Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas peran media massa milik Pemerintah Indonesia dan Australia, yaitu Antaranews.com dan ABC Online dalam mengangkat isu yang sensitif dalam hubungan internasional, seperti kasus penyadapan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian ini menggunakan model interaksi media-hubungan internasional milik Tsvetelina Yordanova untuk mengetahui peran media massa di ranah domestik dan internasional. Dalam kasus penyadapan Presiden Yudhoyono, Antaranews.com dan ABC Online menekankan pada Australia sebagai sumber permasalahan utama. Kedua media ini juga banyak memberitakan pengkajian ulang kerja sama Indonesia dan Australia sebagai rekomendasi terbaik bagi Indonesia. Selain itu, kedua media ini juga merekomendasikan kepada Pemerintah Australia untuk meminta maaf dan memberikan klarifikasi kepada Indonesia, serta merekomendasikan kedua negara tersebut untuk menerapkan kode etik dalam kerja sama di masa depan. Perbedaan di antara kedua media ini adalah tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah. Sebagai aktor domestik, Antaranews.com masih banyak mengandalkan Pemerintah Indonesia dan elit politik sebagai sumber berita utamanya, sehingga media ini hanya bergerak sebagai pelapor dan alat pemerintah. Sedangkan, ABC Online mengandalkan beragam sumber berita, baik dari Indonesia maupun Australia, bahkan elit politik maupun non-elit politik, seperti masyarakat dan praktisi perdagangan. Media ini juga tidak hanya melaporkan berbagai perspektif sumber berita, tetapi juga menyajikan analisis dan opininya mengenai kasus tersebut. ABC Online juga aktif melakukan verifikasi informasi sejak awal penguakan kasus ini ke ranah publik. ABC Online bahkan memberitakan kasus ini dengan frame yang menyudutkan Pemerintah Australia. Independensi ABC Online memungkinkan media ini bergerak secara maksimal sebagai aktor internasional. Berbeda dengan ABC Online, Antaranews.com masih banyak mengandalkan Pemerintah Indonesia sebagai sumber beritanya, sehingga frame yang digunakan sama dengan frame pemerintah. Hal ini mengakibatkan Antaranews.com memiliki dampak yang terbatas dalam ranah internasional.

---

This thesis explores the role of state owned mass media, namely Antaranews.com from Indonesia and ABC Online from Australia, in informing sensitive issues on international relations, such as the wiretapping of Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono by Australian intelligence. The research uses Tsvetelina Yordanova rsquo s media international relations interaction model to know the role of mass media as a domestic and an international actor. In President Yudhoyono rsquo s case, Antaranews.com and ABC Online emphasized Australia as the main problem of the case. Both media also frequently showed that the way Indonesian government suspended some cooperation was the best recommendation for Indonesia. As for Australia, both media also agreed that the Australian government needed to apologize and give clarification to Indonesia. Both media also thought that both countries would need to use a code of ethic for future cooperation. However, Antaranews.com and ABC Online also have some differences in informing the wiretapping scandal. ABC Online not only used Australian and Indonesian elite as its news sources, but also the public in both countries in a moderate amount. The media also provided more variety of frames than Antaranews.com in defining the problems and giving recommendations. Moreover, ABC Online not only gave a mere information, but also analysis and opinion in this case. ABC Online also actively verified information from Edward Snowden before publishing the story to the public. On top of everything, the media was not afraid to use frames that delegitimized Australian government policy. The autonomy of ABC Online makes it possible for the media to work as an international actor. On the other hand, Antaranews.com still depended a lot on Indonesian government and political elite as its news sources. The media used the same frame as the government and elites rsquo frame to inform the public. Therefore, the media had a limited impact as an international actor, because it had no stand on this issue."

"Skripsi ini membahas mengenai pembebasan sisa utang pailit sebagai upaya perlindungan bagi debitor pailit perseorangan. Di Indonesia ketentuan mengenai pembebasan sisa utang pailit tidak berlaku karena menurut Undang ndash; Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu UU No. 37 Tahun 2004 memyatakan bahwa kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban membayar utang ndash; utangnya. Hal ini yang tentunya menimbulkan ketidakadilan bagi debitor pailit khususnya debitor pailit perseorangan yang beritikad baik dan memang sudah benar-benar tidak mampu lagi melunasi sisa utang kepailitannya tersebut. Oleh karena itu, penulis akan membandingkan hal ini dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku dinegara lainnya yaitu negara Australia dan Negara Jepang sebagai negara pembanding. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif serta perbandingan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi usulan untuk peraturan yang akan datang sebagai salah satu upaya perlindungan debitor apabila dikemudian hari kreditor memintakan sisa utang yang telah lampau.

---

This thesis discusses the Discharge of bankruptcy debts as a safeguard for individual bankruptcy debtor. In Indonesia, the provisions concerning the discharge of the remaining debts of bankruptcy are not applicable because according to the Law of Bankruptcy and Resctructuring of Debt Payment, Law No. 37 of 2004, states that the bankruptcy does not release a person who is declared bankrupt from the obligation to pay its debts. This, of course, creates an injustice to the bankrupt debtor, especially the individual bankruptcy debtor with a good faith who is indeed completely unable to pay off the remaining bankruptcy debts. Therefore, the authors will compare this with the provisions of bankruptcy law applicable in other countries, namely Australia and Japan as a comparison country. This research is a qualitative research with normative juridical research method and comparison. This research is expected to be a proposal for the coming regulation as one of the debtor protection efforts if in the future the creditor asks for the rest of the past debt. "

"ABSTRAKUsaha Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda tidaklah lepas dari peran Australia. Dukungan yang diberikan oleh Australia terhadap kasus Indonesia dan Belanda ini diimplementasikan ke dalam bentuk keikutsertaan Australia mewakili Indonesia diberbagai perundingan yang dilaksanakan oleh kedua negara. Usaha yang dilakukan Indonesia bersama Australia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan membuahkan hasil ketika pada tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai sebuah negara yang berdaulat. Hal ini tidak lepas juga dari dukungan kaum buruh Australia yang dengan tegasnya menolak berbagai bentuk penjajahan di Indonesia dan memberikan dukungan melalui aksi boikot terhadap kapal Belanda yang akan berlayar ke Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai kebijakan politik luar negeri yang diambil Australia dalam menyikapi kasus ini dan ditulis dengan metode penelitian sejarah.

---

ABSTRACTIndonesia rsquo s struggle to defend its independence from the Dutch can not be separated from the role of Australia. The support from Australia to the Indonesia in this case is implemented in the form of Australian participation in various agreement held by both countries. The struggle undertaken by Indonesia together with Australia to gain the recognition of sovereignty comes to an end when in 1949 through the Round Table Conference, Dutch acknowledge the sovereignty of the Republik Indonesia Serikat. The Australian labors pay a big role as well. They firmly reject all forms of colonialism in Indonesia. The supports from the labors can be seen in the ban on the Dutch ships action. This study using the historical method to discusses about the Australian foreign policy towards Indonesian and Dutch case. "

"Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan produk perawatan pria tumbuh cukup signifikan. Fenomena ini menarik banyak investor yang mendorong industri periklanan untuk membuat iklan baru dan inovatif yang menarik perhatian publik dan menjual produk dengan lebih baik. Pantene sebagai merek besar yang berspesialisasi dalam produk perawatan rambut juga telah membuat beberapa iklan progresif terkait dengan isu gender terkini. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menyelidiki bagaimana gagasan tentang gender diekspresikan melalui aspek multimodal yang digunakan dalam iklan Pantene Australia dan Indonesia menggunakan teori Halliday Systemic Functional Linguistics (1994), Kress and van Leeuwen Visual Grammar (2006), dan Anstey and Bull's multimodal semiotic system (2010). Data yang digunakan adalah dari iklan Pantene Australia “DareToDoXtra” dan Pantene Indonesia “Miracles Hair Supplement Baru” yang dikumpulkan dari YouTube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pantene Australia dan Indonesia sama-sama mengindikasikan upaya untuk mempromosikan ide fluiditas gender melalui iklan mereka. Namun, analisis lebih lanjut pada aspek multimodal mengungkapkan adanya beberapa pendekatan bahasa berbasis gender yang umumnya dikaitkan dengan ideologi feminitas. Karena sifatnya yang kontradiktif, kehadiran pendekatan bahasa berbasis gender dalam bentuk apapun akan mengurangi makna utama dari pesan fluiditas gender yang ingin disampaikan oleh kedua iklan tersebut.

---

In recent years, the demand for male grooming products have been growing quite significantly. This phenomenon attracts a large number of investors prompting the advertising industry to create fresh and innovative advertisements that draw public attention and sell products better. Pantene as a global brand that specializes in hair care products has also made several progressive ads in association with current gender issues. In this research, the researcher aims to investigate how ideas about gender are expressed through the multimodal aspects being employed in Pantene Australia and Indonesia ads by means of Halliday Systemic Functional Linguistics (1994), Kress and van Leeuwen's Visual Grammar (2006), and Anstey and Bull's multimodal semiotic system theory (2010). The data used are from Pantene Australia “DareToDoXtra” ad and Pantene Indonesia “Miracles Hair Supplement Baru” collected from YouTube. The results suggest that Pantene Australia and Indonesia both indicate an attempt to promote the idea of gender fluidity through their ads. However, further analysis on its multimodal aspects reveals the presence of numerous gender-based approaches typically linked with the prevalent ideologies of femininity. Due to its contradictory nature, the presence of a gendered language in any form, negates/diminishes the focal message of gender fluidity that both ads try to convey."