Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menghadapi era globalisasi perdagangan bebas, issue mengenai kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan harus segera mendapat perhatian. Di era globalisasi pembangunan suatu bangsa tidak akan cepat dan merata apabila pembangunan di daerah selalu ditentukan pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus memiliki kemandirian dan inisiatif bagi kemampuan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, pembangunan daerah di DKI Jakarta merupakan bagian dari pembangunan nasional, Pembangunan yang sudah dilaksanakan selama ini semakin beragam dan semakin komplek. Tetapi harus disadari pula bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pembiayaan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Oleh karenanya, sumber pembiayaan pembangunan harus di.evaluasi setiap akhir tahun atau setiap periode tertentu termasuk jenis/proyek yang akan dibiayainya. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk rnelakukan penerbitan Obligasi Daerah terlebih dahuiu mendapat persetujuan DPRD maupun pemerintah pusat dan penerbitan obligasi daerah tersebut hanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek investasi yang bersifat income generated.Beranjak dari hal tersebut, perlu ditakukan kajian dan atau analisis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Obligasi Daerah yang akan diterbtikan Pemerintah DK Jakarta sebagai implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Pada dasarnya ketentuan mengenai pinjaman daerah sebagaimana diamanatkan dalam kedua undang-undang tersebut akan diterbitkan Peraturan Pemerintah namun hingga saat ini, ketentuan tersebut belum direalisasi atau masih dalam taraf pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah.Berbagai masalah yang perlu diketahui apabila Pemerintah Daerah DKI Jakarta menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai investasi seperti monorel kereta api, yakni:1. Apakah obligasi dapat dijadikan salah satu sumber keuangan dalam pengadaan monorel di DKI Jakarta?2. Bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam menerbitkan Obligasi Daerah?"

"Resesi ekonomi dunia tahun 80 an sempat mempengaruhi sumber-sumber pendapatan negara, prospek penerimaan negara yang tidak begitu cerah, sehingga untuk membiayai pembangunan prasarana. bergantung pemerintah daerah tidak mungkin dari bantuan pemerintah pusat. Untuk lagi itu hanya perlu dicari alternatif sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dengan melakukan pinjaman dari publik dengan mengeluarkan obligasi. Dana yang didapat dari obligasi digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana seperti jalan, air bersih, listrik dan gas, pembuangan limbah , pelabuhan, rumah sakit dan sebagain ya. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan kepustakaan dengan melihat kondisi yang ada di penelitian Indonesia apakah obligasi yang dikeluarkan pemerintah daerah ini menja.di sumber pembiayaan seperti yang diterapkan pemerintah negara bagian dan lokal di Amerika 5erikat. Obligasi di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang besar untuk dikembangkan, demikian pula dengan obligasi pemerintah daerah. Banyaknya sumber-sumber dana yang belum digali oleh instrumen obligasi seperti bank, perusahaan Asuransi, Yayasan Dana Pensiun dan masyarakat. Kondisi yang ada sekarang sang at mendukung untuk mengeluarkan obligasi seperti meningkatnya minat investor terhadap obligasi, turunnya kredibilitas perbankan, lesunya pasar modal di Indonesia, adanya penurunan mulai masuknya investor luar negeri untuk suku bunga dan membeli obligasi Indonesia. Obligasi pemerintah daerah dapat menjadi alternatif instrumen yang menarik bagi investor. Selain potensi yang besar hambatan yang oleh pemerintah daerah juga banyak seperti akan dihadapi sulitnya untuk mengubah Undang-Undang yang ada misalnya ten tang pembebasan pajak atas bunga dan mengenai peraturan pemerintah untuk mengeluarkan obligasi. 8elum aktitnya pasar sekunder obligasi dan perusahaan rating obligasi agar investor dapat mengetahui kualitas emiten dan obligasinya. Perbaikan manajemen keuangan pemerintah daerah agar lebih protesional dan full supaya investor tertarik dan percaya. disclosure Obligasi mengaktitkan pemerintah diharapkan dapat memperkaya dan pasar modal di Indonesia. Selain itu penyediaan dana pembangunan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerintah daerah akan lebih mandiri serta dana pembangunan dari pemerintah pusat dapat dikonsentrasikan ke daerah yang kurang mampu."

"Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah {BUMD} bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pemda DKl Jakarta) menjadi penting sebagai salah satu altematif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Namun, justru banyak BUMD mempunyai kinerja keuangan rendah sehingga fungsinya sebagai salah satu sumber pemasukan daerah tidak tercapai karena bagi hasil/ laba yang diberikan ke Pemda DK1 sangat kecil dan bahkan banyak yang merugi. Salah satu bentuk BUMD yang menunjukkan kinerja masih rendah adalah Perusahaan Daerah (PD). Bentuk perusahaan BUMD ini mempunyai tugas pengusahaan dan pelayanan sosial.PD Sarana Jaya yang bergerak di bidang kepropertian telah lama menunjukkan kinerja keuangan yang rendah. Banyak faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kinerja PD Sarana Jaya, salah satunya adalah bentuk badan hukumnya. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, penelitian ini mempunyai tiga tujuan, pertama, mengetahui permasalahan PD Sarana Jaya berkaitan dengan bentuk hukum perusahaannya, kedua, mengetahui pentingnya perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) guna meningkatkan kinerja usahanya, ketiga, merumuskan tahapan proses perubahan badan hukum PD Sarana Jaya mejadi PT. Untuk menjawab tujuan dimaksud, penelitian ini menggunakan alat bantu pendekatan yang dinamakan Soft System Methodology (SSM).Penelitian ini menemukan beberapa aspek yang sangat mempengaruhi kinerja sebagai akibat dari bentuk badan hukum PD Sarana Jaya saat ini, Aspek-aspek tersebut menyangkut fungsi perusahaan, struktur dan bentuk organisasi, sumber daya manusia (SDM), serta manajemen yang terkait dengan satu sama lain dan saling mempengaruhi.Berdasarkan bentuk badan hukumnya, penelitian ini menemukan bahwa PD Sarana Jaya menjadi perusahaan yang sangat birokratis dan tidak fleksibel khususnya adanya peranan pejabat Pemda DKl Jakarta yang terlibat langsung dalam manajemen dan berperan sangat dominan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan penentuan direksi perusahaan.Dengan mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerjanya sebagai akibat dari bentuk badan hukumnya, penelitian ini mempertimbangkan bahwa perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas merupakan satu alternatif yang dianggap paling signifikan untuk menjawab tuntutan tersebut Dengan bentuk PT, perusahaan dapat menghilangkan pengaruh birokrasi dalam pengelolaannya, khususnya dalam proses pengambilan keputusan.Beranjak dari temuan-temuan di atas, penelitian ini juga menyusun langkah-langkah yang harus dipersiapkan dan dilakukan guna perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Karena adanya perbedaan yang signifikan antara bentuk PD dengan PT, maka akan ada perubahan-perubahan yang menyangkut : fungsi, visi, dan misi serta strategi perusahaan ; bentuk dan struktur organisasi yang cocok ; manajemen dan proses pengambilan keputusan berdasarkan prosedur dan mekanisme kerja yang sesuai ; dan kebutuhan SDM menurut kualifikasi yang diperlukan sesuai bidang penugasannya. Perubahan-perubahan ini merupakan langkah minimal dan harus sudah siap sebelum proses perubahan bentuk badan hukum dilakukan untuk mendapatkan pengesahan sesuai aturan hukum dan perundangan yang berlaku."

"Penelitian ini menganalisis kelayakan dari penerbitan obligasi daerah pada Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan analisis SWOT dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan membandingkan antara penerbitan obligasi daerah dan mekanisme pembiayaan internal sebagai alternatif sumber pembiayaan infrastruktur daerah dengan adanya keterbatasan anggaran. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT, yaitu dengan mengkaji peluang, ancaman, kelebihan, dan kekurangan dari penerbitan obligasi daerah sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur daerah dan analisis Debt Servive Coverage Ratio (DSCR), yaitu perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Hasil dari penelitian ini adalah penerbitan obligasi daarah mempunyai potensi yang menarik untuk digunakan sebagai alternatif atau bahkan solusi untuk mengatasi permasalahan akan kurangnya dana pembiayaan pemerintah untuk proyek pembangunan infrastruktur daerah dan hasil dari penelitian ini adalah dan juga Pemda DKI Jakarta dari segi kemampuan keuangan dalam rangka pelunasan kembali pinjaman daerah yang diukur dengan DSCR, dinyatakan mampu memenuhi nilai DSCR yang disyaratkan dengan melebihi batas minimal yang disyaratkan oleh Menkeu.

---

This study analyzed the feasibility of issuing bonds in the region of Jakarta Provincial Government to conduct a SWOT analysis and a Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and comparing the issuance of local bonds and internal financing mechanisms as an alternative source of financing local infrastructure with a limited budget. The analysis used in this study is a SWOT analysis, which is to assess the opportunities, threats, strengths, and weaknesses of the issuance of municipal bonds as a source of funding regional infrastructure development and analysis Debt Servive Coverage Ratio (DSCR), which is the ratio between the sum of revenue, the area of land and property taxes, natural resource revenues and other parts of the region as well as the general allocation fund net mandatory spending, the sum of principal, interest and other borrowing costs are due. The results of this study are daarah bonds have interesting potential for use as an alternative or even a solution to overcome the problem of the lack of funds for government financing regional infrastructure development projects and the results of this study are the Jakarta Government and also in terms of financial capacity in order repayment loan areas measured by DSCR, DSCR otherwise be able to meet the required value by exceeding the minimum required by the Minister."

"Dalam melakukan pengelolaan sungai di Daerah, Pemerintah Daerah perlu untuk berkoordinasi dengan Daerah lain dan juga Pusat mengingat adanya pertemuan wilayah sungai yang berada dalam kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan hal ini yang bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain kewenangan pengelolaan sungai di Indonesia, hubungan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan sungai, dan kewenangan DKI Jakarta secara khusus dalam pengelolaan sungai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dalam hal ini penulis melakukan studi pustaka dilengkapi dengan wawancara terhadap beberapa narasumber. Hasil dari penelitian bersifat deskriptif-analitis, di mana Penulis menjelaskan kondisi pengelolaan sungai oleh Pemerintah Daerah di Indonesia, secara khusus Pemerintah DKI Jakarta. Penulis mendapati permasalahan dalam hal kesepahaman dan koordinasi yang belum sempurna dalam pelaksanaan pengelolaan sungai. Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran dalam hal kesepahaman wilayah dan kewenangan, perbaikan komunikasi dan koordinasi, serta pelayanan sistem informasi yang lebih optimal demi transparansi hasil kinerja.

---

In carrying out regional river management, the regional government should coordinate with other regions or the central government in consideration of converged river regions. Therefore, the author felt the need to do a further research which is especially intended to find out some of the followings: the authority of river management in Indonesia, relation between the central government and regional government in river management, and the authority of DKI Jakarta specially in river management. This research exert normative-juridical method which led the author to perform some literature reviews equipped by interviews with the sources. The result of this research is analytical descriptive, in which the author explains the condition of river management conducted by the regional government in Indonesia, specially the regional government of DKI Jakarta. The author finds rudimentary understanding and coordination to be the main problems within the execution of river management. From the result of the research, the author offers some suggestions in terms of understanding the regions and authority, improving communication and coordination, and also optimizing the information-system services in the interest of transparency of performance results."

"Merupakan langkah tepat yang sangat strategic telah dilakukan Pemerintah DKI Jakarta yang memberikan kesempatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih untuk beroperasi sebagai unit Swadana. Pemberlakuan RSUD Budhi Asih sebagai unit swadana merupakan salah satu upaya pelaksanaan dari Otonomi Daerah sehingga rumah sakit dapat dikelola secara mandiri dan profesional. Pemberlakuan unit swadana ini telah menempatkan kualitas pelayanan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan rumah sakit lainnya. Kemampuan keuangan, kualitas hidup dan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, menimbulkan adanya tuntutan masyarakat pengguna Layanan kesehatan yang semakin tinggi. Oleh karena itu, hanya rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan lebihlah yang akan mendapat hati di masyarakat.Tingginya tuntutan dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit, khususnya di RSUD Budhi Asih Pemerintah DKI Jakarta. mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit tersebut.Mengingat banyaknya jenis layanan kesehatan yang diselenggarakan di RSUD Budhi Asih Pemerintah DKI Jakarta, sementara adanya kendala dan keterbatasan waktu, maka penelitian yang dilakukan sebatas hanya pada unit pelayanan medik rawat inap. Dipilihnya unit pelayanan medik rawat inap, dengan pertimbangan pasien rawat inaplah yang terlama berada di lingkungan rumah sakit.Faktor-faktor yang diteliti adalah variabel yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pada unit pelayanan rawat inap. Varibel penelitian tersebut meliputi motivasi kerja dan budaya organisasi sebagai variabel bebas dan kualitas pelayanan sebagai variabel terikat.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai dengan pendekatan teknik korelasi.Teori yang diajukan dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan yang diartikan sebagai kemampuan memberikan pelayanan yang berkualitas dengan indikator reliability, responsiveness, assurance, emphathy dan tangible.Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel motivasi kerja merupakan faktor terbesar yang dapat mempengaruhi kualitas pelayan, sedangkan budaya organisasi merupakan faktor kedua yang berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi manajemen dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang."

"Dalam organisasi sektor publik di Indonesia, terutama di sektor pemerintahan, mulai timbul kesadaran akan pentingnya pengukuran strategi untuk mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik (improve). Hal ini didorong pula dengan adanya keharusan pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitasnya dalam menjalankan pemerintahan (prime).Untuk itu Pemda DKI dituntut untuk memiliki suatu sistem pengukuran komprehensif yang dapat melakukan pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi terhadap implementasi program-program kerja dan proyeknya sehingga dapat terus memantau dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan, dan sekaligus dapat menunjukkan akuntabilitasnya dalam mcnjalankan pcmcrintahan.Kewajiban Pemda DKI untuk melaksanakan Akuntabilitas Keuangan di antaranva adalah penyampaian laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LP), yang ketentuannya diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Adapun contoh kewajiban Akuntabilitas Kinerja Pemda DKI adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Publik (AKIP), yang ketentuannya diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Pengukuran Keuangan dan non-keuangan (kinerja) ini masih jauh dari yang diharapkan dan ritlak menggambarkan rencana strategi Pemda DKI secara keseluruhan dan hubungan antara seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri atas beberapa Dinas, Badan, Lembaga, Kantor dan satuan kerja lainnya, serta belum dapar menvisualisasikan Rencana Strategi Daerah kedalam operational terms secara baik dan jelas.Perancangan balanced scorecard dengan penjabaran strategi melalui strategy map merupakan langkah awal dalam menvisualisasikan dan mengkomunikasikan strategi yang telah ditentukan Pemda DKI sehingga seluruh aktivitas pegawai dalam tiap SKPD fokus pada strategi tersebut. Lebih jauh, perancangan balanced scorecard dilakukan dengan menggunakan, menggabungkan, dan menyelaraskan strategi, objektif dan pengukuran-pengukuran yang telah tertuang dalam dokumen-dokumen rencana Pemda DKI ke dalam empat perspektif balanced scorecard.Selanjutnya penyusunan balanced scorecard dengan penjabaran strategi melalui strategy map diharapkan menggambarkan strategi Pemda DKI secara keseluruhan dan hubungan diantara seluruh SKPD, dan dapat mentranslasikan strategi Pemda DKI ke dalam operational terms secara baik dan jelas.Setelah Pemda DKI melakukan penyelarasan dengan regulasi pertanggungjawaban yang berlaku maka Pemda DKI akan dapat menggunakan BSC yang akan berfungsi sebagai suatu sistem pengukuran kinerja dan sekaligus bentuk akuntabilitas Pemda DKI.

---

Indonesian public sector institutions, especially government agencies start to realize the importance of strategy in improving their services. More over government's regulations reform demand for greater accountability.

Consequently to be able to monitor and to improve its services and to establish accountability, City of Jakarta required to have a comprehensive measurement system to measure, to report and to evaluate the implementation of its programs.

City of Jakarta mandatory to establish financial accountability is due to some regulations such as Section 81 Act No 33, 2004 and Section 31 Act No 17, 2003 which required it to report Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LPJ). City of Jakarta also regulated by Act No 7, 1999 which required reporting Laporan Akuntabilitas Kincrja Publik (LAKIP) in order to establish its performance accountability.

Designing balanced scorecard with describing the strategy by strategy map is the first step to provide visual and communication of the strategy that has been formulated by management with result that all employee activities focus on the strategy. In addition, DKI Jakarta balanced scorecard is designed based on the existing of Jakarta strategy, objectives and measurements which already written in its strategy plan documents. This strategy, objectives and measurement will be plotted into the structure of four perspectives balanced scorecard. Some measures need to be added in line with continuous improvement that has been doing in the City. The implement of balanced scorecard would help City of Jakarta to visualize the city strategy and cause-and-effect relationships, and translate the city strategy to be good and clearly operational terms.

Finally, after synchronize BSC with existing regulation, BSC Pemda DKI would be able to function as performance measurement system and as a tool to show its accountability."