Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMelihat pertumbuhan penduduk yang cepat dewasa ini masalah perumahan dirasakan semakin penting. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah perumahan sangat berbeda, oleh karena itu harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu perhatian pemerintah adalah membangun rumah-rumah negara untuk tempat tinggal pegawai negeri sipil bersama dengan keluarganya. Selanjutnya, titik berat masalah terletak pada proses pengalihan rumah negara kepada pegawai negeri sipil dengan cara sewa bell. Pokok permasalahan adalah mengapa proses pengalihan rumah negara harus dengan sewa beli tidak dengan pengikatan jual beli?, dan bagaimana pelaksanaan pengalihan rumah negara apabila menggunakan sewa beli?. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, memakai studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data, sedangkan studi dokumen tersebut menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Lalu setelah dilakukan analisa, kesimpulam dalam penelitian adalah bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, pengalihan rumah negara kepada pegawai negeri sipil dilakukan dengan cara sewa beli, sedangkan rumah negara yang dapat dialihkan adalah rumahnegara golongan III saja, dan syarat-syarat dari pengalihan rumah negara dapat dilihat dari subjek dan objek perjanjian sewa beli rumah negara yang mempunyai kekhususan. Saran dalam penulisan ini adalah, sewa beli dalam masyarakat Indonesia lebih baik diatur dalam suatu undang-undang, karena dengan adanya undang-undang sewa bell, maka terdapat suatu pegangan yang pasti bagi semua pihak guna menghindari kesimpang siuran, dalam merumuskan isi perjanjian sewa beli walaupun pembelinya pegawai negeri sipil harus tetap perlu dipertimbangkan, supaya tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan dipihak penyewa beli dan penyeleksian calon pembeli rumah negara hendaknya dilakukan dengan teliti oleh pihak yang berwenang dan memprioritaskan kepada mereka yang belum mempunyai rumah."

"Seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian dan industri di Kota Batam, kebutuhan akan perumahan dan pemukiman pun semakin meningkat. Dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas, para developer mulai melakukan pembangunan atas rumah-rumah susun yang lebih efisien dalam penggunaan ruang dan tanah. Tetapi dalam praktek jual beli rumah susun tersebut, terdapat kecenderungan terjadinya pelanggaran hukum. Dalam kasus Rumah Susun Windsor Phase Batam adalah bahwa unit Rumah Susun telah diperjualbelikan sebelum pembangunan Rumah Susun tersebut selesai dan dapat diperjualbelikan berdasarkan Undang-Undang Rumah Susun. Tesis ini membahas tentang bagaimana dengan penjualan rumah susun yang dilakukan atas dasar tanah bersama yang belum bersertipikat, pelanggaran hukum apa saja yang terjadi, serta solusi bagi para pemilik unit rumah susun dalam kaitannya dengan kasus jual beli rumah susun Windsor Phase Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dengan hasil berupa laporan penelitian bersifat preskriptif. Dengan tujuan memperoleh kesimpulan mengenai pelanggaran hukum apa saja yang terjadi dalam kasus jual beli rumah susunWindsor dan apa langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh para pemilik unit rumah susun Windsor untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dalam kepemilikan atas objek yang bersangkutan.

---

The development of Batam in the economy and industrial sector, escalated the housing and habitation needs. With the availability of lands are likely more limited now, the developers began to establish the construction of condominium which are more efficient in the use of space and land. But in the practice of buying and selling the condominium units, there is a tendency of violating the law. The case of Windsor Phase Batam Condominium is the units have been sold prior to the construction of the condominium completed and can be marketed under the Undang-Undang Rumah Susun or the Condominium Law. This thesis is discussing about what if the flats are being sold prior to having a certificate of condominium unit, what are the violations that happened during the sales of the condominium units, as well as the solutions for the owner of the condominium units in the relation of the case of the sales of Windsor Phase Condominiums. The research method is qualitative analysis with juridical-empirical approach to reach a prescriptive report, with the purpose of obtaining the legal conclusions regarding any violations that occur in the case of the sales of Windsor Phase Condominiums and the actions that can be taken by the owners of the units of Windsor Phase Condominium to obtain a legal certainty in the ownership of the related object."

"ABSTRAKHukum Perdata mengenal adanya Perjanjian Pokok dan Perjanjian Bantuan. Perjanjian Pokok merupakan perjanjian yang mempunyai alasan yang mandiri untuk dibuatnya perjanjian tersebut sedangkan Perjanjian Bantuan merupakan perjanjian yang bersifat accesoir atau alasan untuk dibuatnya perjanjian tersebut tergantung dari Perjanjian lain. Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian bantuan yang berfungsi untuk mempersiapkan para pihak membuat perjanjian pokok berupa jual beli.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal 3 (tiga) macam Kausa yaitu Perjanjian tanpa kausa, yaitu perjanjian tanpa tujuan atau sebab dan perjanjian tanpa kausa bukan termasuk kausa yang terlarang maupun kausa yang palsu, perjanjian dengan kausa yang palsu yaitu suatu perjanjian memang mengandung kausa tetapi bukan kausa yang sebenarnya dan dan Perjanjian dengan Kausa yang terlarang yaitu perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Dalam berbagai kasus dimana dalam Perjanjian pengikatan Jual Beli atas objek bidang tanah mengandung Kausa yang palsu bukan kausa yang sebenarnya atau merupakan suatu perjanjian simulasi atau perjanjian pura pura.

---

ABSTRACT

Civil Law recognizes the existence of Principle Agreement and Assistance Agreement. Principal Agreement is an agreement having independent reason for the making of said agreement, while Assistance Agreement is an agreement of accessory nature or the reason of making such agreement depends on another agreement. Sale Purchase Binding Agreement is an assistance agreement having function of preparing parties in making principle agreement in the form of sale purchase.

The Civil Codes recognizes three (3) kinds of Causals, i.e. agreement without causal, namely agreement without purpose or cause, and agreement without causal is not included as prohibited causal or false causal, agreement with false causal is an agreement containing causal but not the actual one, and agreement with prohibited causal is an agreement against the Laws, Public Order and Decency. In many cases, Sale Purchase Binding Agreement on the object of land may contain false causal not the actual one or constitutes a simulation agreement or quasi agreement."

"Skripsi ini membahas mengenai tiga hal utama yakni: pemikiran perihal kesesuaian konsep jual beli satuan rumah susun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dengan ketentuan hukum tanah nasional, keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun yang dibuat sebelum ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun terpenuhi (studi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen XYZ), dan perlindungan hukum terhadap calon pembeli apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun adalah batal demi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Konsep jual beli satuan rumah susun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun tidak sesuai dengan konsep jual beli menurut ketentuan hukum tanah nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun menyiratkan adanya dua macam jual beli satuan rumah susun: jual beli sebelum pembangunan rumah susun selesai dan jual beli setelah pembangunan rumah susun selesai. Dalam ketentuan hukum tanah nasional hanya dikenal jual beli setelah pembangunan rumah susun selesai; (2) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen XYZ adalah batal demi hukum karena melanggar syarat obyektif perjanjian yakni sebab yang halal; (3) Doktrin quasi-contract dapat berperan sebagai mekanisme atas tindakan unjust enrichment sebagai sebuah penyebab yang dilakukan oleh pelaku pembangunan dan memberikan restitusi kepada pihak calon pembeli sebagai bentuk pemulihan keadaan dalam hal Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun batal demi hukum.

---

This Thesis reviews three main things: a thought on compatibility about the concept of condominium unit's sale and purchase in Law Number 20 Year 2011 regarding Condominium with the national land law, the validity of Condominium Unit's Preliminary Sale and Purchase Agreement which is made before the requirements in Article 43 (1) Law Number 20 Year 2011 regarding Condominium are fulfilled (study in XYZ Apartment Unit's Preliminary Sale and Purchase Agreement), and the legal protection towards the buyer if the Condominium Unit's Preliminary Sale and Purchase Agreement is null and void. This research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data.

The results of this research are: (1) the concept of condominium unit's sale and purchase in Law Number 20 Year 2011 regarding Condominium is not compatible with the concept of sale and purchase in the national land law. Law Number 20 Year 2011 regarding Condominium implies two types of condominium unit's sale and purchase: sale and purchase before the condominium's development is done and sale and purchase after the condominium's development is done.

In the national land law, only the sale and purchase after the condominium's development is done that is known; (2) The XYZ Apartment Unit's Preliminary Sale and Purchase Agreement is null and void because it breaks an agreement's objective requirement: a legal purpose; (3) Quasi-contract doctrine can take part as the mechanism on unjust enrichment as a cause of action which is done by the developer and gives restitution towards the buyer as a form of remedy if Condominium Unit's Sale and Purchase Agreement is null and void."

"Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas pembelian satuan rumah susun (sarusun) oleh Pengadilan seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap calon pembeli yang telah melaksanakan kewajibannya. Hal ini disebabkan, pembatalan PPJB oleh Pengadilan atas wanprestasi yang dilakukan calon pembeli terhadap kelalaian dalam melakukan pembayaran atas iuran pengelolaan sarusun mengakibatkan calon pembeli kehilangan haknya atas pembelian sarusun yang telah dibayarkannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap pembatalan PPJB sarusun; dan, perlindungan hukum terhadap calon pembeli yang sudah melaksanakan kewajibannya atas PPJB sarusun yang dibatalkan oleh Pengadilan yang dikaji berdasarkan Putusan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil analisis adalah pembatalan PPJB tersebut didasarkan pada isi kesepakatan yang tertuang dalam PPJB dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa PPJB tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga PPJB tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan para pihak. Padahal seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mengenai aturan yang berlaku pada saat PPJB tersebut dibuat selain mengacu pada KUHPerdata. Perlindungan Hukum terhadap calon pembeli yang sudah melaksanakan kewajibannya, antara lain; pemberian ganti rugi yang harus dilaksanakan PT AP selaku developer kepada Nyonya H dan PT AP seharusnya sudah tidak berhak lagi atas pengelolaan sarusun tersebut termasuk melakukan penuntutan atas biaya pengelolaan sarusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 PP 4/88. Adapun saran yang dapat diberikan berupa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan PPJB seharusnya lebih memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang telah melaksanakan kewajibannya. Pembeli sebaiknya ketika hendak membeli sarusun yang diikat dengan PPJB harus memahami, bahwa PPJB yang dibuat di hadapan notaris tersebut dapat menjadi dasar peralihan hak yuridis atas sarusun ketika seluruh syarat dalam PPJB terpenuhi.

---

PPJB's cancellation of the purchase of flats by the Court should provide legal protection for prospective buyers who have carried out their obligations. This is due to the cancellation of the PPJB by the Court for the default made by the prospective buyer for negligence in making payments for the management fees for the apartment causing the prospective buyer to lose his rights to purchase the apartment he has paid. The issues raised in this study are regarding the basis for the legal considerations of the Panel of Judges regarding the cancellation of the flat PPJB; and, legal protection for prospective buyers who have carried out their obligations on the PPJB flat which was canceled by the Court which was reviewed based on the Decision. To answer these problems, normative legal research methods are used with the type of prescriptive research. The result of the analysis is that the cancellation of the PPJB is based on the contents of the agreement contained in the PPJB where the legal considerations of the Panel of Judges state that the PPJB has fulfilled the legal requirements of the agreement so that the PPJB must be obeyed and implemented by the parties. Even though the Panel of Judges should have considered the rules that were in effect at the time the PPJB was made besides referring to the Civil Code.Legal protection for prospective buyers who have carried out their obligations, including; compensation that must be carried out by PT AP as the developer to Mrs. H and PT AP should no longer have the right to manage the flat, including prosecuting costs for managing the flat as stipulated in Article 69 PP 4/88. As for the advice that can be given in the form of a panel of judges in deciding the case for the cancellation of the PPJB, it should provide more legal protection to parties who have carried out their obligations. Buyers should when they want to buy a flat that is tied to the PPJB must understand that the PPJB made before the notary can be the basis for the transfer of juridical rights to the flat when all the conditions in the PPJB are met."

"Tesis ini membahas bahwa suatu perbuatan hukum jual beli tidak dapat dilihat dari sisi formiilnya saja namun latar belakang atau unsur-unsur atau itikad para pihak dalam transaksi jual beli tersebut wajib menjadi bahan pertimbangan apakah transaksi jual beli tersebut memang murni transaksi jual beli atau hanya suatu perjanjian pura-pura yang bertujuan hanya untuk menghindari para pihak dari suatu hukuman atau dari uapaya hukum pihak lain, yang hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Hasil penelitian menyarankan bahwa agar salah satu syarat dikabulkannya permohonan perubahan data atau perubahan nama pemegang hak pada sertipikat atas suatu tanah dapat terlebih dahulu dilakukan pengumuman atas transaksi jual beli atau pengalihan tersebut pada surt kabar atau pada instansi daerah setempat, hal mana bertujuan untuk lebih menjaga serta melindungi kepentingan atau kedudukan pihak ketiga.

---

This thesis discuss that a legal action of sales and purchase transaction cannot be overviewed just by formal side but also should be overviewed from its background or other elements or the will of parties in sales and purchase transaction must be to be consider if those kind of sales and purchase transaction are pure sales and purchase transaction or dissembler agreement with aim to avoiding punishment or legal remedy that occur from the opposite party, those kind of transaction can be categorized as forfeiture/counterfeit. This research suggest that one of the terms/requirement so the solicitation of data or the party right entitled to land act can be granted by making announcement of those kind of transaction or those kind if diversionary in newspaper or local authority, which those action are needed with it aims is to protect the interest of the third parties."

"Tesis ini mTesis ini membahas mengenai contoh nyata mengenai pembatalan akta jual beli melalui putusan pengadilan yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa adanya izin Ketua RT setempat. Pembatalan akta jual beli tersebut dilakukan oleh Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian pada tingkat kasasi diputuskan untuk membatalkan putusan-putusansebelumnya. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melihat kasus melalui peraturan perundang-undangan terkait Hasil analisa menyatakan bahwa suatu akta jual beli memiliki kekuatan hukum termasuk didalamnya perlindungan hukum terhadap hak-hak pembeli selaku akta otentik dan bahwa suatu akta jual beli yang dibatalkan melalui putusan pengadilan disebabkan oleh perbuatan melawan hukum karena adanya izin dari Ketua RT untuk mendiami tanah dan bangunan merupakan penyimpangan dari penerapan hukum.

---

This thesis is focusing on the factual example of dissolution of sale and purchase deed through court verdicts due to unlawful act on the reason there was the authorization of Local Head of Neighborhoods. Such dissolution was made by the Tier I Court and Tier II Court which further in the cassation tier was decided to revoke prior verdicts. This thesis is using the normative-juridical methods of writing by seeing the case through the relating laws. The analyze result are a sale and purchase deed has law power including legal protection of purchaser’s rights as authentic deed and whereas a sale and purchase deed which desolated by verdicts due to unlawful act on the reason there was the authorization of Local Head of Neighborhoods to occupied land and building is a deviation of law implementation."

"Jual beli tanah pada umumnya dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dengan menandatangani akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta jual beli dipergunakan untuk melakukan proses pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di Kantor Pertanahan setempat. Namun ketika syarat-syarat yang ditentukan belum terpenuhi maka dilakukan penandatanganan akta pengikatan jual beli, untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan akta jual beli dengan menghadirkan pihak penjual atau tidak perlu menghadirkan pihak penjual kembali. Dalam praktek dapat terjadi pengikatan jual beli yang telah ditandatangani para pihak tidak dapat terlaksana, yaitu ketika pihak pembeli tidak dapat memperoleh izin membangun dari Pejabat atau instansi yang berwenang, sehingga pihak pembeli berubah status menjadi pemegang kuasa yang diberi kuasa oleh pihak pertama untuk memindahtangankan tanah dan atau bangunan tersebut kepada pihak lain.

---

Sales and Purchase in general are done with signing a Sales And Purchase Agreement by the seller and buyer themselves infront of an Official Certifier Of Title Deeds.The Sales And Purchase Agreement is used for processing the right on land and or building at the local National Land Authority Office. However when terms to do so have not yet been fulfilled, then the parties must sign an Agreement To Sell, later followed by signing the Seles And Purchase Agreement with or without the present of the seller. In practice, an Agreement To Sell that are signed sometimes cannot take place, which is when the buyer is not given a permission to build on the land from the authorized officer. In that case, the buyer’s status changed into an authorized party given by the seller to sell the land and or builing to other parties."

"Pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2015, hasil penilaian jasa penilai digunakan dalam menentukan nilai jual beli tanah. Pemahaman atas ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa kedua belah pihak harus bermusyawarah terlebih dahulu yang mengacu pada hasil penilaian, sebelum menetapkan nilai ganti kerugian. Hal ini dikarenakan asas kesepakatan merupakan salah satu prinsip utama pengadaan tanah. Hasil penilaian tanah juga harus didukung oleh proses penilaian yang prosedural agar mendapatkan hasil yang objektif. Permasalahan yang diangkat ialah mengenai penerapan penentuan nilai jual beli tanah yang berlaku sebagai nilai ganti kerugian dalam Putusan Nomor 7/PID-TPK/2022/PT.SMR; dan, analisis akibat hukum penilai pertanahan di dalam putusan tersebut yang tidak melakukan penilaian sesuai dengan prosedur penilaian yang benar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil analisis adalah bahwa penentuan nilai jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi asas kesepakatan karena setelah mendapatkan hasil penilaian tanah, dilakukan negosiasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai nilai ganti kerugian. Namun, terdapat keraguan terhadap objektifitas penilaian tanah karena prosesnya tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Konsekuensi pelanggaran tersebut dapat berakibat pada pengenaan sanksi administratif terhadap penilai tanah. Saran yang diberikan berupa perlunya pengaturan penentuan nilai jual beli tanah yang menegaskan keharusan adanya musyawarah yang tetap mengacu pada hasil penilaian jasa penilai. Penilai pertanahan juga hendaknya patuh terhadap pemenuhan standar penilaian agar menghindari pengenaan sanksi yang dapat terjadi.

---

The mechanism for small-scale land acquisition can be conducted directly through sale and purchase, swapping, or other methods agreed upon by both parties. Based on the provisions of Article 53 paragraph (4) Permen ATR/BPN No. 6 Year 2015, the valuation result of appraiser service is used in determining value of land sale and purchase. Both parties must perform negotiation in advance referring to that result before determining compensation value. The result of land appraisal also must be supported by a procedural appraisal process to obtain objective result. The issues in this research are based on the Court Judgment Number 7/PID-TPK/2022/PT.SMR regarding to application of determining value of land sale and purchase and analysis of legal consequences of land appraiser who did not execute appraisal according to correct appraisal procedure. The result of analysis is that the determination of value of land sale and purchase in the judgment had fulfilled principle of agreement because following the result of land valuation, both parties had performed negotiation before determining compensation. However, there has been found a doubt regarding objectivity of land appraisal because the process did not follow correct procedures. This can result to imposition of administrative sanctions against land appraiser. Therefore, there must be future regulation that specify the determination of value of land sale and purchase which explicitly express the necessity of negotiation that refers to result of land appraisal. Land appraisers also must comply to appraisal standards in order to avoid imposition of sanctions that may occur in the future."

"Kasus ini diangkat dari putusan Pengadilan Negeri Depok yang membatalkan akta jual beli dan sertipikat yang telah terbit keatas nama pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Bentuk penelitian adalah evaluatif yang bertujuan untuk menilai fakta disertai analisis, datadata yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dan hasil penelitian berbentuk evaluatif-analisis. Pembatalan akta jual beli dan sertipikat pada kasus ini karena jual beli terhadap tanah dan bangunan bukanlah jual beli yang berdiri sendiri, karena objek jual beli adalah jaminan hutang. Pengadilan Negeri Depok dalam mengadili kasus ini menitik beratkan pada hutang piutang dengan jaminan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang hak tanggungan dan jual beli menurut hukum tanah Indonesia.

---

This case be appointed from the Depok District Court's decision to cancel the deed of sale and certificates that have been published to the buyer's name. The research method used is methods of literature with the normative juridical. This evaluative research is aimed to assess the facts with analysis then the source of the data was analize by qualitatively, with the results of research is evaluative-analysis.

Cancellation of the deed of sale and certificates in this case, is the buying and selling of land and buildings, is not a stand-alone transaction, because the object of buying and selling has become a debt collateral. Depok District Court in prosecuting this case focuses on accounts payable with guarantees as provided under the Act Mortgage Law and according to the law of the land sale and purchase in Indonesia."