Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reviews key financial services business areas, technologies, and trends. Covers current trends and emerging concerns in financial services industry, including cloud computing, big data, business process management, microfinance, mobile banking, algorithmic trading, and ongoing regulatory changes. Reviews how financial services processes and practices vary between North America, Asia, and Europe."

"Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi diseluruh dunia telah mempengaruhi banyak industri dan seluruh aspek, termasuk industri layanan keuangan. Pengaruh teknologi pada layanan keuangan pula meliputi munculnya financial technology dengan layanan pembayaran secara digital. Pembayaran digital merupakan layanan keuangan yang ditawarkan untuk meminimalisir pembayaran dengan cara konvensional, sehingga menggunakan fitur teknologi dalam memenuhi kebutuhan pembayaran dan transaksi. Namun, layanan yang disediakan tersebut belum dilakukan secara menyeluruh oleh sebagian banyak pengguna karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi intensi pengguna dalam melakukan adopsi teknologi dalam hal transaksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami faktor penentu yang menjadi intensi pengguna khususnya pada generasi milenial dalam menggunakan teknologi keuangan dalam pembayaran digital dan transaksi keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan berdasar pada kuesioner dengan berdasar pada pendekatan bagian metode dari technology acceptance model, yaitu Unified Theory of Acceptance and Use of Technology II (UTAUT2). Metode UTAUT 2 merupakan metode yang mengkonstruksikan penentu penerimaan dari suatu sistem atau teknologi dan perilaku pengguna. Adapun pengumpulan dan proses kemudian dianalisis dengan structural equation modeling, tepatnya dengan Partial Least Square Method. Penelitian ini juga berdasarkan pada penelitian sebelumnya mengenai penerimaan pengguna dengan metode TAM atas penggunaan financial technology yang berkaitan dengan mobile payment atau digital transactions. Survei yang dilakukan dengan kuesioner diperoleh 310 responden menghasilkan penemuan penelitian yaitu faktor perceived ease of use, perceived usefulness, social influence, trust, promotional offers dan perceived risk berpengaruh pada behavioral intention to use mobile payment dalam fintech.

---

Technological and information developments have affected many industries and all aspects, including the financial services industry. The influence of technology on financial services also includes the emergence of financial technology with digital payment services. Digital payments are financial services that minimize payments in conventional ways to use technology features to meet payment and transaction needs. However, the services provided have not been carried out comprehensively because there are factors that affect the user's intention to adopt technology in terms of transactions. This study aims to understand the determinants of users' intentions in using financial technology in digital payments and financial transactions, specifically among millennials. This research was conducted based on a questionnaire based on the user acceptance approach, the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology II (UTAUT2). The UTAUT2 method constructs to determine the acceptance of both the system or technology and user behavioral. The data collecting and process then analyzed using structural equation modeling, precisely the partial least square method. This study provides on previous research regarding the acceptance of users with the UTAUT2 method to use financial technology related to mobile payments or digital transactions. A survey conducted with a questionnaire obtained 310 respondents resulting in research findings, namely the factors of perceived ease of use, perceived usefulness, social influence, trust, promotional offers, and perceived risk, which affect behavioral intention to use mobile payment."

"ABSTRACTDalam mendesain aplikasi yang akan digunakan sebuah kelompok, dibutuhkan analisis apa yang dianggap berguna dan mudah digunakan bagi kelompok tersebut. Hal ini sesuai dengan Technology Acceptance Model, dimana terdapat dua faktor utama yang mendorong motivasi bagi suatu kelompok untuk menggunakan teknologi baru, kedua hal itu adalah Perceived Usefulness, dan Perceived Ease of Use. Untuk mengidentifikasi apa yang berguna/bermanfaat, penelitian ini berusaha menelusuri kegiatan aktivitas sehari-hari usaha, permasalahan yang dihadapi, dan kebutuhan usaha tersebut dari permasalahan yang ada. Untuk mengidentifikasi apa yang mudah digunakan, penelitian ini berusaha menelusuri budaya dari kelompok tersebut dengan mengidentifikasi budaya tersebut lewat enam dimensi Hofstede (2013) karena budaya menentukan cara berpikir suatu kelompok. Sesuai penelitian oleh Marcus (2013) ditemukan hubungan yang kuat antara budaya kelompok yang dituju dan prinsip desain yang sesuai. Dari hasil wawancara mengenai kebutuhan responden dan prinsip budaya kelompok yang menjadi subjek penelitian, dan hasil analisis dari kuesioner mengenai prinsip budaya mereka yang menjadi subjek penelitian, penelitian ini berusaha mendapatkan sebuah desain, sistem dan fitur aplikasi sistem informasi keuangan yang cocok dengan kebutuhan dan budaya pemilik dan pengelola usaha.

---

ABSTRACTIn designing applications that will be used by a particular group, an analysis of what is considered to be useful and the ease of use quality for the group is needed. This is in accordance with the Technology Acceptance Model, where there are two main factors that will motivate a group to use the proposed new technology, which are both perceived to be useful and easy to use. In identifying what is useful, this study seeks to trace the activities of daily business activities, problems faced, and the needs that arise from the problems that exist. In identifying what is easy to use, this study seeks to trace the culture of the group by identifying them through the Hofstedes six dimensions (2013), this is because a culture will determine the group set of thinking. In accordance with the research done by Marcus (2013) a strong relationship is found between design principles and the culture of the intended group. From the results of interviews regarding their problems and needs, and from the result of the analysis of the questionnaire regarding their group cultural principles that are the subject of research, this study seeks to obtain a financial information application design, systems and features that fits their needs and culture."

"Aktivitas pasar keuangan syariah di Indonesia saat ini cukup berkembang tercermin dari tingginya permintaan pasar terhadap instrumen keuangan syariah. JII, SIMA, dan SBIS merupakan instrumen syariah yang mewakili pasar saham syariah dan pasar uang syariah, di mana dalam perdagangannya dimungkinkan rentan terhadap risiko pasar tercermin dari volume perdagangan ketiga instrumen yang cenderung meningkat namun imbalan yang diterima investor tidak stabil atau cukup berfluktuasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur besar kerugian perdagangan portofolio investasi: JII, SIMA, dan SBIS, akibat adanya risiko pasar selama periode Januari 2005 sampai Maret 2015 dan meramalkan besar kerugian di masa yang akan datang periode April 2015 sampai Desember 2017. Metode analisis yang digunakan adalah metode VaR (Value at Risk) dengan teknik variance covariance dan metode forecasting dengan teknik dekomposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai risiko portofolio investasi: JII, SIMA, dan SBIS sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro dalam negeri. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya volatilitas tingkat imbalan ketiga instrumen di beberapa periode tertentu sepanjang Januari 2005 - Maret 2015. VaR tertinggi terjadi di tahun 2007 di mana otoritas mengambil kebijakan antisipasi terhadap kemungkinan kerugian yang lebih besar di tahun 2008, yaitu sebesar 7,77% - 14,12% atau sekitar Rp 178 miliar - Rp 323 miliar. Di samping itu, ditemukan bahwa hubungan JII dengan SIMA dan SBIS berkorelasi negatif di sebagian besar waktu, sedangkan hubungan SIMA dengan SBIS berkorelasi positif. Hal tersebut disebabkan karena tingkat imbalan JII, SIMA, dan SBIS dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Hasil lainnya adalah pada periode 2016 - 2017, VaR portofolio diprediksi lebih rendah dari waktu sebelumnya, salah satunya disebabkan karena persepsi publik yang positif terhadap pasar keuangan syariah.

---

Islamic financial market activity in Indonesia is well developed which is indicated by the high demand for Sharia financial instruments. JII stocks, SIMA and SBIS are several examples of sharia financial instruments which represent sharia stock market and money market. Like traditional stock market and money market, trading sharia financial instruments is also vulnerable to market risks. These risks are reflected by low return gained by investors despite high trading volume from JII stocks, SIMA and SBIS instruments.

The purpose of this study is to measure trading losses of JII stocks, SIMA and SBIS due to market risks during January 2005 to March 2015 and predict future losses that may happen from April 2015 to December 2017. VaR (Value at Risk) method, variance covariance technique and forecasting decomposition model are used for this purpose.

The result showed that risk value of JII stocks, SIMA and SBIS were really sensitive to domestic macro economic condition. It was proved by high volatility rate of return of those three instruments at certain periods from January 2005 - March 2015. Highest VaR was 7.77% - 14.12% or around IDR 178 billion - 323 billion which was happened in 2007 due to policies made by authorities to anticipate greater losses in 2008. In addition to that, there was a correlation between JII, SIMA and SBIS. JII was negatively correlated with SIMA and SBIS for most of the time while SIMA has positive correlation with SBIS. Finally, VaR from period 2016 - 2017 is predicted to be lower compared to previous period due to positive reaction from public to sharia financial market."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor terkait Investasi Ilegal dan bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor terkait praktik investasi ilegal melalui disgorgement dan disgorgement fund dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative yang kemudian dapat disimpulkan bahwa: 1. Otoritas Jasa Keuangan menyediakan perlindungan hukum secara preventif yaitu dengan dengan memberikan edukasi kepada calon investor, mewajibkan izin bagi perusahaan investasi, dan membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi dan perlindungan hukum represif yaitu dengan menyediakan layanan pengaduan nasabah, melakukan pencabutan izin usaha pada perusahaan yang melakukan pelanggaran, pengajuan gugatan ke Pengadilan dan membentuk Dana Perlindungan Pemodal oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) serta yang terbaru adalah mengeluarkan ketentuan Disgorgement dan Disgorgement Fund. 2. Disgorgement dan disgorgement fund adalah ketentuan untuk pengembalian dana kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban yang dirugikan agar pelaku tidak dapat memakai atau menikmati uang atau dana yang didapatkan secara melawan hukum atau illegal di mana OJK berperan sebagai pengawas yang dimana seluruh kegiatan disgorgement dan disgorgement fund sebagai upaya perlindungan bagi investor atas kerugian akibat adanya bentuk pelanggaran hukum dalam investasi, khususnya terkait investasi ilegal melalui pengembalian dana yang diderita oleh investor di pasar modal.

---

This research discusses the protection provided by the Financial Services Authority to investors regarding illegal investments and to determine the role of the Financial Services Authority in providing legal protection for investors involved in illegal investment practices through disgorgement and disgorgement funds using a juridical normative research method, which can then lead to the conclusion that: 1. The Financial Services Authority provides preventive legal protection by educating potential investors, mandating licenses for investment companies, and forming a Task Force for Handling Allegations of Unlawful Actions in Fundraising and Investment Management. They also offer repressive legal protection by providing customer complaint services, revoking business licenses for companies that commit violations, filing lawsuits in court, establishing the Investor Protection Fund through the Indonesia SIPF, and regulations on Disgorgement and Disgorgement Funds. 2. Disgorgement and disgorgement fund are provisions for the mandatory return of loss funds to be paid by wrongdoers to victims who have suffered damage, preventing wrongdoers from using or enjoying money obtained unlawfully. OJK acts as a supervisor where all disgorgement and disgorgement fund activities serve as efforts to protect investors against losses resulting from legal violations by returning funds to the affected investors."

"Semakin berkembangnya financial technology peer to peer lending atau disebut juga layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang menjadi budaya baru dalam pinjam-meminjam uang oleh masyarakat di Indonesia. Dapat dinilai apakah peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat mengakomodir fintech peer to peer lending terdaftar/berizin tetapi masih mengabaikan aturan perlindungan konsumen dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara fintech. Kebijakan penyelenggara fintech peer to peer lending masih ada yang mengabaikan aturan mengenai perlindungan konsumen seperti penyebaran data pribadi hingga penagihan yang kasar kepada konsumen yang mengakibatkan banyak konsumen dirugikan atas kebijakan penyelenggara tersebut. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen fintech peer to peer lending? dan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaraan fintech peer to peer lending terdaftar/berizin yang merugikan konsumen?. Metode yang akan digunakan dalam Tesis ini yaitu yuridis-normatif atau dikenal juga dengan metode penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengakomodir kepentingan konsumen pengguna fintech berupa peraturan dan pengawasan tentang regulatory sandbox yang harus diikuti oleh penyelenggara fintech agar mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan, diresmikan juga Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang memberikan manfaat kepada konsumen fintech peer to peer lending untuk mendapatkan informasi, memberikan informasi dan melakukan pengaduan mengenai produk jasa keuangan dan Alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

The development of financial technology peer to peer lending, also known as technology-based lending and borrowing services, has become a new culture in lending and borrowing money by people in Indonesia. The regulations and supervision related to registered/licensed fintech peer to peer lending prepared by the Financial Services Authority have not been able to fully protect consumers against policies issued by fintech operators. There are still policies of fintech peer to peer lending operators that ignore rules regarding consumer protection, such as the distribution of personal data to harsh billing of consumers, which results in many consumers being disadvantaged by the policies of these providers. What is the role of the Financial Services Authority in providing protection to peer to peer lending fintech consumers? and how is the implementation of the supervisory function of the Financial Services Authority on policies made by the implementation of registered/licensed fintech peer to peer lending which harm consumers ?. The method used in this thesis is juridical-normative or also known as the doctrinal law research method. Based on the results of the research, it can be seen that the regulations issued by the Financial Services Authority to accommodate the interests of consumers of fintech users in the form of regulations and supervision on regulatory sandboxes that must be followed by fintech administrators in order to obtain a recommendation from the Financial Services Authority, a Consumer Protection Portal Application was inaugurated which provides benefits to consumers for get information, provide information and make complaints regarding financial service products based on the POJK regarding the implementation of consumer services in the financial services sector and alternative dispute resolution in the financial services sector initiated by the Financial Services Authority. "

"Riset ini mengangkat permasalahan terkait pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Manajer Investasi Perusahaan Asuransi dalam pembelian reksa dana. Terdapat dua pokok permasalahan yang dianalisis yakni terkait dengan tata cara pengawasan dan studi kasus untuk membahas pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan. Riset terkait dengan tata cara pengawasan dilakukan melalui metode perbandingan hukum dengan negara Singapura dan Malaysia. Analisis pertanggungjawaban dilakukan dengan menganalisis secara yuridis normatif kasus PT Asuransi ABC.  Singkatnya, dari hasil riset ini diperoleh hasil bahwa pengawasan sudah dilakukan secara optimum dan berlapis dan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran dapat ditindak dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi, untuk meningkatkan respons aparat pengawas yang menemukan pelanggaran perlu peraturan tata cara penindakan temuan pelanggaran yang meliputi sanksi kelalaian bagi pengawas yang tidak menindak pelanggaran yang ditemukan agar kerugian yang timbul tidak terus membesar.

---

This research raises issues related to the supervision of the Financial Services Authority of Insurance Company Investment Managers in purchasing mutual funds. There are two main problems analyzed, namely related to the procedures for supervision and case studies to discuss accountability in the event of abuse. Research related to supervision procedures is carried out through the comparative method of law with Singapore and Malaysia. Liability analysis is carried out by analyzing the normative juridical case of PT Asuransi ABC. In short, the results of this research show that supervision has been carried out optimally and in layers and accountability for violations can be dealt with by applicable law. However, to improve the response of supervisory officers who find violations, it is necessary to have regulations on procedures for taking action against findings of violations which include sanctions for negligence for supervisors who do not act on violations found so that the losses incurred do not continue to grow. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah industri teknologi keuangan dompet elektronik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Jasa Keuangan yang terkategori sebagai jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, penelitian ini juga untuk menganalisis kebijakan administrasi Pajak Pertambahan Nilai di industri teknologi keuangan dompet elektronik di Indonesia, serta alternatif administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diterapkan pada pelaku usaha industri fintech dompet elektronik di Indonesia, khususnya atas transaksi yang berkaitan langsung kepada pelanggan akhir (Bussiness to Customer/B2C Transaction). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan perpajakan di Indonesia dan studi literatur, penelitian ini dapat menganalisa apakah fintech e-wallet dapat diklasifikasikan sebagai jasa keuangan atau tidak, kebijakan administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang tepat berdasarkan transaksi yang dimiliki, serta alternatif administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diterapkan pada fintech e-wallet sebagai jasa perantara pembayaran di Indonesia.

---

This study aims to analyze whether the electronic wallet financial industry in Indonesia can be categorized as a categorized Financial Service as a service that is not subject to Value Added Tax. In addition, this study also analyzes the Value Added Tax administration policy in the electronic wallet financial industry in Indonesia, as well as alternative policies that can be applied to the electronic wallet fintech insurance business in Indonesia, specifically for transactions that are given directly to end customers (Business to Transaction Customer/B2C). By using qualitative research methods and data collection techniques in-depth interviews with taxation stakeholders in Indonesia and literature studies, this study can analyze whether the fintech e-wallet corporation can be deemed as a financial services or not, then analyze the value-added tax administration policies that are appropriate for the electronic wallet financial technology industry in Indonesia, and administrative alternative policies which can be applied in fintech industry as a payment service in Indonesia."

"Financial Technology atau FinTech dengan model Peer-to-Peer Lending (P2P) adalah salah satu dari metode pembiayaan saat ini yang banyak digunakan oleh industry kreatif hingga perusahaan jasa konstruksi karena didukung oleh keuntungan dari berbagai aspek. Tetapi, walaupun adaptasi terhadap seluruh industry sangat cepat dan besar di dunia, tetapi berbanding terbalik dengan kondisi adaptasinya di Indonesia. Banyak Perusahaan Jasa Konstruksi Kecil dan Menengah mengalami kesulitan keuangan dan akses untuk pembiayaan proyeknya oleh karena permasalahan kompetisi dengan perusahaan yang lebih besar serta pembayaran yang terlambat oleh pemilik proyek. Studi ini memiliki tujuan untuk mengembangkan strategi peningkatan adaptasi dari FinTech P2P Lending agar dapat meningkatkan penggunanya sehingga akses pembiayaan terhadap perusahaan jasa konstruksi kecil dan menengah dapat lebih mudah. Studi ini menggunakan metode TAM untuk mengidentifikasi faktor yang sudah baik, masih kurang, dan perlu peningkatan untuk strategi adaptasi Fintech P2P Lending untuk PUJK. Hasil yang didapat adalah saat ini ekosistem P2P Lending Indonesia masih harus dikembangkan pada beberapa sector seperti kemudahan penggunaan, kemudahan pengendalian, hingga loyalitas. Dari hasil benchmark dengan beberapa negara didapat strategi pengembangan adapasi tersebut. Strategi tersebut ditempuh dengan peningkatan keuntungan yang diharapkan, kustomisasi dashboard, peningkatan garansi serta asuransi, kerja sama eksklusif, maupun pembuatan Platform P2P Lending khusus Perusahaan Jasa Konstruksi.

---

Financial Technology (FinTech) with the Peer-to-Peer Lending (P2P) scheme is one of the project financing methods that has been widely utilized by crea-tive industries owing to its benefits in various aspects, particularly the con-struction services companies. However, though its massive adoption in the construction industries in multiple countries, P2P has not been tapped by In-donesia’s construction companies. Many small and medium-sized enterprises (SMEs) working in the construction sector experience financial difficulties and access to capital for their projects, primarily due to competition with larger companies and late payments from the project owners. This Study aims to study the current research on the adoption of P2P lending FinTech in SME construction service companies. Used method is TAM to identify the current situation and determined affected factors. The result of this study shows that factors deemed necessary as well as a new strategy to increase users for FinTech adoption can help foster the development of the business processes compatible with the needs of SME construction companies, subsequently increasing its level of use in the future."