Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau khususnya di wilayah Jakarta Utara karena tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Penataan Ruang. Permasalahannya adalah pelaksanaan dan hambatan dalam pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau dan pelaksanaan dan hambatan dalam pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau di wilayah Jakarta Utara termasuk atas objek Taman Bersih Manusiawi Wibawa. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis empiris dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dan didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan hasil dari penelitian, untuk menganalisis sejauh manakah suatu peraturan yang berlaku secara efektif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Penataan Ruang belum terpenuhi, hambatannya karena kurangnya Tanah Negara dan banyaknya tanah hak, padatnya permukiman di wilayah Jakarta Utara, kurangnya anggaran untuk pembebasan tanah, sulitnya mencapai mufakat dari musyawarah, perbedaan persepsi antara masyarakat dengan Pemerintah, kurangnya ketegasan dari Pemerintah, adanya kelemahan dalam pelaksanaan dan belum adanya tim pengkaji kelayakan yang ditawarkan masyarakat.

---

The focus of this study is discusses the use of land procurement for green open space especially in North Jakarta because it does not comply with Article 29 paragraph 2 in Spatial Planning Law. The problem are the implementation and obstacles in North Jakarta is included in the object of Dignified Humane Clean Garden. The Method used in this thesis is empirical juridical where it used regulations and existing legal norms and was supported by interview results, to analyze how effective is the applied regulation. The research results show that Article 29 Paragraph 2 Land Spatial Law is not fulfilled. The obstacles are the lack of State rsquo s land, the excessive amount of righted land, the dense populated area in North Jakarta, the lack of budget for land accquisition, the difficulty to gain consensus from a communal disccusion, the difference of perception between the community and the government, the weaknesses in the implementation and the inexistence of worthiness review team. "

"Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 29 undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di wilayah kota Bogor. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data primer melalui alat pengumpul data yaitu wawancara dengan Kantor Pemerintah Kota Bogor dan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder melalui alat pengumpul data yaitu studi dokumen. Data dalam penelitian diolah secara kualitatif yang nantinya akan menghasilkan bentuk data berupa deskriptif-analistis yang berguna untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan ata ugejala yang ada dan analisitis berguna untuk menarik asas-asas hukum yang terdapat di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 29 undang-undangnomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di Kota Bogor yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bogor yaitu dengan adanya beberapa Peraturan Daerah Wujud dari koordinasi penyelenggaraan penataan ruang demi mendapatkan nilai minimal proporsi ruang terbuka hijau sebesar 30 persendari total wilayah Kota yaitu berupa perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian ruang kota. Hal tersebut diwujudkan dengan kerjasama baik dari Pemerintah Kota, masyarakat, swasta, dan bersama badan lainnya. Dalam pelaksanaan implementasi tersebut, masih terdapat beberapa kendala. Oleh karena itu pemerintah dengan melalui beberapa program terus berupaya untuk meningkatkan kekurangan ruang terbuka hijau dengan berbagai strategi. Mengingat bahwa luas Kota yang tidak dapat bertambah luas, maka pemerintah lebih mengoptimalisasikan penyelenggaraan penertiban, pengawasan pemanfaatan ruang, evaluasi, penanganan, dan perizinan yang lebih ketat.

---

This study focuses on the implementation of the provisions of the policy on green open space pursuant to Article 29 of Law No. 26 of 2007 on spatial planning in the city of Bogor. This research is a normative juridical research that refers to the legal norms contained in the legislation. While the research method used was an interview study with the aim to obtain primary data through a data collection tool that is an interview with the Office of the City Government and the research literature with the aim of obtaining secondary data through a data collection tool that studies document. The data were analyzed qualitatively in which will result in the form of descriptive-analytical data in the form that is useful to provide the data as accurately as possible about the state or existing symptoms and analysts useful to draw legal principles contained in the applicable positive law in Indonesia. Based on the results of this study concluded that the implementation of the provisions of the policy on green open space pursuant to Article 29 of Law No. 26 of 2007 on spatial planning in the city of Bogor implemented by the government, namely the presence of some Local Rule realization of the coordination of spatial planning in order to obtain the value minimum proportion of green open space by 30 percent of the total area of the city in the form of planning, utilization and control of urban space.This is realized with good cooperation from the city government, public, private, and together with other institutions. In the implementation of the implementation, there are still some obstacles. Therefore, the government through several programs continually strives to raise the shortage of green open spaces with a variety of strategies. Given that the area of the city that can’t be expanded, then the government is to optimize the control, monitoring of space utilization, evaluation, treatment, and strict licensing."

"Draft bill on aspects of use of space with reference to land, territorial waters, forestry, population, regional development, etc."