Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis moneter yang melanda Indonesia telah memberi dampak negatif bagi semua pelaku ekonomi. Bukan cuma importir dan eksportir yang masih bertumpu pada komponen impor yang merasa risau, tapi berjuta rakyat jelata harus menjerit-jerit karena naiknya harga barang dan bahkan mengalami PHK akibat perusahaan tempat mereka bekerja tidak mampu lagi membiayai kegiatan produksi.Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja R.I. sudah berupaya melindungi pekerja dalam hal pengupahan, yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-QIJMEN11999 tentang Upah Minimum yang wajib dilakukan oleh semua pengusaha. Untuk penyesuaian besarnya upah minimum dalam PERMENAKER tersebut dalam pasal 4 ayat (5) dijelaskan bahwa besarnya upah minimum tersebut diadakan peninjauan kembali selambat-Iambatnya 2 (dua) tahun sekali. Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa UMR tersebut ditetapkan dengan rnempertimbangkan kebutuhan hidup, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upab pada umumnya, kondisi pasar dan tingkat perkembangan perekonomian serta pendapatan perkapita.Tujuan peraturan upah minimum adalah untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Jika tidak ada hal lain yang berubah, maka upah rata-rata semua pekerja juga akan meningkat. Sayangnya, kenyataan tidaklah sesederhana itu. Penerapan upah minimum oleh pemerintah mempengaruhi pasokan maupun permintaan dalam pasar tenaga kerja. Karena itu dampak upah minimum tidak terbatas hanya pada masalah upah, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja.Upah bagi pekerja memiliki manfaat sebagai imbalan terhadap output produksi yang dihasilkan dan sebagai perangsang bagi peningkatan produktifitas. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkaat laba yang dihasilkan. Oleh karena dipandang sebagai biaya faktor produksi, maka pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum, sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan.Dampak positif dari kebijakan upah minimum adalah upah yang diterima oleh pekerja akan meningkat. dni akan meningkatkan taraf hidup pekerja tersebut. Namun karena upah oleh perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang harus ditekan pengeluarannya, maka perusahaan akan mengurangi jumlah pekerjanya dengan cara memberhentikan tenaga kerja yang kurang/tidak produktif untuk mengurangi biaya produksi.Dampak negatifnya, jumlah pengangguran akan semakin besar, hal ini akan menambah beban bagi pemerintah, kemiskinan akan bertambah banyak. Padahal.tujuan dari upah minimum adalah meningkatkan kehidupan pekerja, sementara dengan adanya PHK terhadap pekerja-pekerja yang tidak berpotensi oleh perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai ketentuan upah minimum akan menyebabkan penganguran semakin meningkat."

"Industri rokok di Indonesia termasuk salah satu industri yang memberikan sumbangan-pajak non migas yang besar kepada pemerintah. Cukai yang diterima pemerintah dalam APBN, meningkat terus dari tahun 1998 dengan realisasi penerimaan 8,6 triliun sampai dengan tahun 2001 sebesar 18,2 triliun dan pada tahun 2002 realisasi penerimaan 23,34 triliun.Industri rokok saat ini menghadapi masalah yaitu peningkatan penerimaan pajak dengan kenaikan tarif cukai dan HJE. Disini penulis satu masalah yang menarik untuk dipela jari yaitu : apakah kebijakan pemerintah mengenai tarif cukai & HJE yang hampir setiap tahun mengalami perubahan akan berdampak pada produksi rokok dan penerimaan cukai rokok? Bagaimana perbedaan kebijakan pemerintah pada rokok kretek dan rokok putih, dan dampaknya terhadap penerimaan cukai rokok?Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian terhadap masalah yang dikemukakan diatas adalah melihat hubungan tarif cukai dari HJE dengan produksi, melihat hubungan tarif cukai dan HJE dengan penerimaan cukai, menganalisa peluang usaha bagi perusahaan kecil untuk masuk pasar industri rokok yang bersifat oligopoli dan melihat dampak dari perubahan tarif cukai & HJE terhadap produksi rokok perusahaan dominan, dan pengaruhnya pada penerimaan cukai pemerintah.Untuk meneliti digunakan metodologi Structure, Conduct, Performance (SCP). Pendekatan SCP digunakan untuk menganalisa hubungan antara struktur, perilaku dan kinerja industri rokok dan didukui Ig oleh metode regresi dengan model OLS(Qrdinary Least Squares) sistem time series dan panel data. Untuk melihat hubungan statistik antara variabel-variabel yang telah dijelaskan secara kualitatif pada pendekatan SCP.Terdapat hubungan antara tarif cukai, produksi dan HJE dengan penerimaan cukainya. Pada panel data probabilita t untuk produksi, tarif cukai dan ME nilainya signifikan secara sendiri-sendiri, sedangkan untuk probabilita F statistik nilainya signifikan secara bersama-sama, untuk jenis SKM dan SKT. Pada time series untuk jenis SKM dan 5PM probabilita t pada produksi nilainya signifikan, tetapi probabilita t untuk tarif cukai pada SKM, SKT dan SPM tidak signifikan, probabilita F statistik nilainya pada SKT, SKM dan SPM signifikan secara bersama-sama.Berdasarkan penelitian diatas, ditemukan bahwa tarif cukai dan HJE mempengaruhi penerimaan cukai. Perubahan tarif cukai dan HJE juga dapat mempengaruhi perilaku perusahaan rokok dalam penjualannya. Untuk 3 tahun terakhir periode 2000 - 2002, terlihat penurunan total produksi rokok. Bila dikaitkan dengan tujuan utama cukai dalam rokok, kebijakan pemerintah dalam perubahan tarif cukai dan HJE periode tahun 2000 - 2002 yang dalam setahun bisa 2-4 X berubah adalah cukup-efektif."

"Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi pada pengunaan visa elektronik bagi pelaku bisnis Ekonomi APEC yang akan melakukan perdagangan dan investasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Model operasional penelitian mengunakan teori Implementasi Kebijakan George Edward III Tahun 1980, yaitu ada 4 (empat) variabel penting yang menentukan apakah suatu kebijakan yang dikatakan efektif atau tidak efektif, variabel itu adalah komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Informan dalam penelitian ini terdiri 8 (delapan) responden yang mewakili steakholder kebijakan KPP APEC. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan mengunakan analisis GAP, yaitu analisis perbedaan antara persepsi harapan yang diinginkan dengan adanya kebijakan di bidang keimigrasian dengan implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, dengan terdiri dari Regulator Kebijakan; Operator Kebijakan; dan Penguna Kebijakan.Dari analisis GAP terhadap hasil wawancara dengan survei lapangan, memperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, berdasarkan 4 (empat) variabel penting, George Edward III Tahun 1980 dinyatakan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari analisis implementasi kebijakan pada komponen Operator Kebijakan, penguna kebijakan belum efektif, meskipun dari sisi komponen Regulator sudah efektif. Hasil penelitian menyarankan bahwa kepada Regulator kebijakan: 1. untuk membuat kebijakan yang lebih memudahkan pemberian KPP APEC pada pelaku bisnis domestik; 2. untuk membuat kebijakan yang lebih transparan pada proses pre-clearance bagi pelaku bisnis Ekonomi Skema KPP APEC. Kepada pihak operator kebijakan perlu terus dilakukan penelitian terhadap kualitas pelayanan bagi pemegang KPP APEC di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang telah ditentukan. Selain itu, kepada masyarakat umum, dalam hal ini pelaku usaha untuk terus menerus melakukan pengawasan dan penilaian, agar kebijakan tersebut betul-betul terlaksana sesuai dengan persepsi harapan kebijakan tersebut dimunculkan.

---

The research focuses on the analysis of implementation of government policy, in this matter the Directorate General of Immigration is using the electronic visa for the APEC Economy Business user who does trading and investing.The research included as qualitative with descriptive design.The operational research model used a theory of George Edward III Policy Implementation in the year of 1980, there are 4 (four) important variables which decide whether a policy is effective or not. The variables are communication, resources, behaviors and bureaucratic structures. There are 8 (eight) respondents who became the informants and represent the stakeholders in the policy of KPP APEC. Data gathering was done by studying literature and close encounters interview, while analysis done by using GAP analysis. Analysis the differences between hope-perception that needed with policies in Immigration sector with the implementation of KPP APEC policy on the Indonesian Economy, consist of Policy Regulator; Policy Operator; and Policy user.From the GAP analysis of the result of the interview with field survey, have a end result that KPP APEC policy implementation on the Indonesian Economy, based on the 4 (four) valuables variable, The George Edward III in the year of 1980 is not yet effective. This matter can be viewed from the analysis of the policy implementation on the Policy Component Operator, policy user isn?t yet effective, even though from the Regulator component side is already effective. The result of this research suggest the Policy Regulator; 1) to make policy that may be easier in providing KPP APEC as domestic business user; 2) to make policy becomes more transparent on the process of pre-clearance as Economy Business user Scheme for KPP APEC. The Policy operator should continue with their research on the service quality of KPP APEC holder at the Immigration Checkpoint stated. Beside that, as for the general public, in this matter concern on the business user to continue their controlling and evaluating, so that the concern policy is real and on based on the hope-perception policy itself."

"Akselerasi globalisasi terns meningkat seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemampuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini akan mengalihkan organisasi dan masyarakat pada cara bagaimana mereka mengelola dan kecepatan merespon terhadap informasi yang diperoleh. Teknologi informasi telah dimanfaatkan secara luas dihampir semua aspek kehidupan manusia. Pemanfaatan secara luas ini mengakibatkan perubahan mendasar pada jenis pekerjaan yang menggunakan teknologi tersebut secara umum.Sejalan dengan perkembangan era globalisasi dan informasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai infrastruktur politik dan lembaga representasi rakyat tidak bisa menghindar dan arus besar tuntutan perubahan Iingkungan globalisasi yang bercirikan dengan terbukanya akses melalui perkembangan teknologi informasi. Sejalan dengan perkembangan era globalisasi tersebut, Sekretariat Jenderal DPR-RI sebagai Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara yang mempunyai togas pokok memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian kepada DPR-RI jugs harus melakukan perubahan/penyesuaian yang signifikan dan tidak dapat terlepas dan pengaruh perkembangan teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.Untuk itulah guna menunjang pelaksanaan tugasnya dalam memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian kepada DPR-Rl serta untuk meningkatkan kinerjanya, Sekretariat Jenderal DPR-Rl telah mengeluarkan suatu Kebijakan berupa penyediaan Sistem Teknologi Informasi. Saiah satu sarana teknologi informasi tersebut adalah teknologi informasi berupa sistem informasi sumber daya manusia. Hal ini dikaitkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di Sekretariat Jenderal DPR-RI dalam meningkatkan kinerjanya dan memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian kepada DPR-RI.Dengan bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, Peneliti mencoba mengevaluasi pelaksanaan dari kebijakan tersebut, untuk kemudian dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan dari kebijakan penyediaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPR-Rl guna memberikan dukungan teknis adminstrasi dan keahlian kepada DPR-Rl. Evaluasi kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh William N. Dunn dengan kriteria evaluasi kebijakan meliputi : efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan ketepatan. Disamping itu juga melihat aspek-aspek Iainnya, antara lain sumber daya manusia yang mengelola teknologi informasi tersebut dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.Untuk mendukung kegiatan evaluasi diperlukan data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari cara melakukan teknik wawancara maupun penyebaran kuesioner. Metodelogi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Populasi dad penelitian ini adalah Pegawai Sekretariat Jenderal DPR-RI.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa :1. Dalam kegiatan pemasukan data, kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan menunjukan tingkat yang baik, sedangkan kriteria kesamaan menunjukan tingkat yang cukup.2. Dalam kegiatan pemeliharaan/pengolahan data, kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan ketepatan menunjukan tingkat yang baik, sedangkan kriteria kesamaan dan responsivitas menunjukan tingkat yang cukup.3. Dalam kegiatan keluaran data, kriteria efektivitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatan menunjukan tingkat yang baik, sedangkan kesamaan dan kecukupan menunjukan tingkat yang cukup.Disamping itu juga ditemukan bahwa kualitas sumber daya manusia yang mengelola dari teknologi informasi tersebut masih dirasakan kurang dan juga ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan dari kebijakan tersebut antara lain kerusakan pada peralatan yang ada dan lambatnya proses perbaikan.Berdasarkan analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik, namun perlu diitingkatkan dalam pelaksanaan selanjutnya antara lain dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, adanya pemerataan dalam pemanfaatan dari teknologi informasi tersebut serta dilakukan peningkatan upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut."

"Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk memahami terbentuknya sebuah kebijakan Bebas Biaya Sekolah (BBS) yang muncul sebagai kepedulian pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap kondisi pembangunan pendidikan di Kabupaten Pandeglang yang masih terdapat gap sebesar 2,9 dibandingkan dengan target peneapaian program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu, kebijakan BBS juga didorong atas kepedulian atas persoalan perekonomian masyarakat, yang minim dalam mengalokasikan dananya untuk biaya pendidikan.Proses terbentuknya kebijakan tersebut menjadi menarik karena pada awal munculnya wacana terkesan bersifat top down, karena datang dari ide dan pemikiran Kepala Daerah. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat proses terbentuknya kebijakan BBS sebagai sebuah pendekatan legal formal lewat pendekatan institusional yang didalamnya melibatkan dinamika peran eksekutif, legislatif dan civil society.Dengan menggunakan teori kebijakan publik, teori politik lokal, teori konflik dan konsensus serta teori civil society, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dan analisis melalui penggabungan dari berbagai cara (trianggulasi) serta interpretatif. Waktu penelitian yaitu bulan April-Mei 2006 dengan lokus penelitian pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BBS terbentuk melalui pentahapan proses pembentukan kebijakan mulai dari Penyusunan Agenda; Formulasi Kebijakan; Adopsi Kebijakan; Implementasi Kebijakan sampai Evaluasi Kebijakan. Dinamika juga terjadi dalam proses pembentukan kebijakan tersebut dimana adanya konflik dari para pihak yang pro dan kontra yang pada akhirnya terjadi konsensus politik berupa sebuah kompromi setelah ditempuh jalan musyawarah melalui jalan dialogis secara intens dilakukan terutama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2005.Teori-teori yang penulis gunakan yaitu teori kebijakan publik, teori politik lokal, teori konflik dan konsensus serta teori civil society terbukti mendukung hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan.

---

This research is an effort to understand the policy development of Free Budget School that emerges as a concern of the local government of Pandeglang Regency on the condition of the education development in the regency. In Pandeglang, there is still a gap of 2.9% compare to the target of nine year compulsory education program. In addition, the policy of Free Budget School is endorsed by concern on economic condition of the people in Pandeglang to allocate their budget on school.

The process of policy making is interesting because originally the discourse of it tended to be top down because initiated by the regents. For that reason, this research tries to explore the process of policy making as a legal formal approach through institutional approach involving the role of executive, legislative, and civil society.

By using theory of public policy, theory of local politics, theory of conflict and consensus, and theory of civil society, the writer examines the research applying qualitative method and analyzing the data through combination of different techniques or triangulation and also interpretative. The research was done on April to May 2006 and the location is the government of Pandeglang Regency.

The result of the research shows that the policy is formulated through several phases start from agenda arrangement, policy formulation, policy adoption, policy implementation, policy evaluation. The dynamic activities are occurred when there is a conflict between stakeholders who agree or disagree ended by a political consensus. The consensus is achieved through intensive dialogue, especially between executive and legislative, by arranging Local Budget Plan to be a fix Local Budget on 2005.

Theories applied in the research, which are theory of public policy, theory of local politics, theory of conflict and consensus, and theory of civil society are confirmed by the result of the research."

"Tesis ini membahas proses penyusunan kebijakan pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM beserta dinamika yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori Kebijakan dari Dunn, Hogwood dan Gunn, teori Managing Government Expenditure dari Schiavo-Campo dan Tommasi, serta teori Reinventing Government oleh Osborne dan Gaebler. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam (indepth interview).Hasil penelitian menemukan adanya beberapa permasalahan berkaitan dengan pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM, yakni pemahaman stakeholders yang beragam tentang program dana bergulir, masalah kelembagaan, pemahaman yang keliru bahwa fungsi sosial pemerintah identik dengan program Bantuan Sosial, pandangan sementara pihak yang menganggap bahwa penegakan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara berarti terpinggirkannya aspek sosial program-program pemerintah, dugaan adanya unsur-unsur politik, potensi terjadinya moral hazard, masalah regulasi dan kurangnya konsistensi kebijakan pemerintah.Hasil penelitian menyarankan hendaknya pemerintah memperhatikan sinyalemen adanya masalah kelembagaan, masalah regulasi dan masalah berkaitan dengan konsistensi kebijakan. Pembenahan kelembagaan, regulasi dan upaya menjaga konsistensi kebijakan pemerintah penting dilakukan demi keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan.

---

The focus of this study is the policy-making process of revolving fund management in State Minister for Cooperatives Small and Medium Enterprises, and the fact related to. This research is qualitative descriptive interpretive. The base theories are Policy Theory by Dunn, Hogwood and Gunn, Managing Government Expenditure Theory by Schiavo-Campo and Tommasi, and Reinventing Government Theory by Osborne and Gaebler. The data were collected by means of literature study and deep interview.This study finds that there are some problems in revolving fund management in State Minister for Cooperatives Small and Medium Enterprises : variety view about revolving fund; institutional problem; erroneous suppose that social function of government is identic with charity; the opinion that accountability of state financial management means social aspect elimination from governmental programs; notion of some political substances; indication of moral hazard; regulation matter and inconsistency in government policy.The researcher suggests that government should notice the indication about institutional and regulation problem, and inconsistency in government policy. Institutional and regulation rearrangement, and an effort to preserve policy consistency are necessary to reach success in national development programs."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah mengevaluasi basil implementasi kebijakan sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (LUT) di DIY. Metode Penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, FGD, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan sosial bagi LUT di DIY masih belum optimal, yang dapat dibuktikan dari ju mlah LUT yang terkover dalam keb ij akan masih sangat sedikit, kualitas layanan yang diberikan untuk LUT masih minimal, pelibatan masyarakat dalam mengurus lansia belum maksimal, dan kebijakan yang khusus mengelola LUT belum ada. Hal ini terjadi karena, pertama kebijakan sosial khusu s untuk LUT belum tersedia, akibatnya kebijak an yang ada masih sangat parsial dan tumpang tindih dengan kebijakan kemiskinan,sehingga pelaksanaannya tidak sensitif lansia. Kedua, dana dan infrastruktur yang tersedia baik di panti dan non panti masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah total LUT di DIY. Ketiga,jumlah sumberdaya (SDM) berkualitas pelaksana kebijakan masih terbatas dan sedikit."