Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah telah melaksanakan kegiatan pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitasi Lingkungan sejak Pelita I sampai sekarang. Menurut laporan dari Bank Dunia dengan mengunakan data SUSENAS 2004, baru 48% penduduk terlayani air bersih, di mana untuk daerah perkotaan 42% dari jumlah penduduk perkotaan dan daerah perdesaan 51% dari jumlah penduduk perdesaan. Dalam laporan tersebut disebutkan selama 8 tahun dari tahun 1994 sampai tahun 2002, peningkatan cakupan air bersih hanya 10% di pedesaan dan 9% di daerah perkotaan. Selain itu sebanyak 40% penduduk perdesaan buang air besar tidak pada tempatnya yaitu di kebon, kolam, danau, sungai dan laut. Hal menyebabkan angka penyakit diare yang masih cukup tinggi yaitu 280/1000 penduduk dan menempati urutan ke 3 penyebab kematian pada bayi, urutan ke 2 pada balita dan nomor 5 pada semua umur, dan sering timbul dalam bentuk kejadian luar biasa (KLB) dengan kematian cukup tinggi. Rendahnya cakupan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan disebabkan karena prioritas pemerintah dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan bukan prioritas utama. Oleh sebab itu, Bank Dunia telah memberikan pinjaman untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan melalui proyek WSLIC-2.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuan keberhasilan proyek WSLIC-2 khususnya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan kejadian diare pada balita dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian diare serta menentukan faktor-faktor yang paling dominan. Penelitian ini merupakan penelitian survei (non experimental). Teknik penelitian mengunakan kuesioner dengan responden ibu rumah tangga yang mempunyai anak balita. Desa yang disurvei adalah desa yang telah dibangun Sarana air bersih dan sanitasi lingkungan dan desa yang belum dibangun sebagai desa kontrol. Untuk menententukan desa kontrol dengan dicari desa yang hampir sama kondisinya yaitu dari segi geografinya, tingkat sosial ekonomi dan perilakunya masyarakat dengan desa yang telah dibangun. Penggunaan desa kontrol adalah untuk mengetahui kondisi awal sebelum desa dibangun. Analisis yang digunakan menggunakan analisa Statistik dengan mengunakan Program SPSS.Hasil penelitian adalah: terdapat penurunan angka kejadian diare pada balita setelah pembangunan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan di desa penelitian, hal ini ditunjukan dengan membandingkan antara desa kontrol (Desa Klampok) yang belum terbangun sarana sebanyak 28 kejadian kejadian diare dengan desa yang telah dibangun sarana yaitu Desa Jambearjo sebanyak 13 kejadian. Apabila dihidung secara rata-rata pada semua umur penduduk didaerah penelitian dapat menurunkan kejadian diare pada setiap 1000 penduduk dari 154 kejadian menurun menjadi 90 kejadian diare.Penurunan kejadian diare pada balita diduga oleh ketersediaan air bersih, sarana untuk membuang air besar, perilaku mencuci tangan setelah buang air besar, mencuci tangan setelah membersihkan balita buang air besar, buang tinja bayi, membuang sampah dan pengetahuan kesehatan lingkungan. Sedangkan varibel yang paling dominan yang berhubungan dengan kejadiaan diare yaitu sarana membuang air besar dan mencuci tangan setelah membersihkan balita dari buang air besar. Secara bersama-sama kedua varibel tersebut sating berinteraksi dengan nilai p = 0,028 dan OR = 7,11. Persamaan regresi logistik Y (kejadian diare pada balita) = -0,241 + 1,962 kondisi jamban x cuci tangan setelah membersihkan balita buang air besar.Dalam penelitian penulis menyarankan agar pemerintah daerah untuk mengurangi kejadian diare pada desa lain yang tidak masuk dalam daftar yang akan dibangun dad proyek WSLIC-2 dapat mereplikasi pendekatan proyek WSL1C-2 dengan lebih memperhatikan pembangunan sarana membuang air besar berupa pembangunan jamban dan mendorong perubahan perilaku hidup bersih terutama dalam cuci tangan dengan membuang sampah dengan cara lebih mengentensifkan pelatihan dan penyuluhan dibidang kesehatan lingkungan.

---

The implementation of Water Supply and Environment Sanitation (WSES) from Pelita I to day is currently only 48 percent of the population has access to water That includes 42 percent of the urban and 51 percent of the rural population. In the 8 years from 1994 to 2002, this figure increase by only 10 percent in rural areas and 9 percent in the urban. However, more than 40 percent of rural households use unsanitary open pits or defecate in fields/beaches/water bodies. These caused the incident diarrhea is still height 280/1000 of population. Diarrhea has rank 3 to be caused baby die, and rank 2 of children under five finally rank 5 in all of age.

National development initiative prioritize infrastructure of WSES were lower in priority and remain limited, WSES service coverage therefore remained limited and WSES development was unable with population increase. Therefore, World Bank proposed loan to develop water supply and sanitation facilities in rural areas through WSLIC-2 project.

Research will explore the factors correlate with incident diarrhea for children under five and how the WSLIC-2 project can reduce number of incident diarrhea. The research method used questioner to housewife, They have children under five. The research was two villages, one village developed water supply and sanitation facilities under WSLIC-2 project and other village undeveloped as village control, The characteristic of geography, social-economic and health behavior of two villages are almost same with the other. The village control will be used to kwon characteristic condition without project WSLIC-2.

The conclusion of the research is decrease of number of incident diarrhea in the village with project WSLIC-2 from 28 to 13 incident diarrhea or if we use average of 1000 people, number of incident diarrhea decrease from I54 to 90 incident diarrhea. This figures come from number incident diarrhea in village (Jambearjo) under WSLIC-2 project and village (Klampok) without project WSLIC-2 project. There are multiple factors are suspected with incident diarrhea. These factors are lack of water supply, latrine facility, solid waste facility, hand washing (after defecate and after defecate children under five years, throw away excreta of children under five and knowledge of environmental sanitation and the main factors are latrine facility and hand washing after defecate children under five years. Two variables are interaction, with p value is 0,028 and odd ratio = 7,11. Logistic Regression is Y (incident diarrhea of children under five years) - -0,241 + 1,962 latrine facility x hand washing after defecate children under five years.

Some recommendation to address this issue are: (a) local government can replicate WSLIC-2 project with local budged (b) encourage to communities build latrine by they self (c) Improving health behavior by improving hygiene sanitation training."

"Penelitian ini menggunakan data primer menggunakan kuesioner dan form ceklis inspeksi sanitasi dengan desain penelitian Cross Sectional. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 205 siswa, kemudian ditambah 10% menjadi sebanyak 226 siswa. Hasil penelitian didapatkan bahwa umur tidak ada hubungan dengan kejadian diare sedangkan jenis kelamin ada hubungan dengan kejadian diare (OR 0,082), ada hubungan pengetahuan dengan kejadian diare (OR 0,263), ada hubungan antara kamar mandi/WC/jamban (OR 0,068), sarana penyediaan air bersih (OR 0,001), sarana pembuangan sampah (OR 0,096) dengan kejadian diare, sedangkan pada air minum tidak ada hubungan dengan kejadian diare, ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian diare (OR 0,039), sedangkan tidak ada hubungan pada kebiasaan membeli jajanan, perilaku membuang sampah, perilaku penggunaan jamban, dan kebiasaan memotong atau membersihkan kuku dengan kejadian diare. Pada hasil form ceklis inspeksi sanitasi lingkungan sekolah, didapatkan skor 81.8% yang artinya memenuhi syarat atau baik.

---

This study used primary data using a questionnaire and sanitary inspection checklist form with cross sectional research design. The number of samples used in this study were 206 students, then added 10% to 226 students. The research results found that age had no relationship with the incidence of diarrhea, gender had a relationship with the incidence of diarrhea (OR 0,082), there was a relationship between knowledge and the incidence of diarrhea (OR 0,263), there was a relationship between bathrooms/WC/latrine (OR 0,068), clean water supply facilities (OR 0,001), waste disposal facilities (OR 0,096) with incidents diarrhea, whereas in drinking water there is no relationship with the incidence of diarrhea. In clean and healthy living behavior, it was found that there was a relationship between the habit of washing hands and the incidence of diarrhea (OR 0,039), while there was no relationship between the habit of buying snacks, the behavior of throwing garbage, the behavior of using the latrine, and the habit of cutting or cleaning nails with the incidence of diarrhea. On the results of the school environmental sanitation inspection checklist form, a score of 81.8% was obtained, which means that it met the requirements or was good."

"ABSTRAKArus urbanisasi yang masuk ke kota Jakarta dalam tiga dasawarsa terakhir ini dirasakan meningkat dengan pesat.. Sedangkan perencanaan kota Jakarta belum secara rinci tertata, di samping itu perangkat pengawasan pembangunan kota juga masih dirasakan kurang memadai. Ketiga hal tadi mengakibatkan tumbuhnya banyak kawasan tak terencana (unplanned area). Kawasan ini kekurangan fasilitas umum namun padat penduduknya, sehingga menjadi kawasan kumuh dan telah melampaui batas daya dukung lingkungannya.Program perbaikan Kampung Proyek Muhamad Husni Thamrin merupakan upaya Pemerintah dalam menaikkan kualitas lingkungan yang telah cenderung menurun akhir-akhir ini serta meningkatkan pembangunan manusia seutuhnya. Dalam bidang sanitasi lingkungan, Pemerintah telah banyak membangun MCK.Tujuannya adalah untuk mengkomunalkan sarana mandi, cuci, dan kakus agar limbahnya mudah dikendalikan dan pencemaran lingkungan dapat dibatasi, serta memudahkan pengadaan air bersih (PAM).Di samping itu juga untuk melestarikan budaya mandi bersama, seperti di daerah asal mereka.Kawasan yang padat penduduknya, umumnya luas rumah di bawah luas hunian baku per jiwa. Hal ini mengakibatkan sulitnya mencari ruang untuk lokasi sumur maupun kakus. Kawasan itu terutama dihuni oleh warga masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang cenderung tidak dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membangun kakus atau kamar mandi sendiri. Apalagi mereka belum mendapatkan penyuluhan tentang sanitasi lingkungan, yang mempunyai kaitan erat dengan kualitas air tanah.Penelitian ini bersifat deskriptif, dilakukan pengamatan dan wawancara yang terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemanfaatan sarana komunal pembuangan tinja dan kaitannya dengan kepadatan, pendapatan, pembuangan limbah sabun serta pola penggunaan air.Masalah pokok dalam penelitian ini adalah :(i) Bagaimana warga masyarakat mengelola MCK untuk mencapai sasaran pembangunannya ? (ii) Apakah MCK yang dimaksud telah sesuai dengan upaya untuk peningkatan kesejahteraan warga masyarakat ?Untuk itu dirumuskan suatu hipotesis bahwa1. Pola pemanfaatan sarana komunal pembuangan tinja akan bermanfaat apabila berada di tengah lingkungan permukiman yang padat dan masyarakat berpenghasilan rendah.2. Pola pembuangan limbah sabun tidak akan berbeda antara sebelum dengan setelah pembangunan MCK.3. Pola pengambilan air tanah dangkal oleh penduduk akan berbeda antara sebelum dengan setelah pembangunan MCK. Hipotesis dimaksud perlu diuji dan dianalisis secara statistik.dengan menggunakan Chi-square, guna membuktikan kebenaran hipotesis dimaksud.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (i) dari 19 MCK yang diteliti telah dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat; (ii) tingkat kepadatan, tingkat pendapatan serta tingkat pendidikan warga masyarakat di sekeliling MCK mempengaruhi pemanfaatan aarana komunal pembuangan tinja; (iii) tingkat pendidikan dan penghasilan warga masyarakat mempengaruhi pengambilan air tanah dangkal, tetapi tidak berpengaruh terhadap kebutuhan akan kakus perorangan; (iv) adanya MCK tidak mempengaruhi pengadaan sumur pampa disekelilingnya serta tidak mengurangi pencemaran air permukaan akibat pembuangan limbah sabun.Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pembuatan MCK telah menunjukkan hasilguna walaupun belum berdayaguna secara optimal. Untuk mendapatkan dayaguna yang optimal dirasakan perlu untuk meninjau kembali rancang bangun MCK dan mengajak masyarakat ikut berperan serta dalam rekayasanya. Selain itu perlu dilakukan penelitian tentang rekayasa tangki terpadu untuk menampung limbah sabun dan tinja. Upaya ini bertujuan mencari alternatif mengurangi dan menghilangkan pencemarannya terhadap air permukaan dan lingkungan hidup.

---

ABSTRACT

The very rapid growth of the Jakarta population within the last three decades necessitates solutions to accommodate them in the form of decent settlement including infrastructure and new employments. However, appropriate detailed city planning is not yet available. Those factors led to unplanned accommodations in areas lacking in public facilities. Hence, it became densely populated areas and finally degraded into slum area that had exceeded its carrying capacity.

The Jakarta city government had introduced Kampung Improvement Program (KIP), as one of a number of activities for improving the deteriorating environmental quality in the slum areas and for the improvement of total human development. In the sector of environmental sanitation, a lot of public latrines (MCK's) have already been built, both by the Municipal Government of DKI Jakarta and by self-help of the community.

The objectives of these MCKs is to communalize public bathing, washing and toilet facilities under one roof and also localizing human and detergent waste disposal to mini mite ground water and soil pollution. The MCK's have been provided with treated water and also used as a place for communication with one another by all users of the facility.

At the densely populated slum area, the floors of most of the houses are below the standard. That is why it is hard to find an open space to build a sanitary latrine and to install a shallow well pump. This slum area is inhabited by the low-income people, so they are not able to save part of their income to build a toilet, and also unable to install a private shallow well pump. They have not got any health education concerning environmental sanitation including ground water quality.

This research was done to gather information on the correlation between usage of communal human waste disposal and the population characteristics, level of spatial density, income and formal education, detergent waste and pattern of water usage by the people_

Main research problems investigated are: (i) how the slum dwellers manage the MCKs in order to achieve the objective? (ii) Whether the MCK are appropriate for the improvement welfare of the slum dwellers ?

Based on those problems, the research hypotheses were formulated as follows:

1. Usage of the MCKs can be obtained and optimal zed, if the MCKs were placed around houses of those with low income.

2. There is no difference in the condition of deter-gent waste, before and after the MCKs were built.

3. There were differences concerning the pattern of surface water use by the slum dwellers before and after the MCKs were built.

This research is designed as a descriptive research. Primary data were gathered using structured questionnaire from those people who are using the 19 MCKs located in Kelurahan Petamburan, the administrative area of Central Jakarta. Analysis were done statistically using the Chi-square methods to test the above mentioned hypotheses.

Several important results of the analysis, were as follows:

1. The 19 MCKs had fulfilled their objective, based on the answers from the majority of respondents, who had expressed satisfaction in using the MCKs.

2. The level of MCK's usage was affect by the spatial density and their level of formal education and in-come.

3. Exploitation of groundwater was affect by the level of income and formal education of the slum dwellers.

4. Needs for private toilets were not affect by the level of income and formal education of the dwellers.

5. The existence of the MCKs had not affected the building of the well around the MCKs.

6. The existence of the MCKs didn't affect groundwater pollution caused by detergent waste.

In general, the results of the research analysis indicated that the MCK was very useful for the slum dweller. To obtain the optimum results, the MCK still needs improvement in its design. In this matter, more involvement of the slum dwellers as MCK`s users is required in the design phase which would be a helpful input. To seek other alternatives in order to eliminate the groundwater pollution, further research is needed in the future on the design of tanks for both the detergent waste and human feces container."

"ABSTRAKAPK TS Banjarmasin adalah salah satu institusi pendidikan tenaga kesehatan lingkungan didirikan tahun 1983 dan sampai akhir tahun 1988 sudah menghasilkan lulusan sebanyak 151 orang. Pendirian institusi ini terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan lingkungan setingkat S0/D III pada propinsi-propinsi di Kalimantan; dan diharapkan dapat menunjang pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan masyarakat umumnya dan bidang kesehatan lingkungan khususnya. Program pelayanan kesehatan sejak awal 1980-an mencanangkan kesehatan untuk semua orang pada tahun 2000 melalui upaya kesehatan primer ( Primary Health Care), dengan salah satu bentuk kegiatan adalah upaya penggalian potensi dan partisipasi masyarakat. Di Indonesia hal tersebut di operasionalkan dengan kegiatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) dan kemudian lebih disederhanakan dalam bentuk kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Melihat adanya kebutuhan upaya penggalian potensi dan partisipasi masyarakat, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah tenaga kesehatan lulusan suatu institusi pendidikan tenaga kesehatan (dalam hal ini APK TS) mempunyai kemampuan untuk melakukannya pada bidang keahliannya, sesuai (relevan) dengan kemampuan pelaksanaan yang diharapkan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui kesesuaian (relevansi) antara nilai hasil belajar dengan kemampuan untuk melaksanakan fungsi dimaksud, sebagai upaya evaluasi terhadap proses pembentukan kemampuan (selama proses pendidikan) dengan memperhatikan mata-mata kuliah yang dianggap mempunyai kontribusi untuk itu. Penelitian ini bersifat deskriftif dengan rancangan cross sectional . Dilihat dari segi program pendidikan, penelitian ini bersifat evaluatif prediktif . Dilakukan terhadap lulusan APK TS Banjarmasin yang bekerja di Puskesmas di seluruh Propinsi Kalimantan Selatan. Analisis dilakukan secara kualitatif dan uji statistik Chi kuadrat (dan derivatnya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai UKP responden cenderung rendah, kemampuan untuk melaksanaan fungsi UKP relatif belum sesuai, kecuali untuk fungsi 1 dan 3, sedang pada bidang kemampuan tersebut relatif tinggi pada bidang FAB dan PTA. Relevansi antara nilai UKP dengan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi UKP secara kualitatif hanya terdapat pada beberapa fungsi, yaitu fungsi 1 dan 2 bidang PTA, PS, STTU dan HSM; pada fungsi 3 bidang PAB, PTA, STTU, HSM dan KL; fungsi 4 dan total pada bidang STTU. Walaupun secara statistik diperoleh hasil perhitungan, bahwa nilai UKP masing-masing bidang tidak mempunyai relevansi dengan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi UKP pada bidang yang bersangkutan. Di lihat dari segi karakteristik responden, beberapa karakteristik mempunyai hubungan secara kualitatif dengan kemampuan pelaksanaan fungsi UKP yaitu angkatan pendidikan, masa kerja total dan masa kerja di Puskesmas, pengalaman kerja, penataran/latihan yang pernah diikuti, strata puskesmas, masa kerja atasan dan lokasi puskesmas. Secara statistik hubungan tersebut bermakna pada masa kerja responden dan masa kerja atasan untuk bidang PAB dan PTA. Saran yang dikemukakan oleh penulis antara lain bahwa nilai hasil belajar tidak dapat dipergunakan sebagai satu-satunya indikator kemampuan, supaya disusun suatu acuan minimal penguasaan kemampuan dari suatu proses pendidikan (critical competency), pemikiran perbaikan ataupun peningkatan pola pemberian materi belajar serta penelitian dengan skala yang lebih luas dan dalam terutama untuk tujuan penetapan standar dan kriteria pemanfaatan tenaga menurut jenisnya."

"Diberlakukannya otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 berdampak pada makin bertambahnya kewenangan Kabupaten/Kota termasuk Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas yang sebelum ini titik berat kegiatannya hanya sebagai pelaksana program yang diarahkan dari Dinas Kesehatan Propinsi/Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi/Departemen Kesehatan RI.Dalam era desentralisasi ini peranan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam pelaksanaan wasdal juga akan semakin besar, termasuk kegiatan wasdal di tingkat Kecamatan (Puskesmas). Selama ini fungsi wasdal ke Puskesmas bersifat individual program dan berorientasi pada proyek.Untuk maksud tersebut melalui studi kasus bagi pengembangan sistem yang pengambilan datanya dilakukan secara cross sectional telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang rancangan pengawasan dan pengendalian yang baik dan sesuai standar.Sebagai sampel penelitian ini adalah Pimpinan Puskesmas Pengelola Program di Puskesmas dan staf Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan sebagai petugas yang telah melakukan kegiatan bimbingan teknis program. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dan focus group discussion yang selanjutnya dianalisis atas dasar tematiknya.Dengan dihasilkannya rancangan sistem wasdal yang mempunyai tiga tipe yaitu wasdal pendahuluan, pelaksanaan dan evaluasi dapat menjawab tuntutan akan perlunya suatu sistem yang tepat agar tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan program oleh Puskesmas dapat berlangsung baik. Rancangan sistem wasdal ini harus ditindaklanjuti dengan membentuk organisasi fungsional, rencana kegiatan operasional dan perlunya disosialisasikan kepada seluruh staf Dinkesra dan Puskesmas se-Kabupaten Musi Rawas sehingga diharapkan kegiatan wasdal efektif dimulai tahun 2002.

---

Design of Controlling and Supervision System of Health Office and Welfare in Implementation of Health Program Decentralization at the Sub-District Level/Comunity Health Center with Case Study in Musi Rawas RegencyThe enactment of regional autonomy as implementation of Law No. 22, Year 1999 and Law No. 25, Year 1999 has the impact on the increasing authority of Regency/ City including the Health and Welfare Office of Musi Rawas Regency, in which the focus of its activities was only as implementer of the program directed by the Province Health Office/Regional Office of Province Health Department/ the Health Department of the Republic of Indonesia.

During this decentralization era the role of Regency Health Office in the implementation of control and supervision also will be more significant, including controlling and supervision activities in Sub-District level (Community Health Center). Until now the control and supervision function towards the Community Health Center is only for individual program and project oriented. For that purpose, through a case study for development of the system in which the data collection is done with cross-sectional method to obtain description regarding a proper design of controlling and supervision according to standard.

Sample of this research is Head of Community Health Centers and staff of Health Office as personnel that have performed the program technical guidance activities. The data is collected with in-depth interview and focus group discussion that is further analyzed thematically.

Having realized the controlling and supervision design that have three types namely introduction, implementation and evaluation, it may response the demand for a good administration system and accountability of the program implementation by the Community Health Center will take place a proper manner. The design of controlling and supervision system must be followed-up by establishing functional organization, operational activities plan, and socialization to all staff of Office of People Welfare and Community Health Centers all over Musi Rawas Regency, that it is expected that controlling and supervision activities will be effective from the year 2002 on."