Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The district of Lumajang in the year 2005 has launched a policy which was named halty community development movement (GERBANGMAS) and implementated throught integrated health post...."

"Penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional dan tugas ini dilaksanakan oleh pemerintah secara interdepartemental. Departemen Kesehatan merupakan Departemen terkait dalam penyelenggaraan haji yang bertanggungjawab dalam masalah pengamanan kesehatan bagi calon /jemaah haji Indonesia.Di tingkat Kabupaten, tanggung jawab penyelenggraan pelayanan kesehatan haji berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten.Pencatatan dan pelaporan Kesehatan /Haji di Kabupaten Tangerang saat ini masih dilaksanakan secara manual, data diterima dari Puskesmas kemudian direkapitulasi sebagai bahan laporan ke Dinas Kesehatan Propinsi.Hasil evaluasi pelayanan kesehatan haji di Kabupaten Tangerang dilemukan beberapa masalah kesehatan haji yang berhubungan dengan lemahnya sistem informasi kesehatan haji.Upaya mengatasi permasalahan sistem informasi kesehatan haji di Kabupaten Tangerang, dilaksanakan dengan mengembangkan sistem informasi kesehatan haji melalui pembuatan suatu prototype program yang menghasilkan informasi kesehatan haji dalam bentuk tabel dan grafik yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung manajemen program kesehatan haji ditingkat Kabupaten . Melalui sistem informasi ini proses pengolahan dan analisis data dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat.Metode penelitian menggunakan pendekatan pengembangan sistem, dengan tahapan antara lain : penentuan entitas, analisis sistem, rancangan sistem, pembuatan prototype serta ujicoba prototype.Uji coba sistem dilaksanakan di Laboratorium Komputasi Informatika Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, meliputi ; efesiensi, reiabilitas, efektifitas, akurasi dan aksesibilitas sistem. Ujicoba sistem juga menilai kelemahan dan kelebihan sistem .Daftar Pustaka : 44 (1992 --- 2002).

---

Government of Indonesia facilitates the services for haji, these services provided inter departmentally, and one of these departments is Ministry of Health. Ministry of health handle the hajji's health. In district level, this responsibility is district Health Office burden.

Recording and reporting the hajji's health in district of Tangerang do manually, data which have accepted from health centers recapitulated as report material to Province Health Office. Results from evaluation on health service for hajj have found some weaknesses in this information system.

An effort to handling problem in this information system on Hajji's Health, is to develop a new information system by making a software prototype which could presenting information by tables or graphics to support Hajji's Health information system. This information system assists the data processing and analyzing more quickly and more accurate.

This study using system development approach, by determining entities, system analysis, system design, and determining the criteria of test drive prototype.

This prototype has been passed the test in computer lab of Faculty of Public Health University of Indonesia. This test including: efficiency, effectively, accuracy, system accessibility and to assess weakness and advantage of this system."

"Continuity of breastfeeding process when mothers return to work is a serious issue that immediately must be followed up, so that exclusive breastfeedingprogram within the first six months can be achieved. Beside providing many benefits for babies, breastfeeding is also beneficial for mothers and entrepreneurs.This study aimed to determine relation of working mothers to exclusive breastfeeding. This study used was cross-sectional design with secondary dataof Indonesia Demographic and Health Survey 2012 with samples as many as 1,193 mothers aged 15 – 49 years who had 0 – 5-month-old babies. Basedon multivariate analysis, working mothers could decrease opportunity of exclusive breastfeeding in which mother who worked all the time were 1.54 timesmore likely not to give exclusive breastfeeding than mothers who did not work after controlled by maternal age at childbirth, household wealth index, and antenatalcare frequency (p = 0.038; 95% CI = 1.0 to 2.3). Fulltime working mothers are twofold more likely to not be able to give exclusive breasfedding thanunemployed mothers after being controlled by counfounder variable.Keberlangsungan proses menyusui pada saat ibu kembali bekerja merupakan isu serius yang harus segera ditindaklanjuti agar program pemberian Air SusuIbu (ASI) eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan dapat tercapai. Selain memberikan banyak manfaat bagi bayi, ASI juga bermanfaat bagi ibu danpengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan ibu bekerja terhadap pemberian ASI eksklusif. Desain penelitian yang digunakan adalah potonglintang dengan data sekunder Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 dengan sampel berjumlah 1.193 ibu berusia 15 – 49 tahunyang memiliki bayi berusia 0-5 bulan. Berdasarkan analisis multivariat, ibu bekerja dapat menurunkan peluang pemberian ASI eksklusif dimana ibu yang bekerjasepanjang waktu lebih berisiko 1,54 kali untuk tidak memberikan ASI eksklusif dibandingkan ibu yang tidak bekerja setelah dikontrol oleh usia melahirkanibu, indeks kesejahteraan rumah tangga dan frekuensi pemeriksaan kehamilan (p = 0,038; CI 95% = 1,0 - 2,3). Ibu bekerja dua kali memiliki peluang untuktidak dapat memberikan ASI eksklusif daripada ibu yang tidak bekerja setelah dikontrol oleh variabel perancu."

"ABSTRAKProgram telehealth di Indonesia dapat menjangkau masyarakat yang berada di daerah terluar dan perbatasan, dimana fasilitas pelayanan kesehatan belum merata ketersediaannya. Penelitian ini bertujuan memperoleh potensi implementasi telehealth di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis dari segi ekonomi dan teknologi. Metode penelitian menggunakan pendekatan data kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Perhitungan biaya program telehealth dalam penelitian ini direncanakan untuk puskesmas yang berada di daerah tertinggal di seluruh Indonesia dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020). Hasil kajian menunjukkan bahwa biaya program telehealth untuk sektor kesehatan di Indonesia cukup besar. Biaya terbesar pada tahun keempat yaitu berkisar Rp 180 Miliar. Meskipun demikian biaya tersebut masih terjangkau dari anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan. Program telehealth juga dapat menjadi tonggak untuk implementasi Internet of Things di sektor kesehatan bagi masyarakat publik. Maka dari itu, implementasi telehealth sangat mungkin diterapkan di Indonesia."

"There are many challenges women face to be able to give birth in health facilities in many parts ofIndonesia. This study explores the roles and observations of close-to-community maternal health providers and othercommunity members on potential barriers faced by women to deliver in health facilities in two districts within TheArchipelago. Methods: Employing an explorative qualitative approach, 110 semi-structured interviews and 7 focusgroup discussions were conducted in 8 villages in Southwest Sumba, in the East Nusa Tenggara province, and in 8 villagesin Cianjur, in the West Java province. The participants included village midwives, Posyandu volunteer (village healthvolunteers), traditional birth attendants (TBAs), mothers, men, village heads and district health officials. Results: Themain findings were mostly similar in the two study areas. However, there were some key differences. Preference forTBA care, traditional beliefs, a lack of responsiveness of health providers to local traditions, distance, cost of travel andindirect costs of accompanying family members were all barriers to patients attending health facilities for the birth oftheir child. TBAs were the preferred health providers in most cases due to their close proximity at the time of childbirthand their adherence to traditional practices during pregnancy and delivery. Conclusions: Improving collaborationsbetween midwives and TBAs, and responsiveness to traditional practices within health facilities and effective healthpromotion campaigns about the benefits of giving birth in health facilities may increase the use of health facilities inboth study areas."

"The National Health Insurance (NHI) Program was implemented in Indonesia on January 1st 2014. This program definitely brings some changes into managerialaspect in public health center (PHC). This study aimed to determine an impact of NHI policy in the implementation of health promotion programs at PHCin South Tangerang City, Indonesia. This study was conducted using qualitative method during February and March 2016. The impact of NHI is seen on policy,budget, equipment, human resource and implementation of health promotion program. With purposive sampling method, six policy makers, eight serviceproviders and eight service users were selected for in-depth interview. 17 documents were analyzed. Observation was conducted at four selected PHC’s.Data analysis used thematic content analysis. There was no difference of PHC’s functions before and after NHI period. Budget expended for health promotionprograms increased after NHI was implemented which could represent an opportunity for PHC to innovate, procure materials and implement better healthpromotion programs. Capitation budget which could be used for executing health promotion program and some recently implemented health promotion programsin the NHI era evidences that NHI policy has a positive impact on the implementation of health promotion programs at PHC.Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diimplementasikan di Indonesia pada 1 Januari 2014. Hal tersebut membawa beberapa perubahan pada aspekmanajerial pada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari kebijakan JKN terhadap implementasiprogram promosi kesehatan di puskesmas di Kota Tangerang Selatan, Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan padaFebruari – Maret 2016. Dampak program dilihat dalam hal kebijakan, pendanaan, fasilitas, sumber daya manusia dan pelaksanaan program promosi kesehatan.Dengan menggunakan metode purposive sampling, enam pengambil kebijakan, delapan pemberi layanan dan delapan penerima layanan diambil sebagaiinforman dalam penelitian ini. Pada analisis dokumen, 17 dokumen telah dianalisis. Observasi dilakukan dengan melihat kegiatan yang dilakukan diempat puskesmas. Analisis data menggunakan analisis konten tematik. Tidak terdapat perbedaan dari fungsi puskesmas sebelum dan setelah adanya JKN.Dana yang digunakan untuk kegiatan promosi kesehatan telah mengalami peningkatan setelah implementasi kebijakan JKN dimana dana tersebut dapat digunakanuntuk berinovasi, memberi peralatan dan melakukan promosi kesehatan dengan lebih baik. Dana kapitasi yang dapat digunakan untuk melaksanakanprogram promosi kesehatan dan beberapa kegiatan promosi kesehatan yang baru dilaksanakan pada saat era JKN menjadi bukti bahwa kebijakan JKN memilikidampak positif terhadap pelaksanaan program promosi kesehatan di puskesmas"