Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR No. II/MPR/1978, sudah berpuluh juta rakyat Indonesia mengikuti pemasyarakatan P-4, melalui jalur Penataran P-4 dan Non Penataran, dan telah menghabiskan dana yang tidak kecil, waktu dan tenaga. Masyarakat mempertanyakan hasilnya, yang tercermin dengan pernah munculnya issu "kejenuhan Penataran P-4" pada medio 1989. Ada yang pro dan kontra dan sempat terjadi silang penadapat pada beberapa media massa antara BP-7 Pusat dengan para pakar.Penulis telah berkecimpung dalam kegiatan pemasyarakatan. P-4 selama 11 tahun dengan kedudukan sebagai salah satu pejabat di BP-7 DKI Jakarta dan sampai sekarang aktif sebagai Penatar, sangat menaruh perhatian terhadap masalah tersebut. Karena itulah diadakan penelitian dengan pokok masalah : "Penyelenggaraan Penataran P-4 di DKI dan pengaruhnya terhadap Ketahanan Nasional di DKI Jakarta.Yang menjadi sasaran penelitian ialah Penataran P-4 Pola Pendukung 45 Jam / Pola 45 Jam Terpadu Bagi Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi di Jakarta, sejak tahun 1982/1983 sampai dengan tahun 1994/1995. Dari berbagai dimensi penataran seperti : (1) Petatar; (2) Penyelenggara; (3) Metode Penataran; (4) Materi Penataran; (5) Penatar; dan (6) Evaluasi Penataran, karena keterbatasan waktu, maka yang menjadi fokus penelitian ialah dua dimensi penataran, yaitu materi penataran dan Penatar. Sekalipun dimensi-dimensi tersebut merupakan sub sistem-sub sistem dari Penataran P-4 sebagai satu sistem, penulis berpendapat bahwa materi penataran dan Penatar merupakan faktor yang sangat berpengaruh kepada penanaman dan pengukuhan nilai-nilai Pancasila yang pada gilirannya membentuk sikap dan perilaku peserta penataran.Metode penelitian yang dipergunakan ialah deskriptif analisis yang diikuti eksplanasi analisis dengan pendekatan kualitatif, sedang teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan pengamatan (observasi). Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan lebih lanjut, ternyata masih dijumpai kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan Penataran P-4, dalam bidang kebijakan dan strategi penataran, rencana dan program, pelaksanaan di lapangan serta pengendalian dan pengawasan.Pengaruh lingkungan strategik berskala lokal yaitu situasi dan kondisi Jakarta sebagai kota metropolitan, regional dan global, kurang menunjang tercapainya efektivitas penataran dalam kehidupan warga masyarakat DKI Jakarta sehari-hari. Indikator keberhasilan Penataran P-4 menunjukkan bahwa Penataran P-4 baru pada tahap pemasyarakatan P-4, belum menyentuh pada tahap pembudayaan.Karena itu perlu diadakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan P-4, dan didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif, yang selanjutnya diikuti dengan aktualisasi dan pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam IPOLEKSOSBUDHANKAM. Adalah tugas para negarawan dan ilmuwan untuk menjabarkan Pancasila ke dalam konsep-konsep operasional dalam berbagai bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM.Hal itu semua akan mewujudkan integrasi nasional di kalangan warga masyarakat DKI Jakarta. Namun untuk memantapkan integrasi warga masyarakat DKI Jakarta, hukum dan peraturan harus ditegakkan secara konsekuen dan konsisten. Dengan demikian peningkatan Ketahanan Nasional akan terwujud di DKI Jakarta.Dalam tulisan ini disarankan agar diadakan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Penataran P-4 di DKI Jakarta di bidang penentuan kebijakan dan strategi, perencanaan dan program, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan. Selain itu agar aparat pemerintahan di DKI Jakarta dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari seyogianya berorientasi kepada people centered, dan pengaturan serta penegakan hukum harus dikedepankan secara konsekuen dan konsisten."

"Gedung Pola tidak hanya berfungsi sebagai ruang pamer yang dibangun khusus untuk memamerkan gagasan perencanaan arsitektur dan kota berdasarkan pemikiran utopia dari Sukarno atas nasionalisme dan modernism tapi juga pameran menjadi sebuah strategi politik dan arsitektur kemudian dimanfaatkan sebagai ruang politik yang representatif bagi propaganda idealis Sukarno untuk publik Jakarta (khususnya) dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tesis ini mencoba untuk mengungkapkan bagaimana pameran bukan hanya sebagai media representasi visual tapi juga menjadi sebuah strategi politik ruang. Pemikiran Sukarno akan dicoba untuk ditelusuri melalui pembacaan archives sebagai evidence yang akan diinterpretasikan melalui pendekatan hermeunitical approach dari Heidegger. Selain itu tesis ini juga mencoba memandang artefak arsitektur sebagai suatu fenomena sejarah. Pendekatan ini dipilih oleh karena dalam membaca archives, jejak yang tertinggal akan diinterpretasikan secara fenomenologi sebagai upaya untuk menjawab kehadiran ruang politik dalam Gedung Pola dan juga untuk mengungkap bagaimana sebuah pameran, dapat menjadi strategi dari sebuah politik ruang.

---

Gedung Pola was not only function as an exhibition room built specifically to exhibit Soekarno’s Utopian vision on achitecture and city planning based on Nasionalism and Modernism, but also become a place to exhibit his political strategy, used as a representative political space for Sukarno’s ideal propaganda for Jakarta citizen in specific and all Indonesian citizen in general.

This thesis try to elaborate on how an exhibition was not only use as a representative medium for visual, but also become a political strategy space. Sukarno’s idealogy will be tried to understood through reciting his archives as the evidence, that will be interpreted through Hermeunitical approach from Heideger.

Moreover, this thesis also try to view architecture artefact as a historical phenomenon because in reciting the archives, traces that was left will be interpreted phenomenologically, as a way to answer the existence of political space in Gedung Pola, and also to reveal how an exhibition can be a strategy for political space."

"Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan masih sangat rendah baik pada demokrasi yang sudah mapan maupun bagi yang baru tumbuh. Jumlah perempuan menurut data statistik lebih dari 50 persen populasi, namun keterwakilan perempuan tidak proporsional pada semua tingkat pengaruh, pengambil keputusan dan pembuat kebijakan. Ketimpangan keterwakilan demokrasi yang sangat besar sebenarnya bergantung pada political will di tingkat para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan yang pertama-tama harus dimulai di dalam sebuah partai politik sebagai stake holder. Sebenarnya konsep kesetaraan gender sama sekali bukan hal mewah dan sudah tidak dapat ditangguhkan lagi bagi negara untuk memberlakukannya.Dalam dunia politik Perbedaan gender yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan gender atau gender inequalities dan budaya patriarkhi yang dimaksud merupakan suatu sistem dari struktur dan praktek-praktek sosial dalam mana kaum laki-laki menguasai dan menghisap, kata kuncinya adalah kekuasaan laki-laki atas perempuan.Ketidakadilan gender ini dapat dilihat dari hasil Pemilu 1999 jumlah perempuan yang mendapatkan kursi di tingkat nasional DPR RI hanya mencapai 9 persen dan hasil Pemilu 2004 ada sedikit peningkatan yakni menjadi 11,08 persen. Dan sebagai studi kasus dalam tesis ini diambil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dengan pertimbangan sebagai salah satu partai terbesar dan partai nasionalis.Dari hasil penelitian data perempuan di struktur harian PDI Perjuangan terutama pada Jabatan Ketua dan Sekretaris hampir dibawah 1 persen mengakibatkan posisi tawar untuk caleg jadi juga rendah karena ada peraturan yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yakni di dalam SK 304 dan SK 267,tahun 2004 tentang tata cara penjaringan dan penyaringan yang mengatur jabatan Ketua dan Sekretaris berhak mendapat prioritas utama untuk mendapat nomor unit jadi. Adanya standar ganda yang dipergunakan dan masih sangat bias gender karena tidak adanya political will dari para elit-elit partai. Tim penjaring dan penyaring untuk caleg PDI Perjuangan 99, 9 persen terdiri dari laki-laki yang sekaligus para elitis pengurus partai.Para elit di struktur harian partai di PDI Perjuangan-beranggapan dengan memberikan quota 30 persen bagi perempuan adalah sangat tidak demokratis karena mengacu pada hak istimewa bagi perempuan sehingga mengabaikan laki-laki.Sehingga di dalam perjalanan perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki di dunia politik dirasakan perlu di definisikan kembali tentang peran gender dan mengkoreksi stereotip-strereotip dan ketidakseimbangan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya.Jumlah halaman : 141 : pustaka : 56 buku : 8 dokumen : 12 artikel Surat Kabar/majalah :30 narasumber wawancara : 12 Tabel : 6 lampiran)

---

Daily Structural Position Influence in the Indonesia Democratic Party the Struggle Against Legislative Recruitment Pattern in the 2004 ElectionWomen involvement in decision and policy making is still underprivileged both in well established and the under developing democracy. Statistical data stated that women were more than 50 percent of population; nevertheless, women's representation is less likely proportional in every influencing level, within the decision and policy makers. This overwhelmingly unbalanced of democratic representation is actually depends on political will amongst those decision and policy makers, which initially started within a political party as the stake holder. Literally, the gender equality concept is not something considered as an inapplicable luxury, and it should not be postponed for the state to apply.

In the political world, gender differential, in which ends up by creating gender inequalities and patriarchy culture, meaning as a system of structure and social practices, where men rules and absorbs, the keyword is men rules over women.

This gender inequality can be seen from the result of the 1999 Election, where the number of women earned positions in the DPR RI at national level were only 9 percent, and from the result of the 2004 Election, there was only a minor increase to 11,08 percent. In consideration as one of the largest political and nationalist party, the case study for this thesis was taken from the Indonesia Democratic Party the Struggle (PDI Perjuangan).

Taken from the study on women's data in the daily structure of the Indonesia Democratic Party the Struggle, focused on its chairman and secretary, which nearly less than 1 percent causing ineffective position to inaugurated legislatives recruits, also low for the policy pronounced by the Central Administration Board of the Indonesia Democratic Party the Struggle, in its SK 304 and SK 267, year 2004, regarding procedures and conducts of recruitment and screening, which placing the Chairman and Secretary position in primary priority to have inaugurate serial number. The use of existing double standard and refractivity in gender caused by lack ness of political will from the Party's elites. The legislative recruitment and screening team of the Indonesia Democratic Party the Struggle were 99.9 percent are men; who also elite of the Party's administrative.

Elites in daily structure of the Indonesia Democratic Party the Struggle considers that, by giving 30 percent of quota to women is so not democratic, because it points to the women's special rights, thus ignoring men.

So that in women's journey toward equality of rights against men in political world is necessary to redefine the gender role and correcting stereotypes and inequalities, in regard to ensure that each citizen is having equal access to resources.

Pages : 141 : Literatures : 56 books : 8 documents : 12 newspaperlmagazine articles : 30 informant interviews : 12 tables : 6 appendixes)"

"ABSTRAKLibanon adalah sebuah negara di Timur Tengah yang menerapkan pola patron-client dalam dinamika politik. Pola ini berjalan sejak jaman Usmani sampai pada masa pemerintahan Republik Libanon dan terns berjalan dalam memasuki abad ke-21. Di Libanon zaim (tokoh masyarakat) adalah sang patron, sementara masyarakat adalah para client. Kepemimpinan zaim (jamak: zuama') di Libman sangat dominan pada masa terbentuknya Republik Libanon pada tahun 1943, perang saudara dan pada pemilu parlementer. Ini menunjukkan bahwa pola patron-client yang feodal, dapat eksis pada sebuah negara dan masyarakat yang telah mengadopsi ideologi republik.Metode yang diterapkan dalam penulisan tesis ini adalah metode studi kasus. Di mana tesis ini hanya menjelaskan pola patron-client di Libanon. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi pustaka.Pola patron-client dapat tetap berjalan di Libanon, karena pola ini adalah sebuah pola yang 'nail?. Pola patron-client dapat memasuki dan 'berasimilasi' dengan sistem republik. Zuama' juga dipandang sebagai pengikat sebuah komunitas, tidak hanya sekedar pemimpin komunitas. Sistem patriarchal yang telah membudaya di Libanon selama berabad-abad juga menjadi penyebab mengapa pola patron-client tetap berjalan di Libanon. Zuama' dipandang sebagai sang ayah dan provider, yang otoritasnya tidak dapat diganggu gugat oleh komunitas. Namun dengan berjalannya waktu, kekuasaan zuama' tergeser dengan naiknya pamor politisi-politisi non-zuama', khususnya dari warga Syiah. Hal ini dikarenakan zuama' tidak dapat memberikan sesuatu kepada komunitas, khususnya warga Syiah.

---

ABSTRACT

Lebanon is a country in the Middle East that's still use patron-client relationships in her political dynamics. Patron-client relationships in Lebanon have existed since the Ottoman time up to the present time. In Lebanon zuama' (community leaders) act as the patrons, while the clients are the rest of the populations. Zaim or zuama' (p1.) have been very dominant during the establishment of the republic in 1943, civil wars, and parliamentary elections. It shows that, even though patron-client system is feudal in nature, it has survived in a country which adopting republican system of government.

The method use for this thesis is a study case method. Since this thesis is concentrate in explaining patron-clients patterns in Lebanon. Researched for this thesis was done through library researches.

Patron-client patterns still exist in Lebanon because of its 'fluidity'. It can 'penetrate' and 'assimilate' with the republican system. As for the community, zuama' are seen as someone who holds the community together, not only as a mere leader. Patriarchal system in Lebanon, which had become a part of the local culture, had contributed to the existence of patron-clients patterns. Zaim is seen as the father and the provider of the community with unquestioned authority. However, as the time moves on, the authority of zuama' had been challenged by non-zuama' politicians, especially among the Shi'a community. These changes occur because some zuama' are unable to fulfill the needs of their communities."

"Perubahan terhadap UUD 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap sistem ketatanegaraan yang berlaku. Perubahan tersebut meliputi jenis dan jumlah lembaga negaranya, serta sistem pemerintahan yang dianut, sistem peradilan dan sistem perwakilannya. Pada Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD 1945 nampak bahwa kekuasaan eksekutif digeser oleh kekuasaan legislatif. Pergeseran kekuasaan tersebut telah mengakibatkan kaburnya nuansa Presidensiil. Kendati pasal-pasal UUD 1945 yang sudah dirubah memberikan indikasi pelaksanaan sistem Presidensiil, namun dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, sistem Presidensiil ini masih belum dilaksanakan secara murni. Ketidakjelasan dari hubungan legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan sebenarnya disebabkan salah satunya oleh karena ketidakjelasan sistem pemerintahan, karena hubungan legislatif dan eksekutif sangat ditentukan oleh pola sistem pemerintahan baik parlementer maupun Presidensiil. Kerumitan terhadap sistem pemerintahan ditambah dengan ketidaklengkapan konstitusi dalam mengatur hubungan antar lembaga negara secara keseluruhan, mengundang perdebatan yang berkepanjangan baik dari kalangan akademik maupun dalam kaitan konflik Presiden dan DPR. Dalam kepustakaan hukum, soal hubungan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif biasa disebut hubungan kewibawaan yang formal (de formele gezagsverhouding) antara pemerintah dan parlemen atau, konkritnya untuk negara kita ialah hubungan antara Presiden dan DPR. Segi lain dari hubungan antara pemerintah dan parlemen ini ialah hubungan riil politik, yakni realitas politik yang mempengaruhi kedudukan dari masing-masing lembaga yaitu apakah kedudukan pemerintah tergantung pada parlemen, dengan kata-kata lain, apakah pemerintah dapat “dijatuhkan” atau dilepas dari jabatannya (removed from office) oleh Parlemen? Sebaliknya apakah parlemen dapat dibubarkan oleh pemerintah? Penelitian ini bermaksud menguraikan tentang prospek hubungan antara kedua institusi dalam perkembangan praktek ketatanegaraan di Indonesia pasca perubahan UUD 1945. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah, pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dikaji secara yuridis normatif. Di damping itu, penelitian ini akan dilengkapi pula dengan pendekatan yuridis-historis dan yuridis-komparatif. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang bersifat normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data dan informasi yang diperoileh akan disajikan secara kualitatif dengan pendekatan deskriftif-analitis."