Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"IPTN sebagai ujung tombak industri strategis di Indonesia ternyata tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan. Fasilitas proteksi yang diberikan pemerintah, yang tentu saja menimbulkan distorsi dalam perekonomian, tidak memacu IPTN untuk berkembang secara internasional. Karena itu skripsi ini mencoba menganalisis keberadaan IPTN sebagai salah satu industri strategis di Indonesia, apakah industri ini memang feasible untuk didirikan di Indonesia dan apakah proteksi yang diberikan penierintah memang layak. Untuk itu, penulis menggunakan beberapa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Direktorat Komersial, Direktorat Teknologi dan Bagian Humas IPTN, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang ada. Untuk mengnalisis permasalahan ini, maka penulis menggunakan kerangka teori industri strategis yang disusun oleh Paul Krugman dan Barbara J. Spencer, serta didukung oleh teori persaingan kompetitif dari Michael Poater. Dari basil penelitian yang dilakukan, terdapat tiga point penting. Pertama, dari analisis keuangan yang dilakukan ternyata kemampuan IPTN untuk menciptakan keuangan sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rasio Return On Investment yang hanya sebesar 0,23%. Yang kedua merupakan analisis pengembangan sumber daya manusia. Sebagai industri strategis, ternyata IPTN tidak cukup didukung oleh tenaga-tenaga trampil yang dibutuhkan. Pegawainya, sampai September 1994, masih didominasi oleh lulusan SMA (58%). Untuk memecahkan masalah itu, IPTN banyak melakukan program pelatihan ke luar negri maupun program pendidikan dan latihan di dalam negri. Selain itu, juga diadakan technical assistance dari perusahaan-perusahaan besar seperti Boeing. Sedangkan analisis yang ketiga, yaitu analisis pengalihan teknologi, IPTN berusaha mengembangkan sektor penelitian dan pengembangannya. Selain itu, juga diadakan program technical assistance Bari perusahaan-perusahaan internasional. Namun pengembangan teknologi di IPTN belum sempurna selama tidak didukung oleh pengembangan sumber daya yang tidak optimal. Karena pengalihan teknologi yang bait: membutuhkan kesiapan sumber daya manusia di negara pengimpor teknologi untuk menerima, menyesuaikan dan kemudian mengimplementasikannya sesuai dengan kondisi di dalam negeri. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa IPTN belum feasible dilaksanakan di Indonesia. Ada beberapa saran penulis sehubungan dengan hal tersebut. Pertama, membuka keran impor bagi industri pesawat di dalam negri. Kedua, melibatkan pihak swasta dalam pengembangan IPTN selanjutnya sehingga perkembangan komersial IPTN lebih terpacu. Yang terakhir adalah membatasi kegiatan IPTN sebagai suatu proyek penelitian dan pengembangan, sehingga apabila IPTN ingin berkembang selangkah lebih maju lagi, paling tidak dukungan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusianya lebih kuat."

"Industri Televisi Berlangganan belum lama berkembang di Indonesia. Namun hadirnya lima provider dalam pasar nasional Indonesia saat ini dengan strateginya masing-masing membuat persaingan perebutan pelanggan menjadi panas. Strategi paling umum yang diterapkan oleh perusahaan televisi berlangganan adalah bundling, yaitu kombinasi lebih dari satu barang yang digabungkan ke dalam satu penawaran dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga individualnya. Dalam industri televisi berlangganan ada tiga jenis bundling yang biasa dilakukan, yaitu channel bundling ? menggabungkan beberapa channel ke dalam satu paket; package bundling?menawarkan paket tambahan yang dapat diambil dengan syarat mengambil paket utama sebelumnya; serta product bundling ?menawarkan produk lain seperti koneksi internet ke dalam penawaran produk televisi berlangganan. Ketiga jenis bundling tersebut merupakan aplikasi dari persaingan harga yang diterapkan secara berbeda oleh masing-masing perusahaan di dalam pasar oligopoli industri televisi berlangganan di Indonesia demi merebut pangsa pasar terbesar. Lalu, bagaimana profitabilitas dari penerapan strategi bundling pada industri televisi berlangganan di Indonesia? Serta bagaimana dampak dari strategi tersebut pada welfare masyakarat? Dua pertanyaan inilah yang akan dibahas dalam makalah ini.

---

Five players in the national Pay-TV Industry are tightening the competition with the execution of their own marketing strategies. The most common strategy to win the subscribers-snatch-away competition is the bundling strategy ?offering one deal for two or more products. Pay-TV Industry in Indonesia implements this strategy in three ways: Channel Bundling ?offering channels not individually but together in a package; Package Bundling ? offering an extended package which require the basic package to be bought formerly; and Product Bundling ?combining another product outside the Pay-TV product, such as an internet connection, together with the Pay-TV product. Each of them has their own profitability and of course an impact towards social welfare. How profitable are those bundling strategy implementation in the Indonesian Pay-TV Industry? And what are the impacts towards social welfare? These two questions are what the writer is going to answer in this paper."

"Pembangunan sektor kehutanan secara komersial dan besar-besaran mulai dilakukan pada akhir tahun 1960-an dan paling tidak hingga sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, industri berbasis kehutanan tumbuh dengan pesat. Salah satu industri berbasis kehutanan yang paling berkembang diantara industri pengolahan kayu adalah industri kayu lapis.Pada awalnya pertumbuhan output yang dihasilkan oleh industri ini mampu melebihi kapasitas terpasang produksinya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pertumbuhan produktivitas yang terjadi menunjukkan hasil yang menurun. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi pertumbuhan produktivitas total faktor (TFP) pada industri kayu lapis di Indonesia selama periode 1993-1999. Berdasarkan regresi yang dilakukan dengan menggunakan hasil perhitungan pertumbuhan TFP dengan metode growth accounting, dapat disimpulkan bahwa pendapatan perkapita, inflasi, penjualan, umur perusahaan, harga kayu lapis untuk pasar domestik maupun untuk pasar ekspor secara statistik mempengaruhi pertumbuhan TFP industri kayu lapis di Indonesia."

"Eksistensi industri rokok semakin menimbulkan dilema. Tidak dapat dipungkiri bahwa industri rokok secara konsisten menyumbangkan porsi yang cukup besar bagi APBN Indonesia dari tahun ke tahun, dengan jumlah yang besar, yaitu lebih kurang 40 triliun rupiah untuk tahun 2007 ini, ditambah lagi dengan penyerapan tenaga kerja yang tidak sedikit. Namun, kenyataan bahwa produk rokok adalah produk yang berbahaya dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, karena menjadi penyebab dari 5 juta kematian per tahun, membuat dunia tidak dapat menutup mata. Menanggapi permasalahan tersebut, WHO pada tahun 1999, menginisiasikan Framework Convention of Tobacco Control (FCTC), yang merupakan kesepakatan internasional mengenai pengaturan dan pengendalian tembakau bagi negara-negara anggotanya. Namun, Indonesia sebagai salah satu negara produsen dan konsumen rokok terbesar di dunia, menolak untuk menandatangani dan meratifikasi poin-poin FCTC, bahkan tidak memasukkan isu tersebut ke dalam Program Legislasi Nasional selama masa pemerintahan berjalan, dan mengesampingkan kenyataan bahwa lebih dari setengah anggota DPR-RI telah menyetujuinya. Adapun alasannya adalah karena pemerintah khawatir akan banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya, dan akan berkurangnya pemasukan dari cukai, karena salah satu poin dalam kesepakatan FCTC adalah menaikkan cukai dan pelarangan beriklan bagi perusahaan rokok.Melalui penelitian ini, penulis mencoba menganalisis pengaruh cukai dan kebijakan pengendalian tembakau terhadap kinerja, pertumbuhan dan kemampuan perusahaan dalam industri rokok untuk bertahan. Penetapan cukai dan kebijakan pengendalian tembakau yang efektif, secara umum akan berdampak negatif dan signifikan terhadap kinerja, pertumbuhan dan ketahanan dari perusahaan. Di dalam penelitian ini, ditemukan bahwa penetapan cukai selama ini cukup efektif, karena memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan, namun tidak pada tingkat pertumbuhan, tak terkecuali labor growth. Hal tersebut menjawab kekhawatiran pemerintah mengenai banyaknya pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya. Penetapan kebijakan pengendalian tembakau justru terbukti tidak efektif, karena memiliki pengaruh yang positif (beberapa di antaranya) signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan, serta hanya memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap productivity growth perusahaan. Terdapat juga penemuan-penemuan lain di dalam penelitian ini, seperti kecenderungan perusahaan rokok putih untuk memiliki kemampuan untuk bertahan yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan rokok kretek, adanya dugaan kerja sama antara perusahaan-perusahaan dalam industri rokok dengan BPPC, dan tidak berpengaruhnya pendidikan tinggi masyarakat terhadap pertumbuhan dan kemampuan perusahaan untuk bertahan. Secara umum, penelitian ini menerima teori Evans, Jovanovic, dan Dunne-Hughes. Di samping itu, teori Gibrat juga tidak terbukti di dalam penelitian ini."

"Ilmu Komunikasi Iklan, Promosi, Sponsorship dalam Genggaman Industri Rokok di Indonesia Studi Ekonomi Politik tentang Intervensi Kepentingan Industri Rokok dalam Perumusan dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Penelitian ini berusaha untuk menunjukkan adanya intervensi dari industri rokok terhadap proses perumusan regulasi pengendalian tembakau, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 sehingga mempengaruhi hasil akhir dari peraturan pemerintah ini hingga implementasi regulasi.Untuk menelaah permasalahan ini, konsep strukturasi dalam pendekatan ekonomi politik digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumentasi dalam pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada regulator media cetak, penyiaran, dan daring serta Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI. Selain itu, studi dokumen juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan intervensi dari berbagai pihak selama proses perumusan berlangsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, intervensi industri rokok terasa sangat kuat tidak hanya melalui dukungan dari beberapa kementerian dan front groups, namun juga melalui berbagai aksi dan pembentukan opini di berbagai media. Rangkaian proses perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 juga memakan waktu yang cukup Panjang, yaitu empat tahun. Ini jelas melebihi ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menjadi acuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.Di dalam implementasi regulasi pengendalian tembakau di media, berbagai pelanggaran terjadi terhadap regulasi pengendalian tembakau khususnya terkait dengan iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Regulasi yang telah dibuat untuk mengatur hal ini seakan hanya menjadi sebuah peraturan tertulis tanpa ada dampak yang signifikan. Tidak hanya regulasi yang kemudian menjadi lemah untuk diimplementasikan, regulator media pada akhirnya tidak memiliki kekuasaan dalam melaksakan fungsinya untuk mengawasi dan memberi sanksi atas pelanggaran yang terjadi terkait iklan, promosi, dan sponsorship rokok.

---

Ilmu Komunikasi Advertising, Promotion, Sponsorship in the Grip of Tobacco Industry in Indonesia Political Economy Studies about Intervention of Tobacco Industry 39 s Interest in Legislation and Implementation of Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 This research tries to show the existence of cigarette industry intervention to formulation process of tobacco control regulation, that is Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 that affect the final result of this government regulation. Not only in the formulation of regulations, the intervention also occurs in the implementation of regulations.To examine these issues, structuration concept on the political economy approach have been used to this research. This research used interview technique and documentation study. Interviews were conducted to regulators of media and the Chairman of Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI . In addition, document studies were also conducted to find out how the process of formulation of Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 and intervention from various parties during the formulation process takes place.This study shows that in the formulation of Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, cigarette industry intervention is very strong not only through the support of some ministries and front groups but also through various actions and opinion formation in various media. The series of process of formulating Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 also takes a long time, which is four years. This clearly exceeds the provisions in Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 which became the reference Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.In the implementation of the tobacco control regulations in the media, various violations occurred against tobacco control regulations in particular related to cigarette advertising, promotion, and sponsorship. The regulations that have been made to regulate this seem to be just a written rule without any significant impact. Not only the regulation which then becomes weak to be implemented, media regulators ultimately have no power in performing their functions to oversee and sanction violations of cigarette advertising, promotion, and sponsorship."

"Setiap negara yang kini sedang dianggap terbelakang, sesungguhnya memiliki kemampuan untuk berkembang dan mengejar ketertinggalannya terhadap negara maju, yaitu ketika mereka mampu menggerakkan industrinya. Sejarah ekonomi modern membuktikan hal tersebut. Jepang dan Korea Selatan adalah dua negara yang kini dianggap maju, sementara dulunya adalah negara yang terbelakang. Cerita sukses Jepang dan Korea Selatan ini, seperti yang dinyatakan oleh Chao (1993) adalah disebabkan oleh kemampuannya dalam memilih, mendapatkan, menerapkan, dan meng-up grade teknologi yang mereka ambil dan luar negeri secara efektif dan efisien. Jadi, kunci sukses mereka terletak pada kemampuan teknologinya (technological capabilities) , yakni kemampuan dalam menghasilkan dan memenej proses perubahan teknologi. Dan titik itulah mereka mampu melakukan proses industrialisasi yang cepat dan mampu mengejar ketertinggalannya dan negara yang sudah lebih dulu maju. Namun, tingkat penguasaan teknologi suatu perusahaan sangat terkait dengan usaha pembelajaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, dan usaha pembelajaran, memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya Bagaimana gambaran penguasaan teknologi di Indonesia? Untuk mengetahui hal ini, dilakukan sebuah penelitian tentang kondisi penguasaan teknologi dan proses pembelajaran perusahaan-perusahaan di Indonesia. Untuk penelitian ini, dilakukan investigasi terhadap 86 industri Kecil Menengah di bidang logam dan Permesinan. Ternyata, pada industri ini bisa dikatakan telah terjadi penguasaan teknologi yang cukup baik. Tapi kenapa Indonesia belum bisa mengejar ketertinggalannya dan negara lain? Karena ada beberapa permasalan lain yang juga mesti segera diselesaikan."

"Kepentingan sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekortomi suatu negara tidak hanya berkaitan dengan hal yang positif saja, namun keterpurukan sektor konstruksi terbukti berdarnpak negatif terhadap perkonomian bangsa (dalam kasus krisis multidimensi Indonesia tahun 1998 dan krisis global tahun 2008).Tujuan dari penelitian ini adalah melihat adanya hubungan kausalitas antara bisnis konstruksi dengan kondisi perekonomian Indonesia dalam masa era pembangunan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pertumbuban PDB nasional Indonesia dan variabel pertumbuban PDB sektor konstruksi di Indonesia dalam rentang tahun 1970 - 2009. Data menunjukkan stasioner pada ordo pertama.Hasil uji kointegrasi dengan metode kointegrasi Johansen menyebutkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara sektor konstruksi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Hasil uji kausalitas dengan metode Granger menyebutkan bahwa terdapat hubungan interdependence antara sektor konstruksi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, pada dasarnya hasil pengujian bisa berubah apabila jangka waktu yang digunakan berbada pula, entah diperpanjang ataupun diperpendek.

---

The importance of construction sector relates to a country's economy, does not only provide positive impacts, but the downfall of construction sector also proved to be a negative effects of economic growth (for example in the Indonesia's multidimensional crisis in 1998 and the global economic crisis in 2008).The aim of this research is to seek for the causality links between construction business and economic condition of Indonesia. The variables that had been used in this research are national GDP growth of Indonesia and construction sector GDP growth of Indonesia in time period of 1970 - 2009. The data proved to be stationer in its first differentiaL GDP has been known as the most reliable indicator to show the economic growth of a nation.The result of the co­ integration test using Johansen coMintegration methods shows that there is a long term relationship between construction sectors of Indonesia with national economic growth. The result of the causality test using Granger causality methods shows that there is an interdependence relationship between construction sectors of Indonesia and national economic growth. This result indicated that there is no short term relationship between those two variables. There is a possibility that the result of the test can be changed if the time period that is used is different. either longer or shorter."