Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 218770 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pasaribu, Suganda Pandapotan
"Tesis ini mcrupakan hasil penelitian tentang peran APKARTNDO Cabang Musi Rawas dalam memberdayakan masyarakat petani karet dan kcndala-kendala dalam pclaksanaannya. Penelitian ini panting dalam rangka memflmgsikan kcmbali Iembaga pertanian yang ada yang selama ini kurang diberdayakan Petani karet akan lebih mudah diberdayakan oleh lembaga yang tumbuh dan ada diljngkungannya sendixi Petani karct merupakan masyarakat yang terbesar jumlahnya di Musi Rawas dan dinilai memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian pemerintah daerah Musi Rawas dan mmyarakat di lingkungan sekitamya.
Namun ironinya kondisi peiani karct di daerah ini masih miskin dalam arti ?we{fare? juga dalam kondisi ketidakbcrdayaan ( powerless ), karsna posisi tawar ( bargaining position ) mereka yang rendah pada saat mcrcka bcrhadapan dengan Yb/ce karet yang ada di dacrah ini.
Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif yang mcnghasilkan data deskriftif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam ( indepth interview ) dengan pam infoxman. Sementara itu pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan lingkup informan mencakup unsur pengurus APKARINDO Cabang Musi Rawas, petani kate; toke karer, pemerintah dan masyarakat yang dinilai mampu memberi keterangan yang valid.
Kajian dalam penelitian ini adalah melihat seberapa jauh efektifims suatu program pemberdayaan yang diperankan oleh sebuah lembaga lokal dalam hal ini APKARINDO Cabang Musi Rawas. Kajian dalam tulisan ini baru scbatas cfcktif atau tidaknya program dikarenakan program yang dilaksanakan baru pada tahap menjadi efektif ( to be ejécrive ), sehingga penelitian ini membuka peiuang ke depan untuk melihat program belajar menjadi efisien ( lo be qfficient ) dan belajar mengembangkan program ( lo be expand ) untuk peneliti Iainnya yang tertarik meiihat keberadaan lembaga Iokal yang ada di masyarakat.
Dari analisis basil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberdayan mnyarakat petani karct yang dilakukan APKARINDO Cabang Musi Rawas sudah mulai herjalan ke arah tujuan yang ingin dicapai, walaupun dalam peiaksanaannya masih mengalami beberapa kendala, baik itu kendala internal yang herasal dan perilaku anggota, perilaku pengurus dan kondisi internal organisasi maupun kendala e/cstemal yang bemsal dari karakteristik Esik wilayah, struktur pasar yang cenderung monopsoni, teknologi dan pemerintah daerah. Kendala-kendala ini coba untuk ditekan bila memang dinilai menghambat dan dikembangkan bila dinilai akan membawa perbaikan kedepan.
Peran APKARINDO akan lebih optimal bila dilaksanakan lebih serius lagi ditambah dengan adanya peran serta pcmerintah dan lembaga lainnya ( Good Governance )-Sehingga kedepan diharapkan APKARINDO Cabang Mlsi Rawas melalui program yang ada dapat lebih menukik pada sasaran, yaitu meningkatkan posisi tawar ( bargaining position ) petani karen, sehingga pendapatan petani akan meningkai dan akan tercapailah kesejahteraan petani karet di kabupaten Musi Rawas pada khususnya dan petani di Indonesia pada umumnya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T5616
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
David Pulung
"Pemberdayaan masyarakat desa akhir-akhir ini selalu saja mendapat perhatian luas dari banyak kalangan baik ilmuan, kaum profesional ataupun dari kalangan Birokrat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pemberdayaan rnasyarakat desa tersebut banyak sudah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan tersebut, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa dimaksud. Untuk itu, Tesis ini meneliti tentang proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemenintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD). Dengan memperhatikan peran pemermtah sebagai aktor pembangunan yang memiliki sumber daya yang sangat
besar seperti sumber daya rnanusia (aparatur), sumber daya permodalan, sumber daya fisik berupa fasffitas-fiisilitas sarana dan prasarana pembangunan serta sumber daya lainnya, dan dengan mempertimbangkan masyarakat desa sebagai sasaran utama dalam
pembangunan berpusat manusia, maka dalam tesis ini, penelitian lebth diarahkan untuk melihat baiimana pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam program sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat desa.
Berdasarkan uraian di atas maka perlu diperhatikan dengan seksama keterlibatan masyarakat desa dan peían pemerintah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini, khususnya sebagal suatu fenomena yang menjelaskan ada atau tidalcnya partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD), dimana dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan seiring dengan proses pembelajaran dan kedua pihak, yaitu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan daii masyarakat sendini diharapkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang menghslflcan data deskriptif tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dan sejauhmana program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini mampu meningkatkan parti sipasi masyarakat desa, termasuk
menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa dìmaksud. Adapun tehnik
pengumpulan data di1aksana1cs dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalatn dengan berbagai informan yang dìperoleh melalui tehnik purposive sampling.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pembangunan D (BPD) ini, cukup mampu menyerap berbagai swadaya masyarakat seperti sumbangan tenaga gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan program ataupun sumbangan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasi
masyarakat desa, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desami. Dalam penelitiaii ini, berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi adanya
partisipasi masyarakat desa dalani pelaksanaan program seperti misalnya adanya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam program, adanya konsistensi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa tmtuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri, adanya perubahan slruktur pemerintahan desa dimana saat ini di desa telah dibentuk semacam lembaga Legislatif yaitu Badan
Perwakilan Desa dan juga hal-hal lain seperti makin kritisnya masyarakat desa yang didukung oleh keterbukaan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup perhatian terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan
masyarakat desa. Sementara itu dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ¡ni juga mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan dana, yang secara langsung juga turut mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud untuk
dengan segera mamberdayakan masyarakat dan mensejaliterakan masyarakat desa.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T-pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
David Pulung
"Pemberdayaan masyarakat desa akhir-akhir ini selalu saja mendapat perhatian luas dari banyak kalangan baik ilmuan, kaum profesional ataupun dari kalangan Birokrat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa tersebut banyak sudah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan tersebut, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa dimaksud.
Untuk itu, Tesis ini meneliti tentang proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD). Dengan memperhatikan peran pemerintah sebagai aktor pembangunan yang memiliki sumber daya yang sangat besar seperti sumber daya manusia (aparatur), sumber daya permodalan, sumber daya fisik berupa fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana pembangunan serta sumber daya lainnya, dan dengan mempertimbangkan masyarakat desa sebagai sasaran utama dalam pembangunan berpusat manusia, maka dalam tesis ini, penelitian lebih diarahkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam program sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat desa.
Berdasarkan uraian di atas maka perlu diperhatikan dengan seksama keterlibatan masyarakat desa dan peran pemerintah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) khususnya sebagai suatu fenomena yang menjelaskan ada atau. tidaknya partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD), dimana dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan seiring dengan proses pembelajaran dari kedua pihak, yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan dari masyarakat sendiri diharapkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Penelitian ini mengunakan Metode Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dan sejauhmana program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa, termasuk menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud. Adapun tehnik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan berbagai informan yang diperoleh melalui tehnik purposive sampling.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini, cukup mampu menyerap berbagai swadaya masyarakat seperti sumbangan tenaga gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan program ataupun sumbangan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini. Dalam penelitian ini, berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi adanya partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program seperti misalnya adanya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam program, adanya konsistensi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, adanya perubahan struktur pemerintahan desa dimana saat ini di desa telah dibentuk semacam lembaga legislatif yaitu Badan Perwakilan Desa dan juga hal-hal lain seperti makin kritisnya masyarakat desa yang didukung oleh keterbukaan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup perhatian terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat desa.
Sementara itu dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini juga mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan dana, yang secara langsung juga turut mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud untuk dengan segera mamberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat desa."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T5451
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jeff Danipranata
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2005
S33991
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Edi Fakhri
"Pembangunan yang dilaksanakan selama ini terlalu berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional, sehingga mengabaikan pengembangan potensi ekonomi lokal. Pola pembangunan tersebut cenderung melupakan aspek pembangunan institusi. Akibatnya kurang menyentuh inisiatif, partisipasi dari lapisan masyarakat bawah untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena mereka kurang merasa memiliki terhadap program yang datangnya dari pemerintah (yang bersifat top down). Walaupun bentuk program tersebut berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun pada akhirnya program tersebut terhenti pada masa pelaksanaan berakhir, seperti program Kredit Usaha Tani, Program Pemberdayaan Kecamatan.
Permasalahan ini akan berdampak pada hubungan pemerintah sebagai pelaksanaan program dengan masyarakat sebagai penerima program. Mutlak diperlukan adanya perubahan dalam pendekatan pembangunan agar dapat berkesinambungan. Pendekatan yang popular adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat, di mana tingkat partisipasi serta inisiatif masyarakat sangat diperlukan melalui pengembangan institusi lokal, sehingga ada kesinambungan pelaksanaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Untuk melihat hal tersebut, peneliti melakukan survei lapangan ke lokasi di Alahan Panjang, Kabupaten solok Sumatera Barat. Disana ditemukan adanya suatu institusi lokal yang telah ikut membac- up perekonomian masyarakat Alahan Panjang. Institusi tersebut bernama Handel yang artinya perputaran. Handel ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal petani dalam berusaha. Untuk itu kegiatan utamanya adalah dalam usaha simpan pinjam uang, dimana pada akhirnya uang tersebut dapat menggerakkan usaha tani dari para anggota Handel. Disini terlihat besarnya peranan Handel dalam usaha tani di Alahan Panjang, selain itu dari sumbangan handel juga diperuntukkan untuk membangun sarana ibadah, jalan dan kegiatan sosial lainnya. Tempat utama diadakannya pertemuan handel adalah di mushalla/surau atau di mesjid.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana informan dikumpulkan dari beberapa informan. Para informan dipilih melalui teknik purposive-snow ball sesuai dengan permasalahan penelitian. Para informan penelitian ini meliputi mereka yang mengetahui handel (pengurus dan anggota handel), mereka yang terlibat dalam struktur pemerintahan nagari (pimpinan nagari dan anak-anak nagari). Sementara data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan hasil wawancara mendalam serta pengamatan lapangan kemudian diolah dan dianalisa secara deskriptif. Tujuan peneliti ini adalah melihat sejauh mans institusi Handel tetap bertahan menggerakkan roda ekonomi angggotanya agar keluar dari kondisi kekurangan secara ekonomi, terhindar dari ancaman rentenir dan tidak mau terikat dengan lembaga keuangan seperti bank.
Di Alahan Panjang ada institusi lokal yang muncul atas inisiatif masyarakat itu sendiri. Inisiatif untuk memberdayakan diri secara ekonomi dengan sasaran usaha tani sebagai basis mata pencaharian masyarakat Alahan Panjang. Selain sisi positif dari handel, ditemukan juga sisi negatifnya yaitu karena Handel hanya diikat atas dasar saling percaya dari para anggotanya dan modal amanah dari para pengurusnya. Akibatnya mungkin saja pada suatu hari nanti, dapat terjadi hilang atau tidak kembalinya uang pinjaman. Selain itu handel lemah dalam segi administrasi dan pencatatan (manajemen administrasi), sehingga sesama ini tidak ada bukti yang cukup kuat untuk melakukan klaim pada anggota. Oleh karenanya modal utama pengawasan antar sesama anggota dan pengurus handel didasarkan pada budaya malu."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T10669
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nanang Somantri
"Telah banyak program pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi hasil program belum dapat mengentaskan petani dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kehadiran Program Aksi Pemberdayaan Masyarakat Tani Menuju Ketahanan Pangan Nasional (Proksidatani) dimaksudkan sebagai suatu upaya meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani agar menjadi subyek pembangunan. Dengan perkataan lain, meningkatnya kemandirian atau daya saing petani dan kelompok tani maka akan berdampak kepada hasil produksi usaha tani dan dapat mewujudkan kesejahteraan petani serta tercapainya swasembada pangan nasional. Akan tetapi yang menjadi menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah karakteristik program yang mengandung unsur pemberdayaan tersebut dan bagaimana pula implementasinya dilapangan.
Untuk melihat karakteristik program digunakan pendekatan dari Korten tentang derajat kesesuaian antara kebutuhan pihak penerima dengan program, prasyaratan program dengan kemampuan mengungkapkan kebutuhan oleh organisasi pelaksana. Pemikiran Korten dipakai karena keberhasilan suatu program pembangunan yang dilaksanakan akan terkait erat dengan kesesuaian tiga arah tersebut. Kemudian, dari segi implementasi program dilihat dari pandangan Lewin yang mengungkapkan strategi-teknik dalam melakukan usaha perubahan yaitu mulai dari tahap: (a) pengembangan kebutuhan akan perubahan, (b) membentuk relasi perubahan, (c) bekerja ke arah perubahan yang terdiri dari; klarifikasi dan diagnosa permasalahan sistem klien, menelaah kemungkinan untuk mencari penyelesaian dan tujuan kegiatan, transformasi dari niat menjadi upaya perubahan yang nyata, (d) generalisasi dan stabilisasi perubahan (e) terminasi relasi perubahan.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini menggambarkan mengenai karakteristik dan implementasi program dalam meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah kualitatif sebab penelitian ini menekankan pada sisi proses implementasi program. Untuk itu, teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam digunakan dalam menggali data dilapangan. Kelompok tani dan petani padi sawah di desa Cileunyi Kulon kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung Jawa Barat diambil sebagai kasus hanya sebatas untuk melihat gambaran (kasus) antara karakteristik program (blue print) dengan implementasinya dilapangan, kemudian sampel penelitian yang digunakan adalah teknik snowball dan untuk menganalisa data yang telah diperoleh digunakan teknik editing (editing analysis style).
Berdasarkan temuan lapangan, program Proksidatani di desa Cileunyi Kulon hanya dikenal oleh kelompok petani tertentu yaitu petani yang dekat dengan pelaksana program, sedangkan petani yang miskin atau yang kurang dekat dengan pelaksana program kurang memahami program tersebut. Pemilihan kelompok sasaran menjadi subyektif dimana petani yang berhak untuk memperoleh program tidak diprioritaskan, sehingga tujuan program yang semula dapat meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani dari kemiskinan menjadi salah sasaran dan jatuh kepada petani yang tidak layak untuk menerima program. Pengenalan dan penggalian potensi wilayah menjadi terbatas pada pemenuhan prasyarat guna mencairkan "bantuan" dari pemerintah pusat. Koordinasi persiapan pelaksanaan program menjadi mandul dan terbatas pada usaha pencairan bantuan semata. Koordinasi yang semestinya menjadi suatu usaha kerjasama antara pelaksana dan penerima program untuk meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani menjadi terbatas dikalangan kelompok elit desa. Dengan demikian, analisis data menjadi kurang tepat dan hanya terfokus pada pilihan data yang dapat mendukung atau membenarkan rencana pemberian bantuan atau pencairan kredit usaha tani semata.
Tujuan bantuan yang semula sebagai rangsangan atau komponen pelengkap menjadi suatu target utama. Prioritas masalah (bantuan) untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian petani dan kelompok tani menjadi tidak jelas dan lebih menguntungkan elit desa. Program usaha peningkatkan keberdayaan petani belum dipahami secara tepat dan cermat oleh pelaksana ditingkat bawah. Unsur bantuan dalam komponen program akhirnya menjadi suatu bibit bagi nepotisme dan kolusi baru ditingkat bawah. Dengan adanya distorsi antara rencana dan implementasi maka keberlanjutan atau generalisasi dan stabilisasi belum berjalan dan tidak sesuai dengan harapan. Ukuran terminasi relasi kegiatan hanya diukur oleh habisnya bantuan yang telah dialokasikan dan tidak bersandar pada terbentuknya petani atau kelompok tani yang kuat dan berdaya. Oleh karena itu, suatu program yang akan diluncurkan kepada masyarakat ternyata diperlukan persiapan sosial yang matang dan sosialisasi secara terus menerus dengan memakai berbagai teknik seperti dengan pelatihan petani kader, seleksi penerima secara tepat atau pemilihan kelompok sasaran dan evaluasi secara terbuka oleh masyarakat sendiri."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T7165
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rita Komala Dewi
"Unit rawat jalan merupakan pintu gerbang dan revenue center Rumah Sakit. Sudah selayaknya layanan rawat jalan memiliki kinerja yang baik dan layanan yang prima, sehingga rumah sakit mempunyai citra yang baik di masyarakat dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan tehnologi kesehatan yang ada.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepuasan pasien di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Daerah Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan yang menyebabkan penurunan kunjungan dalam 4 tahun terakhir. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan Cross Sectional pada 110 pasien rawat jalan. Analisis data yang digunakan adalah univariat, bivariat, dan multivariat
Hasil analisis didapatkan tingkat kepuasan pasien 50.0%. Dan analisis bivariat, kepuasan pasien berhubungan dengan karakteristik pasien yang bermakna adalah pendidikan dan penghasilan, untuk dimensi mutu layanan kepuasan pasien berhubungan dengan kebersihan toilet dan ruang tunggu, pada dimensi tangible, dan dimensi reliability meliputi ketepatan waktu layanan dan waktu tunggu yang lama dan dimensi empathy seperti kurang mendengarkan keluhan pasien dengan sabar/sungguh-sungguh dan kurang memberikan tanggapan atas keluhan pasien.
Dari uji regresi logistik untuk mendapatkan Faktor dominan yang berhubungan dengan kepuasan pasien adalah vanabel penghasilan. Dari Penelitian ini disarankan agar manajemen rumah sakit memperbaiki kinerjanya dan memperhatikan layanan pada pasien, terutama pada kebersihan toilet dan ruang tunggu, ketepatan waktu dan waktu tunggu yang lama, serta dapat mendengarkan dan memberikan tanggapan yang baik pada keluhan pasien.

Ambulatory (Out-Patient) unit is a "front gate" and revenue center for the hospital. It is important that this unit has a good performance and serves the customer excellently in order to get a better image to the customers and anticipate the improvement of the health technology.
The objective of this research is to get more information about patient satisfaction and factors that associates in ambulatory unit at Lubuk Linggau General Hospital Musi Rawas. There was a decreasing coverage in this last 4 years. This study was a quantitative with a cross sectional approach that performed in 110 out-patients Data analysis were univariate, bivariate, and multivariate. The patient satisfaction was 50 % . Bivariate analysis shows that the satisfied patient significantly related to the patient's education and income. In tangible and reliability aspects. the satisfaction was correlated to the toilet, time waiting and time schedule and in empathy aspect the satisfaction was related to unrenponded of medical-nursing officers and staffs to the patient and lack of human relationship.
The result of logistic regression also stated that the dominant factor or variable correlated to the patient satisfaction was income.
Based on this study, it is recommended to the manager, staffs and medical-nursing officers to enhance the quality of services as what this study founded.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2003
T12755
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Singgih Wahyudiyana
"Sebagai negara agraris, struktur masyarakat di Indonesia sangat didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani. Menyadari bahwa sumber pertanian merupakan sektor tumpuan hidup sebagian besar penduduknya, maka pemerintah melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui pembangunan pertanian. Harus diakui bahwa upaya pembangunan pertanian telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Diantaranya adalah keberhasilan mencapai swasembada beras nasional pada dekade 1983. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penerapan kebijakan Revolusi Hijau sebagai strategi pembangunan pertanian di Indonesia.
Namun sayangnya, keberhasilan tersebut masih menyisakan permasalahan pada tingkat mikro. Komunitas petani, terutama petani berlahan sempit, tidak memperoleh manfaat dari keberhasilan-keberhasilan tersebut. Mereka masih hidup dalam kondisi subsisten, pas-pasan dan bisa dibilang miskin. Kenyataan tersebut menyisakan sebuah pertanyaan yaitu, mengapa komunitas petani masih berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, padahal upaya-upaya pemberdayaan terhadap petani melalui program KUT misalnya, sudah dilakukan, Sementara itu, Sekretariat Bina Desa, juga melakukan upaya yang sama dengan menggunakan model pemberdayaan yang lebih bersifat holistik integratif kedalam sebuah rangkaian kegiatan Pendampingan Sosial.
Untuk mengetahui implikasi penerapan program KUT dan pelaksanaan model pemberdayaan tersebut serta perubahan-perubahan yang diharapkan, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metoda diskriptif kualitatif yang dilakukan di desa Jambangan, kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dengan metode ini diharapkan informasi-informasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi serta implikasi pemberdayaan yang dilakukan dapat diperoleh secara akurat dan kompehensif.
Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pemahaman kemiskinan dan subsistensi kehidupan komunitas petani sebagai fenomena yang multidimensional. Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomis semata, melainkan sebuah kondisi ketidakberdayaan dan kerentaan. Unluk mengatasinya hanya dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan secara komprehensif dimana selain memungkinkan terjadinya peningkatan kesejahteraan diharapkan juga memungkinkan terjadinya transformasi sosial.
Dari penelitian ini ditemukan sebuah realitas bahwa kondisi subsistensi yang dialami komunitas petani di desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi selain disebabkan oleh faktor-faktor internal, juga disebabkan oleh kondisi ketidakberdayaan mereka terhadap kekuatan-kekuatan besar yang berada di sekelilingnya. Sedangkan program KUT yang menyediakan pinjaman modal kerja sebagai upaya pemerintah dalam memberdayakan petani pada kenyataannya belum cukup mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara
Melalui serangkaian kegiatan pendampingan komunitas, Sekertariat Bina Desa mencoba melakukan pemberdayaan yang lebih bersifat holistik inregrarrf. Pendekatan ini meyakini bahwa dalam memberdayakan komunitas tidak cukup dengan hanya melakukan intervensi-intervensi yang bersifat material. Akan tetapi secara mendasar perlu dilakukan pendidikan kerakyatan (pendidikan musyawarah) yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial dan proses penyadaran (Conscientiaarion), sehinga akan muncul kesadaran kritis di kalangan komunitas bahwa mereka adalah subyek dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Melalui pengorganisasian komunitas ini, diharapkan akan terjadi penguatan komunitas petani, sehingga pada gilirannya mereka akan mampu mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategisnya dan sekaligus mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
Fakta dilapangan menunjukkan bahwa Pendamping memiliki peran yang strategis dalam proses pemberdayaan ini. Dengan melakukan peran-peran sebagai fasilitator, motivator, edukator, advokator serta peran-peran lainnya, telah menjadikan pendamping Sekertariat Bina Desa sebagai teman/ kawan dialog komunitas dampingannya untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Namun demikian, melakukan pendampingan komunitas bukanlah pekerjaan yang mudah. Dari penelitian ini ditemukan fakta bahwa masih diperlukan waktu yang panjang untuk menjadikan komunitas petani sebagai kekuatan sosial. Pada umumnya komunitas belum menjadikan kebutuhan-kebutuhan strategis sebagai kepentingan yang harus diperjuangkan. Namun patut dicatat bahwa upaya Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) yang terintegrasi kedalam kegiatan pendampingan sosial lebih banyak menjamin petani untuk mendapatkan manfaat yang lebih optimal karena hanya dilakukan berdasarakan kebutuhan dan prakarsa komunitas.
Berdasarkan temuan diatas, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan perencanaan dan melaksanakan program secara partisipatif dan akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan rakyat. Frekuensi Pelatihan-pelatihan pendamping sedapat mungkin dapat lebih-lebih saling dilakukan Sekretariat Bina Desa, sebagai upaya peningkatan kapasitas pendamping dan merangsang munculnya local leader untuk menjadi pendamping. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan akselerasi proses penyadaran komunitas, Persiapan sosial harus dilakukan secara lebih matang dalam melakukan pendampingan sosial, sehingga kesamaan persepsi komunitas dampingan tentang tujuan-tujuan pemberdayaan dapat terbentuk secara memadai."
2001
T9877
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>