Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian hukum dalam tesis ini bertujuan untuk memberikan dasar fondasi hukum dalam memahami Exim Bank/ECA sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk mendukung sektor ekspor dan impor di suatu negara serta pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, Exim Bank/ECA memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Karakteristik khusus ini diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsinya. Dalam mendukung perkembangan ekspor nasional, Indonesia memerlukan keberadaan lembaga ini. Lembaga yang sudah ada, PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) belum dapat secara optimal menjalankan fungsi sebagai Exim Bank/ECA karena terkendala statusnya sebagai bank umum. Untuk memenuhi kebutuhan ekspor nasional, perlu dibentuk Exim Bank/ECA di Indonesia. Untuk mendapatkan bentuk Exim Bank/ECA yang ideal di Indonesia, perlu dilakukan kajian hukum atas Undang-undang yang terkait dengan pendirian Exim Bank/ECA di beberapa negara serta pelaksanaan kegiatan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) selama ini. Dengan kajian ini selain akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bentuk hukum Exim Bank/ECA, juga dapat digambarkan bentuk ideal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia."

"Tesis ini membahas pendirian Indonesia Eximbank yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UU LPEI). Indonesia Eximbank merupakan transformasi dari PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI). Jika ditinjau dari dimensi kebijakan pengembangan ekspor nasional, UU LPEI merupakan dasar pengembangan ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional, yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Agar dapat berperan dan berfungsi secara efektif, Indonesia Eximbank beroperasi secara independen, berdasarkan undang-undang tersendiri (lex specialist), dan memiliki sifat sovereign status. Di dalam Tesis ini akan dibahas pula peraturan pelaksana dari Indonesia Eximbank serta kendala dalam operasionalisasinya.

---

The focus of the Thesis is to learn about the enactment of Indonesia Eximbank which has been establish by Act Number 2 Year 2009 regarding Indonesia Export Financing Institution (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) (LPEI Act). Indonesia Eximbank is the transformation of PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI). From the point of view of the policy on the national export development, the Act of LPEI will be basis for the national export development through national export financing in the form of financing, guarantee, and insurance. To enable LPEI (Eximbank) to perform its function and role effectively, Indonesia Eximbank shall operate independently, based on its own Act (lex specialist) and having sovereignty status. This Thesis will also discuss the implementation regulation from LPEI Act and the obstacles of Indonesia Eximbank during its operation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif studi kasus. Penerapan kepatuhan terhadap POJK dapat dinilai dari laporan keuangan LPEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPEI secara umum sudah menerapkan POJK terkait. Namun terdapat satu aspek dalam POJK yang belum dapat dipenuhi oleh LPEI yaitu terkait dengan Pembiayaan kepada UMKM. Hal tersebut dikarenakan sulitnya LPEI menemukan UMKM yang sesuai dengan kriteria pada Undang-undang tentang UMKM serta berorientasi ekspor.

---

This study aimed to analyze the compliance of LPEI for the OJK rules. The method used is qualitative research methods case study . The implementation of the compliances can be judged by the LPEI rsquo s financial statements. The results of this study indicate that generally, LPEI is already implementing the regulations. However, there rsquo s one aspect in the regulations that LPEI can not comply yet, i.e. about the financing for micro, small, and medium Enterprises. It is because the difficulties faced by LPEI to find the right criteria of micro, small, and medium Enterprises which is in accordadnce with the micro, small, and medium Enterprises regulations itself and with the export oriented ones."

"Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah memberikan bantuan finansial berupa pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan ekspor. Dalam World Trade Organization, terdapat pembatasan atau larangan kegiatan subsidi ekspor, yang diatur secara spesifik dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Dari bentuk pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Indonesia Eximbank, kegiatan tersebut dapat digolongkan kedalam “Prohibited Subsidy”. Namun pada kenyataannya, unsur bantuan pemerintah yang disebutkan dalam ASCM, tidak terpenuhi karena penugasan khusus yang diberikan kepada Indonesia Eximbank belum sepenuhnya terlaksana, karena masih belum terdapatnya peraturan khusus perihal penugasan dimaksud, selain itu suku bunga yang diberikan oleh Indonesia Eximbank dalam memberikan pembiayaannya, tidak berada dibawah suku bunga yang diberikan pada umumnya oleh pemberi pembiayaan komersil lainnya, sehingga pembiayaan yang diberikan masih berupa pemberian pembiayaan umum yang dilakukan oleh bank, namun dengan kekhususan harus dipergunakan untuk kegiatan yang berorientasi ekspor.

---

Indonesia Export Credit Agency also known as Indonesia Eximbank is a special financial institution established by Indonesia government in order to support the national export development program through National Export Financing. Its main activity is providing financial support given by government to support export performance. In World Trade Organization, there are some prohibitions related to export subsidies, specifically on Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Financial support that Indonesia Eximbank provide in general could be categorized as Prohibited Subsidy. But in fact, financial support given by government mentioned in ASCM could not be fulfilled in Indonesia Eximbank activity because special assignment given to Indonesia Eximbank has not been fully implemented since there has not been special regulation yet related to the special assignment, also Indonesia Eximbank does not give lower interest rate than other commercial financial institutions, so that financing given by Indonesia Eximbank still in the form of the provision of public financing done by banks, but with specificity that must be used for export activities."

"Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Permasalahn yang diteliti dalam Tesis ini mengenai pengaturan subsidi dalam ASCM, dan pengaturan tentang LPEI beserta tugas-tugasnya. Hasil penelitian digunakan sebagai masukan dalam pelaksaan tugas-tugas LPEI dan diharapkan tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Berkenaan dengan fungsi LPEI untuk mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional, maka dilakukan pula penelitian tentang sejauh mana peran LPEI dalam mendukung peningkatan ekspor nasional. Berdasarkan Pasal 1 ASCM, subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum (public body). Subsidi dibedakan menjadi 3 kategori yaitu subsidi yang dilarang (prohibitied subsidies), Subsidi yang dapat ditindak (actionable subsidies), Subsidi yang tidak dapat ditindak (non-actionable subsidies). Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari ketentuan Pasal 1 ASCM, sekilas LPEI dapat dikategorikan sebagai subsidi. Namun LPEI tidak serta merta dapat dikategorikan prohibited subsidies, perlu dilihat dulu bagaimana pelaksanaan dari tugas-tugasnya tersebut. Pelaksanaan tugas LPEI masih dalam koridor peraturan perdagangan internasional dan orientasi usahanya masih komersial, belum terlalu berbeda dengan Bank Ekspor Indonesia (BEI). Peran khusus LPEI sesuai Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2009 untuk melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah dalam rangka mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah, sampai saat ini belum dilaksanakan. Dengan demikian, sampai saat ini tugas LPEI belum dapat dikategorikan melanggar ASCM, dikarenakan belum termasuk prohibited subsidies. Disamping itu, Indonesia secara reguler juga menyampaikan notifikasi kebijaksanaan subsidinya untuk memenuhi unsur tranparansi yang idatur dalam peraturan perdagangan internasional.

---

Basic way writing this thesis using the method of normative legal research. The issue to be researched in this thesis about subsidy arrangement in the ASCM, and setting about LPEI along with his duties. The results are used as inputs in the implementation of tasks and expected LPEI violations do not occur in the execution of his duties. Regarding LPEI functions to support national export program through the National Export Financing and also conducted research on the exent to which LPEI role in supporting the national export increase. Under Article 1 ASCM, the subsidy is a gift (contribution) in the form of money or financial provided by the government or a public entity (public body). Subsidy divided into three categories: prohibitied subsidies (prohibitied subsidies), actionable subsidies (actionable subsidies), non-actionable subsidies (non-actionable subsidies). Based on the research, reviewed the provisions of Article 1 of the ASCM, a glimpse LPEI can be categorized as a subsidy. However LPEI not necessarily be categorized as prohibited subsidies, it should be seen first how the implementation of these tasks. Implementation tasks LPEI not result in losses so far in other countries. LPEI task implementation is still in the corridors of international trade rules are still the commercial and business orientation, not too different from Indonesian Export Bank (BEI). LPEI special role in accordance with Article 18 of Law No. 2 Year 2009 to carry out special assignments from the government in order to support the national export program for the cost of government, has not been implemented. Thus, untuil this task can not be catgorized violate LPEI ASCM, due to not including prohibited subsidies. In addition, Indonesia also submitted a notification regular subsidy poliies to meet the transparancy element of the rgulation of international trade."

"Skripsi ini menganalisis fungsi asuransi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dilihat dari segi hukumnya. Penelitian dan penulisan hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihakyang berwenang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa LPEI adalah suatu lembaga khusus yang menjalankan fungsi pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk memajukan ekspor nasional berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 tentangLembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Fungsi asuransi pada LPEI adalah asuransi kerugian, dalam hal ini asuransi ekspor. Dalam menjalankan fungsi asuransinya, LPEI tidak tunduk pada UU No. 2 tahun 1992 tentang UsahaPerasuransian, namun demikian tunduk pada Bab Kesembilan Buku Kesatu KUHD mengenai asuransi."

"Krisis ekonomi dan moneter telah melanda Indonesia sejak tahun 1998. Dunia usaha dituntut untuk memulihkan dan mengembangkan perekonomian negara kita. Satu hal yang tampak menonjol dari krisis tersebut adalah munculnya fenomena pergeseran peran pendorong kegiatan ekonomi Indonesia dari para pelaku ekonomi berskala besar (conglomerates and corporates) kepada para pelaku ekonomi berskala mikro, kecil dan menengah atau biasa disebut Unit Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Peran UMKM sangat diharapkan bisa meningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun masih ada beberapa kendala.Banyak UMKM yang feasible namun tidak bankable, sehingga akhirnya mereka harus menerima kenyataan bahwa usahanya akan tetap kerdil. Seharusnya tidak ada lagi kesulitan bagi UMKM untuk mengakses kredit ke pihak perbankan mengingat Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Sebagai jalan keluar, pengusaha kecil akhirnya membentuk organisasi atau kelompok swadaya daya lembaga pembiayaan. Tujuannya, memberdayakan pengusaha/pengrajin kecil atau super mikro untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat umumnya. Pelaku ekonomi menggabungkan diri dalam kegiatan arisan atau perkumpulan keuangan SIMPAN PINJAM atau BMT Balai Mandiri Terpadu yang umumnya bersifat memprioritaskan kepedulian terhadap pengusaha/pengrajin mikro.Gambaran bagaimana UMKM mengatasi problema untuk memperoleh kemudahan dalam pembiayaan usahanya, bagaimana pemerintah seharusnya menerbitkan landasan hukum, sistem dan mekanisme yang kesemuanya terpadu untuk menjembatani agar kesenjangan antara kebijakan dan pendekatan sektor perbankan dengan karakteristik dan kondisi riil usaha kecil dapat teratasi, merupakan pekerjaan rumah baru bagi pemerintah yang disumbang tesis ini. Dari eksistensi lembaga pembiayaan ini nampak adanya keharusan untuk membuat regulasi mengenai sistem dan mekanisme guna meningkatkan akses usaha kecil kepada kredit perbankan. Regulasi sangat diharapkan agar tujuan mewujudkan, mengintegrasikan atau menghubungkan beberapa unsur pokok yang diperlukan dalam sebuah sistem dan mekanisme dapat terpadu. Unsur-unsur tersebut terdiri dari bank yang khusus didirikan untuk memberi kredit kepada usaha kecil. Lembaga yang memberikan penjaminan atas kredit yang diberikan kepada usaha kecil dan lembaga untuk mengkoordinasikan semua kegiatan pembinaan dan pemberian teknis kepada usaha kecil. Untuk mewujudkan sistem dan mekanisme tersebut diperlukan perubahan pada peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Usaha Kecil serta peraturan pelaksanaannya.Semoga"