Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penagihan pajak dengan Sural Paksa sesuai UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sebagai WUJUd dari penagihan aklif dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PBB di DKI Jakarta. Halini dimaksudkan sebagai wujud pengenaan sanksi secara tegas kepada penunggak pajak yang dari tahun ke tahun selalu meningkat baik jumlah nominal tunggakan maupun jumlah wajib pajak.Metode penelitian yang digunakan adalah metoda analisis deskriptif dan analisis empiris serta leknik pengolahan data secara manual untuk analisis Korelasi dan Koefisien Regresi Sederhana serta bantuan aplikasi Komputer Microsoft Excel Windows 97 untuk menghitung Koefisien Regresi dan Korelasi Sederhana. Teknik pengumpulan data dengan cara Studi Kepustakaan.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa penagihan secara aktif dengan menerbitkan STP dan Surat Teguran meskipun dengan volume dan jumlah yang masih kecil dibandingkan dengan tunggakan yang ada tetapi telah mampu meningkatkan realisasi penerimaan PBB, seperti Koefisien Regresi STP adalah sebesar + 4,51 dan Surat Teguran sebasar + 75,93 serta mempunyai korelasi sederhana atau hubungan yang sangat era!. Penagihan pajak secara aktif perlu ditingkalkan sebagai selah satu upaya terakhir dalam rangka meningkatkankan penerimaan PBB.Penagihan aktif dilakukan dengan memperhatikan asas economy, asas kepastian hukum,, asas kegotongroyongan, asas kecukupan penerimaan tanpa mengabaikan kondisi perekonomian. Upaya penagihan aktif harus didahului dengan tindakan persuasive dan penyuluhan yang terus menerus serta implementasi hasil pajak secara nyata untuk pembangunan sehingga akhirnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat."

"Penelitian ini membahas mengenai pemberlakuan PPh final bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dampak terhadap beban pajak penghasilan dan net profit perusahaan, permasalahanpermasalahan yang muncul. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui studi kasus yang terjadi di PT X. Hasil penelitian menyarankan kepada PT X untuk menghitung pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan PPh final , PT X harus menyetorkan PPh sesuai dengan nilai transaksi dan disetor saat pembayaran dari pembeli.

---

This study discusses the application of the final income tax for taxpayers who attempt to transfer rights to the principle of land and / or buildings, the impact on income tax expense and net profit companies, the problems that arise. The study was a descriptive qualitative research design through a case study in PT X. The results suggest that PT X to calculate income tax in accordance with the provisions of the final income tax, PT X must pay the income tax in accordance with the value of the transaction and paid-time payment from the buyer."

"Kebijakan Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) dilakukan paling lambat 1 Januari 2014 sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, hanya sedikit Pemerintah Daerah yang sudah siap melakukan transisi pemungutan PBB-PP. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran analisis mengenai Faktor-Faktor Penentu Kebijakan dan Cost and Benefit Analysis dalam Kebijakan Pendaerahan PBB-PP. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap aktor-aktor perumus kebijkan dan studi literatur. Adapun hasil yang diproleh peneliti adalah ditemukan faktor-faktor penentu yang terdiri atas tiga faktor penghambat dan empat faktor pendorong. Selain itu, penulis juga menemukan kerugian dan manfaat yang akan timbul dari kebijakan tersebut.

---

January 1st of 2014 is the deadline of the implementation of The Decentralization of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector as stated on Local Tax and Charges Act Number 28 Year 2009. Yet, The Local Authorities which has prepared for the transition is only few. This research?s purpose is to describe analytically about The Policy Determinants and Cost and Benefit Analysis of The Decentralization of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector. The study was conducted through in-depth interviews to The Actors of the policy formulation and also through literature study. The author found that there are some determinants consist of three inhibiting factors and four driving factors. The author also found some cost and benefit that may occur from this policy implementation."

"Mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Di negara kita mengenai pajak terdapat pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan penjelasannya, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak, untuk keperluan negara hanya boleh terjadi melalui Undang-Undang. Jelas sekali bahwa pembangunan memerlukan dana yang besar dari masyarakat ditarik pajaknya sebagai wajib pajak sebagai dana tambahan pembangunan, untuk pengeluaran berupa berupa belanja rutin dan pengeluaran atau belanja negara pembangunan. Dengan adanya pajak maka masyarakat diharapkan sadar akan kewajibannya terhadap negara untuk ikut serta dalam mensukseskan pembangunan secara tidak langsung dengan cara membayar pajak terutang. Permasalahan masih kecilnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika dilihat dari APBD yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun. Dan penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (MOP) masih banyak/tidak sepenuhnya didasari dari nilai pasar, tata ruang pemerintah daerah, dan pemilihan jalur bisnis dan pemukiman, dan lain sebagainya. Banyak diketemukan MOP belum mencerminkan harga?nilai pasar properti yang mengakibatkan penerimaan daerah dari PBB belum maksimal. PBB hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masyarakat, agar pelaksanaannya nanti dapat terselesaikan dengan baik. Aparat pajak dapat melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka mengerti arti peranan pajak untuk membangun daerahnya."

"Sumber pendapatan daerah yang diandalkan baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang adalah pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Salah satu dari pajak daerah yang potensial untuk dapat diperbaiki dan dikembangkan adalah Pajak Hotel dan Restoran. Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan sumber-sumber Pajak Daerah, khususnya Pajak Hotel dan Restoran, harus mempunyai kemampuan menyelenggarakan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dengan suatu sistem pemungutan yang baik bagi wajib pajak yang akan berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.Seperti halnya sistem perpajakan nasional yang dimulai tahun 1984 melaksanakan sistem pemungutan pajak dengan self assessment, maka pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Daerah Khusus lbukota Jakarta mengacu pada self assessment.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan self assessment sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?, dan seberapa besar peranan self assessment terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Sistem pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dengan self assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dimulai dari mendaftarkan, menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak terutang, menyetor jumlah pajak terutang dan melaporkannya sendiri jumlah pajak yang telah disetor, belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.
2. Perlakuan terhadap wajib pajak hampir-hampir tidak ada perubahan dari sebelum self assessment dengan sesudah self assessment. Disamping itu, peraturan perundang-undangan yang masih memungkinkan untuk tetap melaksanakan Official Assessment.
3. Peranan self assessment terhadap peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran belum dapat mencapai harapan sebagaimana yang diinginkan, karena sesungguhnya peningkatan penerimaan tersebut lebih disebabkan oleh adanya tindakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak.

Dari hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas disarankan agar:

1. Peraturan perundang-undangan sepenuhnya mengacu pada self assessment.
2. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan penyetoran pajak melalui Banking System (Online System).
3. Tindakan pemeriksaan baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan lengkap dilakukan hanya terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan.
4. Segera dilaksanakan pelimpahan wewenang pengelolaan pajak dari Balai Dinas kepada Suku Dinas dan dari Suku Dinas kepada Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan.

"

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang evaluasi dari pelaksanaan kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Kebijakan ini diatur pada Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2016 tentang pengurangan dsn penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan. Penelitian ini juga membahas tentang analisis faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum efektif, belum mencukupi, respon yang rendah dan belum tepat guna. Hambatan yang didapati dari pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu sosialisasi yang belum maksimal serta kurangnya sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

---

ABSTRACTThis study focused on the evaluation of implementation policy reduction and elimination of administrative sanctions on land and building tax rural and urban sectorin South Tangerang, based on evaluation criteria according to Dunn. Evaluation criteria of Dunn were the evaluation criteria baser on effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy. The policy was regulated on regulation of mayor number 37 of 2016 about reduction and elimination of administrative sanctions on land and building tax rural and urban sector. The result of this study showed the implementation of the policy has not been effective, not sufficient, low response, and not yet appropriate.The problem of implementation policy were not maximal socialization and lack of human resources in regional income agency in South Tangerang."

"Pajak properti merupakan pajak yang sedikit unik karena pengenaannya berdasarkan suatu tax base (dasar pemajakan) yaitu nilai dari kekayaan berupa real properti. Nilai itu harus ditaksir oleh pemerintah dan dijadikan dasar untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menganalisis perbandingan estimasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) properti perumahan, dengan harga jualnya yang telah terjadi melalui transaksi jual beli, khususnya yang bernilai di bawah Rp.500 juta dan di atas Rp500 juta. Sampel untuk penelitian diambil dengan metode purposive sampling dari daftar transaksi rumah di Jakarta tahun 1998 dari PT ERA Indonesia Gedung Sport Club Pantai Mutiara Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja penilaian oleh KP PBB di Jakarta, apakah ada perbedaan penilaian antara properti perumahan, yang bernilai di bawah Rp500 juta dan di atas Rp500 juta, serta apakah setiap properti perumahan telah ditetapkan pada tingkat penilaian yang sama/seragam. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengukuran tendensi sentral yaitu Mean dan pengukuran variabilitas menggunakan Koefisien Variasi (COV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk sektor perumahan di wilayah DKI Jakarta tahun 1998, pada umumnya telah ditetapkan lebih rendah dari harga jualnya (under assesment). Koefisien Variasi atas rasio NJOP dengan harga jual Iebih besar dari 15%, (melebihi ukuran dan standar yang diadopsi oleh IAAO). Hasil ini menunjukkan bahwa penilaian PBB terhadap properti perumahan tidak seragam, namun perhitungan statistik dengan menggunakan uji beda dua rata-rata menunjukkan assessment sales ratio untuk kedua kelompok objek pajak di bawah maupun di atas Rp500 juta relatif tidak berbeda. Atas dasar penelitian tersebut assessment sales ratio pada objek pajak perumahan yang mempunyai NJOP di atas Rp500 juta masih dapat ditingkatkan sesuai dengan standard IAAO yakni 0,90 - 1.10 melalui penilaian clang dengan suatu pertimbangan tertentu, di samping itu, dapat juga dengan meningkatkan mutu penilaian masal dengan memasukkan sebanyak mungkin formula penghitungan nilai bangunan ke dalam komputer. "

"ABSTRAKTulisan ini hendak menggambarkan dan melihat pelaksanaan dari Administrasi Pajak dalam menunjang rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Administrasi Pajak dilihat dari Instansi yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985. tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu Instansi yang melaksanakannya adalah Kantor Inspeksi Ipeda/PBB Jakarta Selatan. Adapun Administrasi Pajak tersebut didalamnya termasuk tata cara pemungutan pajak dan tata cara pembayaran oleh wajib pajak serta penatausahaannya oleh petugas-petugas pajak. Hasil penelitian meunjukkan. bahwa administrasi pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peraturan-peraturan yang ada dari pemerintah. Hasil pemungutari pajak dapat dikatakan cukup memadai, jika dilihat dari sarana pendukung yang ada, baik pegawai, dana serta sana lainnya. Dalam Administrasi Pajak yang mengupayakan efisiensi pemungutan pajak, ternyata belum memuaskan hasilnya, walaupun secara undang-undang telah dilaksanakan dengan baik. Cara pemungutan pajak oleh administrasi dapat dikatakan terlalu panjang prosedurnya, sehingga menyulitkan dalam penatausahaan hasil pungutan pajaknya. Hal ini menyebabkan tidak dapat menunjang rencana penerimaan pajak yang ditetapkan sebelumnya. Untuk itu perlu kiranya penyederhanaan dari Administrasi Pajak secara umum."