Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh Penulis untuk dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:Apakah status yuridis dari iuran Pensiun Pegawai Negeri yang dipotong dari penghasilannya tiap bulan pada PT. Taspen (Persero) merupakan Keuangan Negara?Apakah dasar kewenangan Menteri Keuangan menetapkan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu sumber pembiayaan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil? Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan iuran Pegawai Negeri yang dikelola PT Taspen (Persero) dan segi pemeriksaannya?Tujuan PenelitianUntuk memahami dan mengetahui apakab status yuridis dari iuran pensiun Pegawai Negeri yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) termasuk pengertian Keuangan Negara atau bukan; Untuk mengetahui dasar kewenangan dari Menteri Keuangan menetapkan akumulasi iuran Pensiun Pegawai Negeri sebagai sumber pembiayaan pembayaran pensiun Pegawai Negeri. Sipil, selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk memahami dan mengetahui mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan iuran Pegawai Negeri yang dikelola PT Taspen (Persero) dan segi pemeriksaannya."

"Akumulasi Iuran Pensiun yaitu kumpulan iuran program pensiun milik Pegawai Negeri Sipil yang saat ini dikelola oleh PT TASPEN (Persero). Dana Akumulasi Iuran Pensiun tersebut pada awalnya dikelola oleh Kementerian Keuangan sebelum akhirnya diserahkan kepada PT TASPEN (Persero) yaitu suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk mengelola program jaminan dan perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara. Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun ini juga diatur secara ketat oleh Menteri Keuangan baik itu penggunaannya, penempatannya, dan mekanisme divestasinya melalui peraturan Menteri Keuangan. Jumlah Akumulasi Iuran Pensiun mengalami penurunan akibat kepemilikan 18 stand/kios pada Jembatan Merah Plaza Surabaya yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa posisi Akumulasi Iuran Pensiun dalam keuangan publik, batasan-batasan penerapan Business Judgment Rule, dan pengenaan kerugian negara terhadap Direksi PT TASPEN (Persero) akibat adanya kerugian Akumulasi Iuran Pensiun tersebut. Masalah difokuskan kepada penerapan prinsip Business Judgment Rule atas kerugian Akumulasi Iuran Pensiun akibat kepemilikan stand/kios pada salah satu mall di Surabaya yaitu Jembatan Merah Plaza dan pengenaan kerugian keuangan negara terhadap kerugian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dimana menggunakan metode interpretatif untuk menganalisa kasus pengambilan keputusan Direksi PT TASPEN (Persero) yang hasilnya kemudian dikembangkan menjadi analisis deskriptif. Berdasarkan teori Business Judgment Rules, Keuangan Negara, dan Kerugian Negara, maka disimpulkan bahwa kerugian Akumulasi Iuran Pensiun atas kepemilikan stand/kios Jembatan Merah Plaza bukan merupakan kerugian negara dan Direksi PT TASPEN (Persero) tidak dapat dipersalahkan atas kerugian tersebut karena telah memenuhi kriteria Business Judgment Rule. Penelitian ini menyarankan untuk segera dilakukan cut loss dengan melakukan penjualan terhadap stand/kios tersebut dengan terus mendorong Menteri Keuangan untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai dasar untuk melakukan cut loss.

---

Accumulated Pension Contributions is the contributions of pension program belongs to civil servants which collected and currently managed by PT TASPEN (Persero Accumulated Pension Contributions Fund was initially managed by the Ministry of Finance before finally being handed over to PT TASPEN (Persero) one of State-Owned Enterprise established to manage the social insurance program for civil servants. The management of Accumulated Pension Contributions is strictly regulated by the Minister of Finance regarding its use, placement, and divestment mechanism through Minister of Finance regulations. The accumulated amount of pension contributions has decreased due to the ownership of 18 stands/kiosks at the Jembatan Merah Plaza Surabaya carried out by PT TASPEN (Persero). This research aims to examine and analyze Accumulated Pension Contribution's position in public finances, the limitations of implementing the Business Judgment Rule, and the imposition of state financial losses on the Directors of PT TASPEN (Persero) due to Accumulated Pension Contribution's losses. The problem focuses on the application of the Business Judgment Rule principle to the losses of accumulated pension contributions due to ownership of Jembatan Merah Plaza stand/kiosk and the imposition of state financial losses on these losses. This research is doctrinal legal research which uses interpretive methods to analyze cases of decision making by the Directors of PT TASPEN (Persero) whose results are then developed into descriptive analysis. Based on the theory of Business Judgment Rules, State Finances, and State Losses, it is concluded that the loss in Accumulated Pension Contributions from the ownership of the Jembatan Merah Plaza stand/kiosk is not a state financial loss and the Directors of PT TASPEN (Persero) cannot be blamed for this loss because they have met the criteria of Business Judgment Rules. This research suggests cutting loss immediately by selling the stand/kiosk while continuing to encourage the Minister of Finance to issue implementing regulations for Law Number 4 of 2004 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector as a basis for cutting loss."

"Pensiun adalah jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa aparatur sipil negara yang telah mengabdikan diri kepada negara. PT Taspen (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk mengelola asuransi sosial aparatur sipil negara memiliki tantangan untuk memastikan uang pensiun disalurkan secara tepat. Pada pembayaran pensiun untuk kelompok janda/duda masih ditemukan ketidaktepatan pembayaran karena status pensiun janda/duda yang tidak teridentifikasi seperti telah menikah kembali. Penelitian ini bertujuan membentuk model prediksi status pensiun janda/duda yang memiliki potensi menikah kembali. Proses prediksi status pensiun janda/duda menggunakan teknik data mining klasifikasi dengan menggunakan data demografi, sosial ekonomi peserta pensiun dan data transaksi proses pengambilan pensiun pada kelompok pensiun janda/duda. Sebagai perbandingan digunakan 3 algoritma klasifikasi yaitu Decision Tree, Naïve Bayes dan Support Vector Machine. Beberapa atribut yang berpengaruh dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, usia, usia pernikahan sebelumnya, usia status janda/duda, dan kode pengambilan pensiun selama 3 bulan terakhir. Model yang terbentuk memberi wawasan bahwa pensiun duda dan semakin muda usia pernikahan, usia peserta serta usia status janda/duda memiliki potensi yang tinggi untuk menikah kembali. Hasil penelitian menunjukkan algoritma Support Vector Machine memiliki kinerja yang paling baik dengan tingkat akurasi sebesar 89,23%.

---

Pension is a guarantee of old age and appreciation for the services of state civil servants who have devoted themselves to the state. PT Taspen (Persero) as a state-owned company given the task of managing the social insurance of the state civil servants has a challenge to ensure pension money is distributed appropriately. The pension payments for the widows/widowers were still found to be overdue because the pension for widows/widowers who had remarried was not identified. This study aims to predict changes in the pension status of widows/widowers who have the potential to remarry.

This study aims to form a prediction model for the pension status of widows/widowers who have the potential to remarry. The process of predicting the pension status of widows/widowers uses classification data mining techniques using demographic, socio-economic data of pension participants and data on pension retrieval processes in the widow/widower pension group. As a comparison, 3 classification algorithms are used, Decision Tree, Naïve Bayes and Support Vector Machine.

Some of the influential attributes in this study are gender, age, age of previous marriage, age of widow/widower status, and retirement retirement code for the last 3 months. The model that is formed provides an insight that the retirement of the widower and/or the younger the age of marriage, the age of the participants and the age of the widow/widower status have a high potential for remarriage. The results showed that the Support Vector Machine algorithm has the best performance with an accuracy rate of 89.23%."

"Pensiun merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan uang untuk pembayaran pensiun. Melihat jumlahnya yang cukup membebani fiskal APBN maka dalam pelaksanaan pembayaran pensiun diperlukan pengendalian internal untuk menjaga agar dana tersebut tersalurkan kepada penerima yang berhak. Skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap mekanisme pembayaran pensiun serta pengendalian internal yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) selaku pelaksana pembayaran pensiun bulanan APBN. Adapun hasil penelitian ini berupa gambaran proses dan prosedur pengendalian internal dari pembayaran pensiun. Manfaat yang diperoleh manajemen PT TASPEN (Persero) adalah pemahaman atas pengendalian internal yang telah dilakukan dengan teori dan best practice yang ada dimana selanjutnya hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalisir risiko yang ada.

---

Pension is one kind of social security provided by the government for retired Civil Servant (PNS). Every year the government spend money for pension payments. By seeing a considerable amount that burden fiscal budget pension payments need an internal control to ensure that funds are distributed to eligible recipients. This research is aimed to analyze the mechanisms of pension payments and its internal control perforrmed by PT TASPEN (Persero) as executant of this program. The results of this study are a description of internal control process and procedure of pension payments. Besides, the benefit for the management of PT TASPEN (Persero) is also in terms of a better understanding regarding the internal control done in TASPEN between the theory and best practice, through which can further enhance the eficiency and minimize the risks."

"ABSTRAKPemerintah dengan kebijakan yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun telah memberikan kesempatan bagi Bank ataupun Perusahaan Asuransi Jiwa mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk menyelenggarakan program pensiun kepada masyarakat luas. Kebijakan merupakan usaha Pemerintah untuk memelihara kesinambungan pendapatan karyawan perusahaan dan pekerja mandiri pada saat memasuki usia pensiun (retirement benefit).Sebagai implementasinya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang disingkat DPLK BNI, berdasarkan keputusan Direksi Bank BNI Nomor KP/137/DIR/R tanggal 09 Juni 1993, yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor KEP13011KM.1711993 tanggal 28 Desember 1993 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 4 Maret 1994, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari Dana Pensiun bagi karyawan Bank BNI.Penelitian dilakukan untuk mengetahui kesempatan dalam penyerapan pasar oleh Bank BNI dalam memasarkan program pensiun DPLK BNI, dengan menggunakan Analisis SWOT, dalam rangka menyusun kebijaksanaan strategi pemasaran yang tepat untuk mendapatkan peluang pasar yang ada dan mengantisipasi pensaingan yang semakin meningkat.DPLK BNI mempunyai banyak peluang untuk memasuki pasar. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata perusahaan di Indonesia per tahun untuk periode Tahun 1991-1997 sebesar 3,01 persen atau 4.357 perusahaan, dengan rata-rata penyerapan jumlah tenaga kerja WNI per tahun sebanyak 454.712 tenaga kerja atau 6,99 persen.Target pasar program pensiun adalah masyarakat pekerja secara keseluruhan, maka untuk menggarap peluang dan dalam rangka mensosialisasikan program pensiun kepada masyarakat, perlu dilakukan promosi lewat media massa antara lain televisi, disamping memanfaatkan secara optimal pendayagunaan jaringan Kantor Cabang Bank BNI yang ada diseluruh Indonesia."

"Tesis ini relevan dengan keadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini, dimana BUMN dianggap sebagai salah satu pilar perekonomian Negara. BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam Tesis ini akan dibahas mengenai status badan hukum Persero, dimana PT. Pertamina (Persero) akan menjadi bahan anatisa dari penulis.Keberadaan PT. Pertamina sebagai Persero, salah satuya berfungsi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan adanya keuntungan tersebut maka diharapkan pemasukan yang besar bagi penerimaan Negara, namun saat ini, PT. Pertamina sering dianggap sematamata sebagai alat Pemerintah untuk mendapatkan keuntungan saja. Kepentingan yang besar terhadap PT. Pertamina ini membuat adanya campur tangan yang begitu besar dari Pemerintah maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.Dalam tesis ini, penulis mencoba untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai status badan hukum PT. Pertamina dilihat dari aspek hukum keuangan negara, sehingga diharapkan pemahaman yang balk sebagai dasar pengelolaan PT. Pertamina yang efektif dan efisien, sesuai dengan asas good corporate governance."