Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi tetang pengambilan keputusan hakim memperlihatkan bahwa keputusan hakim dipengaruhi oleh faktor legal, ekstra legal, dan kontekstual.Teori integrated complexity yang dicetuskan oleh Suedfeld dan Tetlock (1992) menjelaskan pentingnya kemampuan kognisi, konseptual atau integrated complexity pada pengambilan keputusan yang panting , yang bersifat segera atau siaga. Integrated Complexity diukur dari dua variabel kognisi yakni variabel d fferensiation dan integration.Tingginya angka pemidanaan pada anak yang melanggar hukum pidana membuat peneliti berketetapan untuk menjadikan hakim anak sebagai subyek penelitian.Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana integrated complexity dan nilai yang dianut seorang hakim berperan dalam keputusan hakim pada perkara anak yang melanggar hukum pidana. Penelitian dilakukan terhadap delapan (8) hakim anak pada dua Pengadilan Negri (PN) di wilayah Jabotabek .HasiI wawancara kualitatif terhadap hakim diberikan skor dengan integrated complexity scoring system yang disusun oleh Brawn dan Ballard,dkk(1992) . Metode ini disebut sebagai mixed methode oleh Tashakori dan Ted ll ie (1989) atau tepatnya metode kualitatif yang dikuantifikasi. Kemudian, dilakukan perbandingan profit hakim antara kelompok hakim yang sangat direkomendasikan (SDR) dengan hakim yang direkomendasikan (DR).Penelitian ini membuktikan tesis bahwa hakim dengan integrated complexity yang tinggi mempertimbangkan nilai-nilai universalism khususnya keadilan sosial, sehingga menghasilkan keputusan berupa tindakan mengembalikan anak ke orang tua (AKOT), atau lembaga sosial, Sedangkan tesis kedua bahwa hakim dengan tingkat integrated complexity rendah mengacu pada nilai-nilai security, khususnya aturan hukum yang menciptakan stabilitas di dalam masyarakat atau orderliness, akan menghasilkan keputusan pemidanaan (berupa penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan atau Hukuman Percobaan) juga dapat dibuktikan."

"Penelitian ini mengkaji kompleksitas pengalaman perempuan Batak Toba terkait penerapan falsafah hidup Hagabeon dan otonomi atas tubuhnya pada perkawinan yang belum memiliki anak laki-laki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap 6 (enam) subjek utama. Penelitian ini menggunakan teori Pierre Bourdieu tentang habitus dan doxa, teori Kate Millet tentang Sexual Politics serta teori Eksistensialis Simone De Beauvoir. Hasil analisis menunjukkan pengetahuan terkait dengan falsafah hidup subjek penelitian tidak menunjukkan perbedaan berarti, namun pemaknaan pada masing-masing subjek membuat kondisi tersebut menjadi berbeda. Terkait pengalaman subjek penelitian tentang kontrol atas fungsi reproduksi, subjek penelitian menjelaskan bahwa sudah tidak lagi terobsesi memiliki anak yang banyak. Faktor hidup merantau, kesehatan dan ekonomi menjadi latar belakangnya. Namun, keinginan untuk memiliki anak laki-laki tetap menjadi tujuan mereka. Temuan memperlihatkan subjek penelitian berada pada kondisi paradoks. Mereka menjadi perempuan yang memiliki kesadaran tentang otonomi tubuhnya, dengan bernegosiasi terkait jumlah anak yang jauh lebih sedikit dibanding dengan konsep awal Hagabeon. Di sisi lain mereka tetap menginginkan anak laki-laki sebagai gambaran idealisasi mereka untuk mewujudkan status sebagai perempuan sempurna (Gabe) dalam perspektif budaya Batak Toba, yang dapat dicapai perempuan Batak Toba dengan memiliki banyak anak dan memiliki anak laki-laki sebagai penerus marga.

---

This study examines the complexity of the experience Batak Toba women that related to the application of Hagabeon`s life philosophy and autonomy over his body in Batak Toba marriages that do not yet have sons. This study used a qualitative approach with case study where data was obtained through in-depth interviews and observations of 6 (six) main subjects. The author used Pierre Bourdieu's of habitus and doxa, Kate Millet`s of Sexual Politics and the Existentialist of Simone De Beauvoir theories. All of these theories basically complement each other and can further explain the problems experienced by the subject of research. The results of the analysis show that the knowledge which is held in relation to the life of philosophy by the research subjects did not show significant differences but the meaning of each subject made the condition different. Regarding to the experience of the subjects about control over reproductive functions, the subjects explained that they were no longer obsessed with having children in large numbers. Life, health and economic factors are the background. Nevertheless, the desire to have sons remains their goal. The findings of this research show that the subject of the study is a paradoxical condition. On the other hand, they become women who have an awareness of their bodies autonomy with negotiate the number of the children far less than the ideal number in the initial concept of Hagabeon. However, on the other hand they still want son who are a picture of idealization for them to realize their status as perfect women (Gabe) in the perspective of Batak Toba culture which can be achieved by Batak Toba women in having many children and having son as successor to the clan."

"Pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan dengan sistem full self assessment, yang berarti Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Hasil dari permeriksaan tersebut adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika Wajib Pajak tidak menerima hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, dan jika masih belum puas, dapat mengajukan banding. Masalah lain yang memberatkan Wajib Pajak, dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian pengadilan pajak merupakan suatu sarana untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Dalam skripsi ini hanya dibahas beberapa kasus mengenai banding untuk mendapatkan kesimpulan. Penulisan ini menganalisis tentang fakta-fakta di persidangan yang mendasari pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa pajak yang diajukan Wajib Pajak. Setelah melakukan ringkasan putusan banding, penulis mengelompokkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, yaitu pentingnya persyaratan formal persidangan, kelengkapan alat bukti yang memberi keyakinan kepada hakim, perbedaan interpretasi hukum antara Wajib Pajak dan DJP, serta pentingnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Fakta-fakta tersebut digunakan sebagai dasar penulis untuk membangun manajemen perpajakan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak agar fakta-fakta yang melemahkan argumen Wajib Pajak tidak terjadi lagi di masa mendatang.

---

Indonesia adopts self-assessment method in tax collection in which Taxpayer calculates and reports their income taxes while Directorate General of Taxes only performs the monitoring function and examination. The output of that process is a Tax Assessment Letter and Tax Collection Letter in which Tax payer may not fully agree. Thus Taxpayer may raise an objection and through court, if Tax payer is still not satisfied with the objection's result. Therefore Tax Court is one of a medium to bring justice to society. This research will only examine several appeal cases in court to lead into a conclusion.

This study examines the Court’s facts which become the basis of Judges consideration in making a decision. After resuming some appeal verdicts, writer classified the court’s facts, the importance of formal regulation, completeness of evidences, the difference of Law interpretation between Directorate General of Tax and Tax Payer, and the urgency of comprehending and knowing about the newest Tax rules which are applied.Those facts become the basis forwriter to build tax management system for Tax Payer, so that the same tax dispute will not happen again in the future."

"Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu bentuknya adalah hak untuk bebas dari ancaman dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun dalam konstruksi masyarakat Indonesia yang masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua, sehingga perempuan menjadi orang yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang mengatur mengenai kekerasan seksual, khususnya delik perkosaan tidak lagi mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Putusan Nomor 12/Pid/2015/PT.BGL melakukan penemuan hukum yang melindungi perempuan dengan perspektif feminist legal theory. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum melalui putusan serta metode penemuan hukum dan perspektif feminist legal theory yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan didapati bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberi kewenangan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum melalui putusan. Selain itu Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum berupa interpretasi dan eksposisi, serta dalam menyusun pertimbangannya menggunakan perspektif feminist legal theory dengan memahami adanya relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku.

---

The State has a responsibility to provide legal protection. One of it is the right to be free from threats and violence, including sexual violence. Within the construction of the Indonesian people who still use the patriarchal paradigm, women are placed as the second sex, which often makes them become the victim of sexual violence. While the Criminal Code as a positive law governing sexual offences, specifically the rape crime, is no longer able to provide protection to women victim of violence. In such conditions the Judges of the Bengkulu Distric Court through Decicion Number 410/Pid.B/2014/PN.Bgl and the Judges of Bengkulu Higher Court through Decicion Number 12/Pid/2015/PT.BGL conducted lawmaking that protects women in feminist legal theory perspective. This study was made to examine the judge`s authority in making law through decicions, the method that judges use to make the law, and the feminist legal theory perspective that used by the judges in deciding sexual offence. This research conducted by collecting data through examining library materials or secondary data. From the research conducted, it was found that Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 authorizes judges to do judicial lawmaking through decicions. In addition, the Judges used interpretation and exposition methods in making law, and produce their considerations using the feminist legal theory perspective by understanding the existence of imbalance power relation between victim and perpretator."

"Studi sosiologis terhadap fenomena penegakan hukum meniscayakan penelaahannya pada faktor perilaku manusia, hal yang membedakannya dengan studi-studi yuridis-normatif. Pilihan inilah yang berupaya dikembangkan dalam mengkaji topik penegakan hukum di lembaga peradilan ini, khususnya dalam perkara korupsi. Berdasarkan studi yang dilakukan, tingginya persentasi putusan hakim yang menguntungkan terdakwa kasus korupsi bila diverifikasikan pada asal-usul sosial, pendidikan profesional, dan pergaulannya, ditemukan potensi sikap hakim yang mendukungnya untuk lebih empatik terhadap kelompok orang terpandang. Selain itu, hakim juga memiliki kecenderungan bersikap legalistis dalam menilai suatu perkara. Ketika situasi kepribadian ini dihadapkan dengan perkara korupsi yang mendudukkan orang-orang dari lapisan terpandang secara sosial-ekonomi bahkan politik sebagai terdakwa, menghasilkan suatu corak putusan yang cenderung menguntungkan posisi terdakwa tadi, yakni pembebasan dan pemidanaan tanpa perintah penahanan. Pembebasan mencerminkan sikap legalistis hakim dalam menilai suatu perkara. Salah satu alasan yang sering diungkapkan dalam konteks ini adalah fakta-fakta di persidangan belum cukup membuktikan terdakwa bersalah. Dengan demikian, terdakwa pun dibebaskan demi hukum. Sedangkan pemidanaan tanpa perintah penahanan mencerminkan sikap empatik hakim yang dikokohkan dengan sikap legalistiknya. Empatik, karena hakim dinilai cenderung tidak melihat dimensi lain si terpidana yang secara sosiologis adalah orang yang kuat, baik secara sosial, ekonomi, bahkan politik. Dari sisi ini, terpidana berpotensi besar untuk melepaskan diri dari jerat hukum dengan memanfatkan kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya tersebut. Dalam beberapa kasus korupsi yang ditangani pengadilan terdapat terpidana yang melarikan diri ke luar negeri meski sudah dilakukan pencekalan terhadapnya. Legalistik, karena pemidanaan dengan perintah penahanan memang tidak ada aturan yang secara imperatif mengharuskan pencantumannya dalam diktum putusan. Dengan pola putusan hakim yang cenderung menguntungkan posisi terdakwa korupsi tersebut ditambah lagi dengan kesan sebaliknya bila suatu kasus melibatkan terdakwa yang berasal dari "wong cilik", bisa berdampak pada kelamnya citra penegakan hukum di pengadilan di mata masyarakat luas."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada proses pengambilan keputusan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi proses pengambilan keputusan aktor-aktor peradilan pidana anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ABH di Jakarta. Masalah penelitian ini dilandasi pada fenomena penempatan ABH dalam lembaga pemasyarakatan yang kerap dilakukan aktor peradilan pidana anak, meskipun sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah menganut asas keadilan restoratif serta asas perlindungan dan kepentingan terbaik anak, yang notabene-nya diterapkan sebagai usaha untuk menjauhkan ABH dari hukuman penjara. Penelitian ini mengambil studi kasus pada aktor peradilan pidana anak di Jakarta Selatan. Aktor peradilan pidana anak di Jakarta Utara turut diteliti sebagai langkah konfirmasi terhadap temuan data di Jakarta Selatan. Teori focal concerns of criminal justice decision-making digunakan sebagai pisau analisa primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara terhadap aktor-aktor peradilan anak, ABH, serta melakukan observasi persidangan anak. Analisa data menggunakan teknik deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak sepenuhnya menerapkan asas keadilan restoratif serta asas perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan aktor-aktor peradilan pidana anak masih berlandaskan pada falsafah peradilan retributif. Sementara itu, aspek-aspek sosial ABH hanya dijadikan sebagai faktor sekunder dalam proses pengambilan keputusan. Reformasi paradigma sistem peradilan anak di Indonesia diperlukan agar sistem peradilan anak serta proses pengambilan keputusan aktor-aktor peradilan anak terhadap ABH sepenuhnya berorientasi pada asas keadilan restoratif, asas kepentingan terbaik anak, asas perlindungan anak, serta keadilan sosial.

---

ABSTRACTThis study focuses on the decision making process undertaken by the juvenile justice actors. This study also focuses on the factors that become the background of the decision making process. The case studies were taken on juvenile justice actors in South Jakarta with comparison to North Jakarta. This study uses the focal concerns of criminal justice decision making from Steffensmeier, Kramer, Ulmer 1998 . This study used a qualitative approach, using interviews and observation as data collection techniques. The data were analyzed using descriptive interpretative techniques. The results showed that the principle of restorative justice and protection of the child are not fully implemented in the juvenile justice process. Factors that effect the decision making process are still based on retributive philosophy of justice. Meanwhile, the social aspect is only used as a secondary factor. Paradigm reform of the juvenile justice is needed, so that the decision making process can be completely oriented to restorative justice, the best interest of the child, child protection, and social justice."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penyebab dominan (proximate cause) dalam sengketa klaim asuransi dan membahas ketepatan pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tersebut dalam Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.SBY. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yuridis-normatif. Penulis dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peristiwa yang menjadi penyebab dominan (proximate cause) dalam klaim asuransi Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.SBY adalah kelalaian dari Nahkoda dan para awak kapal KM. Pemudi dengan tidak melakukan tindakan sepatutnya untuk menyelamatkan kapal KM. Pemudi beserta muatannya, (2) dasar pertimbangan hukum dari Hakim dalam sengketa klaim asuransi pada Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.SBY telah tepat apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang hukum asuransi dan hukum pengangkutan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the proximate cause over insurance claims dispute and discusses the accuracy of Judge legal consideration in examining, deciding, and adjudicating the dispute in Judge Decision Number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY. This research is a juridical-normative study. Author in conducting this research also uses qualitative analysis methods. The results of this research show that (1) The proximate cause in the insurance claim dispute in Judge Decision Number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY are negligence of the Master and the crew of KM. Pemudi which did not take any action to save KM. Pemudi and its cargo, (2) The Judge legal consideration over the insurance claim dispute in Judge Decision Number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY is complies with the prevailing law regarding insurance law and transporation law."

"Setiap perusahaan yang menggunakan valuta asing dalam kegiatan operasionalnya akan terkena dampak foreign exchange exposure. Resiko ini dapat dikelola dengan menggunakan lindung nilai (hedging). Namun dalam melakukan hedging, tidak selamanya perusahaan dapat meminimalkan kerugian atau memaksimalkan keuntungan. Disinilah teknik peramalan berperan agar perusahaan dapat mengambil keputusan kapan harus melakukan hedging. Teknik yang dimaksud adalah autoregressive integrated moving average (ARIMA). Peramalan menggunakan jumlah sampel data kecil menghasilkan mean forecast error terendah dibandingkan jumlah sampel data besar. Perbandingan kebijakan hedging menggunakan forward contract menunjukkan bahwa hasil peramalan ARIMA dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam memaksimalkan cash flows perusahaan.

---

Each company that uses foreign currency in operational activities could be affected by foreign exchange exposure. They can manage these risks by using hedging. However, there's no guarantee the company will always reduce its loss or increase its profit. Sometimes, what happened is the opposite one. This is where the forecasting technique needed so the company may know when to do hedging. The technique is autoregressive integrated moving average (ARIMA). Smaller sample data amount will generate lower mean forecast error compare to use bigger sample data. Hedging policy comparison using forward contract shows that ARIMA forecast results could be used for decision making to maximize company's cash flows."