Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketimpangan pendapatan antar daerah merupakan hal yang wajar dalam konsep pembangunan nasional. Pada tahap awal pernbangunan ekonomi nasional, perbedaan dalam laju pertumbuhan regional yang besar antar provinsi mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar provinsi. Akan tetapi dalam jangka panjang ketika faktor-faktor produksi semakin mobil maka perbedaan antara laju pertumbuhan output antar provinsi cenderung menurun bersamaan dengan meningkatnya pendapatan per kapita rata-rata di setiap provinsi.Penyelidikan dilakukan dengan menggunakan Theil Entropy untuk melihat dimensi spasial ketimpangan regional, Williamson Indeks, dan dekomposisi sektoral untuk rielihat sektor penyebab ketimpangan. Studi ini juga menyelidiki apakah dalam proses pernbangunan di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama ini juga merata di berbagai daerah.Hasil penelitian menemukan ketimpangan pendapatan per kapita antara (between) Jawa-luar Jawa, Kawasan Barat-Timur relatif kecil. Ketimpangan pendapatan per kapita semakin besar terjadi antara DKI Jakarta dengan daerah lainnya, dan antara provinsi kaya dengan provinsi miskin. Ketimpangan justru tetap nyata di dalam (within) wilayah itu sendiri, baik di Jawa, Luar ]awa, KBI, maupun within KTI. Masih ada provinsi miskin di Jawa maupun di Kawasan Barat Indonesia.Dengan migas, baik menggunakan Thail Entropy maupun Williamson Indeks, ketimpangan cenderung menurun. Tanpa migas, indeks ketimpangan antar daerah relatif tidak mengalami perubahan. Saat krisis ekonomi terjadi, indeks ketimpangan antar daerah meningkat.Hasrl penelitian juga menemukan sektor industri merupakan penyebab ketimpangan ekonomi dan sangat terkonsentrasi di daerah maju. Sementara sektor pertanian tersebar merata di daerah yang relatif belum berkembang. Artinya, perkembangan sektor pertanian akan berdampak menurunnya ketimpangan antar daerah. Lain halnya sektor jasa, walaupun nilai tambah sektor ini didominasi oleh Provinsi DKi Jakarta. Namun, sektor ini telah berkembang di daerah yang memiliki pendapatan per kapita di bawah rata-rata nasional.Kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan dengan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi untuk melakukan investasi di daerah `miskin' dengan tidak meninggalkan sektor pertanian. Membangun infrastruktur fisik dan non fisik, melakukan kerjasama antar daerah. Membangun daerah dengan potensi dan daya dukung daerah itu sendiri dapat mencegah adanya pemusatan sumber daya ekonomi di daerah/wilayah tertentu."

"Perkembangan teknologi yang menggunakan perangkat spektrum frekuensi mengakibatkan penggunaan frekuensi radio akan terus meningkat. Kepadatan penggunaan spektrum frekuensi yang tinggi serta permintaan yang terus meningkat akan kanal-kanal frekuensi radio, menuntut pihak pengelola spektrum frekuensi untuk menerapkan sistem pengelolaan yang efisien dan efektif. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio mengembangkan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) mulai tahun 2009 untuk menjamin pemakaian spektrum frekuensi yang tertib dan pengguna sah frekuensi terlindungi dari gangguan interferensi radio. Untuk menjamin bahwa SMFR tepat guna maka diperlukan evaluasi oleh stake holder seperti Pihak Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan Operator Pengendali Frekuensi Radio. Analisa pada penelitian ini menggunakan Gap Analysis untuk mengetahui kesenjangan sasaran kinerja Manajemen Monitoring Frekuensi Radio serta Kano Model untuk merumuskan kebutuhan fungsi Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Dengan melakukan indepth interview kepada Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan 50 kuesioner Kano Model kepada Operator Pengendali Frekuensi Radio didapatkan Kinerja Perangkat khususnya kehandalan perangkat merupakan suatu keharusan dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Pada jenis atribut Fungsi yang dibutuhkan adalah fitur monitoring VHF-UHF, fitur pencari arah VHF-UHF dan fitur spectrum occupancy. Sedangkan pada jenis atribut Integrasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan responden. Untuk menaikkan kinerja Sistem Monitoring Frekuensi Radio diperlukan pembinaan sumber daya manusia dan perubahan pola kerja lama yang menggunakan perangkat analog menjadi perangkat SMFR yang otomatis dan terintegrasi dengan database Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Perubahan bisnis proses monitoring juga diperlukan untuk memaksimalkan seluruh fungsi dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio.

---

The development of technology which uses the frequency spectrum resulting in the use of radio frequency will continue to increase. The density of the high frequency spectrum usage and demand will continue to increase the radio frequency channels, frequency spectrum requires the manager to implement management systems that efficiently and effectively. Directorate General of Resources and Equipment Post and Information Technology (DG SDPPI) which has the function of monitoring and control in the field of radio frequency spectrum develops Radio Frequency Monitoring System (SMFR) began in 2009 to ensure the orderly use of the frequency spectrum and the frequency legitimate users are protected from interference radio. To ensure that SMFR is appropriated, it?s require evaluation by stakeholders such parties Frequency Spectrum Management Authority and Radio Frequency Control Operator.

The analysis in this study using a Gap Analysis to determine performance gaps targets and Radio Frequency Monitoring Management Kano Model to formulate functional requirements of Radio Frequency Monitoring System. By conducting in-depth interview to the Frequency Spectrum Management Authority and 50 Kano Model questionnaires to Radio Frequency Control Operator gained that device reliability is a necessity in Radio Frequency Monitoring System. On the type of function required attributes are VHF-UHF monitoring features, VHF-UHF direction finder feature and spectrum occupancy feature. While the type of attribute integration has no effect on respondent's satisfaction.

To increase the performance of Radio Frequency Monitoring System required human resource development and changes in work patterns that use the old analog devices into SMFR device that automated and integrated with Spectrum Management Information System database (SIMS). Changes in the monitoring business process is also necessary to maximize all the functions in the Radio Frequency Monitoring System."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian proses inspeksi hasil produk steril di PT. Ferron Par Pharmaceuticals dengan pedoman yang berlaku, seperti Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) 2018, Anneks 1, dan The United States Pharmacopeia (USP) edisi 43 tahun 2020. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif observasional dengan data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan studi dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses inspeksi di PT. Ferron Par Pharmaceuticals dilakukan melalui metode manual, semi-otomatis, dan otomatis. Proses ini mencakup inspeksi visual terhadap kontaminasi partikulat, integritas penutup wadah, serta cacat kosmetik dan non-kosmetik. Perbandingan dengan pedoman menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 100%, mengindikasikan bahwa seluruh aspek inspeksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kesimpulan ini memberikan kontribusi penting dalam mendukung persiapan audit Eropa mendatang dan meningkatkan kualitas inspeksi produk steril.

---

This study aims to analyze the compliance of sterile product inspection processes at PT. Ferron Par Pharmaceuticals with applicable guidelines, including Good Manufacturing Practices (GMP) 2018, Annex 1, and The United States Pharmacopeia (USP) 43rd Edition 2020. The methodology employed was descriptive observational, with data obtained through direct observation, interviews, and document review. The analysis revealed that the inspection processes at PT. Ferron Par Pharmaceuticals were carried out using manual, semi-automated, and automated methods. These processes include visual inspections for particulate contamination, container closure integrity, as well as cosmetic and non-cosmetic defects. A comparison with the guidelines showed a 100% compliance rate, indicating that all inspection aspects adhered to the established standards. These findings contribute significantly to supporting the preparation for the upcoming European audit and enhancing the quality of sterile product inspections. "

"Meluncurkan produk dengan spesifikasi yang sesuai merupakan fokus penting perusahaan manufaktur dalam meningkatkan kepuasan konsumen. Sebagian besar produk memiliki beberapa karakteristik kualitas penting di mana karakteristik kualitas tersebut dipengaruhi oleh parameter proses tunggal. Parameter ini mungkin optimal untuk satu karakteristik kualitas tetapi parameter yang sama dapat menghasilkan hasil yang buruk untuk karakteristik kualitas lainnya. Banyak peneliti telah merancang model untuk mengoptimalkan pencapaian karakteristik kualitas produk tetapi penelitian yang mengevaluasi hasilnya dan menganalisis penyimpangan dari optimasi tersebut terhadap kepuasan konsumen masih sangat terbatas. Penyimpangan ini membuat perusahaan menetapkan standar kualitas yang salah. Importance-Performance Analysis (IPA) adalah teknik yang banyak digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengukur kepuasan konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran dengan meningkatkan kualitas produk. Banyak peneliti telah merevisi IPA untuk menambah efektivitasnya tetapi ada beberapa keterbatasan model IPA tradisional yang mempertimbangkan kecenderungan sentral dan varian dari konsumen yang berbeda. Penelitian ini membangun kerangka kerja untuk mewujudkan perbaikan berkelanjutan terhadap standar kualitas yang terintegrasi dengan implementasinya sehingga perusahaan dapat secara tepat menghasilkan produk berkualitas tangguh yang sesuai dengan tuntutan pasar yang terus berubah.

---

Deploying suitable product in manufacture companies has become updated issues in improving customer satisfaction. Most of products have several quality characteristics of interest where these quality characteristics are affected by single setting of process parameter. This setting may be optimal for one quality characteristic but the same setting may yield detrimental results for other characteristics. Many researchers have been designing the­­ model to optimize multiple characteristics of the products but the research that  evaluates the result and analyze the deviation of those optimization to customer satisfaction is very limited. This deviation can make the company set wrong quality standards. Importance-Performance Analysis (IPA) is a technique widely used to assist companies in m­easuring customer satisfaction and developing marketing strategies by improving products quality. Many researchers have revised IPA to augment its effectiveness but there is some limitations of the traditional IPA model considering central tendency and variance from different customers. This research build a framework to realize continuous improvements to quality standards that are integrated with their implementation so the company can precisely produce robust quality products which is accordance with the changing market demands."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi 4G LTE menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kewajiban TKDN pada perangkat telekomunikasi 4G LTE. Pemerintah mewajibkan perangkat terminal pengguna 4G LTE untuk memenuhi persentase penggunaan komponen lokal sebesar 20 dan meningkat menjadi 30 mulai Januari 2017 untuk 4G FDD-LTE dan Januari 2019 untuk 4G TDD-LTE. Pada Juli 2016 Kementerian Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang tata cara penghitungan TKDN untuk telepon genggam, komputer tablet, dan komputer genggam dengan memasukkan komponen aplikasi dalam penghitungan TKDN dan memberlakukan skema TKDN hardware atau TKDN software, serta TKDN investasi. Dengan adanya perubahan tata cara penghitungan TKDN pada 3 komoditas, maka perlu dilakukan analisis terhadap implementasi TKDN untuk melihat kesiapan industri dalam memenuhi peningkatan persentase TKDN 4G LTE menjadi 30 pada Januari 2017 serta menentukan tindakan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan TKDN.Melalui indepth interview pada pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, asesor, dan praktisi diperoleh informasi tentang implementasi TKDN 4G LTE dari sisi kebijakan, industri manufaktur, pengembangan, aplikasi, dan investasi, yang kemudian dianalisis menggunakan gap analysis untuk merumuskan tindakan korektif. Penelitian menganalisis tata cara penghitungan TKDN dengan Regulatory Impact Analysis dan menghasilkan usulan Solusi Alternatif dengan perubahan pada ketentuan komponen investasi, prasyarat dan penghitungan komponen aplikasi, serta penilaian melalui pre-assessment dan post-assessment untuk monitoring.

---

ABSTRACTThe development of 4G LTE has become a momentum for the Indonesian government to impose the obligation of Local Content Level LCL on 4G LTE equipments. The government requires that 4G LTE subscriber station to meet the percentage for local component usage by 20 and increases to 30 in January 2017 for 4G FDD LTE and January 2019 for TDD LTE 4G. In July 2016 the Ministry of Industry issued a Minister Decree No. 65 M IND PER 7 2016 regarding the LCL calculation method for mobile phone, tablet computer, and handheld by including application component in the calculation and introducing LCL scheme of hardware and software, as well as LCL based on investment. With the amendment of LCL calculation method on these three commodities, it is necessary to analyze the implementation of the LCL to see the readiness of the industry to meet the increasing percentage of 4G LTE LCL to 30 in January 2017 and to determine the actions to overcome the obstacles in reaching LCL rsquo s objectives.Through in depth interview on stakeholders from regulator, industry, assessor, and practitioner, information about the implementation of LCL 4G LTE rsquo s policy, manufacturing, design house, application, and investments were obtained, which were then analyzed using gap analysis to formulate corrective actions. This research analyzed the LCL calculation method with Regulatory Impact Analysis and developed the Alternative Solution as its result with amendment on the provisions of the investment component, prerequisite and calculation method for application component, as well as the assessment through the pre assessment and post assessment for monitoring. "

"Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi jasa pendampingan yang dilakukan oleh KAP TRD terhadap penerapan PSAK 71 tentang gap analysis atas klasifikasi dan pengukuran aset keuangan pada PT Bank AI Tbk. Berdasarkan ketentuan PSAK 71, gap analysis dilakukan melalui 3 (tiga) aspek yaitu pengujian SPPI, Model Bisnis, dan Konsistensi Model Bisnis. Evaluasi dilakukan terhadap jasa pendampingan yang dilakukan KAP TRD sesuai dengan kontrak kerjasama yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan evaluasi yaitu perencanaan dan identifikasi awal, pengujian dan analisis, serta finalisasi yang dilakukan pada masing-masing pengujian. Secara umum tahapan pekerjaan KAP TRD telah sesuai dengan kontrak kerjasama, namun terdapat faktor penghambat dari setiap tahapan pekerjaan dalam menentukan gap analysis yang berakibat.

---

This writing aims to evaluate the consultation services conducted by KAP TRD on the application of PSAK 71 regarding the gap analysis of classification and measurement of financial assets in PT Bank AI Tbk. Based on the requirement of PSAK 71, the gap analysis is carried out through 3 (three) stages of testing, consists of SPPI, Business Model, and Consistency of Business Models Testing. The evaluation consists of 3 (three) evaluation stages: planning and initial identification, testing and analysis, and finalization carried out on each test. In general, the stages of KAP TRD work are in accordance with the cooperation contract, but there are constraint factors from each stage of work in determining the gap analysis which could delay the work process of KAP TRD."

"Kejahatan dunia digital meningkat setiap tahunnya seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Barang bukti kejahatan yang paling banyak ditemukan adalah handphone. Oleh sebab itu kebutuhan untuk mendapatkan banyak informasi yang digunakan dalam penyelidikan membutuhkan alat forensik handphone. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya alat forensik handphone yang diproduksi dan dipergunakan baik secara gratis maupun komersial. Berkembangnya teknologi handphone dan banyaknya alat forensik handphone membuat penyelidik sulit dalam memilih alat yang efektif dan efisien.Penelitian ini mengevaluasi kemampuan alat forensik handphone dalam proses akuisisi data pada handphone berbasis android secara fisik. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan framework Smartphone Tool Specification Standard dari NIST National Institute of Standards and Technology. Metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan eksperimen pada alat forensik handphone XRY UFED dan Device Seizure. Di samping itu GAP analisis digunakan untuk menganailsa hasil eksperimen tersebut. Hasil penelitian mengungkap bahwa sistem operasi dan chipset handphone mempengaruhi kemampuan alat forensik handphone dalam proses ekstraksi.

---

Digital world crime is increasing every year in a line with the development of information technology. The crime evidence which the most commonly found is mobile phone Hence the need for obtaining a lot of information used to investigate requires mobile forensic tool. As a result many mobile forensic tools are produced and used both in open source and commercial. The development of mobile phone technology and the number of mobile forensic tools cause the difficulty in selecting an effective and efficient tool for the investigator.This study evaluates the capability of mobile forensic tool in data acquisition process on android based mobile phone physically. The Evaluation is conducted by using Smartphone Tool Specification Standard framework from NIST National Institute of Standards and Technology. The data collection method of this study applies experiments on XRY UFED and Device Seizure mobile forensic tool Besides GAP. Analysis is used to analyze the experiment results. The results of this study reveal that operating system and mobile phone chipset influence the capability of mobile forensic tool in the extraction process."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang gambaran umum sarana penyelamatan jiwa di areaproduksi dan laboratorium quality control terhadap bahaya kebakaran PT. XYZtahun 2016. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi deksriptif yangmenggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu data primer berupawawancara, observasi, dan pengukuran serta data sekunder berupa telaahdokumen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat gambaran umum saranapenyelamatan jiwa di area produksi dan laboratorium quality control PT. XYZTahun 2016 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran padabangunan gedung dan lingkungan, standar SNI 03-1746-2000 tentang Tata CaraPerencanaan Sarana Jalan Keluar untuk Penyelamatan Terhadap BahayaKebakaran pada Bangunan Gedung, dan standar NFPA 101 Life safety code. Hasildari penelitian ii diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas dari saranapenyelamatan jiwa yang dimiliki serta melihat kesesuaian dengan peraturan danstandar tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about description of life safety means againts fire hazard inproduction and quality control laboratory of PT. XYZ. This study is a qualitativestudy that uses two types of data collection techniques, which area primary data inthe form of interviews, measurement, and observations and secondary data fromthe studey dicuments. The purpose of this study is to describe of life safety meansagaints fire hazard in production and quality control laboratory of PT. XYZ withreference to the Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008, SNI03-1746-2000, and NFPA 101 life safety code. The result of this study areexpected in order to PT. XYZ can conduct a review of the advice given toimprove their quality of life safety means and to see the appropriateness of usingthus regulation and standards."

"Setiap profesi kesehatan memerlukan suatu reugulasi yang mengatur mengenai standar dari pelayanan yang harus mereka berikan di Rumah Sakit. Sebagai salah satu dari profesi yang bekerja di bidang kesehatan, farmasis juga memerlukan standar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, dimana stadanda tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 (PMK RI). Peraturan tersebut ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta untuk melindungi pasien dari kesalahan terkait penggunaan obat. Peraturan tersebut memuat berbagai hal yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh Instalasi Farmasi di Rumah Sakit terkait pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik serta mengenai kewabijan melakukan evaluasi pelayanan dalam rangka mengendalikan mutu pelayanan kefarmasian yang sudah diberikan. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian dilakukan dengan tujuan untuk mengentahui sudah sejauh mana kesesuaian antara implementasi pelayanan dengan yang tertuang dalam regulasi. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi mutu pelayanan, salah satunya adalah dengan melakukan gap analysis. Unit Farmasi dan CSSD, termasuk didalamnya depo farmasi rawat jalan dan depo Instalasi Gawat Darurat (IGD), perlu melakukan gap analysis mengenai penyimpanan dan penyerahan obati, hal tersebut karena gap analysis akan memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara implementasi yang telah dilakukan oleh kedua depo farmasi tersebut dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, jika terdapat gap antara implementasi dengan regulasi maka dapat dibuat penyelesaian agar Unit Farmasi dan CSSD RSUI dapat senantiasa melakukan peningkatan pelayanan kefarmasian di kedua depo Farmasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan diskusi dengan apoteker mengenai implementasi penyimpanan dan penyerahan obat di depo farmasi rawat jalan dan IGD RSUI, kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 dan dihitung persentase kesesuaiannya. Hasil yang didapat adalah bahwa Nilai kesesuaian terhadap penyimpanan obat yang diperoleh oleh kedua depo farmasi tersebut adalah 93,75% sedangkan nilai kesesuaian terhadap penyerahan obat adalah 80%

---

Every health profession needs a regulation that regulates the standard of service they must provide in hospitals. As one of the professions working in the health sector, pharmacists also need health service standards in hospitals, where these standards are contained in the Regulation of the Minister of Health Number 72 of 2016 (PMK RI). The regulations are aimed at improving the quality of pharmaceutical services, guaranteeing legal certainty for pharmaceutical personnel, and protecting patients from errors related to drug use. The regulation contains various things that must be carried out and fulfilled by Pharmacy Installations in Hospitals related to the management of pharmaceutical supplies and clinical pharmacy services as well as regarding the obligation to evaluate services in order to control the quality of pharmaceutical services that have been provided. Pharmaceutical service quality control is carried out with the aim of knowing how far the implementation of services is in conformity with what is contained in regulations. There are several methods that can be used to evaluate service quality, one of which is to do a gap analysis. The Pharmacy Unit and CSSD, including the outpatient pharmacy depot and the Emergency Room (IGD) depot, need to carry out a gap analysis regarding the storage and delivery of medicines, this is because the gap analysis will provide an overview of the suitability between the implementations that have been carried out by the two pharmacy depots with the regulations in force. In addition, if there is a gap between implementation and regulations, a settlement can be made so that the RSUI Pharmacy Unit and CSSD can continuously improve pharmaceutical services at the two Pharmacy depots. This research was conducted by observing and discussing with pharmacists regarding the implementation of drug storage and delivery at outpatient pharmacy depots and the RSUI emergency room, then the results will be compared with the Regulation of the Minister of Health Number 72 of 2016 and the percentage of conformity is calculated. The results obtained were that the suitability value for drug storage obtained by the two pharmacy depots was 93.75% while the suitability value for drug delivery was 80%"

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur kesenjangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kesenjangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel pada periode 2004-2007. Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Weighted Coefficient Variation (CVw) atau Williamson. Nilai indeks berkisar antara 0 sampai dengan 1. Sedangkan alat analisis lainnya menggunakan regresi data panel dengan kesenjangan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai variabel terikat, dan variabel bebasnya adalah tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, rasio panjang jalan, dan pendapatan perkapita. Berdasarkan hasil perhitungan dengan Indeks Williamson, selama kurun waktu 2004-2007 terjadi kesenjangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini diperkirakan karena adanya pemusatan kegiatan ekonomi terutama di daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah seperti baru bara dan perikanan, sehingga menimbulkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari periode penelitian, ternyata tahun 2006 merupakan tahun dimana kesenjangan meningkat. Kemudian tahun 2007 mengalami penurunan kesenjangan. Sedangkan untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi kesenjangan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan data panel, ternyata hanya variabel tenaga kerja dan rasio panjang jalan yang berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik. Sedangkan variabel indeks pembangunan manusia tidak sesuai dengan hipotesa yang diajukan dan variabel pendapatan perkapita ternyata berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

---

The study aims to measure the gap in South Kalimantan Province and find out what factors that cause inequalities in South Kalimantan Province. Data used in this study is panel data in the period 2004-2007. Analysis techniques used in this study is Weighted Analysis Variation Coefficient (CVw) or Williamson. Index value ranging from 0 to 1. While other analysis tools using panel data regressions with disparities in South Kalimantan Province as the dependent variable, and the independent variable is labor, human development index, the ratio of road length, and income per capita. Based on calculations by Williamson Index, during the period 2004-2007, there was income gap in South Kalimantan Province. This condition is expected because of the concentration of economic activities especially in areas which have abundant natural resources such as new coal and fisheries, so it was causing a gap between districts in South Kalimantan Province. From the research period, it was the year 2006 is the year when the gap increases. Then in 2007 the gap decreased. While to know what variables that influence the disparity in South Kalimantan Province by using panel data, it has a variable length of labor and the ratio of road that has a negative and statiscally significant. While the human development index variables are not in accordance with the proposed hypothesis and income per capita variable turns out significant effect on inequality in South Kalimantan Province."