ekspektasi secara negatif. Hal ini berbeda dengan apa yang disebutkan dalam EVT bahwa kadar nilai komunikator menjadi moderator utama dalam proses evaluasi. Dari temuan hasil penelitian ini diajukan juga model evaluasi pelanggaran harapan dalam konteks negosiasi. Kata kunci: ekspektasi komunikasi, pelanggaran ekspektasi, komunikasi interpersonal, negosiasi, negosiasi bisnis internasional.

---

This study aims to understand the evaluation of communication expectancy violations in international business negotiations in Indonesia. By utilizing the Expectancy Violation Theory EVT coined by Judee K. Burgoon 1976 as the primary theoretical reference, this study will explore the forming of communication expectancy as well as the evaluation process undertaken when those communication expectancies are violated within the context of international business negotiations. This study was conducted using a qualitative approach to understand the formation of expectancies, the process of evaluating expectancy violations and interaction adaptation undertaken within the business negotiation context through the lenses of experiences of Indonesian negotiators of the same industry. This strategy is hoped to provide details of the aforementioned process so then this phenomenon can be understood and new arising factors can be identified. The findings of the research indicate that the goal of negotiation and the negotiator rsquo s social motives have become the main moderator in the evaluation of expectancy violations in the negotiation context, both in the event of ambiguous communication behaviors and when an expectation is negatively violated. This differs to EVT rsquo s proposition stating that communicator reward valence is the main moderator in the evaluation process. This study also proposed a model of expectancy violation evaluation within the negotiation context that was never discussed before in previous literature. Keywords communication expectancy, expectancy violations, interpersonal communication, negotiation, international business negotiations."

"Pemerintah Indonesia memliki target bebas karies 2030 diaman berdasarkan data pada tahun 2018, rata-rata indeks DMF-T gigi permanen di Indonesia adalah 7.1 dan masih belum memenuhi untuk target tahun 2020 yaitu sebesar 4.1, selain itu peresentase masyarakat di Indonesia yang memiliki kesadaran untuk melakukan pengobatan gigi masih tergolong rendah yaitu sebesar 16.3% pada tahun 2018. Sehingga terdapat tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada bidang kedokteran gigi agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan gigi dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengobatan di dokter gigi. Penelitan ini bertujuan untuk mendapatkan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelyanan pada klinik gigi yang ada di Jakarta sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dari pasien dan mendorong masyarakat Indonesia untuk berobat ke dokter gigi. Penelitian ini menggunakan dimensi kualitas pelayanan berdasarkan SERVQUAL yaitu Tangibility¸ Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy kemudian ditentukan 30 faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan gigi, survei dilakukan terhadap pasien pada 100 klinik di Jakarta untuk mendapatkan kesenjangan dalam kualitas layanan dan kemudian mengintegrasikan kessenjangan tersebut terhadap Model Kano sehingga didapat prioritas terhadap faktor-faktor tersebut dalam rangka peningkatan kualitas layanan pada klinik gigi di Jakarta

---

The Indonesian government has a caries-free target of 2030, and based on data in 2018, the average DMF-T index of permanent teeth in Indonesia is 7.1 that still does not meet the 2020 target of 4.1, besides that the percentage of people in Indonesia who have the awareness to do dental treatment is still relatively low at 16.3% in 2018. So there is a demand to improve the quality of services in the field of dentistry in order to improve the quality of dental health and public awareness to perform treatment at the dentist. This study aims to find out the factors that can affect the quality of services at dental clinics in Jakarta so that it is expected to increase patient satisfaction and encourage Indonesian people to seek treatment at the dentist. This study uses the dimensions of service quality based on SERVQUAL, namely Tangibility¸ Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy then determined 30 factors that affect the quality of dental health services, a survey was conducted on patients at 100 clinics in Jakarta to find gaps in service quality and then integrate these gaps into Kano model so that priority is obtained for these factors in order to improve service quality at dental clinics in Jakarta.

"

"Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat inflasi di Indonesia 2007-2013. Penelitian ini berlandaskan teori Kurva Phillips jangka pendek oleh A.W. Phillips (1958) yang menyatakan adanya pengaruh negatif tingkat pengangguran terhadap tingkat inflasi. Friedman dan Phelps (1968) menyatakan hubungan negatif tersebut tidak terjadi dalam jangka panjang akibat fenomena pengangguran alamiah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan unsur-unsur dari jangka panjang sebagai variabel kontrol untuk melihat fenomena Kurva Phillips yang lebih akurat. Variabel kontrol tersebut meliputi waktu mencari kerja, pangsa pekerja di sektor pertanian dan menufaktur, dan PDRB riil. Penelitian ini juga memasukkan ekspektasi adaptif untuk memperlihatkan besaran penyesuaian masyarakat dalam menetapkan tingkat ekspektasi inflasinya. Untuk menemukan persamaan yang diinginkan akan dilakukan dengan Koyck Transformation. Dengan Fixed Effect Model, hasil analisis memperlihatkan adanya fenomena Kurva Phillips di Indonesia periode 2007-2013, yang berarti terdapat pengaruh negatif dari tingkat pengangguran. terhadap tingkat inflasi dan besaran penyesuaian yang dimiliki masyarakat dalam membentuk ekspektasi masih rendah.

---

This study analyses the impact of unemployment rate to inflation rate in Indonesia 2007-2013. This study based from short run Phillips Curve by A.W. Phillips (1958) which explained there was negative impact from unemployment rate to wage rate. Friedman dan Phelps (1968) stated the negative relationship didn`t happen in the long run because there is natural rate of unemployment. This study uses the factors from long run as control variables to find the more accurate result of Phillips Curve phenomenon. The control variables are time needed to find a job, percentage of workers in agriculture and manufacture, and Real Gross Domestic Regional Product. This study using adaptive expectation to show the coefficient of revision of expectation. To find the desire formula, we use Koyck Transformation. Using Fixed Effect Model, the result shows the Phillips Curve phenomenon is exist in Indonesia 2007-2013, which means there is negative impact of unemployment rate to inflation rate and the coefficient of revision of expectation is low."

"Komitmen politik dari pemimpin politik tertinggi dalam suatu negara merupakan kunci kesuksesan sekaligus kegagalan dari lembaga antikorupsi. Di era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KPK menghadapi roller coaster agenda pemberantasan korupsi. Berbagai ancaman yang menghadirkan ketidakpastian masa depan KPK, telah dilakukan oleh kekuatan eksternal maupun internal KPK. Hal itu berdampak signifikan pada efektivitas mesin antikorupsi KPK. Artikel ini mencoba menjelaskan dan mengevaluasi kualitas dukungan pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019) terhadap KPK dan bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan agenda antikorupsi di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan, target pembangunan ekonomi yang mensyaratkan adanya stabilitas sosial-politik, membuat kerja-kerja antikorupsi kurang diperhatikan secara memadai. Akibatnya, KPK digempur oleh serangan balik dari berbagai kelompok kepentingan politikbisnis. Merespon situasi itu, Presiden Joko Widodo memilih bermain aman dan tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada KPK. Di periode ini pula, belum tampak kerja sama kolektif yang mengakar dan menjadikan pemberantasan dan pencegahan korupsi sebagai agenda utama yang sistematis dan berkelanjutan."

"Arbitrase merupakan satu alternatif yang dapat ditempuh oleh para pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya. Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 tahun 2004 merupakan hukum positif, Undang-undang ini mencabut dan mengganti UU No. 12 tahun 1964 dan UU No. 22 tahun 1957. konsekuensinya, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuahan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dibubarkan, sehingga seluruh perselisihan perburuhan tidak lagi melalui P4D dan P4P. Dalam istilah ilmu hukum, PPHI disebut sebagai hukum acara forrnil, artinya semua perselisihan Industrial diselesaikan sesuai dan menurut tata cara yang diatur dalam UU PHI, sedangkan hukum materinya adalah UU No. 13 tahun 2003 dan sejumlah peraturan pelaksana lainnya. Untuk menggantikan lembaga P4D dan P4P, dibentuk 4 (empat) lembaga pilihan penyelesaian hubungan industrial. Keempat lembaga dimaksud adalah : 1) Mediasi, 2) Konsiliasi, 3) Arbitrase, 4) Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Arbitrase merupakan lembaga independen yang berwenang memeriksa perselisihan hubungan industrial. DaIam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial lembaga ini memiliki mekanisme persidangan yang mirip dengan tata urutan persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial. Sistem arbitrasi tidak mengenal upaya hukum banding maupun kasasi."