Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan kesehatan di Indonesia makin hari semakin berkembang dengan pesat, hal ini memberi dampak pads meningkatnya pembiayaan kesehatan Setelah texjadi krisis, beban pembiayaan itu menjadi semakin berat terutama disebabkan oleh infiasi yang sangat tinggi. Krisis ekonimi juga menambah behan biaya kesehatan yang berasal dari pemerintah karma pemerintah hams mensubsidi pelayanan kesehatan bagi pcnduduk miskin. Selain itu juga menyebabkan alokasi pembiayaan untuk kesehatan menjadi semakin minim. Dalam melaksanakan program pokok yang menjadi tugasnya, maka biayaPuskesmas tems meningkat. Biaya yang tersedia sekarang, baik yang berasal dari Pusat, Propinsi dan Kabupatcn dirasakan semakin tidak mencukupi, disamping itu tuntutan masyarakal akan pelayanan kesehatan tems meningkat pula, Dikaitkan dengan persiapan otonomi daerah, tanggung jawab para pemimpin daerah khususnyayang berkaitan dengan pembiayaan bidang kesehatan akan lebih besar, KabupatenTangerang harus berupaya untuk memobilisasi dana masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan daui masyarakat untuk menutupi biaya pelayanannya. Penyesuaian tarif yang rasional merupakan salah satu altematif untuk mengatasibeban biaya tersebut. Hal ini dimungkinkan asalkan scsuai dengan tingkat kemampuan membayar (ability ro pay) dan kemauan mcmbayar (willingnes to pay) masyarakat setempat.Tarif pelayanau kesehatan di Kabupaten Tangerang perlu dilihat sebagai salah satu altematif unutk meningkatkan pendapatan Puskesmas guna memcukupi kebutuhan biaya operasional maupun pemeliharaannya dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih bermutu. Namun demikian, dalam kebijakan sektor kesejahteraau (welfare policy), seyogyanya pelayanan yang bersifat public goods dibiayai bersama oleh masyarakat melalui tangan Pemerintah dalam bentuk subsidi yang berasal dari masyarakat sendiri. A Sampai saat ini belum diketahui besamya tarif rasional Puskesmas di Kabupaten Tangerang, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besamya biaya total produksi, biaya satuan aktual, biaya satuan normati besarnya revenue, dan besarnya cost recovery Puskesmas dan tentu saja diperolehnyagambaran kemampuan membayar masyarakat di Kabupaten Tangerang dengan mempenimbangkan juga tarif pesaing setara sebagai dasar dalam melaksanakan penyesuaian tarif Penelitian ini dilaksanakan di Kahupaten Tangerang pada 4 Puskesmas yang diambil secara purposive dan diharapkan dapat mewakili 40 Puskesmas yang adayaitu di Puskesmas Balaraja, Puskesmas Sukadiri, Puskesmas Pamulang dan Puskesmas Dangdnng Analisis hiaya Puskesmas menggunakan data sekunder, yaitu data Puskesmas tahun 1999/2000 dan data kemampuan membayar masyarakat memakai data Susenas tahun 1999 berdasarkan kemampuan pengeluaran non esensial.Hasil analisis menunjukkan bahwa tarif yang sekarang berlaku di Semua unit produksi Puskesmas jauh di bawah biaya tuannya. Untuk biaya satuan di unit produksi dengan output yang heterogen dilakukan penghitungan Relative Value Unit HU/U). Cos! Recovely Rate Puskesmas Kabupaten Tangerang masih rendah dan semua unit produksi mengalami deiisit. CRR paling tinggi di unit produksi laboratozium Puskesmas Balaraja yaitu sebesar 48,1%. ATP Kabupaten Tangerang hasil Susenas tahun 1999 berdasarkan pcngeluaran non esensial (tembakau sirih) sebesar Rp.36,847,- dengan pengeluaran terendah Rp.l5.235,- dan tertinggi sebesar Rp.s5_24o,-Hasil dari simulasi tarif dengan berdasarkan biaya satuan, kemampuan membayar masyarakat, Cos! Recovery Rate sorta mempertimbangkan tarif pesaing setara malta tarif yang diusulkan untuk tmit produksi Balai Pengobatan (BP) adalah sebesar Rp.5.000,- perkunjungan dengan 88,17 % masyarakat mampu membayar, sisanya sebanyak ll,83% termasuk kelompok tersingkir dan hams mendapat subsidi salah satunya adalah dengan pembelian kartu sehat. Untuk tarif lain di luar unit produksi BP hendalmya mengacu kepada biaya satuan yang telah dihitung dalam penelitian ini. Apabila akan diberlakukan tarif nmggal (seragarn) di semua Puskesmas Kabupaten Tangerang dengan subsidi sllang antar Puskesmas hendaknya didasari hasil analisis biaya masing-masing Puskesmas.

---

Health services in Indonesia is getting more and more developed rapidly and it

increases the health financing. After the crisis hit, the Enancing burden is getting

more and more unbearable due to the very high inflation. The economic crisis is also burdening the govemment on how to finance the health cost because the govemment has to subsidize the health services for the poor people. Besides it also minimizes the allocation of health cost. In implementing the main programs of their relevant tasks, PI-[Cs under go the increasing costs. The now available fluid, either from the Central, Provincial, and Regional Governments is felt more insuicient , mean while the society

demands on health services keep increasing as well. ln line with the Regional Autonomy preparation, the Regional leaders, specially those who are dealing with the health service financing are bearing greater responsibilities. Tangerang Regional Govemment has to try to mobilize the public iitnds for raising income collected fiom the society to cover their health services. The rational adjustment of tariif is an altemative solution to the cost biuiden. It is possible as long as it is considering the ability to pay adan willingness to pay. The tariff of health services in Tangerang Region should be viewed as one

altemative to increase the income of a PHC to cover the operational and maintenance costs so that it can give more quality services. However in the welfare policy , the public goods services should be financed collectively through the govemment subsidy collected liom the society it self Up to now the rational tariff for PHC in Tangerang is not known yet _

Therefore this research is carried out to find out the total production cost, actual unit cost, normative unit cost, the revenue amount, and recovery cost in a PHC. lt is also aimed at finding out the illustration of the paying power of Tangerang society by considering the competitors tariff as the basis of the tariff adjustment. This research is carried out in Tangerang District at 4 PHCS which have been

selected purposively and they are expected to represent 40 existing PHCs in Tangerang. The 4 PHCs were PHC Balaraja, PHC Sukadiri, PHC Pamulang and PHC Dangdang. PHC cost analysis uses the secondary data ie.1999/2000 PHCs and 1999 Susenas on non-essential eaqaenses. The analysis result shows that the existing tariff eH ective in all PHC production units is titr below the unit cost. For the unit cos in a production tmit with the heterogeneous output, the RVU was calculated. Tangerang District PHC cost recovery rate is still low and all production units suffer deficit. The highest CRR in It production unit is Balaraja PHC laboratorium with 48,1 %. The ATP of Tangerang

Region in 1999 msenas on non-essential elqaeoses is Rp 36.847, with the lowest expense ofllp 15.235 and the highest exp se is Rp 55.240. From the tariff simulation on unit cost, society paying power, CRR and considering the competitors? tari&, the suggested tarif for a production unit in a Clinic (BP) is Rp 5000.- per visit. With that 88, 17 % of the society can it and the rest 11,83 % cannot alford it so that they need to be subsidized. One way of

giving the subsidy is providing them with the health cards. Tariffs other than the

Clinic production unit should refer to the unit costs which have been calculated in this

research. 1999. We suggested that the price charged by The PHC was best levied regionally

in accordance to the group of society based on unit cost, affordability and acceptance

applicable to the patiens of each particular PHC. In the future, it is therefore

unavoidable thateach district could have more then otielevel of prices. References ; 47 (1983-200l)"

"Penetapan tarif Puskesmas Tanjung Paku selama ini belum mengacu pada suatu analisis biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan membayar masyarakat. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati biaya satuan pelayanan dan kemampuan membayar masyarakat dan bagaimana tarif yang rasional di Puskesmas Tanjung Paku, maka dilakukan suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Paku kota Solok. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan cross sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk pusat-pusat biaya dan untuk menentukan ATP (kemampauan membayar masyarakat) dipakai data Susenas 1999 dan data pengunjung Puskesmas. Data primer dilakukan dengan wawancara terpimpin dengan memakai kuesioner. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution sedangkan analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan aktual tanpa Annualized Fixed Cost (AFC) dan gaji di Unit BP adalah Rp. 2.617,34 untuk KIA Rp. 3.630,14 dan untuk poli gigi Rp. 5.074,55. Biaya satuan normatif untuk unit BP adalah Rp. 4.603,96 untuk KIA Rp. 7.850,65 dan poli gigi Rp. 12335,55. Biaya satuan yang didapatkan ini lebih besar dari tarif yang berlaku sekarang yang hanya Rp. 1.500,﷓ Dari simulasi tarif di unit pelayanan BP, KIA dan Poli Gigi maka tarif yang rasional, untuk unit BP adalah Rp. 3.000,-dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar adalah 97% dan Cost Recovery Rate (CRR) 108,18% untuk unit KIA adalah Rp. 4.000,- dengan jumlah pengunjung yang mampu membayar adalah 97% dan CRR 103,88% dan untuk poli gigi (pengobatan) adalah Rp. 6.000,- dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar 94% dan CRR 105,14%. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah daerah Kota Solok dalam menetapkan tarif rawat jalan di Puskesmas.

---

The Analysis of the Pricing Policy Outpatient Service Based on Unit Cost and the People Ability to Pay in Community Health Center, Tanjung Paku, Solok at the Year 1999/2000Determination of health care fee in Tanjung Paku Community Health center has not referred unit cost analysis of service and the people ability to pay. In order to know whether the current rate have approached unit cost of service and the people ability to pay and how rational rate in the Community Health Center in Tanjung Paku has done it, a research/analysis regarding this rate has been done in work area of Community Health Center in Solok.

This research is a descriptive analysis with cross-sectional design. The data used is secondary data for cost centers and to determine ATP (the people Ability To Pay) National Census 1999 data is used and data of the Community Health Center. The primary data is obtained by service unit cost is obtained from cost analysis by using double distribution method, while the rate analysis is developed by using rate simulation.

The result of research indicates that the actual unit cost without Annualized Fixed Cost (AFC) and the salary in General Policlinic unit is Rp. 2.617,34 Mother and Children Welfare section is Rp. 3.630,14,- and Dentist Policlinic is Rp. 5.074,55. The normative unit cost for General Policlinic unit is Rp. 4.603,96, Mother and Children Welfare section is Rp. 7.850,65,- and Dentist Policlinic is Rp. 12.735,55. The unit cost obtained is larger than the present rate is only Rp. 1,500,-.

From simulation of rate determination in General Policlinic is Rp. 3.000,- the patient that is able to pay 97% with Cost Recovery Rate (CRR) 147,47%, Mother and Children Welfare section is Rp. 4.000.- the patient that is able to pay 97% with CRR 103,88% and for Dentist Policlinic is Rp. 6.000,- the patient that are able to pay is 94% with CRR 105,14%. The Government of Solok Municipality in determining outpatient service rate in the Community Health Center can use the result of this research as consideration. "

"Perkembangan pelayanan di Indonesia sampai saat ini sangat pesat yang berdampak pula pada peningkatan biaya pelayanan kesehatan, dimana sampai saat ini pelayanan kesehatan masih dianggap sebagai komoditi sosial sehingga penetapan tarif yang dibebankan kepada pasien harus dilakukan secara hati - hati melalui analisis biaya dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Saat ini belum diketahui besarnya tarif yang realistis, dengan demikian tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran berapa tarif Puskesmas yang realistis untuk suatu wilayah kerja tertentu dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam pernbiayaan pelayanan kesehatan. Penelitian dilakukan secara purposive sampling dari 40 Puskesmas yang ada, diambil 2 Puskesmas yang diharapkan mewakili berdasarkan pertimbangan besar kecilnya Puskesmas, lokasi Puskesmas ( perkotaan dan pedesaan) , tingkat kemampuan masyarakat ( Desa IDT dan Non IDT ) dan jumlah kunjungan Puskesmas. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu Puskesmas TelukJambe dan Puskesmas Loji.

---

Rapid development of health services provision in Indonesia to date affects the increase of the cost of providing these service, and currently provision of such services is still considered as a social commodity in such a way that billing of the costs involved which could be passed on the patient should be in a careful manner.

The objective of this research was to obtain estimation what a realistic price would be for the Puskesmas involved within certain operational area in providing their services, based on the variables of unit cost, ability to pay and willingness to pay.

We purposively sampled two out of 40 existing Puskesmas based on size, location (town or village), level of affordability (whether or not the village has presidential Decree assistance) and the number of patient visits. The two Puskesmas selected for this study were Puskesmas Telukjarnbe and Puskesmas Loji."

"Tarif detemnination at Public Health Center, Lahat Regency, has not been based on the analysis result of unit cost, local paying ability and willingness so iiir. The eifective tariifhas been Rp. 300,- since the commence of regional regulation No. 25, 1987. The analysis of local paying ability and willingness toward the tariif of health services has the objective to get public health center tariH` based on the description of local paying ability and willingness at public health center of Merapi ll, Met-api distric, Lahat Regency, in the year 2001. This research applies descriptive analysis with cross sectional design. Data collecting was conducted by holding interviews based on questionnaires, which refer to National-Social Economic Survey of the year 1999 towards families at public Health Center of Mcrapi II. The result of this research is described through analysis of local percentage that is marginalized (or neglected) from health service of certain tariff From the research, it is found that there are two kinds of tariff which are based on examiner (medical examiner), those are, first, tariff of Rp. 1000 for checking up by nurse and 1 - 3 kinds of medicine, and second, tari{I` of Rp. 2000 checking up by doctor with 1 - 3 kinds of medicine. Locals who are marginalized or neglected can be supported by giving (or extending) health cards."

"Analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap tarif pelayanan kesehatan bertujuan untuk mendapatkan gambaran kemampuan membayar (ATP) dan kemauan membayar (WTP) terhadap- tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas Cikole Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dikaitkan dengan adanya perubahan tarif dan Rp. 700,- menjadi Rp. 2000,- sesuai Perda No. X Tahun 1997. Penelitian merupakan analisis deskriptif dengan rancangan cross sectional. Pengumpulan data dengan mengadakan wawancara menggunakan kuesioner yang mengacu pada instrumen Survey Sosial Ekonomi Nasional 1995 terhadap keluarga yang pernah berobat ke Puskesmas setelah adanya kenaikan tarif. Hasil penelitian dideskripsikan melalui analisis persentase masyarakat yang "tersingkir" pada tarif tertentu. Hasil analisis antara lain terlihat masyarakat masih mempunyai kemampuan dalam membayar tarif Puskesmas sesuai Perda No. X Tahun 1997. Hal ini ditunjukkan dalam simulasi ATP1 (pengeluaran bukan makanan) dan ATP2 (pengeluaran non esensial), sedangkan bila disimulasikan dengan ATP3 (5% pengeluaran bukan makanan) maka sebesar 6% masyarakat akan "tersingkir ". Apabila biaya pelayanan berada di atas tarif yang ditetapkan yaitu misalnya ditambah dengan adanya pembebanan bagi pembelian jarum suntik, dimana tambahan biaya pembebanan juga meningkat dengan adanya kenaikan harga akibat krisis moneter akan mengakibatkan biaya pelayanan Puskesmas Cikole semakin tinggi, dan semakin banyak masyarakat yang tersingkir dari pelayanan Puskesmas. Turunnya kunjungan Puskesmas Cikole setelah diberlakukannya tarif baru - Rp.2000,- bukan sekedar disebabkan oleh adanya peningkatan tarif tersebut, tetapi merupakan dampak akumulatif dari adanya peningkatan tarif dan situasi moneter. Masyarakat yang tersingkir perlu didukung dengan program kartu sehat dan juga melaksanakan efisiensi biaya operasional untuk mengurangi pembebanan biaya pelayanan.

---

People's Ability to Pay and Willing to Pay Analysis upon the Health Service Tariff of Puskesmas Cikole, Kabupaten Daerah Tingkat II BandungPeople's ability to pay and willing to pay analysis upon the health service tariff' is aimed for getting the view of ability to pay and willing to pay upon the health service tariff at Puskesmas Cikole Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, related to the increasing tariff from Rp. 700,- to Rp. 2000,- according to Perda No. X /1997. This research is a descriptive analysis with cross sectional outline. The data gathered by carrying out interviews using questionaires according to " Survey Sosial Ekonomi Nasional 1995 " instrument to the families who have gone to get a medicaL treatment at the Puskesmas after the tariff increasing. The result of this reseach is described through the percentage analysis of people eliminated at a certain tariff. From the analysis, it seems that people still have the ability to pay Puskesmas tariff according to Perda No. X / 1997. This is shown in ATP 1 ( non - food expenses ) and ATP 2 ( non - essensial expenses) simulation, whereas if it was simulated by the ATP 3 ( 5% non - food expenses ), the 6 % of people will be eliminated. If the service cost is higher than the stated tariff; for example, addition with expenses for purchasing syringe, where the addition was also increased by the increasing prices as the result of monetary crisis, will make the service cost at Puskesmas Cikole higher, and more people will be eliminated from the Puskesmas services. The decreasing visits to Puskesmas Cikole after the new tariff Rp. 2000,-implemented, is not only because of the increase tariff; but also a cummulative effect from the increased tariff and monetary situation. The peoplie who are eliminated need to be supported by the " Kartu Sehat " program and also by carrying out operational cost efficiency to lessen cost burdening."

"Kebijaksanaan penetapan tarif tanpa memperhitungkan besarnya biaya satuan (unit cost) setiap pusat pendapatan akan mengakibatkan kerugian yang tidak kecil bagi rumah sakit. Dengan dilakukannya perhitungan analisis biaya, maka dapat disusun suatu perencanaan untuk penetapan tarif yang tepat (tarif rasional) sehingga tidak merugikan rumah sakit itu sendiri. Hasil dari analisis biaya dalam rangka penetapan tarif rasional (tarif optimum dengan tetap mempertahankan pemerataan pelayanan) akan dapat memberi gambaran mengenai intervensi-intervensi yang harus dilakukan oleh pimpinan rumah sakit dalam rangka pengendalian biaya di rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi biaya satuan, dan kemampuan membayar masyarakat pengunjung sehingga akhirnya dapat ditentukan suatu tarif yang tepat untuk beberapa tindakan pelayanan rawat jalan gigi di PKG - RSCM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan cara mengumpulkan data primer dari pengunjung di Poli tambal dan Poli cabut PKG RSCM serta data sekunder pada unit penunjang dan unit produksi di PKG dan RSCM. Hasil penelitian analisis biaya ini ternyata menunjukkan bahwa di beberapa unit produksi sudah mengalami keuntungan dan kemampuan membayar masyarakat pengunjung juga cukup tinggi. Dari variasi biaya satuan yang terjadi ditiap unit produksi ternyata diakibatkan oleh biaya operasional. Penggunaan biaya operasional di beberapa unit tertentu ternyata belum efisien karena hal tersebut disebabkan oleh faktor utilisasi. Untuk masa yang akan datang disarankan agar rumah sakit dapat melakukan pengendalian biaya opersional seefektif mungkin dan menetapkan tarif rational sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat pengunjung.

---

The Determination of Rational Fees Based on Unit Cost and Community Ability to Pay (ATP), at Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dental Clinic for Fiscal Year 1996/1997The determination of rational fees without considering the unit costs of each revenue center may result in a significant loss for the respective hospital. By calculating the cost analysis, a plan for ascertaining the appropriate fee structure can be formulated which would prevent financial problem for the hospital. Cost analysis in determination of the appropriate fees (optimum fee size but still maintaining even distribution of care) would provide information to the hospital staff which is useful in identifying strategic intervention to control hospital costs.

The purpose of this study is to generate information on unit costs and the ability to pay of patients, in order to establish the appropriate fee structure for a number of outpatient services at the RSCM Dental Clinic. The study is a descriptive study comprising the collection of primary data on patients of the conservation and extraction clinics at PKG - RSCM, and secondary data support and production units at the PKG and RSCM.

The results of the cost analysis indicate that certain production units already make surplus revenue over cost and that the ability to pay of patients are also fairly high. Variation in unit costs at each production unit has been attributed to operating costs. It was also observed that the use of operational costs at certain units were not efficient due to low utilization. It is suggested that the hospitals should carry out operational costs control as effective as possible and establish the appropriate fees in accordance with the patients ability to pay."

"Biaya Pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang jurusan Kesehatan Lingkungan, belum melalui analisis biaya satuan dan kemampuan serta kemauan membayar orang tua/wali mahasiswalsiswa. Untuk itu dilakukan penelitian analisis biaya pendidikan berdasarkan biaya satuan dan kemampuan serta kemauan membayar orang tua/wali mahasiswalsiswa di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Jurusan Kesehatan Lingkungan.Janis penelitian diskriptif, dengan memantaatkan data sekunder untuk mengetahuai biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya satuan aktual, biaya satuan normatif dan pengguna. Untuk mengetahui kemampuan dan kemauan membayar orang tuafwali mahasiswalsiswa dilakukan mengambilan data primer dengan wawancara menggunkan quesioner. Analisis biaya pendidikan rasional dilakukan melihat kemampuan dan kemauan membayar orang tua/wali mahasiswa/siswa serta mengembangkannya melalui simulasi biaya pendidikan.Penelitian menghasilkan biaya tetap sebesar Rp. 115.394.8000,- biaya variabel sebesar Rp, 440.071.300,- biaya total sebesar Rp. 555.466.100,- biaya satuan aktual sebesar Rp. 2.057.300,- kelas regular sebesar Rp 2.0380.000,- persemester permahasiswa, kelas khusus sebesar Rp 2.114.000,- persemester perrnahasiswa. Untuk biaya satuan normatif kelas reguler sebesar Rp 1.996.000,- persemester permahasiswa dan untuk kelas khusus sebesar Rp 1.479.000,- persemester permahasiswa.Pada hasil survei Ability To Pay (kemampuan membayar) pengeluaran non essensial orang tua/wali mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjungkarang jurusan Kesehatan Lingkungan dan orang tualwali Siswa SMU Bandar Lampung yang terbanyak adalah pada pengeluaran antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.499.000,- yaitu 35.4 %. Willingness To Pay (kemauan membayar) orang tua/lwali Siswa SMU Bandar Lampung dengan biaya pendidikan sebesar Rp. 2.300.000,- hanya 37 %.Hasil simulasi biaya pendidikan rasionaI di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang jurusan Kesehatan Lingkungan kelas reguler sebesar Rp 1.250.000,- persemester permahasiswa, orang tua/wali mahasiswa/siswa yang mampu membayar sejumlah 75.4 %, neraca minus Rp 233.8577.072, dimana Cost Recovery Raisnya hanya 11.8 %. kelas khusus pada Biaya pendidikan sebesar Rp 1.250.000,- persemester permahsiswa, orang tua yang mampu membayar sejumlah 75.4 %, neraca minusnya Rp. 71.714.300,-dengan cost recovery ratenya hanya 12.4 %.Diharapkan hasil penelitian ini, dapat dijadikan pertimbangan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam menetapkan biaya pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Jurusan Kesehatan Lingkungan.Daftar bacaan : 18 (1986-2002)An Analysis of Education Fee Based on Unit Fee and Capability and Willing to Pay of Student's Parents in Health Polytechnic Tanjung Karang Environment Health Department Education fee in Health Polytechnic Tanjung Karang of Environment Health Department hasn't based unit fee analysis and capability and willing to pay of students' parents. That's why, the analysis research of the education fee is done base on unit fee and the paying ability of students' parents in Heath Polytechnic Tanjung Karang of environment heath department.

The descriptive research type, by using secondary data to know constant fee, variable fee, total fee, actual unit fee, normative unit fee and the user. To know the capability and willing of students' parents paying done by collecting primary data by interview and using questionnaires. For rational education fee analysis done by seeing capability and willing of students' parents paying and developing through educational fee simulation.

The research produces constant fee as Rp. 115.394.8000,- variable fee as Rp. 440.071.300,- total fee Rp. 555.466.100,- actual unit fee as Rp. 2.057.300,- regular class Rp. 2.038.000,- per semester per student, special class Rp. 2.114.000; per semester per student. For normative unite fee regular class lip. 1.996.000,- per semester per students and for special class Rp. 1.479.000,- per semester per students.

In the survey of ability to pay (kemampuan membayar) non essential outcome the students parent of Health Polytechnic Tanjung Karang of environment Health Department and the most out came of SMU Bandar Lampung student's parents is around Rp. 1000.000,- until Rp. 1.499.000 is 35,4% willingness to pay (kemauan membayar) the students' parent of SMU Bandar Lampung with education fee is Rp. 2.300.000,- 37% only.

The result of rational education fee simulation in Health Polytechnic Tanjung Karang of environment Health Department regular class is Rp_ 1.250.000,- per semester, per students, the students parent can pay around 75,4%, minus balance is Rp. 233.857.072,- where the cost recovery rate is 11,8% only. Education fee of special class is Rp. 1.250.000,- per semester per student, the students parent can pay around 75A%, minus balance is Rp. 71.714.300,- with the cost recovery rate is 12.4% only

The result of this research hoped, can be consideration by Health Department Republic Indonesia in determining education fee in Health Polytechnic Tanjung Karang of Environment Health Department.

Literatures: 18 (1986-2002)"

"Reformasi telah mengubah kebijakan pembangunan nasional dimana setiap kebijakan pembangunan kesehatan diisyaratkan harus mencakup paradigma sehat. Di sisi lain, lahir pula kebijakan otonomi daerah. Sebagai salah satu implikasinya adalah dalam pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran daerah untuk kesehatan menjadi sangat tergantung sepenuhnya pada keputusan di tingkat daerah.Dengan adanya krisis ekonomi yang belum kunjung teratasi maka terjadi peningkatan beban pembiayaan kesehatan, di lain pihak masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang bermutu. Untuk dapat mencapai pembangunan kesehatan dan kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan maka salah satu peluang adalah mobilisasi dana melalui mekanisme peningkatan tarif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sayarat sesuai kemampuan membayar masyarakat.Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini belum diketahui berapa besarnya tarif Puskesmas yang rasional, Melalui penelitian ini diharapkan didapatkan gambaran tarif Puskesmas yang rasional untuk wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam membayar tarif pelayanan kesehatan.Penelitian ini dilakukan pada dua Puskesmas yang diambil secara purposive dari sembilan Puskesmas yang ada, dengan dasar kriteria pemilihan yang ditentukan dan diharapkan dapat mewaldli Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kuala Tungkal II yang berada di pusat Kabupaten dan Puskesmas Pijuan Baru yang berada di desa Pijuan Baru Kecamatan Tungkal Ulu.Analisis biaya menggunakan data sekunder yang tersedia di Puskesmas pada tahun 2001. Sedangkan analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dilakukan dengan survei terhadap masyarakat di dua wilayah Puskesmas tersebut, dengan pemilihan sampel rumah tangga yang berada dalam radius 5 km dari Puskesmas, masing-masing secara acak dipilih 100 responden.Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Puskesmas Rp 2.000,- yang barn diberlakukan pada bulan September 2001 berada dibawah biaya satuan normatif (Rp 7.239,- untuk Puskesmas Kuala Tungkal II sampai Rp 9.899,- untuk Puskesmas Pijuan Baru) dan dibawah kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Dengan simulasi tarif yang dilakukan maka dengan tarif Rp 5.000,- yang diusulkan sebagai tarif yang rasional dapat meningkatkan pendapatan dan cost recovery rate Puskesmas namun masih realistis dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat. Terhadap sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar akibat kenaikan tarif hams mendapat subsidi, misalnya dengan cara pemberian "Kartu Miskin".Dafar Pustaka : 26 ( 1983 sampai 2001 )

---

The current reform has changed national development policies, all policies in health have to be in line with healthy paradigms. On the other hand, regional autonomy policy has been set up One implication is that allocation for health budget depend on regional decision making.The economic crisis which not been recovered yet have increased the health financial burden. Meanwhile the society demand on health services has been increasing. To achieve the health development goal and to meet the budget allocation for health, one possibility opportune is through resource mobilization i.e. pricing adjustment in public institution.Up to now the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District has not been determined yet. This research was carried out to describe the illus the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District by considering unit cost, as well as ability to pay.Two out of nine PHC had purposively been sampled based on certain criteria to represent all of PHC in Tanjung Jabung Barat District. The two PHCs were PHC Kuala Tungkal II in urban area and PHC Pijuan Baru on Pijuan Baru village in Tungkai Ulu district/rural area.PHC cost analysis used the secondary data in 2001, while ability to pay analysis used survey data on two selected PHC. Respondents are families who reside within the 5 km radius of the PHC. Total number of samples is 100 respondents for each PHC area.The research found that the current price of Rp 2.000,- which has been adopted since September 2001 was below the normative unit cost (Rp 7.239,- for PHC Kuala Tungkal II up to Rp 9.899,- for PHC Pijuan Baru) and the community still can afford it. From the tariff simulation it is suggested that tariff could be adjusted to Rp 5.000; increasing revenue and cost recovery rate is expected could cover the need for opeartional cost. For the poor the government should provide subsidy, for example using "Kartu Miskin".Reference: 26 (1983 - 2001)"

"Krisis ekonomi yang berlarut - larut telah menjadikan bangsa Indonesia berada pada kondisi yang kurang beruntung. Ketidak beruntungan lebih nyata pada kelompok rawan yaitu ibu dan balita. Dari dampak indikator program telah menujukkan bukti yang nyata yaitu menurunnya Indeks Pembangunan Manusia / IPM . angka kematian Ibu sebagai salah satu bagian dari indikator utama sektor kesehatan juga menunjukkan trend penurunan yang sama.Berbagai program telah dicanangkan oleh pemerintah untuk melakukan upaya akselerasi penurunan kematian ibu. Gerakan Sayang Ibu , kemudian disusul dengan Gerakan Pita Putih adalah bentuk -bentuk program yang bertujuan menggalang kepedulian lintas sektor. Dalam skala internasional gaung menyelarnatkan ibu bersalin telah sangat kuat.Program safe motherhood adalah program yang memiliki tujuan penurunan kematian ibu. Terdapat 4 pilar strategis yang mendukung program ini, yaitu Keluarga berencana , ante natal care , persalinan yang normal serta rujukan obstetri. Program ini secara ekonomi telah dianggap sebagai progrram yang cost efektif dalam menurunkan kematian ibu.Program safe motherhood di kota Sukabumi memberikan gambaran yang kurang menguntungkan terutama pada keluarga miskin. Cakupan K1 , K4 dan persalinan oleh tenaga kesehatan sangat rendah. Bahwa pelayanan untuk keluarga miskin adalah bagian dari public goods, maka diperlukan informasi biaya yang diperlukan untuk program ini . Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menghitung berapa besarnya biaya program ini untuk keluarga miskin di kota Sukabumi yang dapat dilakukan di pelayanan kesehatan dasar. Pada penelitian ini penulis hanya akan menghitung pelayanan yang dapat dilakukan di PKM adalah pelayanan ANC dan persalinan dengan sampel pada PKM Lembursitu.Penelitian menggunakan metode alokasi biaya activity based costing. Yang akan secara menyeluruh menghitung biaya satuan pelayanan persalinan dan kunjungan Kl s/d K4. Dari angka yang diperoleh kemuadian dijadikan dasar untuk menghitung kebutuhan anggaran pelayanan safe motherhood .Hasil analisis menunjukkan bahwa, pelayanan ibu hamil keluarga miskin dengan menggunakan anggaran JPSBK mencukupi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Biaya total yang diperlukan untuk pelayaan ANC dan persalinan Gakin di Kota Sukabumi sebesar Rp 43.156.050,﷓Secara garis besar hasil dari penelitian ini adalah bahwa diperlukan mekanisme yang memungkinkan akses gakin ke pelayanan kesehatan tidak mengalami kendala. Informasi yang jelas tentang hak hak gakin serta diikuti dengan peningkatan jumlah maupun kualitas bidan akan diharapkan mendorong keberhasilan program. Pada konteks biaya , dimana investasi dan gaji telah disediakan pemerintah , maka peningkatan kuaantitas obat penyediaan vaksin serta sarana skrining VDRL dapat menjadi usulan alokasi anggaran disamping anggaran rutin.

---

Prolonged economic crises has placed Indonesia in deprived condition. This condition is more obvious among the risk groups, that is, mother and child Indicators on program showed real evidence about impact of the very bad condition as reflected by decreased Human Development Index and Maternal Mortality Rate.

Varied programs have been declared by government to accelerate the reduction of MMR. Mother Friendly Movement, followed by White Band Movement are amongst program aimed to improve the inepter sect oral awareness on the issue. Internationally, the initiative to save delivery mothers has been embarked quite loudly.

Safe Motherhood Program is a program aimed to reduce maternal mortality_ There are four strategic pillars to support this program, these include family planning, antenatal care, normal delivery, and obstetric referral. Economically speaking, this program has been viewed as a cost-effective program in declining the maternal mortality.

Safe Motherhood Program in Sukabumi city provided a not very good situation, particularly among poor families. Coverages of K1, K4, and delivery assisted by health personnel were very low. There is a need to reveal cost information needed by this program since service for poor families is a part of public goods_ Hence, in this study, cost for ANC and delivery in Lembursitu Community Health Center.

This study used activity based costing allocation method which comprehensively calculated the unit cost of delivery care and K1 to K4 visits. The acquired figures was then used as a basis for calculating the safe motherhood budget.

The analysis showed that pregnancy care for poor families using JPSBK budget was sufficient to provide a quality care. Total cost needed for ANC and delivery in Sukabumi City was Rp. 43 156 050,-.

In general the study showed that there is a need to have a mechanism in which the access of poor families to get health care without constraints. Clear information about poor families' rights and followed by adequate quantity and quality of midwives will improve success of the program. In the cost context, where investment and salary are provided by government, it is suggested to allocate budget to increase vaccine stock and to provide facility of VDRL screening."

"Dalam melakukan penetapan tarif pelayanan puskesmas selama ini lebih banyak bersifat kira-kira dan pertimbangan faktor politis, sehingga tarif puskesmas yang berlaku saat ini dirasakan tidak rasional. Tarif rasioal yaitu yang berusaha menangkap konsumer surplus. Ada beberapa faktor untuk menentukan tarif rasional antara lain tarif yang ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tarif pesaing, biaya satuan. Dengan diberlakunya UU. No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka daerah dituntut menggali sendiri pembiayaan untuk kegiatan operasional, puskesmas dalam melaksanakan 18 program pokoknya, membutuhkan biaya yang besar, sementara subsidi dari pemerintah dirasakan tidak mencukupi seiring dengan tuntutan akan mutu layanan puskesmas yang semakin meningkat, salah satu cara adalah dengan melakukan penyesuaian tarif puskesmas, sesuai dengan kebijaksanaan puskesmas swadana, terutama jika dilakukan swadana murni maka perlu dilakukan perhitungan berapa sebenamya tarif pelayanan puskesmas yang harus dibayarkan oleh pelanggannya. Penelitian merupakan analisis deskriptif dengan rancangan Cross Sectional, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pengunjung puskesmas dalam sebulan terakhir sebelum dilakukan penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa distribusi biaya yang dapat disediakan oleh masyarakat untuk setiap kali kunjungan di BP Umum minimum Rp.2.000, maksimum Rp.25.000, rata-rata Rp 9.200, Periksa kehamilan, bayi & anak minimum Rp.2.000, maksimum Rp.20.000, rata rata Rp 9.850, dan bila sakit gigi minimum Rp.3.000, maksimum Rp25.000; rata-rata Rp.10.050, dengan harapan adanya peningkatan kualitas layanan dan selalu diperiksa oleh dokter serta obat yang memadai. Hasil simulasi tarif dibandingkan biaya satuan normatif, tarif pesaing dan ATPI, maka tarif yang dapat direkomendasikan adalah untuk BP Rp 5.000, KIA, Rp 9.000, dan BP Gigi Rp. 12.500. Masyarakat yang tersingkir perlu diberikan subsidi silang, melalui upaya kartu sehat yang pengaturannya ditentukan bersama dengan pemerintah kecamatan dan desa. Puskesmas merupakan pilihan utama masyarakat Lubuk Alung Kabupaten Padang pariaman untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Masalah ini karena biaya puskesmas terjangkau, serta lokasi puskesmas dengan sarana transportasi relatif lancar.

---

In performing the price determination of public health center it is done in an arbitrary and political consideration, So that price of public health center services in is felt no Rational. The rational is price that try to consumer surplus. There are several factors to determine a rational price. One of them is determined based on public ability and willingness to pay for the health service, competitors price, and unit cost. With the ratification of Law No. 22 year 1999 regarding Regional Autonomy, the districts goverment is demanded to explore its own financial sources for its operations. The public health center is performing its 18 major programs needs a large amount of money, while the subsidy from the government is insufficient. While it must improve the quality of its services. So, one of the way to adjust the health community center according to the self-financing policy or pure self-financing is the recalculation of the actual rate of the health community services that must be paid by the customer. This research is a descriptive analysis by using Cross-Sectional method. It user interview to collect data interviview is conducted with visitors of public health center in the last month before the research is done.

The result of the research indicates that the cost distribution that can be covered by the people for each visit to General Health Clinic is at minimum of Rp. 2.000; and maximum Rp. 25.000; and average Rp. 9.200.- Mother and children care consultation at minimum of Rp 2.000.- and maximum Rp. 20.000.- and average Rp. 9.850.-, dental health care at minimum of Rp. 3.000.- and maximum Rp. 25.000.-and average Rp. 10.500.- , with the expectation that the quality of service will increase and always examine by doctors with sufficient medicines. The result of price simulation compared to normative unit - cost, the competitor's price ATP1 indicate that the price to be recommended for Health Clinic is Rp. 5.000.-, Mother and Children Health Clinic is Rp. 9.000: and Dental Clinic is Rp. 12.500. The disadvantaged people need to subsidized with cross-subsidy through health card, the arrangement of which can be done with the local government of sub-district and village. The public health center is the main choice of the people of Lubuk Alung, Padang Pariaman district to obtain health services, because the price of public health center reached and its location is accessible with relatively smooth transportation."