Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemungutan pajak menggunakan sistem self assessment. Dalam sistem ini Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor kewajiban pajak. Peran Fiskus adalah melayani dan memantau pemenuhan kewajiban pajak. Oleh karena itu Fiskus dapat melakukan pemeriksaan. Atas hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terhutang dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak(STP). Awal adanya sengketa pajak adalah adanya ketidaksetujuan Wajib Pajak atas SKP dan STP tersebut. Upaya hukum yang dilakukan adalah dengan mengajukan keberatan atas SKP dan peninjauan kembali atas STP ke Direktur Jenderal Pajak. Proses penyelesaian dalam tahap ini adalah Quasi Peradilan. Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dalam proses tersebut terdapat permasalahan berkenaan dengan aspek keadilan dan asas peradilan murah. Yaitu permasalahan penyelesaian sengketa pajak di tingkat keberatan dan peninjauan kembali ke Direktur Jenderal Pajak dengan metode Quasi Peradilan di mana Direktur Jenderal Pajak selaku pihak yang bersengketa mempunyai wewenang memutuskan sengketa. Hal ini menimbulkan kesenjangan kedudukan hukum. Permasalahan mengenai aspek keadilan dan asas peradilan murah dalam proses banding adalah adanya pembatasan obyek banding. Obyek Banding hanya berupa Surat Keputusan Keberatan, lalu bagaimana dengan Surat Keputusan Peninjauan Kembali? Selain itu adanya persyaratan membayar pajak terutang sebesar 50%. Hal ini bertentangan dengan aspek keadilan dan asas peradilan murah karena hal ini akan menghambat upaya mencari keadilan.Oleh karena itu persyaratan tersebut harus direvisi untuk memberikan peluang kepada para pencari keadilan dengan mencari skema yang paling tepat agar upaya mencari keadilan dapat tercapai karena diterapkannya asas peradilan murah, tetapi tetap dapat mengamankan penerimaan negara dari sektar pajak."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi penyelesaian sengketa pajak dalam mewujudkan asas cepat, murah, dan sederhana pada pengadilan pajak di Indonesia dengan Jepang dan juga upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Pajak dalam mewujudkan pelayanan administrasi sengketa pajak yang berasas cepat, murah dan sederhana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi penyelesaian sengketa pajak dalam mewujudkan asas cepat, murah, dan sederhana pada pengadilan pajak di Indonesia saat ini belum terwujud. Beberapa saran yang direkomendasikan antara lain: meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, perlu memperbanyak kantor Pengadilan Pajak diberbagai daerah di Indonesia disertai dengan penambahan penambahan sumber daya manusia yang berkompeten.

---

The study aims to analyze the implementation of a tax dispute settlement in order to actualize the principles of fast, cheap, and simple in tax court in Indonesia and Japan and also the efforts that being conducted by the Tax Court to implement tax dispute administration services in a fast, cheap and simple. This study used a qualitative approach to gain an understanding of the issues. These results indicate that the implementation of the settlement of a tax dispute in realizing the principle of fast, cheap, and simple in tax court in Indonesia has yet to materialize. Some suggestions are recommended include: improving the quality of examination results, it is necessary to multiply the Tax Court offices in various regions in Indonesia is accompanied by the addition of the addition of competent human resources."

"Penelitian ini dibuka oleh fenomena kian bertambahnya sengketa yang masuk yang ada di Pengadilan Pajak, dengan penelitian yang dikhususkan lewat studi kasus PT. XYZ akan melihat lebih spesifik efektifitas proses penanganan sengketa pajak di Pengadilan Pajak yang kemudian dikaitkan dengan salah satu bagian dari misi Pengadilan Pajak yaitu Asas Cepat, Murah dan Sederhana. Menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan hasil wawancara mendalam, ukuran efektifitas proses penanganan sengketa pajak di Pengadilan Pajak ini, diukur lewat tujuan dan sasaran yang dicapai. Pada faktor cepat dan sederhana proses penanganan sengketa pajak PT. XYZ belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif, hal ini terlihat dari masih banyaknya kekurangan pada proses penanganan sengketa tersebut, namun untuk faktor murah pada penelitian studi kasus PT. XYZ ini telah dapat dikatakan efektif. Efektifitas proses penanganan sengketa pajak ini juga ditentukan lewat entitas-entitas yang saling membentuk secara melingkar dan berhubungan satu dengan yang lain, pada penelitian ini entitas yang didasarkan hanya pada teori nyatanya berbeda dengan entitas-entitas yang ditemukan di lapangan penelitian kespesifikan ini timbul lewat wawancara mendalam yang peneliti lakukan terhadap informan-informan yang ada.

---

This research was opened by the increasingly growing phenomenon that makes the existing disputes in the Tax Court, which is devoted to research through case studies of PT. XYZ will look more specifically the effectiveness of the process of handling tax disputes in which the Tax Court then associated with one part of the mission of the Tax Court of the principle of Fast, Cheap and Simple. Using qualitative research methods are based on in-depth interviews, measure the effectiveness of a tax dispute handling process in the Tax Court, as measured by the goals and objectives are achieved. In the process quick and simple factor handling tax disputes PT. XYZ can be said to be not fully effective, it can be seen from the number of deficiencies in the handling of the dispute, but for the cheap factor at PT case study research. XYZ has to be effective. Effectiveness of the tax dispute handling process is also determined by the entities forming a circle each other and relate to one another, in this study is based only on the entity theory in fact different entities found in the field study this specificity arises through in depth interviews the researchers did the informants there."

"ABSTRAKProses pemberian sanksi administrasi dan imbalan bunga terhadap wajib pajak dalam proses sengketa pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum tata cara perpajakan (UU KUP) tidak selamanya berjalan lancar, proses pemberian sanksi administrasi kepada wajib pajak kadang tidak sesuai dengan asas keadilan dan kesetaraan. Kebijakan imbalan bunga yang sebagaimana diatur dalam pasal 27 A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dan peraturan perundangan dibawahnya yakni dalam pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2011 merupakan salah satu produk dari kebijakan publik yang merupakan pembaharuan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya yakni UU 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pembaharuan tersebut merupakan tujuan dari reformasi perpajakan agar sistem perpajakantidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari masyarakat.

---

ABSTRACTThe process of administering administrative sanctions and interest rewards on taxpayers in the tax dispute process as regulated in Law Number 28 Year 2007 concerning general provisions on taxation procedures (UU KUP) does not always run smoothly, the process ofadministering administrative sanctions to taxpayers is sometimes not in accordance with the principle of justice and equality. The interest compensation policy as stipulated in article 27 A of Law No. 28 of 2007 and the laws and regulations below that is in article 43 Government Regulation no. 74 of 2011 is one of the products of public policy which is a renewal of the previous legislation namely Law 16 of 2000 concerning General Provisions and Tax Procedures. This renewal is the aim of tax reform so that the taxation system does not cause obstacles or resistance from the community."