Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemulihan perekonomian Indonesia setelah dilanda krisis pada tahun 1997 - 1998 ternyata tidak secepat yang dialami oleh Korea Selatan, Thailand dan Malaysia yang juga dilanda kriris yang sama. Berlarut-larutnya pemulihan ekonomi tersebut antara lain karena Iambatnya penyelesaian masalah BLBI akibat macetnya komunikasi politik antara elit pemerintahan baik mengenai pengertian BLBI maupun tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap dana triliunan yang telah disalurkan tersebut.Fenomena seperti itulah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian terutama untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan pendapat diantara elit pemerintahan mengenai pengertian BLBI, mengapa komunikasi politik antara Presiden dengan Gubemur Bank Indonesia tidak lancar, dan bagaimana sikap media di dalam memberitakan masalah tersebut. Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, maka analisis dalam tesis ini bersifat kualitatif dan deskriptif.Media yang diteliti adalah surat kabar Kompas, Media Indonesia, Sinar Harapan, Bisnis Indonesia, Jurnal, majalah Gatra dan Tempo serta tabloid Kontan, yang memuat berita serta editorial mengenai BLBI. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berlarut-larutnya penyelesaian BLBI terutama disebabkan karena kebijakan publik tersebut sejak awal tidak terkomunikasikan secara terbuka. Selain daripada itu, adanya pergantian rezim dari orde baru ke orde reformasi, menyebabkan masalah BLBI telah berkembang ke arah penyelesaian politic. Komunikasi politik yang seharusnya dapat mempercepat penuntasan masalah BLBI, ternyata penyelesaiannya."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang dampak yang muncul sehubungan dengan bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan pada masa krisis dengan tujuan untuk menyelamatkan sistem perbankan nasional secara khusus dan keutuhan negara secara umum. Tulisan ini dibuat dengan penulisan metode normatif dengan tipe eksploratos dan mengguankan data primer serta sekunder hasil dari penelitian adalah bahwa dampaknya terdiri dampak positif dan negatif, dan mempengaruhi berbagai bidang termasuk didalamnya perbankan."

"Dan sisi yuridis, penyaluran BLBI bukan merupakan kebijakan yang "baru" dan secara mendadak diciptakan. Kebijakan itu telah dilakukan jauh sebelum terjadinya krisis moneter dan memiliki landasan hukum Bank Indonesia yang lama yaitu Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Pasal 32 ayat (3) UU No. 13 tahun 1998 menyebutkan "Bank dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat" sedangkan pasal 37 ayat (2) bumf b UU No. 7 tahun 1992 menegaskan "Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan kelangsungan usahanya, maim BI dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.".Dalam pelaksanaannya, penyaluran BLBI yang meneapai Rp 144,54 triliun itu dapat dikategorikan dalam beberapa kebijakan. Pertama, BLBI yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan likuditas bank yaitu saldo debet, SBPUK dan fasilitas diskonto (Rp 129,40 triliun). Kedua, dalam rangka pembayaran seluruh sisa dana masyarakat pada 16 Bank Dalam Likuidasi dan Bank Baku Operasi (Rp 6,015 trilyun). Ketiga, BLBI berupa dana talangan untuk pembayaran tunggakan trade finance kepada kreditur luar negeri (Rp 9,13 triliun). Untuk kategori pertama, dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah tidak memberlakukan stop kliring, sedangkan kategori kedua dan ketiga, berdasarkan kebijakan penjaminan Pemerintah balk dalam blanket guaranty (Keppres No. 26 tahun 1998) maupun penjaminan luar negeri (Keppres No. 120 tahun 1998). Yang menjadi pokok permasalahan adalah :1. Apakah yang menjadi landasan hukum pemberian BLBI oleh Bank Indonesia?2. Bagaimanakah dan proses upaya penyelesaian kebijakan pemberian BLBI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)?3. Bagaimanakah pembagian beban pemberian kebijakan BLBI antara Pemerintah dan Bank Indonesia?Tujuan penulisan dari tesis ini yaitu :1. Untuk mengetahui Landasan hukum pemberian BLBI oleh Bank Indonesia.2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian BLBI di BPPN.3. Untuk mengetahui bagaimanakah pembagian beban BLBI antara pemerintah dan Bank Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang dampak yang muncul sehubungan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan pada masa krisis dengan tujuan untuk menyelematkan sistem perbankan nasional secara khusus dan keutuhan negara secara umum. Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian normatif dengan tipe eksploratoris dan menggunakan data primer seria sekunder. Hasil dari penelitian adalah bahwa dampaknya terdiri dari dampak positif dan negatif, dan mempengaruhi berbagai bidang, termasuk didalamnya perbankan.

---

This thesis deals with impact that arises in relation to Bank Indonesia Liquidity Aid that was disbursed during the crisis with the purpose of saving national banking System in particular and the State unity in general. This article is made with normative research method with exploratory type and uses primary and secondary data. The results of research is that its impacts consist of positive and negative impacts, and affect various fields, including the he banking."

"Penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, salah satu instrument Bank Indonesia ditetapkan pemerintah dalam menghadapi krisis, guna menghindari kehancuran dan kelumpuhan Sistem Keuangan, Sistem Perbankan serta ekonomi umumnya. melakukan pemulihan ekonomi secara intensif, inisiatif dan kebijaksanaan sikap transparan, komunikatif dan koordinatif untuk mencapai solusi, objektif proporsional dan konseptual. Untuk menjawab tiga pokok permasalahan dalam penelitian yaitu : Bagaimana mekanisme penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Apakah fasilitas, pengendalian dan pengawasan penggunaan dananya, penagihannya melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dianggap pengalihan beban tanggung jawab. Bagaimanakah bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia didalam proses pengembalian dan penyelesaiannya secara hukum.Metode Penelitian pengumpulan jenis data primer, penelitian lapangan (field research) dan data sekunder, penelitian perpustakaan (library research). eksplorasi (penelusuran) bersifat penelitian hukum normative, tipologi sudut sifat penelitian diskriptif eksplanatoris.Alat pengumpulan data sekunder dari bahan pustaka hukum dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier. Pengawatan tidak terlibat dan wawancara dengan responden. Analisa data normative-kualitatif. pengolahan analisa metode induktif dan komparatif. maka hasil penelitian Pertama, Mekanisme Penyaluran Bantuan Likuditas Bank Indonesia hakekatnya melaksanakan perintah undang-undang, menempuh kebijakan dan kelemahannya manajemen penyaluran. Kedua, pengendalian penggunaan dana menerapkan Cease and Decease Order (CDO).' kelemahan system pembinaan dan pengawasan bank.Kebijakan politis pemerintah berpengaruh. Pengawasan Bank Indonesia, dan Pengendalian Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Ketiga, penyeJ.esaian diterbitkan Surat Utang Pemerintah, Perpectual Promissory Note dan Reedemable Promissory Note. Capital Maintenace Notes. Akta Pengalihan Tagihan (Cessie). dibedakan unsur tanggung jawab kebijaksanaan dengan unsur beban finansial. Upaya memperoleh kembali dana melalui Master of Settlement Acquisition Agreement, Master of Refinancing Note Issuence Agreement, Akta Pengakuan Utang, Pengadilan Perdata, Niaga dan Pidana serta Panitia Urusan Piutang Negara."