Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aspek pengelolaan persampahan terdiri dari Teknis Operasional, Pembiayaan, Partisipasi Masyarakat, Hukurn, dan Kelembagaan. Sistem teknis operasional terdiri sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Berdasarkan pelakunya, sistem pengumpulan sebagian besar dilakukan oleh masyarakat, sedangkan sistem pengangkutan dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik yaitu kegiatan pengumpulan sampah dari sumber rumah mewah, menengah, dan sederhana di Kecamatan Bantargebang, Rawa Lumbu, dan Bekasi 1imur. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu 1) cakupan pelayanan sampah yang masih rendah yaitu Kecamatan Bantargebang 35%, Rawa Lumbu 34,7%, dan Bekasi Timur 35,2% sehingga sisa sampah yang belum terangkut untuk Kecamatan Bantargebang 241 m3/hari, Rawa Lumbu 250 m3/hari, dan Bekasi Timur 393 m3/hari, 2) komposisi sampah domestik Kota Bekasi termasuk kecamatan tersebut mencapai 80%, sisanya 20% adalah sampah non domestik seperti industri, perkantoran, pertokoan, rumah sakit, dan pasar, 3) implementasi penegakan hukurn rendah dan lemah, dan 4) tidak adanya paradigma baru yaitu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut diduga, salah satunya adalah akibat rendahnya partiaipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah. Berdasarkan identifikasi tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu adakah perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik ?. Hipotesisnya adalah terdapat perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik. Tujuannya adalah mengetahui partisipasi masyarakat kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik, sehingga kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan terhadap masyarakat tepat.Penelitian ini dilakukan terhadap responden rumah mewah, menengah, dan sederhana yang berjumlah 116 di Kecamatan Bantargebang, Rawa Lumbu, dan Bekasi Timur, serta wawancara terhadap Lurah Pedurenan di Bantargebang, Lurah Bojong Rawa Lumbu di Rawa Lumbu, dan Lurah Duren Jaya di Bekasi Timur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:a. Terdapat perbedaan signifikan dalam kelompok sampel, yaitui antara mewah/menengah dengan sederhana. Perbedaan tersebut terletak pada I) kesesuaian tempat sampah dengan volume sampah yang dihasilkan, 2) kondisi tempat sampah, 3) keikutsertaan dalam penyuluhan, 4) kesediaan membayar retribusi, 5) keikutsertaan dalam go tong royong, dan 6) retribusi jika ditambah.b. Terdapat perbedaan partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik di ketiga kecamatan yaitu 1) ketidaksesuaian kapasitas tempat sampah dengan volume sampah yang dihasilkan rumah mewah di Kecamatan Bekasi Timur dan rumah sederhana di Kecamatan Rawa Lumbu, 2) kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya di Kecamatan Bantargebang dan Bekasi Timur, 3) penyapuan halaman yang kurang frekuensinya pada rumah mewah di Kecamatan Bantargebang, dan 4) keikutsertaan dalam penyuluhan yang kurang di Kecamatan Bantargebang dan Bekasi Timur.c. Adanya ketidaksesuaian kebijakan dengan kenyataan di masyarakat yaitu struktur retribusi sampah didasarkan pada kondisi bangunan tetapi pada kenyataannya di serahkan pada masyarakat, dan penenuan tarif progresif sampah didasarkan pada volume sampah yang dihasilkan tetapi kesulitan di pengukurannya.d. Prioritas masyarakat terhadap kualitas kebersihan masih kurang dibandingkan dengan permasalahan lain seperti keamanan, air bersih, listrik, dan lain-lain. Pengeluaran masyarakat semua kategori rumah untuk masalah keamanan, air bersih, dan listrik lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas kebersihan.

---

The aspect of Solid waste Management System are consist of operational technic, community participation, regulation, and institution. Based on it's role, a large part collecting system was done by community, whereas transportation system was done by district government. The scope of the study is particularly focused to the community participation in the operation of solid waste management from categories of house i.e, luxury, middle, and plain as solid waste generators in sub-district Bantargebang, Rawa Lumbu, and Bekasi Timur. There are more problems that identified namely : 1) the low of the services for solid waste i.e. sub-district Bantargebang 35%, Rawa Lumbu 34,7%, and Bekasi Timur 35,2%, so residu solid waste which hasn't transported for Bantargebang 241 m3/hari, Rawa Lumbu 250 m3/hari, and Bekasi Timur 393 m3/hari, 2) the composition of solid waste for Bekasi District conclude its sub-district are 80% and the residu are 20% namely non-domestic solid waste such as industries, office stores, hospitals, and market, 3) the implementation of the law is les and weak, and 4) there isn't new paradigm in solid waste management. Those are assumed as result of the low of the community participation in solid waste collecting system.

Based on identification, the problem that was described in this reseach namely are there are community participation based on categories of house that are luxury, middle, and plain in the operation of solid waste management ?, the hypothesa namely there are some differences in The community participation base on the categories of house; luxury, middle, and plain in the operation of solid waste management, so that policy of district government which are implemented to community exactly true.The research was done to responden of luxury, middle, and simple which were amounts 116 at Sub-district Bantargebang, Rawa Lumbu, and Bekasi Timur, also depth interview to Lurah of Pedurenan at Bantargebang, Lurah of Bojong Rawa Lumbu at Rawa Lumbu, and Lurah Duren Jaya at Bekasi Timur.

Based on result of research has got conclusion as follow:

a. There are different in sample group, between luxury/middle with plain. The different in: 1) suitable between capacity of solid waste bin with solid waste volume that be produced, 2) condition of solid waste bin, 3) participation in information, 4) participation in pay retribution, 5) participation in mutual assistance, and 6) retribution if be increased.

b. There are different community participation in the operation of solid waste management at three sub-district, 1) those are not suitable between capacity of solid waste bin with soiti waste volume that be produced luxury houses at sub district Bekasi Timur and simple houses at sub district Rawa Lumbu, 2) habit of dumping solid waste not in right place rub district Bantargebang and Bekasi Timur, 3) swept yard on luxury houses at sub-district Bantargebang, and 4) participation in information at sub-district Bantargebang and Bekasi Timur.

c. There aren't suitable policy with fact in community those are structure of solid waste retribution based on building condition but in fact delivered over at community, and appointment of progresif retribution based on solid waste volume be produced but difficult at measurment.

d. Prority of community on cleanness quality less be compared with other problem like security, water, electricity, etc. expenseas of community all house categories for security, water, electricity problem more than cleanness quality.

Based on the result of research could he recommended as:

a. Based on house categories, need socialization cleanness with different information according to its social condition.

b. According to every sub-district, need informatin about 1) suitable between capacity of solid waste bin with solid waste volume that be produced luxury houses at sub-district Bekasi Timur and simple houses at sub-district Rawa Lumbu, 2) habit of dumping solid waste not in right place sub.-district Bantargebang and Bekasi Timur, 3) swept yard on luxury house at sub-district Bantargebang, and 4) participation in information at sub-district Bantargebang and Bekasi Timur.

c. To engineer socialization of cleanness/ solid waste on community need involvement of social people like psychologist, communicant, sosiologist, etc.

d. About policy, district government need to 1) appoinment right and community obligation, 2) extending servant area which has reached only 35%, 3) considering the old approaching namely collecting, transportation, treatment, and dumping to the new approach like 3R (reduce, Reuse, Recycle) and 4) considering institutional changing that is SubDin Kebersihan."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Dalam pengelolaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi. Muncul pertanyaan terkait kewenangan kedua Daerah. Menanggapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan TPST Bantargebang serta mekanisme Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan TPST Bantargebang. Penelitian dilakukan dengan bentuk yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif-preskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengamati perjanjian kerja sama dan kontrak yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik dengan Pemerintah Kota Bekasi maupun pihak swasta serta wawancara dengan pejabat yang berurusan dengan pengelolaan TPST Bantargebang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TPST Bantargebang dilakukan dengan mekanisme Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. TPST yang dibangun di luar wilayah administrasi suatu Daerah sebaiknya dikelola dengan perjanjian kerja sama atau dengan mekanisme TPST Regional. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi sendiri diatur dalam perjanjian kerja sama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta has an Integrated Solid Waste Processing Facility in Bantargebang District, Bekasi City. In its management, the DKI Jakarta Provincial Government cooperates with the Bekasi City Government. Questions arise regarding the authority of the two Regions. Responding to this, the author conducted a study to find out the authority of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government in the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility and the Intergovernmental Management mechanism conducted by the DKI Jakarta Provincial Government in managing Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility. The study was conducted in a juridical-normative form with descriptive-prescriptive typology. The study was conducted by observing cooperation agreements and contracts made by the DKI Jakarta Provincial Government both with the Bekasi City Government and private parties as well as interviews with officials who deal with the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility. The results showed that the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility was carried out by the Intergovernmental Management mechanism regulated in Government Regulation Number 28 of 2018 concerning Regional Cooperation. Integrated Solid Waste Processing Facility that is built outside the administrative area of a Region should be managed by a cooperation agreement or with a Regional Integrated Solid Waste Processing Facility mechanism. The authority of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government itself is regulated in a cooperation agreement in accordance with Government Regulation No. 28 of 2018."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai timbulan dan komposisi limbah padat pada Mal Margo City, Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar timbulan limbah padat, presentase jenis komposisi limbah padat, menganalisis dan merancang alternatif sistem teknis operasional limbah padat. Metode yang digunakan yaitu SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik limbah padat Mal Margo City terdiri dari 35,40%, sampah organik, 28,31% kertas, 20,33% plastik, 1,61% logam, 1,24% kaca, 1,2% kayu, dan 11,62% sampah lainnya. Berdasarkan hasil pengukuran dibuat perencanaan pengelolaan limbah padat berupa perencanaan aspek teknis operasional yang meliputi pemilahan dan pewadahan sampah di sumber, pengumpulan sampah, dan pengangkutan sampah.

---

ABSTRACTThis study focuses on the solid waste generation and composition at Margo City Mall, Depok. This study aims to determine the major solid waste generation, the percentage of solid waste composition, analyze and design operational technical system of solid waste generation. The methode which being used is SNI 19-3964-1994 on Methods of Sample Collection and Measurement of the Composition and Urban Waste. The results of this study are alternative technical operational system, start from crocking to transport solid waste that can be applied to Margo City Mal. The result shows characteristic of solid waste in Margo City Mall consisting of 35,40% organic, 28,31% paper, 20,33% plastic, 1,61% metal, 1,24% glass, 1,2% wood, and 11,62% other solid waste. Based on data of solid waste generation and compotition that has been obtained then will be made a solid waste management planning includes planning of operational technique aspect which is separation and storage at the source, collection, and transport of solid waste."

"ABSTRAKSampah yang dihasilkan oleh penduduk di Jakarta pada dasarnya telah ditangani oleh instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang dalam penanganan sampah di Jakarta adalah Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang bekerjasama dengan beberapa instansi lain. Tetapi tetap masih ada persoalan yang muncul, yaitu masih tetap ada sampah yang menumpuk. Hal ini merupakan salah satu indikator suatu daerah di Iakarta dikatakan kumuh.Hal terdepan yang langsung terkait dengan masalah tersebut diatas adalah sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah. Untuk mempelajari sistem pengumpulan dan pengangkutan di Iakarta, BPPT 1992 rnenyarankan agar langsung diambil contoh kasus dengan luasan suatu kelurahan.Untuk itu, maka diperlukan data-data lapangan yang menyangkut timbulan sampah berdasarkan kuantitas atas perbedaan lahan. Tata guna lahan yang ada pada daerah studi, Kelurahan Pejaten Timur, terbagi atas 3 yaitu perumahan, perkantoran dan komersial. Disamping itu juga diadakan pengamatan lapangan untuk mengetahui waktu yang diperlukan kendaraan pengangkut sat-u ritasi dan kapasitas satu ritasi.Timbulan yang didapat dari hasil pengamalan untuk perumahan berkisar antara 2,29 1/orang/hari - 2,80 I/orang/hari. Sedang untuk perkantoran 3,90.10-1 H13/ mz/ hari dan perdagangan (komersial) 9,44.10" m3/mf/hari. Sedangkan untuk ritasi truk jika manual hanya didapat 1 ritasi dan dengan bantuan shovel (mekanik)didapat 2 ritasi.Karenanya dalam perencanaan digunakan metode pengangkutan non kontainer dengan mekanik yang mengambil sampah di 12 Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) dengan kebutuhan 6 truk dan 5 shovel. Pengumpulan dilakukan dengan metode individual tak langsung yang membutuhkan 95 gerobak untuk melayani seluruh Kelurahan Pejaten Timur. Frekwensi pengumpulan dan pengangkutan dilakukan 3 kali seminggu.

---

"

"Sampah perkotaan akan tetap merupakan salah sam persoalan rumit yang dihadapi oleh pengelola kota dalam menyediakan sarana dan prasarananya Sampah padat yang tidak dikelola sebagaimana mestinya sering menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan manusia, seperti masalah estetika, tersumbatnya saluran air yang dapat menyebabkan banjir, bahaya kebakaran, terjadinya pencemaran lingkungan, dan meningkatnya bibit penyakit. Oleh karena itu untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, manusia seyogyanya harus mampu memelihara, mengatur serta menjaga keseimbangan lingkungan.Secara umum pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru belum diprioritaskan, hal ini terlihat dari timbulan sampah pada tahun 2000 yang terangkut ke TPA hanya sebesar 35.000 ml dari 172.202 m3, tidak seimbangnya sarana pewadahan dan sarana angkut dengan timbulan sampah yang ada, sulitnya mendapatkan lahan kosong untuk lokasi TPS, pengoperasian TPA dengan sistem open dumping, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan data dasar (data base) yang salah satunya mengenai volume, komposisi, kadar air, kadar abu, dan nilai kalori timbulan sampah yang berguna untuk perencanaan sistem pengelolaan sampah Kota Pekanbaru.

---

The municipal solid waste became a problem that needed to be solved immediately. lt will remain a problem that should be faced by the city authority, especially in providing the facilities related to the problem. Solid waste arouse some environmental and health problem for human, as well as other problem like the esthetics, drainage problem that can lead to flooding, fire, environmental pollution and the spreading of diseases. It needed that human should be able to maintain the balance of the environment.In general, solid waste management in Pekanbaru had not been become a priority, and based on the facts that only 35,000 m3 of 172,202 m3 can be brought to the tinal disposal in 2002. The problems are: insuficient tools and needed transportation devices. difficulties to End a temporary waste pool, the use of open dumping system, and the lack of the society awareness toward the sanitary of their living environment. Therefore, a good planning of waste management would be needed where based on the data of the waste characteristics were very important."

"Pengelolaan sampah perkotaan masih menjadi masalah umum di Indonesia. Pengolahan sampah perkotaan di Indonesia 60% dilakukan oleh TPA. Dalam menangani masalah sampah, dibutuhkan analisis berdasarkan data historis, namun data historis sampah saat ini belum akurat. Maka dari itu, dibutuhkan sistem informasi terintegrasi untuk mendapatkan data sampah yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi sampah di Kota Tangerang Selatan berdasarkan metode object - oriented design, dengan standar UML.Berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan rancangan use case diagram, use case scenario, ERD, class diagram, activity diagram untuk pengembangan software dan mock – up tampilan sistem, DBM yang cocok untuk digunakan adalah MySQL dan berdasarkan analisis manfaat dan biaya, dapat membantu mengurangi biaya pengawas bank sampah serta biaya konsultan sampah.

---

Municipal solid waste management is still a common problem in Indonesia. The treatment for municipal solid waste in Indonesia is majority 60% by using landfill. To solve municipal solid waste problem, government need to analyze historic data.

Integrated information system is needed to obtain high quality waste data. This research is to design the information system for waste management in South Tangerang by using object - oriented design method. Based on the results of this study, the design of use case diagrams, ERD, class diagrams, activity diagrams for software development were obtained, based on the benefit, and cost analysis, this information system implementation can reduce staffing costs and consultant costs."

"Rumah Sakit berpotensi untuk mencemari lingkungan dan kemungkinan menimbulkan kecelakaan serta penularan penyakit. Hal ini dapat dihindari dengan melakukan pengelolaan sampah rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah didapatkannya gambaran hasil dari pelaksanaan sistem pengelolaan sampah padat di Rumah Sakit X tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional dengan analisis bersifat deskriptif observasional. Hasil dari penelitian Rumah Sakit X memperoleh skor sebesar 60 %. Penilaian proses pengelolaan limbah dilakukan berdasarkan Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Inspeksi Sanitasi) Rumah Sakit dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004. Secara keseluruhan Rumah Sakit X belum memenuhi skor minimum sebesar 80% untuk pengelolaan limbah padat rumah sakit tipe B.

---

Hospital has potential to pollute the environment, cause injury and disease infection. This could be avoided by carrying out the waste management of the hospital. The objective of this study was to get description of the implementation of solid waste management system at hospital X on 2011. The method of this study was cross sectional design. The analysis method was observasional descriptive.

The result of this study's hospital X got score of 60%. Assessment of the process of the waste management was carried out was based on the Assessment of the environmental examination (the Sanitation Inspection) the Hospital from the Decision Health Minister of Republic of Indonesia the number 1204/Menkes/SK/X/2004. On the whole the X Hospital did not yet fill the minimal score of 80% for the solid waste management of the B type hospital."

"Pengelolaan sampah terutama di negara-negara berkembang memiliki tantangan sendiri dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sampah sendiri yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan penanganan sampah dimulai dari tahap pemilahan sampai dengan tahap pemrosesan akhir sampah. Pemrosesan akhir sampah sendiri tentu menjadi kegiatan pengelolaan sampah yang sangat penting dan berperan besar untuk mengetahui apakah bentuk pengembalian atau hasil pengembalian sampah yang dikembalikan ke media lingkungan dapat diproses dengan aman dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Pemrosesan akhir sampah di kota-kota besar tentu memiliki permasalahan tersendiri dalam kegiatannya, termasuk Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara, perlu diingat bahwa transisi adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah, termasuk dengan pemrosesan akhir sampah yang dulunya hanya sebatas open dumping (pembuangan terbuka), menjadi diproses dengan pengurugan di landfill atau dikenal dengan lahan urug terkendali tentu tidaklah mudah dalam pelaksanaannya. Adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sampah di wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri mengharuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pengelolaan sampah termasuk kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang. Dalam hal ini membuat penulis ingin meneliti bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap kegiatan pemrosesan akhir sampah wilayah Provinsi DKI Jakarta, bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pemrosesan akhir sampah dengan metode yang tidak menyebabkan pencemaran lingkungan hidup, dan bagaimana peraturan perundang-undangan tentang persampahan mengatur mengenai kegiatan pengelolaan sampah dan kegiatan pemrosesan akhir sampah secara spesifik, dan bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejauh ini melaksanakan kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang dan bagaimana pemrosesan akhir sampah yang dilakukan di sana dengan regulasi-regulasi yang ada. Dalam menyusun penelitian skripsi ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yang dikenal dengan bentuk penelitian yuridis normatif.

---

Solid waste management, especially in developing countries, has its own challenges in its implementation. This is related to activities in solid waste management; waste reduction and waste handling. Waste handling activities start from the waste sorting to the final waste processing. The final waste processing itself is very significant in solid waste management activities and it plays a major role in determining whether the results of final waste processing returned to environmental media can be processed safely and will not cause any environmental pollutions. Final waste processing in large metropolitan areas, including DKI Jakarta Province as the capital of the country, it is necessary that there is a transition in solid waste management, including the final waste processing which was previously implemented open dumping method, being processed by landfilling the waste or known as controlled landfill, and it also has its own challenges in its implementation. The following problems in solid waste management activities in DKI Jakarta Province requires the responsible parties, mainly including the Local Government to execute solid waste management activities at Bantargebang Integrated Waste Disposal. This topic is brought up to examine the legal responsibility of the DKI Jakarta Provincial Government in final waste processing activities, how the DKI Jakarta Provincial Government conducts final waste processing activities with appropriate management methods that do not cause any environmental pollutions, and the compliance with environmental law and regulations and specifically regulate solid waste management activities and final waste processing activities in compliance with the existing regulations. A normative legal research method is used to conduct the research."

"Sampah rumah tangga seharusnya dapat terkelola secara optimal, sehingga hanya sampah residu saja yang diangkut ke TPA. Realitanya sampah rumah tangga tidak terkelola di sumber sampah, sehingga berpotensi mencemari ekosistem lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga, mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan merumuskan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga pada tingkat komunitas masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 548 orang. Berdasarkan hasil Penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan antara persepsi, partisipasi dan akseptabilitas dengan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga pada komunitas masyarakat. Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga menggunakan perhitungan indeks pengendalian sampah rumah tangga diketahui Kota Bekasi masuk Kategori Sedang. Model pengendalian sampah rumah tangga pada tingkat komunitas direkomendasikan untuk menjadi alternatif rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan

---

Household solid waste shall to be managed optimally, so that only the residual waste is transported to the landfill. In reality, the household solid waste did not managed properly in the first place so it will potentially damage the environment’s ecosystem. This study aims to determine the community behavior in implementing the household solid waste managementknowing the evaluation results on the implementation of household solid waste management and and formulate household solid waste waste management policies.at the community level. This study was conducted in Bekasi City, West Java Province, Indonesia with a total of 548 respondents. Based on the study results, it is known that there is a relationship between perception, participation and acceptability with the implementation of household solid waste waste management in the community. The results of the evaluation of the implementation of household solid waste management using the calculation of the household solid waste waste control index where it is known that Bekasi City is in the Moderate Category. The household solid waste control model at the community level is recommended to be an alternative policy recommendation for the Government and related stakeholders in an effort to realize the sustainable household solid waste management"

"Timbulan sampah yang dihasilkan di Indonesia, terutama DKI Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Kelurahan Tengah yang berlokasi di Jakarta Timur merupakan salah satu daerah dengan timbulan sampah yang cukup besar tetapi memiliki keterbatasan lahan untuk pengolahan sampah di TPS. Akibat keterbatasan tersebut, TPS RW 5 melayani tiga RW yakni RW 5, RW 8, dan RW 9. Pengolahan yang sudah dilakukan di TPS RW 5 berupa daur ulang dengan Bank Sampah dan pengomposan dengan BSF masih belum dapat mereduksi sampah dengan maksimal. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pengamatan pada penanganan limbah padat yang sudah dilakukan di TPS RW 5, mengukur timbulan dan komposisi sampah, serta menghitung potensi reduksi jika sampah dikelola dengan lebih baik di TPS RW 5. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara untuk mengetahui penanganan yang sudah diterapkan di TPS RW 5, load-count analysis untuk mengukur timbulan sampah, metode quartering dalam mengidentifikasi dan menghitung besar komposisi, dan perhitungan teoritis untuk memperoleh besar potensi reduksi timbulan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulan sampah yang masuk ke TPS RW 5 sebesar 1.355,62 kg/hari dengan sampah paling banyak berupa sisa makanan (65,43%) sampah yang paling sedikit adalah logam (0,22%). Penanganan limbah padat yang sudah dilakukan di TPS RW 5 saat ini masih belum dapat mengolah seluruh sampah dengan baik. Jika sampah dikelola dengan baik, potensi reduksi yang bisa diperoleh mencapai 74,676% atau hanya 25,324% sampah yang dibuang ke TPA Bantar Gebang

---

The high amount of waste generated in Indonesia, particularly in DKI Jakarta increases yearly. Kelurahan Tengah located in East Jakarta is one of region that has high waste generated but lacks of area for material recovery facilities to perform solid waste treatment. As a result, TPS RW 5 is necessary to provide solid waste treatment for waste generated from three regions of RW in Kelurahan Tengah, consisting of RW 5, RW 8, and RW 9. TPS RW 5 has implemented solid waste treatment by recycling through Bank Sampah and composting through BSF methods. However, these treatments still do not reduce solid waste at maximum rate. Therefore, this research aims to observe existing solid waste treatment, measure solid waste generation and composition, and measure recycling, composting, and recovery rate if the treatment has been maximized. This research uses load-count analysis methods to measure solid waste generation, quartering methods to measure the composition of solid waste, observation and interview to obtain information about existing treatment, and calculation to measure potential recycling, composting, and recovery rate of solid waste generated in TPS RW 5. The result of this research showed solid waste generated in TPS RW 5 is 1.355,62 kg/day which food waste dominated the composition (65,43%) and the lowest type of waste generated is metal (0,22%). Existing solid waste treatment still underperformed. Hence, if solid waste generated in TPS RW 5 is treated and managed well, there will be a potential reduction to 74,676% of waste recovered or only 25,324% of solid waste transported to TPA Bantar Gebang every day"